Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum
The journal Al-Risalah contains works whose material focuses on the results of research and thoughts related to the development of scientific disciplines, both sharia and legal disciplines in general. Also works covering thoughts that integrate religious disciplines (sharia) and legal disciplines in general. The scope of this journal includes: Jurisprudence Ushul al-Fiqh Tafseer and Ulumul Quran Hadith and Ulumul Hadith Islamic Politics and Thought International Relations in Islam Civil law Criminal law International law
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[MENAKAR TEOLOGI KEADILAN DALAM POLIGAMI ]]>
<![CDATA[Subehan Khalik]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.498 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.10198
<![CDATA[As a law passed by God, polygamy has transedental elements that often cause various interpretations. In this context, polygamy creates a new atmosphere for restoring the values of justice in its practice of law. If men are responsible for their actions as per the Qadariyah group's thinking, then polygamy should provide justice for women. However, if polygamy means the prerogative of God to bring down the law, then the demands of justice in this act cannot be brought forward because the law has become the absolute will of God.]]>
<![CDATA[PERAN ISTRI MENAFKAHI KELUARGA DALAM PRANATA KEHIDUPAN MASYARAKAT LAMAKERA DESA MOTONWUTUN ]]>
<![CDATA[Sippah Chotban]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.718 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9686
<![CDATA[Diskursus tentang peran istri menafkahi keluarga semakin hari kian menjadi sebuah kebutuhan mendesak, selain juga seringkali diperbincangkan dalam pelbagai ruang. Hal ini sangat dimaklumi karena ada dinamika kehidupan masyarakat kian mengalami pergeseran dan perubahan. Sebut saja dalam hal ini perempuan sebagai istri memiliki potensi dan akses terbuka untuk mengambil bagian dalam peran menafkahi keluarga. Terlebih lagi bersamaan dengan itu laki-laki sebagai suami kadangkala, karena kondisi dan sikon tertentu, tidak memiliki potensi dan akses yang terbuka untuk menafkahi keluarga. Persoalan tersebut terjadi hampir pada semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat Lamakera Desa Motonwutun yang memiliki mata pencarian sebagai nelayan, juga karena kondisi geografisnya. Di mana suami yang berada pada kampung Lamakera Desa Motonwutun mencari nafkah dengan melaut, sementara melautnya tergantung pada musim-musim tertentu. Sehingga kondisi geografis dan sosiologis tersebut memberikan akses yang terbuka bagi para istri untuk mengambil bagian dalam mencari nafkah keluarga, baik itu bentuknya sebagai mitra atau pencari nafkah tunggal.]]>
<![CDATA[PERBEDAAN QIRA’AT DAN PENGARUHNYA DALAM ISTINBATH HUKUM ]]>
<![CDATA[Halimah B]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (418.93 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9759
<![CDATA[Qira'at is a school that is held by a qira'at priest who is different from the others in the pronunciation of the lafaz-lafaz al-Qur'an, and agrees with the narrations and paths thereof, both differences in the pronunciation of letters, the alms and the pronunciation of the shape.Qira'at al-Qur'an is tawqify, which is sourced from the Messenger of Allah. not ijtihadi. The scholars set criteria as a standard for accepting the validity of the reading, that must be in accordance with the rules of Arabic, in accordance with the writing of one of the mani Usmani manuscripts and narrated with a valid sanad. On this basis the ulama concludes 6 (six) qira'at levels; namely: qira'at muatawatir, masyhur, ahad, syaz, muwdhu and mudraj.The difference in qira'at does not always lead to changes in the meaning it contains. Likewise, in legal matters, it sometimes affects legal differences and sometimes does not affect the differences in the law imposed.]]>
<![CDATA[Peran Perempuan Bugis Perspektif Hukum Keluarga Islam ]]>
<![CDATA[Musyfikah Ilyas]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (382.138 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9687
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang peran perempuan bugis perspektif hukum keluarga Islam, menggunakan penelitian kepustakaan. Identitas perempuan bugis yakni siri’, sipakatau, sipakalebbi, sipakainge. Peran perempuan bugis dipetakan menjadi dua yakni pertama peran perempuan bugis sebagai pemimpin. Kedua, peran perempuan bugis sebagai isteri sekaligus ibu. Perspektif hukum keluarga Islam mengatur bahwa peran perempuan bugis baik dalam rumah tangga maupun di ranah publik, ajarannya tetap mengedepankan keadilan, kesetaraan dan demokrasi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM INDONESIA (HUMAN RIGHTS PROTECTION IN PERSPECTIVE INDONESIAN STATE LAW) ]]>
<![CDATA[Fadli Andi Natsif]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.867 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9975
<![CDATA[Konsep negara hukum erat kaitannya dengan perlindungan hukum dan konsep HAM, bahkan substansi negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap HAM. Artikel ini dianalisis dan dibahas dengan menggunakan metode kajian atau pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan penelusuran buku-buku yang substansinya tentang HAM dan konsep negara hukum. Hasil analisis menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam konsep negara hukum adalah perlindungan HAM, meliputi: pengakuan dan perlindungan HAM, negara berdasarkan teori trias politica, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan UU, ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad), kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum.]]>
<![CDATA[MANHĀJ MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DALAM TRANSFORMASI HUKUM ISLAM ( FATWA ) ]]>
<![CDATA[Abdi Wijaya]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.814 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9688
<![CDATA[Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwa menggunakan manhaj dan pendekatan yang variatif sesuai dengan substansi masalah yang muncul. Dan tidak dinafikan, Muhammadiyah telah berkontribusi dalam transformasi hukum Islam dalam bentuk fatwa terkait dengan masalah yang ada dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya ]]>
<![CDATA[Hadi Daeng Mapuna]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (249.102 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9976
<![CDATA[Islamic Insurance (Asuransi Islam) atau yang lebih dikenal dengan Asuransi Syariah (Syariah Insurance) adalah salah satu instrumen keuangan non bank yang dijadikan sebagai media bagi masyarakat dalam mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Asuransi Syariah merupakan alternatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim, yang mengharamkan asuransi konvensional. Namun dalam perkembangannya, asuransi syariah masih belum berkembang pesat seperti asuransi konvensional.Bagaimana konsep dan sistem operasional Asuransi Syariah tersebut, akan dibahas dalam tulisan ini.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.1/PID.SUS-Anak/2017/PN Mll) ]]>
<![CDATA[Burhanuddin Burhanuddin]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (160.473 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9681
<![CDATA[Dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, hakim memperimbangkan pendekatan yuridis dan non yuridis. Sedangkan upaya-upaya serta tindakan-tindakan lain yang dapat dilakukan atau diusahakan dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana, tanpa harus menjalani hukuman penjara di Pengadilan Negeri Malili yakni dikembalikan kepada orang tua dan Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS.]]>
<![CDATA[IMPEACHMENT PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA DAN KETATANEGARAAN ISLAM ]]>
<![CDATA[Abdul Rahman, A. Zamakhsyari Baharuddin]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.146 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9689
<![CDATA[Impeachment seringkali diartikan sama dengan pemakzulan, padahal keduanya secara akademik berbeda. Impeachment ialah menuntut pertanggungjawaban presiden/kepala negara dalam rangka pengawasan parlemen kepada presiden apabila presiden melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan pemakzulan berarti penggantian kepada negara/pemerintahan dari jabatannya setelah melalui proses impeachment. Terdapat perbedaan dan persamaan antara konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia dengan konsep ketatanegaraan Islam (fiqih siyasah), hanya saja konsep yang ditawarkan ketatanegaraan Islam lebih bersifat universal. Pemikiran al-Mawardi dapat dijadikan tawaran baru untuk menyempurnakan konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia, yakni: (1) mengenai alasan dapat diberhentikannya presiden ketika presiden dijadikan sebagai boneka politik oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya, dan (2) implementasi atau efektivitas hukum ketika terjadi pemberhentian kepala negara dari kedua konsep tersebut memberikan kestabilan politik yang berbeda. Dari keduanya konsep konstitusi Indonesia memberikan stabilitas politik yang cukup baik dengan adanya pengaturan tempo dalam proses peradilannya.]]>
<![CDATA[KONSEP QUNUT DALAM AL-QURAN DAN RELASINYA DENGAN DOA QUNUT DALAM SHALAT (SUATU TINJAUAN TAFSIR DAN FIQH) ]]>
<![CDATA[Ahmad Mujahid]]>;
<![CDATA[Haeriyyah Haeriyyah]]>
<![CDATA[ Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.312 KB)
|
DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9996
<![CDATA[Salah satu karakter kepribadian muslim yang paling unggul, mulia dan patut diteladani dan diaktualisasikan dalam kehidupan pribadi muslim adalah kepribadian qunut. Dalam pandangan al-Quran, qunut sebagai kepribadian berkonotasi makna ketaatan, ketundukan dan penghambaan secara total dan holistik kepada Allah, pada saat yang sama, menjauhi segala perbuatan yang menunjukkan pembangkangan dan kedurhakaan kepada Allah. Kerkarakter qunut ini, lahir dari kesadaran penuh akan keagungan dan kebesaran Allah, sebagai Rabb dan Ilahi. Di sisi lain, kesadaran akan kelemahan, kehinaan dan kerendahan dirinya di hadapan Allah. Pembentukan karakter kepribadian qunut bersifat universal dan merupakan suatu keniscayaan dan kemestian bagi setiap individu muslim dalam rangka membentuk sebuah masyarakat muslim. Qunut sebagai karakter kepribadian yang demikian, tergambar dengan jelas dalam doa qunut dalam shalat.]]>
