cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Forum Penelitian Agro Ekonomi
Published by Kementerian Pertanian
ISSN : 02164361     EISSN : 25802674     DOI : -
Core Subject : Economy, Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance
Forum penelitian Agro Ekonomi (FAE) adalah media ilmiah komunikasi penelitian yang berisi review, gagasan, dan konsepsi orisinal bidang sosial ekonomi pertanian, mencakup sumber daya, agribisnis, ketahanan pangan, sosiologi, kelembagaan, perdagangan, dan ekonomi makro.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi" : 5 Documents clear
Ketersediaan Produk Samping Tanaman dan Industri Pertanian sebagai Pakan Ternak Mendukung Peningkatan Produksi Daging Nasional Nyak Ilham
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v33n1.2015.47-61

Abstract

EnglishOne of main components to boost cow meat is feed availability. In Indonesia, feed availability is still deal with decrease of pasture, competing feed with other uses, such as industry, and limited feed distribution system.  Limited conventional feed sources could be overcome through use of feed from side products of crops and agricultural industry such as rice, oil palm, and sugarcane. This paper reviews livestock capacity potency and identifies new development region potency for beef cow farm business using side products of crops and agricultural industry. Feed availability potency is based on simple calculation of previous studies.  It is estimated that feed source from crops and agricultural industry of rice, oil palm, and sugarcane is around 121.69 million tons of dried matter or it has capacity of 77.42 million livestock units. Based on feed raw material availability region, the potential regions for beef cow farm business development using main feed from side products of crops and oil palm agricultural industry are the provinces in Sulawesi, Papua and West Papua. The beef cow producing regions in Java could utilize side products of crops and processing industry of sugarcane and rice straw. Bali and NTT are regions with feed deficits. To boost beef cow farm business in new development regions, it is necessary: (a) to strengthen researches on processing technology of crop and industrial side products, and quality feed formulation with cheap price, (b)  to introduce complete feed processing technology to the side products potential centers, (c) to develop cheap, complete feed industry for sales.  IndonesianSalah satu pilar utama untuk meningkatkan produksi daging sapi adalah ketersediaan pakan. Di Indonesia bahan ketersediaan pakan masih menghadapi masalah, di antaranya karena penyempitan padang penggembalaan, persaingan bahan baku pakan untuk kebutuhan lain, industri, dan sistem distribusi pakan masih terbatas. Keterbatasan sumber pakan konvensional dapat diatasi dengan menggunakan pakan berbasis produk samping tanaman dan industri pertanian yang berasal dari tanaman padi, kelapa sawit, dan tebu. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk melakukan review perkiraan potensi kapasitas tampung ternak dan mengidentifikasi potensi wilayah pengembangan baru usaha sapi potong berbasis produk samping tanaman dan industri pertanian. Berdasarkan data sekunder review hasi-hasil penelitian sebelumnya dilakukan perhitungan potensi ketersediaan pakan dengan menggunakan matematika sederhana. Hasil penelitian memperkirakan kuantitas bahan pakan yaitu dari produk samping tanaman dan industri pertanian padi, sawit, dan tebu mencapai 121,69 juta ton bahan kering atau mampu menampung 77,42 juta ST. Berdasarkan lokasi ketersediaan bahan baku pakan tersebut, maka daerah potensial untuk pengembangan sapi potong dengan sumber pakan utama produk samping tanaman dan industri pengolahan kelapa sawit, yaitu beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan, beberapa provinsi di Sulawesi, Papua, dan Papua Barat. Daerah-daerah di Jawa yang merupakan sentra sapi dapat memanfaatkan produk samping tanaman dan industri pengolahan tebu serta jerami padi. Bali dan NTT merupakan daerah defisit pakan. Untuk mendorong pertumbuhan sapi potong pada daerah sentra produksi baru, maka yang perlu dilakukan adalah (a) menguatkan riset terkait teknologi pengolahan produk samping tanaman dan industri dan formulasi pakan bermutu dengan harga murah, (b) mendatangkan teknologi pembuatan pakan komplit ke sentra-sentra potensi produk samping, dan (c) mengembangkan industri pakan komplit murah untuk diperdagangkan.
Kinerja, Kendala, dan Strategi Pencapaian Swasembada Daging Sapi Iskandar Andi Nuhung
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v33n1.2015.63-80

Abstract

EnglishIndonesia has a big opportunity to realize cattle meat self-sufficiency, and even it is possible to become an exporter such in 1970’s. This article reviews the constraint issues in cattle industry and formulates a concept of cattle industry toward meat self-sufficiency. Cattle industry deals with typical culture and characteristics of business, policy and political issues, financial scheme, limited grassing field, breeding, development management, meat market and price, competitiveness, and inter-institutional coordination. All of those problems shift Indonesia from an exporter to an importer. In the future, political will, domestic product orientation, prioritizing small farmers through partnership, integrated farming, franchise system, cattle development project management unit are necessary to boost cattle industry. Other attempts to take by the government are special credit scheme for cattle development, grassing field development, cattle breed supply through breeding farm system development, effective and accountable cattle development management. The government needs to reformulate cattle development road map to accommodate internal and external environment issues, and to emphasize the goals of cattle industry development, such as increasing cattle population, enhancing meat product, improving cattle farmers’ income, and sustaining cattle meat self-sufficiency. IndonesianIndonesia berdasarkan potensi sumber daya alam, sumber daya genetik, budaya, teknologi, dan pengalaman sejarah mempunyai potensi yang besar untuk mewujudkan swasembada daging sapi, bahkan dapat kembali menjadi eksportir sapi seperti di tahun 1970-an. Tulisan ini mencoba mengidentifikasi permasalahan dan beberapa konsep pemikiran pemecahan masalah serta implikasi kebijakan untuk mewujudkan swasembada daging sapi. Beberapa masalah yang menjadi bottleneck pengembangan ternak sapi seperti sifat dan karakteristik pengembangan sapi, kebijakan yang belum komprehensif, skim pembiayaan yang terbatas, alih fungsi dan terbatasnya lahan penggembalaan, sumber bibit yang terbatas, manajemen dan pola pengembangan yang belum efektif, kepastian harga dan pasar masih lemah, dan koordinasi yang lemah, perlu mendapat perhatian. Indonesia menjadi importir sapi dengan nilai yang cukup besar yaitu mencapai Rp13,5 triliun tahun 2014. Selain kemauan politik, juga diperlukan ketegasan kebijakan yang berpihak pada produk daging sapi dalam negeri dan peternak, pilihan pola pengembangan yang efektif menjawab masalah mendasar yang dihadapi terutama pelibatan peternak sapi, seperti pola Inti Plasma, pola pembangunan peternakan sapi terpadu, pola waralaba (franchise), pola Unit Pelaksana dan Pembinaan Peternakan Sapi (UP4S). Diperlukan adanya skim khusus pembiayaan seperti pada skim pengembangan perkebunan pola PIR-BUN. Kepastian lahan pengembangan, sumber bibit yang terjamin ketersediaan jumlah dan kualitasnya, serta manajemen pengelolaan pengembangan yang efektif dan akuntabel sebagai upaya terobosan debottlenecking untuk pengembangan ternak sapi nasional. Pemerintah perlu menyusun kembali cetak biru atau peta jalan pengembangan ternak sapi yang didasarkan pada hasil pengkajian yang komprehensif dengan mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis baik domestik, maupun di dunia internasional dalam rangka peningkatan populasi, produksi, pendapatan dan kesejahteraan peternak, serta swasembada berkelanjutan daging sapi.
Percepatan Pembangunan Pangan Menuju Pencapaian Ketahanan Pangan yang Mandiri dan Berdaulat Muchjidin Rachmat
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v33n1.2015.1-17

Abstract

EnglishSuccessful development has been demonstrated by an increase in food production and food supply. But the success was not followed by a reduction in food insecurity. Number of food-insecure population is still large and likely to increase. Law 18/2012 on Food mandates establishment of an independent food security and sovereignty. The goal is to increase production and food self-sufficiency. It also aims to improve food diversity and to meet safety, quality, and requirement. Food security should also be competitive in both domestic and international markets. The challenge is to optimize food production resources, management of decentralization and global environment. It is necessary to accelerate food development through enhancing more distributed, diverse food production. It is also carried out through development of food and local food culture, food production system modernization, food trade management, and strengthening public food reserves. IndonesianPembangunan pangan telah menunjukkan keberhasilannya seperti dalam peningkatan produksi dan penyediaan komoditas pangan. Namun keberhasilan tersebut tidak diikuti oleh penurunan tingkat kerawanan pangan masyarakat. Jumlah penduduk rawan pangan masih cukup besar dan bahkan cenderung meningkat. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan dibangunnya ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat, dengan sasaran peningkatan kemampuan produksi dan kecukupan penyediaan pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri. Tantangan mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat berkaitan dengan peningkatan produksi, manajemen pembangunan pangan sejalan pelaksanaan otonomi daerah dan pengaruh dinamika lingkungan global. Diperlukan akselerasi pembangunan pangan melalui peningkatan produksi pangan yang lebih menyebar dan beragam, pengembangan pangan dan budaya pangan lokal, modernisasi sistem produksi pangan, pengelolaan perdagangan pangan, dan penguatan cadangan pangan masyarakat.
Ketahanan Pangan Indonesia di Kawasan ASEAN nFN Hermanto
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v33n1.2015.19-31

Abstract

EnglishInclusion of Indonesia in the ASEAN Single Market can be seen as opportunities and challenges for the national food resiliency. Results of the study shows that Indonesia was sufficient in food availability, moderate in food accessibility, low in food utilization, and relatively unstable in food price. To improve its food resiliency in the region, it is advisable for Indonesia to carry out some strategic steps as follows: (1) improving food self-resiliency, (2) developing local foods, (3) improving market access, and (4) improving cooperation in food security. The needed support policies were: (1) continuing efforts to increase sustainable food production, (2) developing local food industries, (3) promoting local food products, (4) improving infrastructures, logistics system, supply chain, as well as institutions and market information systems, (5) standardization of food quality and safety, (6) establishing collaboration in regional food security, and (7) managing regional food trade to achieve food resiliency. IndonesianMenjelang diberlakukannya pasar tunggal ASEAN akhir tahun 2015, Indonesia perlu untuk meningkatkan daya tahan perekonomiannya. Salah satu faktor yang menentukan daya tahan perekonomian nasional adalah ketahanan pangan nasional. Masuknya Indonesia di dalam pasar tunggal ASEAN dapat dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang mandiri. Hasil kajian pustaka dan data sekunder menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai tingkat ketersediaan pangan yang cukup baik, kondisi akses pangan ekonomi yang sedang, tingkat pemanfaatan pangan yang kurang baik, serta tingkat harga pangan yang tinggi dan kurang stabil dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN pada umumnya. Agar Indonesia mendapatkan manfaat positif dari masuknya ke dalam pasar tunggal ASEAN, disarankan untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut: (1) meningkatkan kemandirian pangan nasional, (2) mengembangkan pangan lokal, (3) meningkatkan akses pasar, dan (4) meningkatkan kerja sama dalam penanganan masalah pangan. Guna melaksanakan langkah-langkah strategis tersebut diperlukan dukungan kebijakan sebagai berikut: (1) melanjutkan upaya peningkatan produksi pangan pokok secara berkelanjutan, (2) mengembangkan industri pangan lokal dari hulu ke hilir, (3) meningkatkan promosi produk pangan lokal di pasar domestik dan pasar internasional, (4) meningkatkan infrastruktur, sistem logistik, rantai pasok, serta meningkatkan kelembagaan dan sistem informasi pasar, (5) menerapkan standardisasi kualitas dan keamanan pangan, (6) meningkatkan kerja sama dalam penanganan masalah pangan di kawasan, dan (7) memanfaatkan perdagangan pangan kawasan untuk penanganan masalah pangan manakala produksi pangan nasional tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri.
Menyoroti Sejarah Perkembangan Undang-Undang tentang Air Pengairan dan Sumber Daya Air Effendi Pasandaran
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v33n1.2015.33-46

Abstract

EnglishFrom the viewpoint of historical perspective Indonesia has experienced three generations of water law namely Algemeen Water Reglement (general water law), year 1936, Law No 11 of 1974 and Law No 7 Year 2004 on water resources. The purpose of this paper is to study factors considered as the drivers of the emergence of each generation of law. The analysis of historical context identified the dominant factors. The three generations of law are driven by various factors in response to the emerging political interests. In the first, ethical politics, development of hydraulic technology, and the interest to support agricultural export commodity are important driving factors. In the second, green revolution technologies, and the political interest to achieve rice self- sufficiency are dominant factors while that of  the  third is influenced  by politics of bureaucracy  in the aftermath of economic crisis of 1998, economic liberalization as  condition for the World Bank loan, and global political pressure to implement integrated water resources management. By the cancelation of the third generation of law Indonesia is stepping toward the fourth generation of law which has to be prepared in accountable manner based on the principles of good water governance. IndonesianDari perspektif sejarah, Indonesia telah mengalami tiga generasi undang-undang yang terkait dengan air, yaitu Algemene Water Reglement tahun 1936, Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Tulisan ini bertujuan mempelajari faktor-faktor penyebab munculnya undang-undang pada setiap generasi dan mengusulkan langkah-langkah kebijakan untuk mempersiapkan undang-undang generasi keempat. Berdasarkan konteks sejarah diidentifikasi faktor-faktor dominan yang menjadi pemicu munculnya undang-undang pemicu. Ketiga generasi undang-undang tersebut dipicu oleh berbagai faktor sebagai respons terhadap  berbagai kepentingan politik yang muncul. Pada generasi pertama, politik etika, perkembangan teknologi hidrolika, dan kepentingan ekspor komoditas pertanian merupakan faktor-faktor pemicu. Pada generasi kedua, teknologi revolusi hijau dan kepentingan politik mencapai swasembada beras merupakan faktor dominan, sedangkan undang-undang generasi ketiga dipengaruhi oleh perkembangan birokrasi politik pasca krisis ekonomi tahun 1998, liberalisasi ekonomi sebagai persyaratan bantuan Bank Dunia, dan tekanan politik global untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air terpadu. Dengan dibatalkannya undang-undang generasi ketiga, Indonesia memerlukan undang-undang generasi keempat yang perlu disiapkan dengan lebih bertanggung jawab  dan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola air yang baik.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 2 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi : In Press Vol 39, No 1 (2021): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 2 (2020): Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 38, No 1 (2020): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 2 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 37, No 1 (2019): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 2 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 36, No 1 (2018): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 2 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 35, No 1 (2017): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 2 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 34, No 1 (2016): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 2 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 2 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 32, No 1 (2014): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 2 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 31, No 1 (2013): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 2 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 30, No 1 (2012): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 2 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 29, No 1 (2011): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 2 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 28, No 1 (2010): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 2 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 2 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 26, No 1 (2008): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 2 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 25, No 1 (2007): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 2 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 24, No 1 (2006): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 2 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 23, No 1 (2005): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 2 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 22, No 1 (2004): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 2 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 21, No 1 (2003): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 2 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 20, No 1 (2002): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 1 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 18, No 1-2 (2000): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 2 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 17, No 1 (1999): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 1 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 15, No 1-2 (1997): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 1 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 2 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 13, No 1 (1995): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 2 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 12, No 1 (1994): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 10, No 2-1 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 11, No 2 (1993): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 2-1 (1992): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 8, No 1-2 (1990): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 2 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 7, No 1 (1989): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 2 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 6, No 1 (1988): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 5, No 1-2 (1987): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 1 (1985): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 2 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 3, No 1 (1984): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 2, No 1 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 2 (1983): Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol 1, No 1 (1982): Forum Penelitian Agro Ekonomi More Issue