Garuda - Garba Rujukan Digital

Menuju Era Baru Pengelolaan Sumberdaya Air di Indonesia Bambang Sayaka; Effendi Pasandaran
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 14, No 2 (1996): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v14n2.1996.27-36

IndonesianSumberdaya air di Indonesia sebagian besar digunakan untuk pertanian dan terutama diarahkan untuk mempertahankan swasembada pangan pokok. Hal ini memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi maupun eksploitasi dan perawatan. Petani diajak berpartisipasi melalui P3A untuk mengelola irigasi kecil. Dengan semakin pesatnya pembangunan sektor nonpertanian sumberdaya air akan merupakan potensi konflik pada masa mendatang antara sektor nonpertanian dan pertanian. Sementara itu pengelolaan sumberdaya air dituntut untuk semakin efisien mengingat pasokan yang terbatas dan permintaan yang terus bertambah. Indonesia sekarang harus menuju era baru pengelolaan sumberdaya air. Efisiensi penggunaan air irigasi bukan hanya dilakukan pada sistem irigasi tetapi harus didasarkan pada efisiensi seluruh wilayah sungai. Ada empat hal pokok sumber efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya air, yaitu meningkatkan output per unit air yang hilang karena penguapan, mengurangi air yang hilang karena bermuara ke laut, mengurangi polutan, dan mengalikasikan air dari penggunaan yang bernilai ekonomi rendah ke penggunaan bernilai ekonomi tinggi. Dengan demikian pengelolaan sumberdaya air harus memperhatikan perspektif teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan.

Analisa penggunaan dan penyaluran pupuk di Kalimantan Barat I Wayan Rusastra; Effendi Pasandaran
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 4, No 2 (1986): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v4n2.1986.8-16

IndonesianKajian ini menggunakan data sekunder yang diperkaya dengan informasi kualitatif melalui wawancara untuk menganalisa penggunaan dan penyaluran pupuk di Wilayah Pemasaran Kalimantan Barat. Didapatkan bahwa pengalihan program Bimas ke Inmas mengakibatkan menurunnya secara tajam penggunaan berbagai jenis pupuk Sub Sektor Tanaman Pangan. Penyebabnya antara lain adalah besarnya kendala teknis budidaya, keadaan agroekologi yang kurang menguntungkan perkembangan tanaman pangan dan masih lemahnya persepsi petani tentang penggunaan berbagai jenis pupuk, khususnya TSP. Konsumsi pupuk Sub Sektor Perkebunan dalam jangka pendek akan dapat ditingkatkan dengan memperluas areal Perkebunan Besar Negara, berbagai proyek pengembangan komoditi perkebunan dan memantapkan pembinaan pemasaran komoditi swadaya seperti cengkih, lada dan jeruk. Bidang usaha penyaluran pupuk yang kurang emnarik di daerah ini dapat dirangsang diantaranya dengan meningkatkan margin penyaluran dan mengalihkan penjualan langsung oleh KPW Pusri kepada penyalur. Pemecahan kendala penyaluran pupuk dari Lini IV ke petani secara koordinatif diyakinkan akan dapat memperlancar penyaluran pupuk secara keseluruhan di daerah ini.

Reformulasi Kebijaksanaan Perberasan Nasional Faisal Kasryno; Pantjar Simatupang; Effendi Pasandaran; Sri Adiningsih
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 19, No 2 (2001): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v19n2.2001.1-23

