p-Index From 2021 - 2026
6.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL Al-Azhar Journal of Islamic Economics Jurnal Ilmu Manajemen Profitability Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah, dan Keislaman TASAMUH: Jurnal Studi Islam LEARNING : Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an,Tafsirdan Pemikiran Islam Indonesian Journal of Research and Educational Review (IJRER) el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam Jurnal Cakrawala Ilmiah Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies Jurnal Tafsere Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Innovative: Journal Of Social Science Research Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi Al-Bayyinah TAFASIR HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak Ecopreneur : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam PESHUM Sinergi : Jurnal Ilmiah Multidisiplin AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis (MJ) Ad-dawl : Jurnal Islamic Studies Economics and Digital Business Review
Claim Missing Document
Check
Articles

PERBEDAAN QIRA’AT DAN PENGARUHNYA DALAM ISTINBATH HUKUM Halimah B
Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.93 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9759

Abstract

Qira'at is a school that is held by a qira'at priest who is different from the others in the pronunciation of the lafaz-lafaz al-Qur'an, and agrees with the narrations and paths thereof, both differences in the pronunciation of letters, the alms and the pronunciation of the shape.Qira'at al-Qur'an is tawqify, which is sourced from the Messenger of Allah. not ijtihadi. The scholars set criteria as a standard for accepting the validity of the reading, that must be in accordance with the rules of Arabic, in accordance with the writing of one of the mani Usmani manuscripts and narrated with a valid sanad. On this basis the ulama concludes 6 (six) qira'at levels; namely: qira'at muatawatir, masyhur, ahad, syaz, muwdhu and mudraj.The difference in qira'at does not always lead to changes in the meaning it contains. Likewise, in legal matters, it sometimes affects legal differences and sometimes does not affect the differences in the law imposed.
POLIGAMI DALAM SOROTAN (Kajian Kitab-kitab Tafsir Modern/Kontemporer) Halimah B
Al-Risalah VOLUME 19 NO 2, NOVEMBER (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3168.692 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i2.12723

Abstract

This study aims to analyze the views of modern/contemporary commentators on polygamy verses. This research is a descriptive qualitative research library (mawdu'i method) with the interpretation approach. The results of this study show that pro-contradictory polygamy is between those who oppose vigorously and those who allow it with strict requirements, that is if the husband can be fair to his wives. The group that allows them to base their views on QS al-Nisa '4: 3. by setting some requirements; if the number of women who are eligible to marry more than men who are married, if the productive age of men has a grace period that is far from the productive age of women if the wife is infertile while the husband wants to have offspring, men have a strong libido ( super sex) unable to stem his lust if only one wife. Although these requirements are met, the basic requirements are not met then polygamy is prohibited. While those who oppose them strongly base their views on QS.al-Nisa '/ 4: 129. that no one can be fair to wives, both fair treatment of problems related to the material and nonmaterial in the matter of love and affection.
NASIONALISME DAN DEMOKRASI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM Darmawati Darmawati; Halimah B
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nasionalisme dan demokrasi sebagai pemikiran politik yang berkembang didunia Barat menimbulkan respon intelektual yang bervariasi di dunia Islam, bahkan menciptakan ide pro dan kontra yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasionalisme dan demokrasi sebagai pemikiran politik yang dibawa oleh barat menimbulkan pelbagai respon intelektual dalam dunia Islam. Di satu sisi telah memperkaya pemikiran politik Islam, dan disisi lain menghadapkan masyarakat muslim pada berbagai eksperimen demokrasi yang tidak jarang menghasilkan konflik dan ketegangan. Variasi penerimaan masyarakat muslim terhadap nasionalisme dan demokrasi menunjukkan bahwa dinamika umat Islam sendiri sangat plural, tergantung pada visi kesejarahan, budaya, pergolakan politik dan keterbukaan yang dimiliki. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa konsep nasionalisme dan demokrasi telah menimbulkan pro dan konta. Pihak pro berasumsi bahwa meskipun ide nasionalisme dan demokrasi dipelopori oleh dunia barat, nilai-nilainya dapat diadaptasikan dengan nilai-nilai Islam, seperti konsep syura yang sejalan dengan beberapa ayat dalam al-Qur’an. Disisi yang lain, pihak kontra berasumsi bahwa paham nasionalisme dan demokrasi bertujuan untuk menguasai dunia Islam, dan uga terdapat kelompok yang berdiri di tengah antara menerima dan menolak beberapa aspek demokrasi.Kata Kunci: Demokrasi; Hukum Islam; Nasionalisme 
Praktik Penyaluran Modal dari Rentenir ke Pedagang (Studi pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo) Fauziah; Achmad Abubakar; Halimah Basri
Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2022): Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9524

