cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019" : 25 Documents clear
KENDALA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR) Cindy Alisia Artanty
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cindy Alisia Artanty, Alfons Zakaria, SH., LLM., Eny Harjati, SH., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya cindyalisiaa@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan upaya untuk mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik di Polda Jawa Timur. Kendala yang dialami oleh penyidik Kepolisian daerah Jawa Timur dalam penanganan perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yaitu mengalami kendala dalam memperoleh keterangan saksi dalam penyidikan, karena saksi tidak mau untuk memberikan keterangan kepada penyidik, tempat kediaman terlapor berada diluar Jawa Timur, tenggang waktu dalam mengadukan perkara oleh pelapor terlalu lama, serta kurangnya sumber daya manusia yaitu penyidik dalam Subdit Siber Polda Jawa Timur. Kemudian upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kendala penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik adalah dengan melakukan kunjungan terhadap para saksi ke rumah, menjalin kerjasama antara Polda Jawa Timur dengan Polda wilayah lain,  merencanakan MOU antara pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur dengan pihak penyedia jasa media social di luar negeri, serta mendambah jumlah penyidik dalam Subdit Siber Polda Jawa Timur. Kata Kunci: Kendala, Penyidikan, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Media Elektronik. ABSTRACT This research seeks to find out impeding factors in enquiry of defamation in electronic media and measures taken to tackle the impeding factors in enquiry of defamation in electronic media in Regional Police of East Java. It is found out that one of the impeding factors is to obtain evidence. Moreover, residency outside East Java and lack of enquirers in the police department also present a problem for enquiry. It is believed that gaining the required evidence and improvement of partnership between Regional Police of East Java and that of other regions are essential. Keywords: impeding factors, enquiry, defamation criminal case, electronic media
KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN UNTUK MEMERINTAHKAN MENETAPKAN SESEORANG SEBAGAI TERSANGKA (Studi Putusan Praperadilan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel) Abdan Ramadhani Widin Florestu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abdan Ramadhani Widin Florestu, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Dr. Prija Djatmika., S.H., M.S. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: abdan.rama97@gmail.com   ABSTRAK Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti rugi atau rehabilitasi atas perkara yang tidak diajukan ke pengadilan. Kewenangan praperadilan ini tercantum dalam pasal 1 angka 10 jo pasal 77 KUHAP dan obyek tersebut diperluas oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Berkaitan dengan dikeluarkannya Putusan prapepradilan nomor 24/Pid/Prap/2018/PN.Jkt.Sel. dengan pemohon pihak ketiga yang berkepentingan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melawan Termohon Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat permasalahan hukum yang muncul yaitu putusan yang dikeluarkan oleh hakim adalah “memerintahkan kpk menetepkan seseorang sebagai tersangka” sedangkan kewenangan praperadilan yang tercantum pada KUHAP bukan termasuk dalam objek kewenangan praperadilan. Hakim dalam Putusan ini melakukan beberapa hal yang menurut penulis janggal diantaranya menafsirkan pasal mengenai kewenangan praperadilan. Praperadilan hanya mengatur prosedur penyelidikan dan penyidikan yang dirasakan merugikan pemohon. Sehingga hakim yang mengadili perkara praperadilan tidak diperbolehkan melakukan penafsiran hukum atau menemukan suatu kaedah hukum yang baru. Putusan praperadilan ini semakin memberikan ketidakjelasan hukum dalam penerapan hukum acara praperadilan di Indonesia. Hukum di ciptakan dengan tujuan tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tndakan kesewang-sewenangan hakim effendi mukhtar dalam mengeluarkan suatu putusan praperadilan mengakibatkan ketidak pastian hukum di Indonesia. Kata Kunci: Praperadilan, Penemuan Hukum, Tersangka   ABSTRACT This research seeks to discuss the Decision by a Judge in pre-trial number 24/Pid/Prap/2018/PN.Jkt.Sel regarding beyond-authority conduct in pre-trial in which Corruption Eradication Commission (hereinafter KPK) was ordered to proceed with further legal process regarding criminal corruption case of Bank Century in terms of enquiring a person and deciding the person as a suspect. The pre-trial authority is enacted in Article 1 Number 10 jo Article 77 of Criminal Code Procedure (hereinafter KUHAP), extended by the Decision issued by Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014. The petitioners involved represented Indonesian Anti-Corruption Community (hereinafter MAKI) against KPK. The Decision of the Judge implies that KPK is authorised to continue with enquiry process and to decide a new suspect involved in the corruption case of bank century, which leads to a legal issue. The judge has interpreted the Article regarding pre-trial authority which the judge should not have, while pre-trial case is not basically allowed to interpret law or discover a law. The Decision made brings further to vagueness of law in terms of its application. It can be concluded that the pre-trial decision made by Judge Effendi Mukhtar possibly contributes to the absence of uncertainty of law in Indonesia. Keywords: pre-trial, discovering law, cessation of enquiry in determining a suspect
Penerapan Pasal 20 Ayat (1) PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Terkait Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna One Time Password dalam E-Payment Dengan Fitur Gopay (Studi di PT. Gojek Wilayah Malang) Avnadan Falaka
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Avnadan Falaka, Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.Fakultas Hukum Universitas BrawijayaEmail : avnadanfalaka13@gmail.com AbstrakPenelitian ini membahas perbedaan antara aturan (das solen) yangmengharuskan penyedia e-wallet haruslah menyediakan pengamanan data daninformasi pengguna serta data dan informasi instrumen pembayaran yang disimpandalam Dompet Elektronik dengan kenyataan (das sein) dimana pihak GO-JEKtidak/ masih belum menyediakan perlindungan data dan informasi konsumennyadalam fitur GoPay terkait penggunaan one time password terhadap fitur GoPay.Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait penerapan pasal 20 ayat(1) Pbi no. 18/40/pbi/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan tansaksipembayaran dan hambatan serta upaya PT. Gojek dalam mengatasi hambatanpenerapan pasal 20 ayat (1) Pbi no. 18/40/pbi/2016 tentang penyelenggaraanpemrosesan tansaksi pembayaran terkait penggunaan one time password dalam fiturgopay. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 20 ayat (1) PBI No.18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Tansaksi Pembayaran masihbelum diterapkan dengan baik. Hambatan yang dalam menerapkan Pasal 20 ayat(1) PBI No. 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan TansaksiPembayaran secara jelas dialami oleh Konsumen GO-JEK yang mengalamikerugian akibat peretasan fitur GoPay menggunakan one time password sangatmengeluhkan tetntang kurang tanggapnya Pihak GO-JEK kepada kerugian yangmereka alami terkait peretasan tersebut. Upaya yang telah dilakukan adalahmencoba dengan cepat untuk memberikan laporan terkait peretasan yang terjadikepada akun GoPay nya, mereka berusaha melaporkan seketika setelah mengetahuiperetasan tersebut. Akan tetapi berlawanan dengan hambatan yang dialami olehKonsumen, Pihak GO-JEK sendiri merasa bahwa tidak terjadi hambatan yangberarti dan menyatakan tidak perlu melakukan upaya pembenahan.Kata kunci: Transportasi Online, Perlindungan Konsumen, One Time Password. ABSTRACTThis research compares regulation that requires the availability of data andinformation security and data and information payment instruments for users by e-walletproviders and the fact that GO-JEK has not provided any data and information protectionfor its costumers in form of GoPay feature regarding the use of one time password featuredin GoPay. The research result reveals that Article 20 Paragraph (1) of Bank IndonesiaRegulation Number 18/40/Pbi/2016 has not been well implemented. The failure of goodimplementation has caused loss for GO-JEK customers since GoPay has been hackedthrough one time password. A report needs to be made for further action to deactivate thefeature. GO-JEK, however, does not see it as a serious matter and thus no further actionhas been taken.  Keywords: online transportation, customer protection, one time password
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK YANG MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN BARANG SEJENIS (Studi Empiris pada Merek Sagu di Kabupaten Jombang) Firdha Fauziah
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Firdha Fauziah, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., Moch.Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya firdhafau@gmail.com  ABSTRAK Merek Sagu merupakan merek terdaftar dengan kelas 29 jenis ayam goreng, ayam bakar, bebek goreng, bebek bakar,dan kelas 43 jenis catering. Namun dengan terkenalnya merek Sagu menimbulkan merek yang menjual barang sejenis, yaitu merek Sale. Yang mana merek Sale memiliki persamaan pada pokoknya yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini menimbulkan kebingungan dan menyesatkan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap pemilik merek merek Sagu? 2) Bagaimana hambatan penerapan perlindungan hukum terhadap pemilik merek merek Sagu? Untuk menjawab permasalahan, maka penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1) Penerapan perlindungan hukum terhadap merek Sagu belum sepenuhnya dilaksanakan. 2) Hambatan penerapan perlindungan dari segi hukum ada pada kultur, yakni kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman pemilik merek Sagu dan Sale terhadap hukum merek. 3) hambatan non hukum yakni rendahnya kesadaran pemilik merek Sagu akan pentingnya perlindungan merek, dan pemilik merek Sale ingin memperoleh hasil secara instan tanpa mengeluarkan biaya promosi, serta adanya hubungan pertemanan sehingga pemilik merek Sagu ragu untuk melakukan tindakan. Kata Kunci: Perlindungan Merek, Persamaan pada Pokoknya, Merek Sejenis. ABSTRACT Sago is registered to class 29 equivalent to fried chicken, roasted chicken, fried duck, roasted duck, and class 43 of catering products. As the popularity of sago product is on the rise, other products of the same type like Sale also increase in availability in the market. Product of Sale has similarity in terms of bears basic, as regulated in Article 83 of Act Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, leading to confusion in the society. Based on the issue found, two research problems are raised to discuss:  1) How is legal protection provided for sago trademark holders? 2) what impeding factors are present in the way of the implementation of legal protection for the trademark holders? This research employed socio-juridical research method to answer the questions. The research result reveals that 1) the legal protection provided for the sago trademark holders has not been fully implemented, 2) the impeding factor of the implementation comes from a cultural aspect, where the trademark holders lack the understanding towards the law that regulates trademarks, 3) the non-legal impeding factor may involve lack of awareness of getting the trademark protection, reluctance to spend expenses on product promotion, and the value of friendship between two holders holds one of them back from taking action. Keywords: trademark protection, similarity in bears basic, similar trademark 
HAMBATAN BANK SYARIAH DALAM PENGAWASAN OBJEK AKAD IJARAH THUMMA AL-BAI SEBAGAI UPAYA UNTUK MENGHINDARI JAHALAH (STUDI DI PT. BANK MANDIRI SYARIAH CABANG MALANG) Ii Mahkota
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ii Mahkota, Dr. Siti Hamidah,S.H.,M.M., Dr. Reka Dewantara,S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya iimahkota1@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan bank syariah pada pengawasan objek akad ijarah thumma al-bai sebagai upaya untuk mengindari jahalah. Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian tersebut terdapat pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Malang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya suatu permasalahan yakni bank Syariah Mandiri kurang teliti dan kurang spesifik dalam menilai objek akad ijarah thumma al-bai sehingga menimbulkan jahalah (ketidaktahuan). Bank Syariah Mandiri yang tidak menilai manfaat secara spesifik juga bertentangan dengan Pasal 2 angka 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai  Hambatan Bank Syariah Mandiri Pada Pengawasan Objek Akad Ijarah Thumma Al-Bai Sebagai Upaya Untuk Menghindari Jahalah. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara studi di lapangan dengan melakukan wawancara kepada kepala cabang Bank Syariah Mandiri Kota Malang, Bagian Hukum Bank Syariah Mandiri Kota Malang, Nasabah dan Nasabah lainnya. Analisis data yang digunakan oleh penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yakni merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut,logis dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat bank syariah dalam melakukan pengawasan terhadap objek akad ijarah thumma al-bai, dan terdapat upaya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri agar tidak menimbulkan jahalah(ketidaktahuan). Kata Kunci: Bank Syariah, Hambatan, Pengawasan, Akad Ijarah Thumma Al-Bai, Upaya. ABSTRACTThis research is aimed to investigate impeding factors faced by sharia-based banks regarding control over object of ijarah thumma al-bai agreement as an attempt to avoid jahalah. Sharia-based banks perform their tasks based on sharia and precaution principles. However, as studied, Bank Mandiri lacks precaution and is not quite thorough in appraising the object in ijarah thumma al-bai, and this issue leads to jahalah (the state of unknowing). This is not in line with Article 2 number 5 of Advice of National Sharia Council Number 09/DSN-MUI/IV/2000 concerning Ijarah Funding. This research employed empirical juridical method supported by socio-juridical approaches, which required direct observation to obtain the data regarding impeding factors faced by Bank Syariah Mandiri in relation to the object set in Akad Ijarah Thumma Al-Bai as a measure to avoid Jahalah. The data was obtained by means of field observation and interviews with branch manager of the bank in Malang, legal advisor of the bank, and the bank clients. The data was further analysed descriptively and qualitatively where the research result was written in details with structural, logical, and effective language. Several impeding factors were found regarding the control over the object set for akad ijarah thumma al-bai and some measures were taken into account by Bank Syariah Mandiri to avoid jahalah (the state of unknowing). Keywords: Bank Syariah, impeding factors, control, Akad Ijarah Thumma Al-Bai, measures 
EFEKTIVITAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE KARENA PEWARISAN KEPADA PEGAWAI NEGERI (Studi Efektivitas Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Ganti Kerugian Di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, K Miranda Widyawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Miranda Widyawati, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya miranda.widyawati24@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai tidak efektifnya akibat hukum yang tertera pada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian berkaitan dengan peralihan hak atas tanah absentee karena pewarisan kepada Pegawai Negeri di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Adapun penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang mengkaji mengenai hubungan antara hukum dengan gejala sosial lain. Metode dalam pengambilan data dilakukan dengan cara studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada ahi waris pemilik tanah absentee di Desa Asrikaton, Kepala Desa dan Sekertaris Desa Asrikaton, dan Kasubsi Landreform dan Konsolidasi Tanah di BPN Kabupaten Malang. Berdasarkan dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut: (1) bahwa terdapat hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum baik dari pihak ahli waris pemilik tanah absentee, aparat Desa Asrikaton dan BPN Kabupaten Malang (2) terdapat beberapa upaya untuk mengoptimalkan permasalahan ini yaitu dengan cara ahli waris dapat melakukan perjanjian bagi hasil, Aparat Desa Asrikaton tetap melakukan pengawasan yaitu dengan cara melakukan pencatatan seluruh data kepemilikan tanah  di Desa Asrikaton, dan tindakan yang ditempuh oleh BPN Kabupaten Malang yaitu menolak seluruh pendaftaran tanah pertanian jika tanah pertanian yang bersangkutan diketahui berstatus absentee. Kata Kunci: Pewarisan, peralihan hak atas tanah, tanah absentee, Pegawai Negeri  ABSTRACT This research discusses how ineffective is the legal consequences enacted in Article 3 Paragraph (3) of Government Regulation Number 224 of 1961 concerning Land Distribution and Compensation regarding absentee land right conveyance due to its inheritance to a civil servant in Asrikaton village, District of Pakis, Regency of Malang, in which socio-juridical method was employed to study the correlation between law and other social phenomena. The data required was obtained by conducting interviews with an heir of absentee land in the village, Village Head, and Village Secretary, and the person in charge of land reform and land consolidation in National Land Agency of the Regency of Malang. The research reveals that (1) there are several impeding factors hampering law enforcement coming from the heir of the absentee land, village apparatus, and the National Land Agency of the Regency of Malang, (2) There are several attempts performed to escalate the issue where agreement over profit share was made. However, the village apparatus still conducts supervision by listing land ownership data in the village. Some measures have been taken, one of which is to reject agricultural land registration when the land is under absentee status. Keywords: inheritance, absentee land right conveyance, civil servant.
PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (INCEST) Kartika Youri Widodo
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kartika Youri Widodo, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum., Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya kartikayouriwidodo@gmail.com  ABSTRAK Pada penelitian ini, dilatarbelakangi dengan adanya ketidakpastian hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana incest pada beberapa putusan pengadilan negeri dengan perkara tindak pidana incest. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan incest dan ancaman pidananya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusannya sebagai dasar memperberat sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana incest? Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis menggunakan metode penafsiran sistematis. Hasil dan pembahasan yang diperoleh yaitu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai incest serta penerapan pada peraturan tersebut dalam perkara tindak pidana incest dan terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memperberat ancaman pidana pada perkara tindak pidana incest. Kata kunci: Pemidanaan, Pemberatan Sanksi Pidana ,Incest.   ABSTRACT This research started from the absence of legal certainty regarding the implementation of laws and regulations concerning criminal incest in several decisions of District Court. There are two problems discussed in this research: how is incest regulated? What criminal sanctions are imposed on incest based on laws and regulations in Indonesia? And what is the basic legal consideration of protection for children in implementing Act regulating the abolition of domestic violence regarding the decisions which are aimed to aggravate the sanction for the criminal of incest? This research employed normative legal research along with statute and case approaches. The legal materials needed were obtained by conducting literature review and interviews, whose results were then analysed by means of systematic interpretation. Based on the results, several laws and regulations in Indonesia regulate incest, implementation of the regulations, and crime of incest itself, and there are several factors that are referred to as basic consideration regarding aggravating circumstances to the punishment imposed on the case of criminal incest.Keywords: conviction, aggravating circumstances to criminal punishment, incest.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR GREEN BOND TERHADAP RISIKO GREENWASHING (Studi Perbandingan Hukum Green Bond Antara Indonesia Dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)) Niken Ayu Lestari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Niken Ayu Lestari, Dr. Sihabudin S.H., M.H., Moch. Zairul Alam S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya nikenayu9697@gmail.com   ABSTRAK Green Bond merupakan efek bersifat utang yang hasilnya ditujukan untuk mendukung pembiayaan proyek hijau. Green Bond diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/OJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond). Namun, Indikator penilaian kelayakan proyek hijau tidak diatur secara jelas dalam POJK 60/OJK.04/2017. Berbeda dengan Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah memberikan pengaturan Green Bond yang detail dan lengkap. Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah 1) Apa bentuk perlindungan hukum bagi investor Green Bond terhadap risiko Greenwashing dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond)? dan 2) Bagaimana perbandingan pengaturan Green Bond antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)?. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan komparatif. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan: 1) POJK 60/POJK.04/2017 kurang memberikan perlindungan hukum preventif bagi investor Green Bond terhadap risiko Greenwashing. Perlindungan hukum represif, merujuk Pasal 90 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan 2) Dibandingkan Indonesia, RRT memiliki pengaturan yang lebih detail dan lengkap dalam memberikan perlindungan hukum preventif bagi investor Green Bond terhadap risiko Greenwashing. Perlindungan hukum represif, RRT tidak mengatur secara khusus. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Green Bond, Risiko Greenwashing. ABSTRACT Green bond has something to do with the loan aimed to support green project. Green bond is regulated in the Regulation of Financial Services Authority (hereinafter POJK) Number 60/OJK.04/2017 concerning Issuance and Requirement of Enviro-friendly (Green Bond) Debt Security. However, the indicators regarding propriety of the green project are not clearly regulated in POJK 60/OJK.04/2017. Unlike Indonesia, People’s Republic of Chine has issued the regulation of Green Bond in details and completely. Based on the issue, the legal issues discussed in this research involve: 1) what legal protection is given to Green Bond investors in regard to Greenwashing risk according to the POJK Number 60/POJK.04/2017 concerning Issuance and Requirement of Enviro-friendly Debt Security (green Bond)? And 2) How are Green Bonds in Indonesia and in People’s Republic of China compared? This research employed normative juridical method with statute and comparative approaches. The discussion of this research concludes that: 1) POJK 60/POJK.04/2017 has scarcely provided preventive legal protection for Green Bond investors from Greenwashing risk. Repressive legal protection refers to Article 90 and Article 104 of Act Number 8 of 1995 concerning Capital Market, and 2) Unlike Indonesia, People’s Republic of China provides more detailed rules in terms of providing preventive legal protection for Green Bond investors regarding Greenwashing risk, but China does not specifically regulate the repressive legal protection. Keywords: legal protection, investors, Green Bond, Greenwashing Risk. 
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP HASIL TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (Studi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung) Nurul Hidayah Mansyur
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nurul Hidayah Mansyur, Agus Yulianto S.H.,M.H , Herlin Wijayati S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nurulhidayahmansyur11@gmail.com  ABSTRAK Pada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap hasil tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DPRD telah menemui kendala sehingga mengakibatkan terhambatnya kinerja, sehingga upaya pengawasan tersebut belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana bentuk pengawasan DPRD terhadap hasil tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK ? dan apa saja kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan dalam pengawasan DPRD terhadap hasil tindak lanjut pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK ?. Untuk menjawab Permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang kemudian dihubungkan dengan suatu penafsiran gramatikal untuk menganalisis teori Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemeriksaan Keuangan Daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil laporan keuangan masih terdapat adanya kendala yang dihaapi. Maka secara garis besarnya pengawasan DPRD Kabupaten Tulungagung secara yuridis dan factual telah melaksanakan fungsinya dengan baik  sesuai dengan pasal 153 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan cara memberikan perhatian khusus terhadap proses pengawasan yang dilakukan. Kata Kunci: Pengawasan DPRD, Keuangan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan ABSTRACT In performing the task of supervising the follow-up of financial report supervision by State Audit Agency, the Regional House of Representatives faces some factors that obstruct the supervising performance and leads to lack of optimal performance. Regarding the issue, this thesis is focused on how should the supervision of the Regional House of Representatives work over the follow-up of regional financial report result supervision by State Audit Agency? And what are the impeding factors that exist and the solution available to settle the issue? This research employed empirical-juridical method with socio-juridical approach, which was then related to grammatical interpretation to help analyse the theory of supervision, Regional House of Representative, Regional Financial Supervision, and State Audit Agency. The research reveals that there are several impeding factors in the follow-up of financial report result. However, the supervision performed by the Regional House of Representatives of the Regency of Tulungagung has juridically and factually performed according to its function as in line with Article 153 Paragraph (1) letter c of Act Number 23 of 2014 concerning Regional Government, in which special attention is addressed to the process required in the supervision. Keywords: supervision by Regional House of Representatives, regional finance, State Audit Agency 
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP BENDA IKONIK (ICONIC INANIMATE OBJECT) DALAM KARYA SINEMATOGRAFI FILM DI INDONESIA Dian Ayu Nurul Muthoharoh
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dian Ayu Nurul Muthoharoh, Afifah Kusumadara S.H., LL.M., SJD, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: dianayunurul@gmail.com  Abstrak Film fiksi merupakan salah satu genre film yang digemari oleh masyarakat, walaupun cerita dan tokoh di dalamnya tidak nyata. Dalam perkembangannya, tidak hanya tokoh fiksi saja yang populer namun juga benda ikonik dalam film tersebut. Pada umumnya, benda ikonik merupakan properti yang digunakan oleh tokoh utama. Benda ikonik adalah benda yang memiliki karakteristik tertentu selain benda-benda umum yang digunakan sehari-hari dan terkenal karena kemunculannya dalam film serta menjadi ciri khas dari film. Eksistensi benda ikonik dapat dilihat dari banyaknya merchandise atas benda ikonik tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur benda ikonik sebagai jenis ciptaan tersendiri, sehingga terjadi kekosongan hukum terkait dengan perlindungannya. Perlindungan hak cipta hanya diberikan kepada karya asal yakni film yang memuat benda ikonik, bukan terhadap benda ikonik itu sendiri. Padahal benda ikonik dapat dilindungi secara independen sebagai ciptaan tersendiri terpisah dari karya asalnya. Kata Kunci: perlindungan hukum, film, tokoh fiksi, benda ikonik, merchandise, hak cipta  Abstract Fiction is one of film genres popular in the society despite unreal story and characters. It brings the popularity to the next level where action figures, known as iconic inanimate objects, representing the characters in movies also gain attention. Iconic inanimate objects rise in popularity since they represent the characters in fiction movies, and their existence are getting more obvious when merchandise representing their figures is widely available. However, Act Number 28 of 2014 concerning Copyrights has not regulated iconic inanimate objects as unique creation, leading to the absence of law in its protection. So far, the copyright protection is only provided for the copyright that originally creates the characters, not the inanimate objects, while it is possible that iconic inanimate objects can be independently protected as independent creation separable from the original characters. Keywords: legal protection, film, fictional characters, iconic objects, merchandise, copyrights

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue