Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurisprudentie Al-Qalam Qisthosia Malaqbiq : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.
Rahman, Abdul
STAIN Majene
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
IMPEACHMENT PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA DAN KETATANEGARAAN ISLAM Abdul Rahman, A. Zamakhsyari Baharuddin
Al-Risalah VOLUME 19 NO 1, MEI (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.146 KB) | DOI: 10.24252/al-risalah.v19i1.9689

Abstract

Impeachment seringkali diartikan sama dengan pemakzulan, padahal keduanya secara akademik berbeda. Impeachment ialah menuntut pertanggungjawaban presiden/kepala negara dalam rangka pengawasan parlemen kepada presiden apabila presiden melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan pemakzulan berarti penggantian kepada negara/pemerintahan dari jabatannya setelah melalui proses impeachment. Terdapat perbedaan dan persamaan antara konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia dengan konsep ketatanegaraan Islam (fiqih siyasah), hanya saja konsep yang ditawarkan ketatanegaraan Islam lebih bersifat universal. Pemikiran al-Mawardi dapat dijadikan tawaran baru untuk menyempurnakan konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia, yakni: (1) mengenai alasan dapat diberhentikannya presiden ketika presiden dijadikan sebagai boneka politik oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya, dan (2) implementasi atau efektivitas hukum ketika terjadi pemberhentian kepala negara dari kedua konsep tersebut memberikan kestabilan politik yang berbeda. Dari keduanya konsep konstitusi Indonesia memberikan stabilitas politik yang cukup baik dengan adanya pengaturan tempo dalam proses peradilannya.
MAJELIS TA'LIM AS SOCIALIZATION MEDIA OF CHILD PROTECTION IN WEST SULAWESI Abdul Rahman; Anwar Sadat
Al-Qalam Vol 27, No 1 (2021)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31969/alq.v27i1.923

Abstract

The enactment of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection is intended to protect children and guarantee their rights to live, grow, develop, and participate optimally following human dignity and get protection from violence and discrimination. It could be achieved through increasing awareness of the rights and obligations and the responsibility of the involved parties, especially parents because they are the first and foremost in contact with children. In the context of the Law socialization, research is needed to find an appropriate and effective socialization model especially for women (mothers) through religious-social activities. One of them is majelis ta'lim program. This research used a normative-empirical research type. Normative research was used through the interpretation of grammatical and authentic legal methods. Empirical research was conducted by a teleological interpretation method to know the extent of the legal norm according to the community’s attitudes, behaviors, and compliance. Data were collected through the study of literature and empirical studies using interview guidelines and questionnaires. The research results showed that the developed socialization model could solve the most fundamental and urgent literature and the wider community’s interests. In protecting the community-based program, the issue is not merely children in conflict with the law. It includes a larger unit of interaction, such as parents, family, peers, environment, and wider social institutions
RELEVANSI PIDANA BERSYARAT DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN INTEGRATIF DI INDONESIA Abdul Rahman; Nur Intan Ismail; Saiful Haq
QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.902 KB)

Abstract

Pidana bersyarat adalah pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara, yang pelaksanaannya tidak segera dijalani dalam tembok lembaga permasyarakatan, melainkan (hanya) di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat selama masa percobaan yang telah ditentukan oleh hakim, terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran.Untuk menyesuaikan usaha pendayagunaan pidana bersyarat di dalam kerangka pembaharuan hukum pidana yang berprikemanusiaan dengan falsafah negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka seharusnya diusahakan agar pengaturan dan penerapan pidana bersyarat secara integratif dapat memenuhi perangkat tujuan pemidanaan berupa pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan. Keuntungan penerapan pidana bersyarat antara lain: memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, b) memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat,; serta c) akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan sebagai salah satu konsekuensi di luar hukum yang harus diperhitungkan dalam kebijaksanaan para penegak hukum.
Comparative Study of the Concept of the Welfare State According to Liberal, Islamic and the 1945 Constitution Abdul Rahman; Nur Akifah Janur; Ardiansyah
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v9i2.33362

Abstract

This research aims to elaborate the thinking between the concept of the welfare state and the current understanding of democracy in Indonesia. the research used is normative legal research using a conceptual approach. The research results show that the concept of the welfare state emerged as an alternative to constitutional democracy in the 20th century, which was a reaction to the influence of liberal pluralism in the 19th century. This thinking gave rise to the proposition "the least government is the best government". The Welfare State is currently proven to be able to develop the economy while increasing the standard of living of the people. The current crisis of the welfare state, which is often debated, both in Europe and the United States, is not about its existence, but only about its size and capacity. The welfare state is nothing new in Islam. Before being implemented in the West, the Islamic world practiced it first.
Sosialisasi Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu Nur Akifah Janur; Abdul Rahman; Ardiansyah Ardiansyah; Andi Jusran Kasim; Nuzha Nuzha; Muhammad Taufik; Nurul Hidayah
MALAQBIQ Vol. 1 No. 2 (2022): Malaqbiq : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46870/jam.v1i2.349

Abstract

Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) STAIN Majene bekerjasama dengan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene yang dijalankan oleh seluruh dosen hukum pada program studi hukum keluarga Islam. Tujuan dibentuknya LKBH ini ialah buat memberikan pelayanan bantuan hukum pada masyarakat di Kabupaten Majene menjadi pelaksanaan tugas dan fungsi ASN pada bidang pelayanan publik. Metode pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini artinya dengan memakai metode pembelajaran, obrolan/ wawancara/ tanya jawab serta diskusi, jumlah orang yang mengikuti penyuluhan hukum sekitar 30 (tiga puluh) orang warga Desa Adolang Dua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Melalui dedikasi masyarakat ini, peningkatan pengetahuan, pemahaman serta keterampilan masyarakat di Desa Adolang Dua Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene mengenai pengenalan bantuan aturan bagi masyarakat miskin selama 1 hari dapat berjalan dengan lancar. Peserta kegiatan PKM yang berpartisipasi sangat antusias mengikuti proses pengenalan sebab topik yang disampaikan sangat kekinian dihampir semua masyarakat Desa Adolang Dua yang masih belum mengetahui tata cara advokasi aturan bagi warga miskin buat melakukan penyadaran terhadap aturan.
Co-Authors Andi Jusran Kasim Anwar Sadat Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Ardiansyah Muhammad Taufik Nur Akifah Janur Nur Akifah Janur Nur Intan Ismail Nurul Hidayah Nuzha Nuzha Saiful Haq