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dari distribusi modal usaha dari rentenir ke pedagang, pandangan pedagang terhadap praktik penyakuran modal usaha dari rentenir, dan faktor-faktor peminjaman modal kepada rentenir. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan, dimana pendekatannya adalah fenomenologi dan empiris, jenis data yaitu data primer dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya uji keabsahan data dengan triangulasi. Kemudian dianalisis dengan model interaksi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pendistribusian modal usaha dari rentenir ke pedagang yang ada di pasar induk Wonomulyo, ada tiga model penyaluran dilakukan pertama pihak rentenir ke pasar tempat pedagang berjualan, kedua pihak rentenir mendatangi rumah pedagang yang mengeluh kekurangan modal dan menawarkan pinjaman kepada pedagang dengan tidak menggunakan jaminan dan ketiga pihak pedagang yang mendatangi alamat tempat tinggal rumah rentenir skarena mengenal rentenir tersebut (2) pandangan pedagang terbagi 2 ada yang menganggap bahwa meminjam uang kerentenir sangat membantu usaha mereka karena dengan bantuan modal yang ada tanpa jaminan dan ada juga mengatakan bahwa meminjam kerentenir uang sama saja meminjam uang di bank karena sama-sama menetapkan bunga pengembalian. Selain pedagang lain menggangap meminjam kerentenir adalah dosa sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar Ruum:39, QS An Nisaa:160-161, QS Ali Imran:130 dan QS Al Baqarah:278 dan juga jebakan yang dibuat oleh rentenir seolah-olah membantu padahal menjerat orang-orang yang mendapatkan kesusahaan untuk diri sendiri; dan (3) peminjaman modal ke rentenir karena kondisi yang memaksa dimana pedagang membutuhkan modal dan faktor selanjutnya kemudahan dalam memberikan pinjaman.
Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur’an Syamsiah Muhsin; Achmad Abu Bakar; Halimah Basri
Al-Azhar Journal of Islamic Economics VOLUME 4 NOMOR 2, JULI 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ajie.v4i2.170

