cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Arjuna Subject : -
Articles 176 Documents
 14   15   16   17   18 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2017)" : 176 Documents clear
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN UMROH ANTARA BIRO PERJALANAN UMROH/HAJI DENGAN JAMAAH UMROH Khairunnisa Khairunnisa
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTAccountability is the duty of the individual/group to take responsibility for actions that harm others, if there are irregularities would be cased. As one form of accountability bureau Umrah/Hajj that provide services and guarantees against the congregation. The liability under the auspices of the law and adjusted by agreement between the two sides. Any action relating to the law already provided for in Article 45 of Law No.13 of 2008 concerning Hajj and Umrah. This study uses normative research methods, namely doctrinaire legal research or research library, which is only indicated in the written regulations that are closely connected to the library. Of primary legal materials, secondary law and non-law material processing performed deductively in drawing conclusions from a problem that is common to concrete problems. Analyzed using descriptive technique, interpretation, legal reasoning to answer the problems that exist, namely the legal liability of default in the execution of an agreement between travel agents Umrah/Hajj with Umrah pilgrims. The result showed that with the enactment of legislation regulating the conduct of Umrah/Hajj to give legal protection to pilgrims, besides that no party would be harmed. The government’s efforts in this case the Ministry of Religious Affairs has been working that all travel agency implementation of Umrah/Hajj have a business license, but the fact in the field that cannot be implemented thoroughly, as seen from the number of data register Bureau Implementation of Hajj/Umrah in the Ministry of Religion in particular Samarinda city is not equal to the number of existing Bureau.Keywords : Accountability bureau Hajj/Umrah, Wanprestasi, The tort Umrah Agreement.
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Aditya Farriz Novaldi
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTCrime of defamation through social media is increasingly common due to technological sophistication that can be used by every layer of society and freedom of opinion, which is not based on the ethics of using internet.This research aims: 1)To get the answer of question from writer.  2) To get answer so reserach hypotesis. The result analyze the data obtained a the following result 1) Crime of defamation regulated in pasal 310 KUHP has the concept of criminalizing every person who verbally / in writing attacks someone's honor / good name by accusing something to be publicly known, 2)  Civil law here is more directed towards material changes or money against victims or people who have been harmed. And so far this rule has been in harmony because defamation is a complaint, so in this case it returns to each person who has it, which direction the case will be brought to.
PERUBAHAN PENGALIHAN HAK MILIK MENJADI HAK PAKAI WARGA NEGARA ASING YANG BERDOMISILI DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NO.29 TAHUN 2016 Hendy Sutanto
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe reason the writer chose the title of Perubahan Hak Milik Menjadi Hak Pakai Warga Negara Asing is due to the contradictory rules between UUPA and PERMEN ATR / Head of BPN No.29 of 2016 which allows foreigners to have land rights in Indonesia.The research method used by the writer is a descriptive normative legal research, finding the transfer regulation of ownership rights over land because of buying and selling. Legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Legal materials collection techniques used are through literature studies in the form of books, documents, and archives as well as collecting legal materials with interview techniques. Data analysis is carried out with interpretation of concrete eventsThe result of this research is the legal consequences that can arise due to the sale and purchase of land rights to foreigners who are not subject to the law of Property Right, based on the theory of legal material, the foreigner can have legal certainty to have the Right Property but limited only to be changed into Right of Use with a certain time limit after the sale and purchase and then to use the Right to Use for register it to the BPN.The Conclusion that the writer got based on the research results obtained 2 (two) conclusions, namely the first transition or transfer of rights is a legal act aimed at transferring rights from one party to another party and in this case the subject is a foreigners. With the PERMEN ATR / Head of BPN No.29 of 2016, the process of transfer of Property Right can be done directly to the Right of Use and the second due to the law based on the theory of legal material, the foreigner can have legal certainty to have the right property but limited only to be changed into Right of Use with a certain time limit after the sale and purchase and then registered with the BPN
PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA LAYANAN JASA INDIHOME PADA PT. TELKOM Tbk CABANG SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Wahyu Surya Susanto Erman
