Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

IMPEACHMENT PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA DAN KETATANEGARAAN ISLAM Abdul Rahman, A. Zamakhsyari Baharuddin
Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.146 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9689

Abstract

Impeachment seringkali diartikan sama dengan pemakzulan, padahal keduanya secara akademik berbeda. Impeachment ialah menuntut pertanggungjawaban presiden/kepala negara dalam rangka pengawasan parlemen kepada presiden apabila presiden melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan pemakzulan berarti penggantian kepada negara/pemerintahan dari jabatannya setelah melalui proses impeachment. Terdapat perbedaan dan persamaan antara konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia dengan konsep ketatanegaraan Islam (fiqih siyasah), hanya saja konsep yang ditawarkan ketatanegaraan Islam lebih bersifat universal. Pemikiran al-Mawardi dapat dijadikan tawaran baru untuk menyempurnakan konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia, yakni: (1) mengenai alasan dapat diberhentikannya presiden ketika presiden dijadikan sebagai boneka politik oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya, dan (2) implementasi atau efektivitas hukum ketika terjadi pemberhentian kepala negara dari kedua konsep tersebut memberikan kestabilan politik yang berbeda. Dari keduanya konsep konstitusi Indonesia memberikan stabilitas politik yang cukup baik dengan adanya pengaturan tempo dalam proses peradilannya.
MAJELIS TA'LIM AS SOCIALIZATION MEDIA OF CHILD PROTECTION IN WEST SULAWESI Abdul Rahman; Anwar Sadat
Al-Qalam Vol 27, No 1 (2021)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31969/alq.v27i1.923

Abstract

The enactment of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection is intended to protect children and guarantee their rights to live, grow, develop, and participate optimally following human dignity and get protection from violence and discrimination. It could be achieved through increasing awareness of the rights and obligations and the responsibility of the involved parties, especially parents because they are the first and foremost in contact with children. In the context of the Law socialization, research is needed to find an appropriate and effective socialization model especially for women (mothers) through religious-social activities. One of them is majelis ta'lim program. This research used a normative-empirical research type. Normative research was used through the interpretation of grammatical and authentic legal methods. Empirical research was conducted by a teleological interpretation method to know the extent of the legal norm according to the community’s attitudes, behaviors, and compliance. Data were collected through the study of literature and empirical studies using interview guidelines and questionnaires. The research results showed that the developed socialization model could solve the most fundamental and urgent literature and the wider community’s interests. In protecting the community-based program, the issue is not merely children in conflict with the law. It includes a larger unit of interaction, such as parents, family, peers, environment, and wider social institutions
RELEVANSI PIDANA BERSYARAT DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN INTEGRATIF DI INDONESIA Abdul Rahman; Nur Intan Ismail; Saiful Haq
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.902 KB)

Abstract

Pidana bersyarat adalah pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara, yang pelaksanaannya tidak segera dijalani dalam tembok lembaga permasyarakatan, melainkan (hanya) di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat selama masa percobaan yang telah ditentukan oleh hakim, terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran.Untuk menyesuaikan usaha pendayagunaan pidana bersyarat di dalam kerangka pembaharuan hukum pidana yang berprikemanusiaan dengan falsafah negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka seharusnya diusahakan agar pengaturan dan penerapan pidana bersyarat secara integratif dapat memenuhi perangkat tujuan pemidanaan berupa pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan. Keuntungan penerapan pidana bersyarat antara lain: memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, b) memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat,; serta c) akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan sebagai salah satu konsekuensi di luar hukum yang harus diperhitungkan dalam kebijaksanaan para penegak hukum.
The Role of Constitutional Law in Improving Student's Critical Thinking Ability Through Online Learning Abdul Rahman
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 11 No 2 (2022): (July-December)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.31794

Abstract

Lecturers are required to be effective and up to date in maximizing the use of existing learning technology to respond to the demands of very rapid technological developments and the demands of competition in the era of globalization. The application of self-directed and distance learning should be introduced and implemented in universities. Involvement in the application of online learning systems must be able to encourage students to always think critically. In the present context, critical thinking is a must for students. This paper discusses the role of constitutional law courses in increasing the critical power of students in online learning. This research uses a field study and literature study approach, which combines data obtained from various literature in the form of books, journal articles, and facts in the field. In short, this study found that online learning can be a good support for students to improve their critical thinking skills. However, there are several problems in its implementation which include socio-cultural problems, previous offline learning habits, and the habit of using the latest technology in learning. Well-designed online discussions, critical thinking learning content, and instructions that are formulated and given appropriately are some of the factors needed and become recommendations for lecturers in carrying out online learning to improve students’ critical thinking skills. Keywords: Students’ Critical Thinking, Constitutional Law, Online Learning
Comparative Study of the Concept of the Welfare State According to Liberal, Islamic and the 1945 Constitution Abdul Rahman; Nur Akifah Janur; Ardiansyah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v9i2.33362

Abstract

This research aims to elaborate the thinking between the concept of the welfare state and the current understanding of democracy in Indonesia. the research used is normative legal research using a conceptual approach. The research results show that the concept of the welfare state emerged as an alternative to constitutional democracy in the 20th century, which was a reaction to the influence of liberal pluralism in the 19th century. This thinking gave rise to the proposition "the least government is the best government". The Welfare State is currently proven to be able to develop the economy while increasing the standard of living of the people. The current crisis of the welfare state, which is often debated, both in Europe and the United States, is not about its existence, but only about its size and capacity. The welfare state is nothing new in Islam. Before being implemented in the West, the Islamic world practiced it first.
Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Nur Akifah Janur; Abdul Rahman; Ardiansyah Ardiansyah; Andi Jusran Kasim; Nuzha Nuzha; Muhammad Taufik; Nurul Hidayah
MALAQBIQ Vol. 1 No. 2 (2022): Malaqbiq : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jam.v1i2.349

Abstract

Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) STAIN Majene bekerjasama dengan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene yang dijalankan oleh seluruh dosen hukum pada program studi hukum keluarga Islam. Tujuan dibentuknya LKBH ini ialah buat memberikan pelayanan bantuan hukum pada masyarakat di Kabupaten Majene menjadi pelaksanaan tugas dan fungsi ASN pada bidang pelayanan publik. Metode pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini artinya dengan memakai metode pembelajaran, obrolan/ wawancara/ tanya jawab serta diskusi, jumlah orang yang mengikuti penyuluhan hukum sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Desa Adolang Dua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Melalui dedikasi masyarakat ini, peningkatan pengetahuan, pemahaman serta keterampilan masyarakat di Desa Adolang Dua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene mengenai pengenalan bantuan aturan bagi masyarakat miskin selama 1 hari dapat berjalan dengan lancar. Peserta kegiatan PKM yang berpartisipasi sangat antusias mengikuti proses pengenalan sebab topik yang disampaikan sangat kekinian dihampir semua masyarakat Desa Adolang Dua yang masih belum mengetahui tata cara advokasi aturan bagi warga miskin buat melakukan penyadaran terhadap aturan.
Status Anak dalam Perkawinan Campuran: Kewajiban Negara dan Implikasi Hukum Perlindungan Hak Anak Naswar Naswar; Maskun; Abdul Rahman; Muhammad Mutawalli Mukhlis; Tia Ludiana
LITIGASI Vol. 25 No. 2 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v25i2.17914

Abstract

A mixed marriage is a marriage between two people from different countries or cultures. This can give rise to various legal issues, especially related to the status of children born from the marriage. Mixed marriages have become increasingly common in this era of globalization. However, when couples with different nationalities This article examines various legal issues that often arise from mixed marriages, especially related to the status of children born from the marriage, both related to family law, civil law, and children's rights. This article aims to contribute to understanding the legal complexities that arise from mixed marriages such as the legal aspects of mixed marriages, the rights and obligations of mixed marriage couples, the implementation of the legal aspects of mixed marriages in Indonesia, and the challenges and solutions in the implementation of the legal aspects of mixed marriages and provide insights that can be used to formulate improvements in legal policies and protection of children's rights at the national and international levels. In compiling the article, the researcher chose to use a normative legal approach method, by searching for regulations and literature related to issues regarding the status of children in mixed marriages. The results or findings of this article are that there are rights and obligations of mixed marriage couples, for example, they have the right to obtain citizenship from their husband/wife and must ensure that their marriage complies with the provisions of Indonesian marriage law. The implementation of the legal aspects of mixed marriages in Indonesia...