Abstract

This article describes the concept of property ownership as part of human economic rights and also describes how the Qur'anic insights about the concept of property ownership. This research is a qualitative descriptive study using a library research approach. Sources of data in this study using primary and secondary data sources. The technique of collecting data is by keyword searching, subject searching and from the latest scientific articles. Data checking is done by triangulation technique. The results of the study found that (1) Property ownership is one part of the concept of economic rights that is recognized and protected by law. Islamic economics distinguishes the concept of Islamic ownership from the concept of ownership in countries that adhere to both capitalist and socialist systems. (2) Islam as a Shari'a highly upholds economic rights which include property rights. Allah explains about property ownership in the Qur'an that humans are given the right by Allah to manage and own property as a gift and mercy from Allah. This is an affirmation for humans that Allah is the owner of everything in the heavens and on earth. Keywords: Concept of Property Ownership, Economic Human Rights, Qur’anic Perspective Abstrak Artikel ini memaparkan tentang konsep kepemilikan harta sebagai bagian dari hak asasi ekonomi manusia juga memaparkan bagaimana wawasan Al-Quran tentang konsep kepemilikan harta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan riset kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dengan pencarian kata kunci, pencarian subyek dan dari artikel ilmiah terkini.Pengecekan data dilakukan dengan tehnik triangulasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Kepemilikan harta adalah salah satu bagian dari konsep hak asasi ekonomi yang diakui dan dilindungi pelaksanaannya oleh Undang-undang. Ekonomi Islam membedakan konsep kepemilikan Islam dengan konsep kepemilikan pada negara yang menganut sistim kapitalis maupun sosialis. (2)Islam sebagai suatu syariat sangat menjunjung tinggi hak asasi ekonomi yang didalamnya mencakup tentang hak kepemilikan harta. Allah menjelaskan tentang kepemilikan harta dalam Al-Quran bahwa manusia diberi hak oleh Allah untuk mengelola dan memiliki harta sebagai karunia dan rahmat dari Allah. Hal ini menjadi penegasan bagi manusia bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu di langit dan di bumi. Kata Kunci: Konsep Kepemilikan Harta, Hak Asasi Ekonomi, Perspektif Al-Quran
TAFWÎD METHOD IN UNDERSTANDING MUTASHÂBIHÂT VERSES Halimah B
Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis Vol. 21 No. 2 (2020): Juli
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/qh.2020.2102-03

Abstract

Mutashâbihât verse is a verse that has a vague meaning. This vagueness can occur in terms of lafaz, or in terms of meaning, or in terms of lafaz and their meaning. In the existing debate, this paper aims to examine the methods used by scholars in understanding the mutashabihat verses. (a) How is the analysis of the interpretation of scholars in understanding the mutashâbihât verses? (b) What factors cause them to disagree? This paper is built from data collected through library research by tracing sources that relate directly to the theme. This paper uses the approach of interpretation and science. This paper shows that scholars use two methods in understanding mutashabihat verses. First; ta’wil method, they tend to understand the letter waw as waw ‘ataf in the fragment of verse wa al-rasikhuna fi al-’ilm (Q.S.Ali Imran (3): 7), which connects the previous sentence, the connotation is that Allah and the people are firmly grounded in knowledge know the definite meaning. Second; tafwid method, they tend to understand the letter waw as waw al-isti’naf functions as mubtada’ which is a new sentence. The connotation is to give its definite meaning to Allah alone and to those whose knowledge is profound in their faith. Some mutashabihat verses can be identified through scientific theory.
GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH DALAM GELIAT PERKEMBANGAN EKONOMI Djafar; Achmad Abubakar; Halimah Basri
Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA) Vol 5 No 1 (2022): Volume 5 No.1 Oktober 2022
Publisher : Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/jepa.v5i1.1777