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKIndiHome adalah produk layanan dari PT. Telkom Tbk Cabang Samarinda dimana pada layanan tersebut akses Internet, TV dan lain-lain. Salah satu wilayah kerja PT. Telkom yaitu kota Samarinda. Kenyataan dilapangan masih banyak keluhan yang terjadi pada layanan IndiHome terutama pada kenyamanan dan kecepatan pada telekomunikasi pada layanan IndiHome. Maka diperlukan perlindungan terhadap pengguna layanan jasa Indihome agar konsumen mendapatkan pelayanan jasa secara maksimal. Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tersebut merupakan payung yang menintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum dalam bidang perlindungan konsumenPenelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan berupa wawancara, kuesioner dan studi kepustakaan. Analisis data kualitatif dilakukan dengan model interaktif terhadap sumber data : reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi yang saling terkaitBerdasarkan hasil penelitian maka di ketahui pihak PT. Telkom dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya secara maksimal. Pelayanan –pelayanan yang berikan pada pihak PT. Telkom bertujuan agar mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai hak-hak konsumen, pelaku usaha layanan IndiHome telah memenuhi hak tersebut. Upaya penyelesaian sengketa atara pihak PT. Telkon dengan konsumen Pengguna layanan IndiHome adalah melaluimusyawarah, apabila tidak tercapai maka konsumen dapat menggugat melalui pengadilan. Pengaturan upaya penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Pengguna Indihome
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KONTRAKTAN DALAM KONTRAK PEMBORONGAN BANGUNAN PROYEK PEMERINTAH DI SAMARINDA MUHAMMAD HABIBI
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBahwa perjanjian pemborongan bangunan lahir dan mengikat para pihak, secara materiil pada saat diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Perintah Kerja (SPK). Namun secara formil lahir dan mengikatnya perjanjian pada saat ditandatanganinya perjanjian oleh kedua belah pihak. Perjanjian pemborongan bangunan yang diterapkan adalah dalam bentuk baku (standar) dari lingkungan pemerintah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perjanjian pemborongan bangunan termasuk kategori “geleid contract”. Perjanjian pemborongan bangunan yang telah berbentuk baku itu, dibuat secara sepihak oleh pemerintah sebagai pihak yang memborongkan berposisi sebagai pihak yang kuat, berhadapan dengan pihak pemborong sebagai pihak yang lemah, sehingga dalam perjanjian pemborongan bangunan belum terjadi keseimbangan baik dalam menentukan hak, kewajiban maupun tanggung jawab atau isi perjanjian. Semuanya yang menentukan semata-mata adalah pihak Pemerintah sebagai yang memborong, sehingga tidak ada pilihan lain selain menerima perjanjian, meskipun terdapat klausula eksonerasi, sebagai klausula perjanjian yang memberatkan.Bahwa tanggung jawab sebagai realisasi dari kewajiban terhadap pihak lain ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas belum terdapat keseimbangan, keadaan itu cukup memberatkan pihak pemborong. Hal tersebut sebagai konsekuensi pihak yang memborongkan merupakan pihak yang sangat berpengaruh sehingga dapat menentukan tanggungjawab para pihak. Tanggung jawab terhadap pihak pemborong yang memberatkan pihak pemborong karena klausula eksonerasi yang berkaitan dengan resiko yang disebabkan keadaan memaksa (overmacht), dimana menurut peraturan hukum yang berlaku resiko ditanggung oleh pihak yang memborongkan, sedangkan dalam klausula perjanjian pihak pemborong diikut sertakan dalam menanggung beban yang disebabkan bukan karena kesalahannya
EFEKTIFITAS DALAM MELAKUKAN KONTROL TERHADAP PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KHUSUSNYA PADA PERUSAHAAN PT CAHAYA ENERGI MANDIRI DI DIMAKROMAN M. AGUS PERDANA
Journal of Law ( Jurnal Ilmu Hukum ) Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK          Sistem pengelolaan lingkungan hidup yang tepat perlu dikembangkan secara sunguh-sungguh dan efektif, termasuk sistem penenyelesaian sengketa tentang lingkungan hidup dengan berdasarkan pada Undang-Undang Lingkungan Hidup. Pemerintah kota samarinda dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan agarnya tetap memperhatikan kualitas sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia yang menunjang pemanfaatan sumber daya alam yang digunakan dalam melakukan proses pembangunan sehingga tidak dikhawatirkan adanya suatu kelangkaan terhadap sumber daya alam baik yang dapat sekaligus sumber daya. Alam yang tidak dapat digunakan Dalam menjalankan Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk menjaga lingkungan ini diharapkan dapat sesuai dengan koridor yang diamanatkan dalam keadaan yang sebenarnya.Pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait pengendalian lingkungan hidup di Kota Samarinda masih bersifat pasif dan reaktif, yaitu hanya menunggu pelaporan dari pihak industri dan akan terjun kelapangan terjadi pencemaran. Perlu penegakan hukum dan hukum yang berlaku terhadap perusahaan / industri yang melakukan pencemaran lingkungan. Kata Kunci: Pengendalian Lingkungan, Dampak Pencemaran

Page 18 of 18 | Total Record : 176

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2025) Vol 8, No 2 (2022): Journal of Law Vol 8, No 1 (2022): Journal of Law Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2018) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue