cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 44 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017" : 44 Documents clear
PEMENUHAN HAK KONSUMEN JASA PENGANGKUTAN BARANG OLEH PELAKU USAHA DALAM HAL PEMBERIAN GANTI RUGI ATAS HILANGNYA BARANG KONSUMEN ( STUDI DI JNE AGEN GALUNGGUNG KOTA MALANG) Mayang Bhumi Adjani
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mayang Bhumi Adjani, Dr. Budi Santoso, SH.LLM, Yenni Etta Widyanti, SH.MH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: mayangadjani@gmail.com Abstrak   Penelitian ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pengangkutan yang semakin meningkat. Pengangkutan telah menjadi kebutuhan utama, baik pengangkutan orang maupun barang. Pengangkutan  merupakan perikatan yang bersumber  dari perjanjian. Pengangkut mengikatkan diri untuk memberikan jasa layanan angkutan kepada konsumen. Dari pengertian tersebut berarti ada  suatu  hubungan timbal balik antara pengangkut dan pengirim  barang. Pengangkut dan konsumen memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam pengangkutan penyedia jasa pengiriman barang, telah ditentukan hak dan kewajibannya masing-masing. Pengirim barang seringkali teledor dalam menjalankan usahanya, dan konsumen seringkali tidak memahami hak-haknya sebagai  konsumen,  sebagaimana  di  atur dalam Undang-Undang  Perlindungan Konsumen. Apabila penyedia jasa pengiriman barang melanggar kewajibannya dan tidak memenuhi hak dari konsumen, maka pengirim barang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Kerugian yang diderita oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara penyedia jasa pengiriman dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang  dilakukan  oleh  penyedia  jasa pengiriman. Konsumen  seharusnya mengetahui dengan jelas mengenai hak-haknya dan pelaku usaha penyedia jasa pengiriman harus memahami permasalahan  perlindungan konsumen dan hak-hak konsumen merupakan  kewajiban bagi  penyedia  jasa  unuk  memenuhinya. Banyaknya  pengguna  jasa pengiriman barang melalui  JNE  di Kota Malang,  serta adanya  beberapa kasus barang hilang yang dialami konsumen selama proses pengiriman barang,  menjadi alasan peneliti untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai  tanggung jawab dan pemenuhan hak konsumen jasa pengangkutan dalam hal pemberian ganti rugi atas hilangnya barang konsumen di JNE Agen Galunggung Kota Malang.   Kata Kunci : Pengiriman Barang, Pengangkut, Hak Konsumen         Abstract This research was conducted due to theincreasing demand on transport services. Transport services both for human and goods has now become the primary needs. Transport is a bond obtained from an agreement. Transport binds itself to provide transport service to the customers. It can be seen from that definition that there is reciprocal relationship between shipper and the goods courier. Shippers and customers have their own rights and obligations and so is in the goods transport service providers. Couriers are sometimes reckless in running the business and customers often time do not use their rights as customers as contained in the Law of Consumer Protection. If the goods transport service providers violate their obligation or are incapable of meeting the rights of the customers, then it is the responsibility of the courier is held responsible over the loss suffered by the customers. The loss incurred by the customers may arise as the result of legal agreement between transport service providers and the customers, as well as the result of any unlawfull act commited by the transport service providers. Customers should know well about their rights and the transport services providers must understand the issue on customer protection and the rights of  customers and it is the responsibility of the service providers to comply with the rights. Many service users of JNE in Malang and some cases of the lost goods experienced by the customers triggered the researcher to analyze the responsibilities and fulfillment of customers rights in terms of providing compensation for the loss of goods of the customers in JNE Galunggung Agent of Malang. Keywords: Goods Transport, Courier, Consumer Rights 
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL (STUDI KASUS PENGADAAN TANAH BUNDARAN DOLOG DI SURABAYA) Jenuarani Artha Adinda Putri
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jenuarani Artha Adinda Putri, Prof. Dr. Mochammad Bakri, SH., MS, Muhammad Hamidi Masykur, SH., MKn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : artha.adindaputri@yahoo.co.id   ABSTRAK Pengadaan tanah skala kecil merupakan kegiatan pengadaan tanah yang dilakukan di lahan yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dengan meniadakan penetapan lokasi dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan masyarakat. Dalam proses pengadaan tanah itu sendiri, menurut UU No. 2 Tahun 2012 harus menggunakan penetapan lokasi, sementara di peraturan pelaksananya, Perpres No.148 Tahun 2015 tidak mewajibkan permohonan penetapan lokasi. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, praktek dilapangan mengenai proses pengadaan tanah dapat dibandingkan dengan apa yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dimana pelaksanaan pengadaan tanah yang terjadi di proyek pengadaan tanah skala kecil di pemkot Surabaya masih tetap menggunakan penetapan lokasi sebagai alas hak pembebasan lahan yang nantinya ditunjukkan kepada masyarakat sebagai bukti yang sah. Hambatan pun terjadi didalam proses pembebasan lahan tersebut mulai dari anggaran yang dialihkan, masyarakat yang belum menerima tawaran harga dari pihak pemkot dan bukti kepemilikan yang masih beragam. Karena adanya hambatan tersebut, maka solusi yang diberikan dapat berupa anggaran tidak dialihkan, pihak pemkot bisa lebih memberikan penjelasan kepada warga mengenai faktor yang mempengaruhi harga tanah mereka serta bukti kepemilikan tanah yang berupa SHM dapat lebih memudahkan kepengurusan yang akan dilakukan warga. Kata kunci: pengadaan tanah skala kecil, pembebasan lahan, hambatan, solusi   ABSTRACT Small-scale land acquisition is a land acquisition activity carried out on a land area of ​​no more than 5 hectares by eliminating location determination and carried out in accordance with an agreement between the agencies requiring land and the community. In the process of land acquisition itself, according to Undang-Undang  number 2 of 2012 must use the determination of the location, while in the implementing regulations, Presidential Regulation No.148 of 2015 does not require the application of location determination. Using the empirical juridical method, field practice on land procurement processes can be compared with those set out in the legislation. Where the implementation of land acquisition that occurred in small-scale land procurement project in Surabaya city administration still use location determination as the basis of land acquisition rights which will be shown to the community as valid evidence. Barriers also occur in the process of land acquisition starting from the budget diverted, people who have not received the price offer from the local government and proof of ownership is still diverse. Because of these obstacles, the solution can be in the form of budget not transferred, the local government can give more explanation to the citizens about the factors that affect the price of their land and the evidence of land ownership in the form of SHM can facilitate the stewardship that will be done by the residents Keywords : Small-scale land acquisition, land acuisition, obstacles, solutions
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS DALAM MENDAPATKAN PASPOR (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang ) Metha Afifa Kusuma Pradina
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MethaAfifaKusumaPradina, Dr. Ismail Navianto,SH.,MH , Eny Harjati,SH.,M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: metha.afifa@gmail.com   ABSTRAK Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitaspemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara dan masa berlakunya selama 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan. Persyaratan yang dibutuhkan dalam mendapatkan paspor dengan menyerahkan Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), Fotocopy Kartu Keluarga, FotocopyAkteKelahiran, Fotocopy Surat Nikah, Foto copy Ijazah.Dalam pengurusan untuk mendapatkan paspor ada beberapa orang yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara melakukan pemalsuan identitas seperti kartu keluaga, kartu tanda penduduk, akta nikah, ijazah yang dilakukan oleh tersangkaNgatini dan AniMusfiroh. Sehingga, dilakukan proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Kelas I Kota Malang adalah Pembuatan Surat Perintah Penyidikan, Pembuatan Surat Perintah Tugas, Pembuatan Surat dimulainya Penyidikan, Melakukan Pemanggilan terhadap saksi dan tersangka, Melakukan Pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, Melakukan penyitaan dokumen persyaratan pembuatan paspor yang dimiliki tersangka. Alasan penyidik pegawai negeri sipil tidak menerapkan sanksi yang ada dalam pasal 126 huruf C Undang-Undang Keimigrasian karena Ngatini dan AniMusfiroh hanyalah korban dari calo yang tidak bertanggung jawab. Dalam kenyataannya Ngatini dan AniMusfiroh telah melakukan pemalsuan identitas dengan memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh paspor bagi anak dan keponakannyayang ingin bekerja ke luar negeri tetapi masih dibawah umur, hal ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Kelas I Kota Malang menerapkan sanksi berupa tidak boleh membuat paspor selamanya. Penelitian ini  menggunakan jenis penelitian hukum metode yuridisempiris dengan pendekatan yuridis sosiologis serta menggunakan teknik pengumpulan data purposive sampling dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.Sebaiknya, pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi Kelas I Kota Malang tetap melanjutkan penyidikan sesuai yang telah diatur di dalam undang-undang dan menerapkan sanksi dalam pasal 126 Huruf C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 serta berkoordinasi dengan instansi yang terkait.   Kata Kunci: Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas, Paspor, Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang THE INVESTIGATION ON IDENTITY FORGERY CRIME IN OBTAINING PASSPORT (STUDY AT FIRST-CLASS IMMIGRATION OFFICE FOR MALANG CITY) Metha Afifa Kusuma Pradina, Dr. Ismail Navianto,SH.,MH , Eny Harjati,SH.,M.Hum. Faculty of Law, University of Brawijaya Email: metha.afifa@gmail.com   ABSTRACT Passport was an official document released by relevant officer of a certain nation containing identity of the holder that would be used for the journey across the border. The interval of usage was usually five years after the date of issuance. The requirement for obtaining passport would include the copy of Identity Card, the copy of Family Card, the copy of Birth Certificate, the copy of Marriage Certificate, and the copy of Graduation Certificate. In registering for passport, some supplicants may diverge the rules by committing identity forgery. Ngatini and Ani Musfiroh were accused as falsifying their data in Identity Card, Family Card, Marriage Certificate and Graduation Certificate. This case was given a follow up by the Civil-Servant Investigator of First-Class Immigration for Malang City by issuing Letter of Investigation Order, Letter of Assignment Order, and Letter of Executing Investigation, and also by taking actions including summoning witness and suspect, examining witness and suspect, and seizing passport-related documents held by the suspects. The reason why the Investigator did not apply legal sanction in Article 126 Letter C in Immigration Law was because both suspects Ngatini and Ani Musfiroh were only the victims of irresponsible brokerage. However, both suspects intentionally committed identity forgery crime by giving false data or improper information in obtaining passport for their daughter and niece whose age still below the legal age for working abroad. This crime was considered as violating the law by the Civil-Servant Investigator of First-Class Immigration for Malang City, and therefore, legal sanction was subjected to the suspects by prohibiting them from passport registration for their lifetime. Research type was law research. Method of research was empirical juridical with sociological juridical approach. Sampling technique was using purposive sampling. Data were analyzed with qualitative descriptive method. It was suggested thatthe Civil-Servant Investigator of First-Class Immigration for Malang City should proceed the investigation pursuant to the relevant law, must subject the suspect to legal sanction stated in Article 126 Letter C in Law No.6/2011, and should coordinate with relevant agencies. Keywords: Investigation on Identity Forgery Crime, Passport, First-Class Immigration Office for Malang City
TINJAUAN YURIDIS PASAL 29 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-X111/2015 Indah Septya Rachmayanti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indah Septya Rachmayanti, Prof. Dr. Mochammad Bakri, SH., MS., M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya indahseptyar@yahoo.co.id   Pertanggung jawaban terhadap pihak ketiga adalah suatu pertanggung jawaban yang harus dilakukan pasangan suami istri selaku pembuat perjanjian kawin serta pertanggung jawaban yang harus dilakukan notaris selaku pejabat umum yang membuat akta perjanjian kawin, pihak ketiga dalam hal ini merupakan kreditur yang terikat dalam perjanjian kawin. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan berbeda pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak hanya dapat diubah tetapi juga dapat dicabut oleh pasangan suami istri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Perubahan atau pencabutan perjanjian kawin yang merugikan pihak ketiga dapat terjadi mengingat bahwa pasangan suami istri dalam membuat perjanjian kawin dapat beritikad buruk terhadap pihak ketiga, agar menguntungkan pihak suami istri tersebut. Perubahan atau percabutan perjanjian kawin tersebut tidak memiliki kepastian hukum bagi pihak ketiga (kreditur), sehingga berakibat pada ketidakpastian dalam pertanggung jawaban yang harus dilakukan bagi pasangan suami istri serta Notaris selaku pihak yang dirugikan atas perjanjian kawin. Penulis dalam hal ini mencoba menjelaskan bagaimana pertanggung jawaban yang harus dilakukan pasangan suami istri serta notaris terhadap pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian kawin setelah perkawinan dan kepastian hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban tersebut, mengingat bahwa perubahan serta pencabutan perjanjian kawin dilakukan setelah perkawinan.   Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Pihak Ketiga, Perjanjian Kawin               ABSTRACT JURIDICAL REVIEW ARTICLE 29 PARAGRAPH (4) LAW NUMBER 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE POST DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT REGULATION NUMBER 69/PUU-XIII/2015 Indah Septya Rachmayanti, Prof. Dr. Mochammad Bakri, SH., MS., M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn. Faculty of Law University of Brawijaya indahseptyar@yahoo.co.id Accountability to a third party is a responsibility that must be done as a marriage partner and the marriage agreement and accountability must be done by notary public as a public official making a marriage agreement, third party in this case is a creditor who is bound in the marriage agreement. Article 29 paragraph (4) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage is determined differently after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 which states that the marriage agreement not only can be changed but also can be revoked by married couples based on the agreement of both Party and does not harm a third party. Changes or repeal of marriage agreements that harm a third party may occur given that a married couple in making a marriage agreement may have bad intent to a third party, in order to benefit the husband and wife. The amendment or withdrawal of the marriage agreement does not have legal certainty for the third party (creditor), resulting in uncertainty in accountability that must be done for married couples and notary as the party who harmed the marriage agreement. The writer in this case tries to explain how accountability should be done by married couples and notaries to third parties in making the marriage agreement after marriage and legal certainty relating to the accountability, given that the change and the lifting of marriage agreement is done after marriage. Key words: Accountability, Third Party, Marriage Agreement.
PENGARUH PENETAPAN KAWASAN PERKANTORAN PELA-YANAN TERPADU TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT PELAYANAN KOTA MALANG (Studi Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Ta-hun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahu Sofwan Rizko Ramadoni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sofwan Rizko Ramadoni, Mochammad Bakri, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: rizkoramadoni@gmail.com Abstrak Perkantoran Pelayanan Terpadu merupakan salah satu bentuk pelayanan kota yang bertujuan untuk menunjang kegiatan masyarakat Kota Malang. Adapun yang menjadi sebuah permasalahan ketika penetapan lokasi Kawasan Perkantoran Pelayanan Terpadu di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang ternyata relatif jauh dari pusat kota. Hal tersebut erat kaitannya dengan salah satu tujuan dari pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Malang dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 yang mengamanatkan harmonisasi pengembangan kegiatan dan pelayanan kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penetapan Kawasan Perkantoran Pelayanan Terpadu Kota Malang terhadap pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Malang dan efektivitasnya dalam mewujudkan Pasal 13. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan Kawasan Perkantoran Pelayanan Terpadu Kota Malang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Malang dan efektif dalam mewujudkan Pasal 13. Kata Kunci: Pengaruh, Efektivitas, Tata Ruang Kota, Perkantoran Pelayanan Terpadu, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Abstract The Integrated Office Services is one form of urban services that purposed to support the urban activities of Malang citizen. As become a problem when the establishment of location of The Integrated Office Service Area in the Spatial Plan of Malang City area was relatively far from the city center. This is related to one of the objectives of the development of the urban service center system of Malang City in Article 13 of The Government of Malang City Regulation No. 4 in 2011 on Spatial Plan of Malang City Area year period 2010-2030 which mandates the harmonization of the development urban activities and services. The purpose of this study is to determine the impact of the establishment of The Integrated Service Office Area to the development of Malang City urban service center system and its effectiveness in actualizing Article 13. This research type is empirical juridical research. This research uses sociological juridical approach. The result of this research is the establishment of Integrated Service Office Area has a significant impact to the development of Malang city urban service center system and effectively actualizing Article 13. Keywords: Impact, Effectiveness, Urban Spatial Planning, The Integrated Service Office, The Government of Malang City Regulation No. 4 in 2011
PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PENETAPAN STATUS ORANG TUA ANGKAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN SYARAT BATAS USIA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK Dessy Ratna Wandari
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dessy Ratna Wandari., Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU., M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Email: dessyratnawandari@yahoo.com ABSTRAK Terdapat aturan yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengangkatan anak yakni terkait syarat sebagai orang tua angkat yang terdapat dalam pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah calon orang tua angkat harus berumur paling rendah 30 (tiga puluh tahun) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Tetapi terdapat perbedaan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dengan no. register 0159/Pdt.P/2013/PA.Bjn diterima oleh hakim dan penetapan yang diajukan ke Mahkamah Syariah Sigli dengan no. register 159/Pdt.P/2012/MS-Sgi ditolak oleh hakim terkait penetapan status sebagai calon orang tua angkat yang tidak sesuai dengan syarat batas usia dalam permohonan pengangkatan anak. Dalam