Abstract

Dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonominya, masyarakat berusaha mencari solusi atas kesulitan keuangan yang dialaminya, alternatif sumber pendanaannya adalah dengan melakukan transaksi pada penyedia jasa keuangan baik bank maupun non bank. Dipihak penyedia jasa keuangan yang menjadi mitra masyarakat tentu berusaha mencari nasabah sebanyak-banyaknya sasarannya bagaimana meningkatkan profitnya. Pada kondisi saat ini dari beberapa produk yang ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan ada sebuah produk yang cukup diminati oleh masyarakat karena mekanisme pengurusannya lebih mudah, lebih fleksibel dan tidak memberatkan nasabah yang penting ada jaminan yang dipersyaratkan oleh penyedia jasa keuangan yang bersangkutan. Produk tersebut dikenal dengan istilah “gadai” yang lagi marak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sebuah solusi atas kesulitan keuangan, adapun lembaga keuangan yang paling dikenal oleh masyarakat yang menyediakan produk “gadai” adalah PT Pegadaian (Persero) Tbk. Kiprahnya tidak diragukan lagi karena telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan nasional sampai diatas 2,4 triliun rupiah di tahun 2021 dengan omset pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat pada tahun 2020 mencapai Rp.165,06 triliun. Selain sistem gadai konvensional yang berorientasi mendapatkan keuntungan dari sewa modal ada pula sistem gadai syariah yang dikenal dengan “rahn” berorientasi pada saling tolong menolong dalam pendanaan dan mendapatkan kehidupan ukhrawi yang lebih baik karena kekuatiran terhadap pelanggaran agama. Pada kondisi saat ini produk gadai ini mulai dilirik oleh lembaga keuangan bank seperti bank Muamalah dan Bank Syariah Indonesia karena produk ini bisa menjadi alternatif dalam menghasilkan keuntungan sekaligus memberikan respon atas keinginan masyarakat menggunakan dana yang tidak dilarang oleh agama. Saat ini masyarakat juga harus selektif dalam melakukan pinjaman konsumtif karena bila dihitung dalam setahun bunga/sewa modal pada gadai konvensional cukup besar bisa berkisar 27,6 % dan akad ijarah pada rahn berkisar 25,56 % sedangkan beberapa bank hanya memberikan bunga untuk periode tahun 2022 sebesar 8,75% untuk kredit konsumtif bahkan ada bank yang memberikan lebih rendah lagi.
PRINSIP KEJUJURAN DALAM JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR’AN Citra Andanari. M; Achmad Abubakar; Halimah Basri
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 6: Februari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep perdagangan dalam islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nabi telah meletakkan prinsip dasar bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur. Prinsip dasar yang digariskan oleh Nabi berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan, dimana kedua belah pihak dapat menjual dan membeli barang secara langsung sehingga tidak ada campur tangan dan campur tangan pihak lain dalam menentukan harga barang. Dengan kejujuran diharapkan usaha dagang seorang muslim akan semakin maju dan berkembang, karena akan diridhoi Allah di dunia dan di akhirat.
KONSEP MAQĀSID AL-SYARĪ’AH TENTANG TERM زوج (NIKAH) DALAM ALQURAN KAJIAN TEMATIK Kafrawi; Achmad Abubakar; Halimah Basri
AL-MUTSLA Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Al Mutsla Juni 2023
Publisher : STAIN MAJENE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jstain.v5i1.607

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji maqāsid al-syarī’ah pada term konsep زوج dalam Al Quran. Kajian ini menggunakan pedekatan kulaitatif dengan menggunakan metode kajian pustaka. Hasil kajian menyimpulkan bahwa dalam pandangan para ulama mufassir salah satu bukti kekuasaan Allah adalah penciptaan manusia yang berpasang-pasangan. Sehingga manusia dengan satu sama lain saling melengkapi atas kekurangan yang dimilikinya.
Memahami QS Al A’raf Ayat 56 mengenai Perampasan Lahan: Telaah Penafsiran Kontekstual menurut Pendekatan Abdullah Saeed Firdaus Dahlan; Achmad Abubakar; Halimah Basri; Ria Renita Abbas
Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 6 No 1 (2024): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i1.4655

Abstract

One of the human practices that cause damage to nature is land tenure or land grabbing which is then exploited in such a way for economic gain. This is very different from the text of the Quran which encourages humans to maintain environmental balance. In Q.S. A'raf verse 56, when viewed from the concept of Abdullah Saeed's Hierarchy of Values, the verse falls into Instructional Value, the impact of which will have two meanings. The universal meaning and the particular meaning. The purpose of this study is to find out the universal and particular meanings and relate them to the phenomenon of land grabbing. Thus, the universal meaning of verse 56 of QS Al A'raf is not to interfere with common rights that can cause harm to anyone. The particular value of the verse is the prohibition of land tenure because it is closer to indications of land grabbing that reduce access and movement of surrounding communities who may have felt marginalized and have no power to fight back or even just protest.