EnglishRapid rice production growth leading to the achievement of rice self sufficiency in 1984 came from productivity and harvested area which both had been growing rapidly as the results of technological break through (the Green Revolution), infrastructure development, rice field extensification and comprehensive incentive as well as facilitating policies. It was a phenomenal achievement. The rice self sufficiency was proven not sustainable, however. This review shows that since mid 1980's rice production growth has been slowing down and increasingly unstable value to innovation stagnation, over intensification syndrome, over extensification and land conversion, declining incentives and institutional fatigue. Indonesia has become rice net importer since early 1990's and even the largest world rice importer since late 1990's that undermines national food security. Revitalization of trend rice sector has become an imperative strategic national policy agenda. The paper also discusses some policy options for revitalizing the rice sector. IndonesianPesatnya pertumbuhan produksi beras yang memungkinkan Indonesia meraih swasembada beras pada tahun 1984 berasal dari pertumbuhan produktivitas dan luas panen sebagai hasil dari terobosan teknologi (Revolusi Hijau), pembangunan infrastruktur, perluasan areal, dan kebijakan insentif maupun fasiltasi yang komprehensif. Keberhasilan tersebut sungguh fenomenal. Namun demikian, swasembada berat tersebut terbukti tidak berkelanjutan. Ulasan ini menunjukkan bahwa sejak pertengahan tahun 1980'an pertumbuhan produksi beras telah mengalami perlambatan dan semakin tidak stabil pula sebagai akibat dari stagnasi inovasi, sindrome over intensifikasi, over ekstensifikasi dan konversi lahan, penurunan insentif dan kelesuan institusional. Indonesia telah menjadi importif netto beras sejak awal tahun 1990-an dan bahkan menjadi importif terbesar di dunia sejak akhir tahun 1990'an sehingga ketahanan pangan nasional semakin rawan. Revitalisasi sektor perberasan nasional merupakan salah satu agenda kebijakan strategis mendesak. Makalah ini juga membahas beberapa opsi kebijakan dalam rangka revitalisasi sektor perberasan nasional.

Keragaan Kredit Usahatani dalam menunjang peningkatan produksi pangan nFN Sumaryanto; Effendi Pasandaran
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n1.1991.10-17

IndonesianSwasembada pangan telah menjadi komitmen nasional dalam politik pangan di Indonesia. Oleh sebab itu upaya peningkatan produksi pangan terus dilakukan. Penyediaan kredit usahatani (KUT) merupakan salahsatu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk membantu permodalan petani dalam menerapkan teknologi anjuran agar produktivitas usahatani dan pendapatan petani dapat ditingkatkan. Tulisan ini mencoba mengungkapkan keragaan KUT dalam menunjang peningkatan produksi pangan. Hasil telaahan menunjukkan bahwa eksistensi KUT masih sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan produksi pangan. Pada daerah yang jangkauan petani terhadap sarana produksi sangat baik, KUT cukup efektif sebagai bantuan permodalan. Sedangkan pada daerah rintisan pengembangan produksi pangan lebih efektif sebagai pendukung penyebaran teknologi.

Perspektif Peningkatan Pendapatan Petani di Indonesia Bagian Timur Effendi Pasandaran; I Wayan Rusastra; Victor T. Manurung
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 9, No 1 (1991): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v9n1.1991.1-9

IndonesianTulisan ini bersifat deskriptif dan merupakan gagasan yang didasarkan pada data sekunder dan informasi tentang keragaan dan permasalahan pengembangan pertanian di Indonesia Bagian Timur, khususnya di NTB, NTT dan perairan Maluku. Sampai pada tahapan ini dinilai cukup memadai upaya penemuan komponen teknologi (tanaman pangan dan peternakan) di NTB dan NTT, tetapi persoalannya adalah merakitnya menjadi suatu paket dan dapat diadopsi dalam bentuk program pengembangan di masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan beberapa fase dan upaya umum pengembangan. Pada fase pertama pengembangan diperlukan penciptaan pra-kondisi yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana fisik dan perekonomian, pembenahan tataguna tanah, perwilayahan pengembangan komoditas dan sistem usahatani, dan rekayasa organisasi dan kelembagaan. Fase pengembangan berikutnya adalah perumusan dan implementasi program, dan fase pemantapan serta pengembangan program di wilayah sejenis. Percepatan pengembangan dan peningkatan pendapatan petani di IBT membutuhkan perluasan pusat-pusat pengembangan baru seperti Ambon untuk bidang perikanan, Kupang (peternakan), Menado (perkebunan) dan Merauke untuk komoditas pangan. Implikasi dengan munculnya pusat pengembangan baru ini diantaranya akan dibutuhkan penyebaran lembaga-lembaga terkait secara nasional, dukungan pengembangan sarana dan prasarana transportasi, dan bahkan penyesuaian perencanaan pembangunan pertanian, dan realokasi dana pembangunan.

Menyoroti Sejarah Perkembangan Undang-Undang tentang Air Pengairan dan Sumber Daya Air Effendi Pasandaran
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 33, No 1 (2015): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v33n1.2015.33-46

EnglishFrom the viewpoint of historical perspective Indonesia has experienced three generations of water law namely Algemeen Water Reglement (general water law), year 1936, Law No 11 of 1974 and Law No 7 Year 2004 on water resources. The purpose of this paper is to study factors considered as the drivers of the emergence of each generation of law. The analysis of historical context identified the dominant factors. The three generations of law are driven by various factors in response to the emerging political interests. In the first, ethical politics, development of hydraulic technology, and the interest to support agricultural export commodity are important driving factors. In the second, green revolution technologies, and the political interest to achieve rice self- sufficiency are dominant factors while that of the third is influenced by politics of bureaucracy in the aftermath of economic crisis of 1998, economic liberalization as condition for the World Bank loan, and global political pressure to implement integrated water resources management. By the cancelation of the third generation of law Indonesia is stepping toward the fourth generation of law which has to be prepared in accountable manner based on the principles of good water governance. IndonesianDari perspektif sejarah, Indonesia telah mengalami tiga generasi undang-undang yang terkait dengan air, yaitu Algemene Water Reglement tahun 1936, Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Tulisan ini bertujuan mempelajari faktor-faktor penyebab munculnya undang-undang pada setiap generasi dan mengusulkan langkah-langkah kebijakan untuk mempersiapkan undang-undang generasi keempat. Berdasarkan konteks sejarah diidentifikasi faktor-faktor dominan yang menjadi pemicu munculnya undang-undang pemicu. Ketiga generasi undang-undang tersebut dipicu oleh berbagai faktor sebagai respons terhadap berbagai kepentingan politik yang muncul. Pada generasi pertama, politik etika, perkembangan teknologi hidrolika, dan kepentingan ekspor komoditas pertanian merupakan faktor-faktor pemicu. Pada generasi kedua, teknologi revolusi hijau dan kepentingan politik mencapai swasembada beras merupakan faktor dominan, sedangkan undang-undang generasi ketiga dipengaruhi oleh perkembangan birokrasi politik pasca krisis ekonomi tahun 1998, liberalisasi ekonomi sebagai persyaratan bantuan Bank Dunia, dan tekanan politik global untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air terpadu. Dengan dibatalkannya undang-undang generasi ketiga, Indonesia memerlukan undang-undang generasi keempat yang perlu disiapkan dengan lebih bertanggung jawab dan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola air yang baik.

Arah Restrukturisasi Industri Agribisnis Perunggasan di Indonesia Yusmichad Yusdja; Effendi Pasandaran
Forum penelitian Agro Ekonomi Vol 16, No 2 (1998): Forum Penelitian Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/fae.v16n2.1998.49-59

EnglishThe period of 1997-1998 was a crucial time for our country. Indonesia was hit strongly by monetary crisis. Indonesia's production and prices and much of the industrial Asia collapsed. Many industries in Indonesia depending on imported raw material went on bankrupcy. One of these industries was poultry industry. At this time (1997-1998) the eggs and meats production decreased steadily. This paper presents a clear, accurate and interesting picture of the poultry industry structure. It was founded that the major efficient sources covered by poultry industries were feed industries, breeding farms and small scale of the poultry farms. The main conclusion is that an increase in the size of the feed industry unit lead to an increase in the inequality of income distribution. The main solution of establishing the poultry industry is to remove regulatory or other constraints to competitiveness and encourages small farms to enter the established arenas. IndonesianTahun 1997-1998 merupakan periode yang krusial bagi negara kita. badai krisis moneter telah memporakporandakan perekonomian Indonesia. Produksi dan harga-harga baik di Indonesia serta industri di negara-negara Asia lainnya tidak dapat berkutik lagi. Banyak industri yang tergantung kepada bahan baku impor menjadi bangkrut. Salah satu dari industri ini adalah industri peternakan unggas. Saat ini (1997-1998), produksi telur dan daging terus menurun. Makalah ini menggambarkan struktur industri perunggasan secara jelas, teliti dan menarik. Di dapatkan bahwa sumber-sumber ketidakefisienan yang utama di dalam industri unggas adalah industri makanan ternak, pembibitan, dan skala usaha ternak . Kesimpulan utama adalah peningkatan skala usaha industri makanan ternak akan membawa peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pemecahan masalah yang utama dalam mendirikan industri perunggasan yang mapan adalah dengan menghilangkan peraturan-peraturan atau hambatan-hambatan lainnya dalam meningkatkan daya saing dan mendorong peternak skala kecil ke dalam arena yang sudah mapan

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search