Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.012
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Indonesian Community Journal Innovative: Journal Of Social Science Research RENATA Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat) Jurnal Hukum dan Keadilan Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Sofwan Rizko Ramadoni
Universitas Mulawarman, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PENGARUH PENETAPAN KAWASAN PERKANTORAN PELA-YANAN TERPADU TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN SISTEM PUSAT PELAYANAN KOTA MALANG (Studi Efektivitas Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Ta-hun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahu Sofwan Rizko Ramadoni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sofwan Rizko Ramadoni, Mochammad Bakri, Diah Pawestri Maharani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: rizkoramadoni@gmail.com Abstrak Perkantoran Pelayanan Terpadu merupakan salah satu bentuk pelayanan kota yang bertujuan untuk menunjang kegiatan masyarakat Kota Malang. Adapun yang menjadi sebuah permasalahan ketika penetapan lokasi Kawasan Perkantoran Pelayanan Terpadu di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang ternyata relatif jauh dari pusat kota. Hal tersebut erat kaitannya dengan salah satu tujuan dari pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Malang dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 yang mengamanatkan harmonisasi pengembangan kegiatan dan pelayanan kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penetapan Kawasan Perkantoran Pelayanan Terpadu Kota Malang terhadap pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Malang dan efektivitasnya dalam mewujudkan Pasal 13. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan Kawasan Perkantoran Pelayanan Terpadu Kota Malang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Malang dan efektif dalam mewujudkan Pasal 13. Kata Kunci: Pengaruh, Efektivitas, Tata Ruang Kota, Perkantoran Pelayanan Terpadu, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Abstract The Integrated Office Services is one form of urban services that purposed to support the urban activities of Malang citizen. As become a problem when the establishment of location of The Integrated Office Service Area in the Spatial Plan of Malang City area was relatively far from the city center. This is related to one of the objectives of the development of the urban service center system of Malang City in Article 13 of The Government of Malang City Regulation No. 4 in 2011 on Spatial Plan of Malang City Area year period 2010-2030 which mandates the harmonization of the development urban activities and services. The purpose of this study is to determine the impact of the establishment of The Integrated Service Office Area to the development of Malang City urban service center system and its effectiveness in actualizing Article 13. This research type is empirical juridical research. This research uses sociological juridical approach. The result of this research is the establishment of Integrated Service Office Area has a significant impact to the development of Malang city urban service center system and effectively actualizing Article 13. Keywords: Impact, Effectiveness, Urban Spatial Planning, The Integrated Service Office, The Government of Malang City Regulation No. 4 in 2011
Konvergensi Hukum Penentuan Suku Bunga dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Sofwan Rizko Ramadoni; Sukarmi Sukarmi; Hanif Nur Widhiyanti
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 4 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p11

Abstract

The existing legal construction of information technology-based loaning services essentially creates high interest rates in the community and leads to non-performing loans. Therefore, in essence, it is necessary to formulate a new legal construction to solve these problems. Considering that the problem is complex and systemic, ideally the legal construction formulated is convergence, which is the result of the unification of all existing variables. Related to this, the question arises how the legal construction of determining interest rates in information technology-based loaning services reflects the convergence of law and the principle of justice. The purpose of this study is to identify, describe and analyze the application of the legal construction of determining interest rates in information technology-based loaning services in the future. The research method used in this study is a normative juridical research using a statutory approach, a conceptual approach and a convergence approach. The results of this legal research indicate that the legal construction of determining interest rates in information technology-based loaning services which reflects the convergence of law and the principle of justice is the determination of interest rates that refer to the interest rates set by Bank Indonesia. Konstruksi hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi eksisting saat ini pada hakikatnya menciptakan penetapan suku bunga yang tinggi di masyarakat dan marak berujung kepada non performing loan. Maka dari itu pada hakikatnya perlu dirumuskan sebuah konstruksi hukum baru untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut. Mengingat permasalahan tersebut bersifat kompleks dan sistemik, maka idealnya konstruksi hukum yang dirumuskan bersifat konvergensi, yakni merupakan hasil dari penyatuan seluruh variabel-variabel yang ada. Terkait hal tersebut muncul lah pertanyaan bagaimana konstruksi hukum penentuan suku bunga dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mencerminkan prinsip konvergensi hukum dan prinsip keadilan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis mengenai penerapan konstruksi hukum dari penentuan suku bunga dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di masa yang akan mendatang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan konvergensi. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Konstruksi hukum penentuan suku bunga dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mencerminkan prinsip konvergensi hukum dan prinsip keadilan adalah penentuan suku bunga yang mengacu kepada suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Efektivitas Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Gegana, Reza Pramasta; Sanata, Kalen; Ramadoni, Sofwan Rizko
Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/langgong.v3i2.3204

Abstract

This research is a type of qualitative research with research operationalization using a natural paradigm. Primary data and secondary data are analyzed qualitatively. Then the data that has been collected is processed, qualified and linked systematically to obtain a conclusion regarding the answer to the problem being studied. The results of the research in its implementation found obstacles, among other factors, law enforcers who were not thorough and careful in carrying out their duties. This typo could be something like typing the certificate number, owner's name, etc. This error will become problematic when there are many files to be submitted for auction. The large number of incoming files will become an obstacle and make the auction process take longer. Facilities and infrastructure constraints factor, the bank does not advertise intensively, it is small and more than modest. Community Factors: In carrying out the mortgage rights auction execution, some people still think that this auction execution is not considered a solution to a problem.
Pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Gegana, Reza Pramasta; Sanata, Kalen; Ramadoni, Sofwan Rizko
Langgong: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/langgong.v4i1.3917

Abstract

Dunia kredit pada masa kini merupakan suatu tindakan yang cukup besar dikalangan masyarakat pada masa kini. Lelang dianggap sebagai salah satu cara untuk mendapatkan dana segar dengan cara yang cukup mudah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan eksekusi lelang Bank BRI tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan adalah Socio Legal yaitu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan operasionalisasi penelitian yang berparadigma alamiah (naturalistic paradigm). Hasil penelitian bahwa pihak Bank BRI dalam melakukan pelaksanaan lelang sudah mengikuti aturan dan tata cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga dalam hal ini pelaksaanaan lelang yang dilakukan oleh pihak Bank BRI tidak ada cacat hukum atau sah dalam pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan.
Sosialisasi Kebijakan Bank Digital: Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Dari Risiko Serangan Siber Hardinata, Michelle Jefelyn; Shanty, Shanty; Sitohang, Yesica Yentelina; Rahma, Indah Anggun; Utomo, Setiyo; Ramadoni, Sofwan Rizko
RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua Vol. 2 No. 2 (2024): Renata - Agustus 2024
Publisher : PT Berkah Tematik Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61124/1.renata.53

Abstract

Transformasi kegiatan perbankan secara tradisional menjadi digital tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi di era modern ini adalah serangan siber, dimana pihak yang tidak bertanggung jawab mencuri data nasabah untuk keuntungan pribadi. Maka dari itu pengabdian kepada masyarakat penting untuk dilakukan agar masyarakat mengerti pentingnya perlindungan hukum yang lebih baik serta optimalisasi peran pihak bank dalam melindungi nasabah dari ancaman kejahatan siber. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu pengabdian kepada masyarakat sekitar Kos Anugrah Syariah RW 1 di Jalan Drs. H. Anang Hasyim, Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang dikombinasikan dengan teknik analisis data kualitatif melalui kuisioner. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum yang lebih baik serta optimalisasi peran pihak bank dalam melindungi nasabah dari ancaman kejahatan siber
Kompleksitas Kontrak Di Era Industri Sepak Bola Global (Perspektif Klub Sepak Bola Liga 1 Indonesia) Mahendra Putra Kurnia; Emilda Kuspraningrum; Rika Erawaty; Grizelda Grizelda; Sofwan Rizko Ramadoni
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 13 No 2 (2024)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2024.v13.i02.p03.

Abstract

Football has developed in such a way as to become an industry involving many actors and a huge economic turnover. Along with the development of the football industry, the legal relationship of the actors outlined in the contract is increasingly complex. The purpose of this paper is to describe the contractual complexities faced by professional football clubs in Indonesia. Using doctrinal research methods supported by a participatory approach, an understanding was obtained that each Liga 1 Indonesia football club at least interacts with 7 (seven) types of contracts where each contract has a different format, substance, and choice of law. Therefore, every professional football club in Indonesia is required to be able to adapt to the development of the global football industry, especially for legal consultants in each club must improve their knowledge and ability to draft contracts in order to protect the interests of the club. Keywords: Football industry; Contract; Football club, Choice of law Sepak bola telah berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah industri dengan melibatkan banyak aktor dan perputaran ekonomi yang sangat besar. Seiring dengan perkembangan industri sepak bola, hubungan hukum para aktor yang dituangkan dalam kontrak semakin kompleks. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan kompleksitas kontrak yang dihadapi klub sepak bola profesional di Indonesia. Menggunakan metode penelitian doktrinal ditunjang dengan pendekatan partisipatoris diperoleh pemahaman bahwa setiap klub sepak bola Liga 1 Indonesia setidaknya berinteraksi dengan 7 (tujuh) jenis kontrak dimana masing-masing kontrak memiliki format, substansi, dan pilihan hukum yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bagi setiap klub sepak bola profesional di Indonesia dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan industri sepak bola global, terutama bagi para konsultan hukum di setiap klub harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menyusun kontrak dalam rangka melindungi kepentingan klub.kata kunci: Industri sepak bola; Kontrak; Klub sepak bola, pilihan hukum
Dari Diam Menjadi Aksi: Meningkatkan Kesadaran dan Mengakhiri Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Pendidikan Publik Aristya Windiana Pamuncak; Amsari Damanik; Agustina Wati; Sulung Nugroho; Erna Susanti; Nur Arifudin; Sofwan Rizko Ramadoni; Grizelda Grizelda; Reza Pramasta Gegana
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 4 No 3 (2024): I-Com: Indonesian Community Journal (September 2024)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/icom.v4i3.5330

Abstract

ABSTRACT To prevent and overcome domestic violence, a comprehensive approach is needed that involves various aspects, such as law enforcement, public education, psychological support, and cultural considerations. The problem of partners in this community service activity is the lack of public knowledge about domestic violence and how to handle it. Public education aims to increase public awareness of individual rights, the negative impacts of domestic violence, and the stages of handling it. The method of legal counselling / public Education to partners in this community service activity uses lectures, discussions, questions and answers. Partners participate in this activity by providing time and place and presenting their members as participants in legal counseling to raise public awareness of the dangers of domestic violence. The many questions about the cases experienced indicate an increase in awareness to involve law enforcement, which is a positive step toward overcoming domestic violence. With this legal counseling, a safer family environment is hoped to be created. The community needs a more comprehensive and sustainable support system. Keywords: Domestic Violence, Public Education, Law Enforcement, Legal Counseling.
Pertanggungjawaban Pidana Orang dengan Gangguan Jiwa Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Kesusilaan : Studi Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Sm Fransiskus Paran; Rini Apriyani; Sofwan Rizko Ramadoni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2293

Abstract

Perkembangan hukum pidana di era digital menghadirkan tantangan baru dalam penegakan keadilan, khususnya ketika pelaku tindak pidana merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ dalam kasus penyebaran konten bermuatan kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2022/PN Smr, serta mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan teori hukum pidana dan prinsip due process of law. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap dokumen hukum, literatur, serta pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi antara kondisi kejiwaan terdakwa dan putusan hakim, di mana pemeriksaan psikiatri forensik yang seharusnya menjadi dasar penilaian kapasitas pertanggungjawaban tidak dilakukan. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran asas geen straf zonder schuld dan diskriminasi hukum terhadap kelompok rentan. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya integrasi antara hukum pidana, hukum kesehatan jiwa, dan pendekatan multidisipliner dalam proses peradilan untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi ODGJ di era kejahatan siber
Analysis of The Role of Academic Papers in The Application of The Concept of Meaningful Community Participation in Law No. 13 of 2022 Concerning The Second Amendment to Law No. 12 of 2011 Concerning the Formulation of Legislation Mardiana, Mardiana; Rahmadina, Adji Annisa; Ramadoni, Sofwan Rizko
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 6 (2025): JHK_OCTOBER
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v2i6.462

Abstract

This study examines the existence of academic manuscripts in implementing the concept of meaningful public participation as mandated by Law No. 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law No. 12 of 2011 on the Establishment of Laws and Regulations. The main issue addressed is the weak consistency in attaching academic manuscripts to the legislative process, which often renders public participation merely formal and not substantive. The objective of this research is to analyze the urgency of academic manuscripts in ensuring justice, inclusivity, and transparency in law-making, while also evaluating their practical application in drafting Regional Regulations (Perda) in Bontang City during 2018–2024. The research applies a normative legal method (doctrinal research) using statutory, conceptual, and case approaches. The data analyzed consist of primary and secondary legal materials as well as empirical evidence from Bontang City’s e-archive. The findings reveal that academic manuscripts play a strategic role in strengthening public participation; however, in practice, they are often disregarded or prepared only as administrative formality without substantive study. The Bontang case study demonstrates the low consistency of academic manuscripts in the drafting of local regulations, leading to weak legitimacy and regulatory quality. This study concludes that the existence of academic manuscripts must be reinforced through stricter regulation and inclusive legislative practices. The recommendations emphasize the need for a stronger mechanism of public information disclosure, mandatory substantive participation, and institutional capacity building to ensure that every policy enacted is based on scientific analysis and genuinely reflects the aspirations of the people.
Evaluasi Pembangunan Hukum di Kutai Kartanegara: Tantangan dan Peluang Berdasarkan Indeks Pembangunan Hukum Arifudin, Nur; Furqoniah, Finnah; Alfian, Alfian; Wati, Agustina; Andini, Orin Gusta; Risco, Sofwan; Hetami, Adietya Arie; Putera, Muhammad Tommy Fimi; Sutopo, Tulus; Nur, Muhammad Subahan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18720

Abstract

Pembangunan hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai bagian dari upaya nasional untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Kutai Kartanegara tahun 2024 dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan sistem hukum di daerah ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei masyarakat, wawancara pakar, dan pengumpulan data administrasi dari instansi penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan IPH Kutai Kartanegara berada pada skor 0.64 dengan predikat baik, namun masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap keadilan, terutama di daerah terpencil. Rekomendasi perbaikan meliputi penguatan kelembagaan hukum, harmonisasi hukum adat dengan hukum formal, peningkatan edukasi hukum, serta penguatan penegakan hukum lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel
Co-Authors Agustina Wati Aisyah Rohmah Alfian Alfian Amsari Damanik Aristya Windiana Pamuncak Citra Ayu Deswina Maharani Deva Vira Ariani Emilda Kuspraningrum Erna Susanti Fransiskus Paran Furqoniah, Finnah Grizelda Grizelda Hanif Nur Widhiyanti Hardinata, Michelle Jefelyn Hetami, Adietya Arie Kalen Sanata Irma Suriyani Mahendra Putra Kurnia Mardiana Mardiana Nur Arifudin Nur Arifudin Nur, Muhammad Subahan Orin Gusta Andini Putera, Muhammad Tommy Fimi Rahma, Indah Anggun RAHMADINA, Adji Annisa Reza Pramasta Gegana Rhemilda Nazwa Rika Erawaty Rini Apriyani Setiyo Utomo Setiyo Utomo Shanty Shanty, Shanty Siti Faricha Andi Adkha Sitohang, Yesica Yentelina Sukarmi, Sukarmi Sulung Nugroho Sutopo, Tulus Wati, Agustina