penyusunan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro No. register 0159/Pdt.P/2013/PA.Bjn yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak tersebut yakni dengan faktor utama adanya kesamaan agama antara calon orang tua angkat dan anak angkat tersebut, namun mengesampingkan batasan usia sebagai calon orang tua angkat yang diatur dalam pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Sebaliknya di penetapan Mahkamah Syariah Sigli No. Register 159/Pdt.P/2012/MS-Sgi yakni dengan faktor utama calon orang tua angkat yang tidak memenuhi syarat batas usia untuk melakukan pengangkatan anak sehingga permohonan pengangkatan anaknya ditolak. Melihat adanya disparitas atau perbedaan kedua penetapan tersebut yakni yang satu menolak dan yang satu mengabulkan maka dapat dilihat bahwa terjadi ketidakpastian hukum terkait syarat batas usia sebagai orang tua angkat dalam pengangkatan anak.   Kata kunci : Pertimbangan hakim, Batas usia, Calon orang tua angkat, Pengangkatan anak ABSTRACT THE JUDGE’S JUDGMENT ON THE DECREE OF ADOPTIVE PARENTS’ STATUS THAT IS INAPPROPRIATE WITH THE AGE LIMITATION ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 54 YEAR 2007 ABOUT CHILDERN ADOPTION ENFORCEMENT. Dessy Ratna Wandari., Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU., M. Hamidi Masykur, SH., M.Kn. Law Science Study Program Faculty Of Law Studies Universitas Brawijaya Email: dessyratnawandari@yahoo.com ABSTRACT There is a rule that has to be considered before adopting a child, the rule is related  to the requirements of adoptive parents to- be stated on Government Regulation number 54 Year 2007 on the 13th paragraph letter b.  Based on that Government Regulation, the minimum  age of an adoptive parents to-be is 30 and the maximum age is 50. Nevetheless, there was a difference between the judge’s judgment of Bojonegoro Religion Court with register number  0159/Pdt.P/2013/PA that was accepted and judge’s judgment that was submitted to  Syariah Court with the register number  159/Pdt.P/2012/MS-Sgi that was rejected due to the age limitation. This study used normative juridical method. The result of the study shows that  this can be seen on the difference on judge’ s judgement on Bojonegoro Religious Court’s decision with the register number 0159/Pdt.P/2013/PA.Bjn that was accepted due to the same religion believe between the adoptive parents and adoptive child to-be. In this case, the age limitation of adoptive parents to-be  stated on Government Regulation Number 54 Year 2007 on 13th paragraph letter b related to the enforcement of children adoption  was not obeyed. Nevertheless, the decicion of Syariah Court with the register number Sigli No. Register 159/Pdt.P/2012/MS-Sgi was rejected due to the age limitation that has to be obeyed. There was legal uncertainty on the age limitation as one of the requirement in children adoption process. Keywords: Judge’s judgment, age limitation, adoptive parents to-be, children adoption.
ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN YANG MENERIMA DAN MENOLAK PADA PENGANGKATAN ANAK OLEH KAKEK ATAU NENEKNYA SENDIRI (Kajian Perspektif Kepastian dan Perlindungan Hukum) Nayunda Sitoresti
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nayunda Sitoresti, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : sitanayunda@gmail.com ABSTRAK Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh sepasang nenek dan kakek sudah banyak dilakukan. Dalam penyusunan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah Peraturan perundang-undangan yang ada belum secara spesifik mengatur tentang hal ini dan menyebabkan terjadinya perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan penetapan pengangkatan anak tersebut. Dengan adanya perbedaan dasar pertimbangan hakim maka kepastian dan perlindungan hukum belum tercapai terutama terhadap anak Kata kunci : Anak Angkat, Pengangkatan Anak, Disparitas, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum ANALYSIS ON THE DETERMINATION OF THE COURT THAT ACCEPTS AND REJECTS CHILDREN ADOPTION BY GRANDFATHER AND GRANDMOTHER (study of the certainty perspective and legal protection) Nayunda Sitoresti, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU, M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. Faculty of Law Universitas Brawijaya Email : sitanayunda@gmail.com ABSTRACT The child adoption issue is not a new issue, including in Indonesia. The adoption of child has been conducted since a long time ago in different ways and motivations, according to legal system and the living legal that develops in the regions concerned. Moreover, there are many appointments of child adoption by a pair of grandparents that have been done. This thesis report used juridical normative method. The result of this research is the existing legislation has not been specifically adjusting this matter and it causes the basic differences of judge’s consideration in granting or rejecting the determination of child adoption appointment.  Given the basic differences of judge’s considerations, legal certainty and protection has not been achieved, especially towards children   Keywords: Adoption, Disparities, Foster Child, Law Protection, Legal Certainty, the Adoption of Children.
PENGUATAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 MELALUI PENGELOLA STATUTER (STUDI KASUS DI PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912) Ennys Kurniawati
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ennys Kurniawati, Dr. Bambang Winarno,SH.,MS , Shanti Riskawati, SH., MKn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email :ennysk1331@gmail.com ABSTRAK Perusahaan Asuransi merupakan salah satu Lembaga Jasa Keuangan bukan Bank yang turut memberikan andil besar dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.Dari sekian banyak Perusahaan Asuransi di Indonesia terdapat salah satu Perusahaan asuransi tertua di Indonesia yakni Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Perusahaan AJB Bumiputera 1912). Dalam laporan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perusahaan AJB Bumiputera dikabarkan mengalamipenurunan kondisi keuangan yang sangat dignifikan sehingga membahayakan 6,7 juta (enam koma tujuh) juta pemegang polis didalamnya. Sehingga membuat pihak OJK memutuskan untuk melakukan pergantian kepungurusan Perusahaan AJB Bumiputera 1912 kepada Pengelola Statuter yang telah ditunjuk sendiri oleh pihak OJK tanpa melibatkan pihak Perusahaan AJB Bumiputera 1912. Perusahaan AJB Bumiputera 1912 merupakan satu-satunya perusahaan asuransi yang memiliki bentuk perusahaan usaha bersama atau mutual dimana seluruh pemegang polis dianggap sebagai pemilik perusahaan yang turut serta dalam seluruh kegiatan perusahaan termasuk dalam kegiatan pergantian kepungurusan. Kata kunci : Penguatan, Perusahaan AJB Bumiputera, OJK, Pengelola Statuter, Badan Usaha Bersama   STRENGTHENING AJB BUMIPUTERA 1912 COMPANY THROUGH STATUTER MANAGER (Case Study in AJB Bumiputera 1912) Ennys Kurniawati, Dr. Bambang Winarno,SH.,MS , Shanti Riskawati, SH., MKn Law Faculty University of Brawijaya Email : ennysk1331@gmail.com ABSTRACT The Insurance Company is one of the Non-Bank Financial Services Institutions which contributes greatly to the economic development in Indonesia. Of the many Insurance Companies in Indonesia there is one of the oldest Insurance Company in Indonesia namely Life Insurance Company Together Bumiputera 1912 (Company AJB Bumiputera 1912). In a report conducted by the Financial Services Authority (AJB) AJB Bumiputera is reported to be experiencing a serious financial decline that endangered 6.7 million (six point seven) million policyholders in it. So that makes the OJK decided to change the management of AJB Bumiputera 1912 Company to the Management of Statuter which has been appointed by the OJK itself without involving the Company AJB Bumiputera 1912. AJB Bumiputera 1912 Company is the only insurance company that has a form of joint venture or mutual company All policyholders are considered as the owner of the company that participates in all activities of the company, including in the turnover activities kepungurusan. Keywords: Reinforcement, AJB Bumiputera 1912 Company, OJK, Statuter Manager, Joint Business Entity
PENERAPAN PASAL 134 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP DETENI YANG MELARIKAN DIRI DARI RUMAH DETENSI IMIGRASI (STUDI DI RUMAH DETENSI IMIGRASI SURABAYA) Yolanda Magdalena Pasaribu
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yolanda Magdalena Pasaribu, Dr. Ismail Novianto, SH., MH, Dr. Yuliati, SH., LL.M. Email: yolandapasaribu0@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ABSTRAK Rumah Detensi Imigrasi adalah Tempat tinggal sementara bagi deteni yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi Surabaya namun dalam kapasitas kecil Pelanggaran-pelanggaran hukum sering terjadi di rumah detensi Imigrasi Surabaya seperti konfik antar deteni, melarikan diri dengan melakukan perusakan fasilitas rumah detensi imigrasi Surabaya. Pelanggaran hukum semakin meningkat tiap tahunnya adalah melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Melarikan diri adalah seseorang yang meninggalkan suatu tempat kediaman karena telah melakukan kesalahan dan untuk meninggalkan tanggung jawab atas kesalahan yang digunakan. Tindakan deteni melarikan diri diberi hukuman sesuai dengan Pasal 134 huruf b Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Kata Kunci: Rumah Detensi Imigrasi, Deteni, Imigrasi, Orang Asing ABSTRACT Immigration Detention Center is a temporary residence for detainee that subjected to Immigration Administrative Measure under the Directorate General of Immigration Surabaya, but in a smaller capacity. Violations of law are common in Surabaya Immigration Detention Centers such as the conflict between detainee, act of escaped and vandalized on immigration detention facilities in Surabaya. The increasing violations of the law in each year is the act of escape from immigration detention center in Surabaya. Escape is the act of someone who left his/her residence for having made a mistake and to leave the responsibility for mistakes which are used. Detainee action of escape penalized in accordance with Article 134 letter B Law No. 6 of 2011 about immigration. Keyword: Immigration Detention Center, Detainee, Imigration, foreigner
KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG EFEKTIVITAS PERAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (Studi Di Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida) M. Ichsan Alfara
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

M. Ichsan Alfara, Dr. Bambang Sudjito, Shinta Hadiyantina Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ihsanalfara@gmail.com Abstrak Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, dimana peneliti berupaya untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada di dalam masyarakat dan membandingkan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Lokasi penelitian ini bertempat di Unit Pelaksana Teknis KKP Nusa Penida yang terletak di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer, dengan melakukan wawancara dan observasi dan data sekunder, dengan melakukan studi dokumentasi dan pustaka. Dari hasil penelitian ini diperoleh jawaban dari rumusan masalah terkait aktivitas illegal yang terjadi di kawasan konservasi perairan. Meskipun aturan yang dibuat pemerintah sudah berlaku tetapi  namun pada kenyataannya masih ditemukan pelanggaran yang terjadi. Dalam pelaksanaannya, peran pengawasan dan pengendalian dinilai masih belum efektif karena terkendala oleh beberapa faktor yang menghambat, seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia yang masih belum memenuhi, dan dana yang kurang. Upaya yang telah dilakukan oleh dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut seperti oenggalangan dana yang bekerja sama dengan pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat, peminjaman boat ke nelayan dan peningkatan sarana prasarana lainnya. Kata Kunci : efektivitas, pengawasan, pengendalian, konservasi.   ADMINISTRATIVE LAW ASSESSMENT CONCERNING THE EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF SUPERVISION AND CONTROL ON AQUATIC CONSERVATION AREA MANAGEMENT AND ZONING PLANS (Study in Technical Implementing Unit of Nusa Penida) M. Ichsan Alfara, Dr. Bambang Sudjito, Shinta Hadiyantina Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : ihsanalfara@gmail.com Abstract Approach method used in this research is sociological juridical, where researcher try to find legal facts that exist in society and compare to the law. The location of this research is located at Technical Implementing Unit of KKP Nusa Penida which located in Klungkung Regency of Bali Province. The types and sources of data consisting of primary data, by conducting interviews and observation and secondary data, by conducting documentation and literature study. From the results of this study obtained answers from the formulation of problems related to illegal activities that occur in the area of ​​aquatic conservation area. Although the regulations made by the government are in force but in reality still found violations that occurred. In practice, the role of supervision and control is considered to be ineffective because it is constrained by several inhibiting factors, such as insufficient facilities and infrastructure, unfulfilled human resources, and insufficient funds. Efforts have been made by overcoming these obstacles such as fund raising in cooperation with private parties and NGOs, boat lending to fishermen and other infrastructure improvements. Keyword : effectiveness, supervision, control, conservation

Page 1 of 5 | Total Record : 44

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue