cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 29 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017" : 29 Documents clear
PENGGUNAAN TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PASAR PASAL 60 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM (Studi di Bidang Pusat Pasar Rakyat di Dinas Perdagangan Kota Malang) Arifin Anwar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arifin Anwar, Herlin Wijayati,SH.,MH., Lutfi Efendi, SH.,M.hum. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya papinpapin12@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan tanda bukti retribusi pasar dalam pasal 60 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum (Studi di Dinas Pasar dan Pasar Besar Kota malang). Dalam pasal 60 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum menjelaskan mengenai bukti pembayaran retribusi berupa karcis dan pencatatannya dalam buku penerimaan retribusi. Peraturan ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan retribusi dipasar agar dalam pelaksanaannya tidak melakukan penarikan retribusi yang merugikan pedagang di pasar besar Kota Malang. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai penggunaan tanda bukti retribusi pasar dalam pasal 60 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa penggunaan tanda bukti retribusi pasar dalam pasal 60 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum tidak terlaksana dengan baik karena terhambat beberapa faktor yaitu tidak adanya sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran, masih kurang terbukanya dari UPT Pasar Besar terhadap pedagang, kurangnya pemahaman pedagang akan pentingnya bukti pembayaran retribusi berupa karcis, serta sudah membudayanya penarikan retribusi tanpa pemberian karcis sebagai bukti pembayaran retribusi. Maka dari itu pelaksanaan dalam pasal 60 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan.Kata kunci : Pelaksanaan pasal, Penggunaan tanda bukti pembayaran, Retribusi jasa umum ABSTRACT This study aims to find out how the use of market retribution evidence in article 60 of Malang City Local Regulation No. 3 of 2015 on Public Service Levies (Study in Market and Market Office of Malang). In article 60 of Malang City Regulation Number 3 Year 2015 regarding Public Service Levy explain about the proof of payment of retribution in the form of ticket and recording in book of receipt of retribution. This regulation was made to regulate the implementation of levies in the market so that in its implementation did not make the withdrawal of levies that harm the traders in the big market of Malang City. As for this type of research is a kind of juridical empirical research with sociological juridical approach method conducted by direct research to obtain data on the use of market retribution evidence in article 60 of Malang City Local Regulation No. 3 of 2015 on Public Service Levies. In this research, it can be seen that the use of market retribution proof in article 60 of Malang City Local Regulation No. 3 of 2015 on Public Service Levy is not executed properly because it is hampered by several factors namely the absence of sanction given in case of violation, still less open from UPT Pasar Large to traders, the lack of traders' understanding of the importance of proof of payment of retribution in the form of tickets, as well as already membudayanya withdrawal of retribution without the award of a ticket as proof of payment of retribution. Therefore, the implementation in Article 60 of Regional Regulation of Malang City No. 3 of 2015 on Public Service Levy has not been able to run as expected. Keywords: Implementation of the article, Use of payment receipt, General Service Levy  
OPTIMALISASI PEMUNGUNAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DI PUSKESMAS SEMBUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG Richa Octavia Turmudi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Richa Octavia T, Dr. Moh. Fadli., SH., M.Hum., Dr. Tunggul Anshari SN., SH., MH, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : Richaoctaviaturmudi@gmail.com   ABSTRAK Wujud dari kesejahteraan umum yaitu salah satunya peran aktif pemerintah dalam sector kesehatan. Otonomi Daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan pasal 18 ayat (1), (2), dan (5) UUD NRI 1945 dimana daerah harus mengurus dan mengatur sendiri urusan Pemerintahannya. Dalam pelaksanaannya diperlukan pembiayaan yang dikeluarkan Daerah yang salah satunya diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli Daerah salah satunya diperoleh dari sector retribusi. Retribusi penunjang diagnostic merupakan salah satu jenis retribusi di Puskesmas Sembung yang realisasinya masih belum Optimal. Retribusi penunjang diagnostic diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Tercatat per/ September 2016 realisasi retribusi pelayanan kesehatan penunjang diagnostic sebesar 100.000 dari target 550.000 atau terealisasi 18,18% per/September 2016. Pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap pembangunan di suatu daerah. Semakin optimal pendapatan asli daerah semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan di daerah guna kemakmuran rakyat. Kata Kunci: Optimal, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi ABSTRACT One of the manifestations of general welfare is an active government role in health sector . Regional autonomy is the consequence the implementation of article 18 paragraph ( 1 ) , ( 2 ) , and ( 5 ) of the Basic Constitution 1945 which state that regions should organize and set its own governmental affairs. In reality, its implementation required financing that is issued by the local government in which one of them is obtained from local revenue. Local revenue one of them is obtained from sector retribution . Retribution Supporting diagnostic is obtained from, among others, retribution of Health Clinic in Sembung that the realization is not optimum yet . Diagnostic support retribution is regulated by the regional regulation (PERDA) number 3 year 2012 on retribution of health services in technical unit of health department in Tulungagung regency. Recorded per / september 2016 the realization levies health services supporting diagnostic of 100,000 form the 550.000 target or 18,18 % realized per / september 2016 . Local revenue is very influential in the development of an area . The more optimum of the local revenue, the more ability the local government has to improve people’s prosperity. Keywords: optimal, local revenue, retribution 
PELAKSANAAN PENGATURAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH (Studi di Kabupaten Pamekasan) Herman Maulana
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Herman Maulana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: herman.maulana779@gmail.com   ABSTRAK Pelaksanaan pengaturan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten Pamekasan terhadap pengelolaan sampah sangat penting untuk dikaji dan dianalisis. Mengingat banyaknya masyarakat Kabupaten Pamekasan yang melakukan pengelolaan sampah menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetepakan didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut terjadi karena adanaya lima faktor, yaitu : faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat dan budaya hukum. Kata Kunci : pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten pamekasan terhadap pengelolaan sampah ABSTRACT Implementation of governance guidance and supervision Pamekasan Government to waste management is very important to be studied and analyzed. Given the many people of Pamekasan Regency who do waste management deviate from the rules that have been put forward in the Regional Regulation of Pamekasan Regency No. 2 of 2013 on Waste Management. By using the theory of legal effectiveness, it can be concluded that it occurs because of the five factors, namely: the legal factors themselves, law enforcement, infrastructure, society and legal culture. Keywords : guidance and supervision of district goverments against waste management.  
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Robby Irhamna
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Robby Irhamna, Dr. Much. Ali Safa’at, S.H., M.H, Muhammad Dahlan, S.H., M.HFakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : robbyirhamna21@gmail.com   ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Politik Hukum Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena karena adanya ketidakpastian hukum dimana didalam qanun jinayat tersebut masih banyak tindak pidana yang belum diatur. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengetahui politik hukum pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terkait tindak pidana tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan terkait dengan qanun jinayat membuktikan bahwa kebijakan dasar pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah Aceh diharapkan syari’at  islam yang akan dituangkan kedalam qanun sebagai hukum (fiqih) Aceh dalam sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional, akan tetap berada dalam bingkai sejarah panjang penerapan syari’at islam diberbagai belahan dunia namun juga tetap bertumpu pada budaya dan adat istiadat lokal masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. Upaya ini sering dinyatakan sebagai kegiatan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur atau dengan ungkapan lain, kegiatan yang dianggap sebagai upaya untuk merumuskan aturan hukum yang rahmatan lil ‘alamin. Kemudian tindak pidana yang diatur didalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat hanya tindak pidana tertentu saja bahkan tindakan jinayat yang sangatlah banyak terjadi kasusnya tidak diatur, yang mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Hal tersebut disebabkan karena qanun jinayat tersebut hanya mengatur tentang perluasan dari Qanun  Aceh Nomor  12 Tahun 2003 tentang  Minuman Khamar,  Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir, dan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Kata Kunci: Politik Hukum, Qanun Jinayat, Tindak Pidana ABSTRACT This study discussed the issue on the Political law of the formulation of Qanun Aceh number 6 year 2014 about Jinayat Law. This topic as chosen due to the legal uncertainty in which Qanun Jinayat which does not regulate many criminal acts. Based on the research done from the analysis legislation has applied regarding Qanun Jinayat prove that the policies basis for formation of Qanun Aceh number 6 2014 about Jinayat law this is a decision that made by government aceh expected about the manner of syari’at islamic which will appear into Qanun as a law (fiqh) Aceh in the legal system national and national judicial system, will remain in a frame a long history the application of about the manner of syari’at islamic various parts of the world but also in resting on culture and customs of the local communit y Indonesia, especially the Aceh. These efforts often expressed as an activity toward baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur or with expressions of another an activity that is regarded as an effort to formulate a rule of law that rahmatan lil ‘alamin. Then crimes arranged in Qanun Jinayat number 6 years 2014 about Jinayat law only crimes certain it even the act of Jinayat which was really what happens the case not arranged, resulting in the uncertainty law. This was due to because Qanun Jinayat were only set about the expansion of Qanun Aceh number 12 years 2003 about Khamar, Qanun Aceh number 13 years 2003 about Maisir, and Qanun Aceh number 14 years 2003 about Khalwat. Keywords: Legal Politic, Qanun Jinayat, Criminal Act  
PENERAPAN PASAL 54 UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERKAIT BIMBINGAN KEPADA KLIEN NARKOTIKA DENGAN METODE PASCA REHAB ( Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang) Muhammad Ridha Subki
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Muhammad Ridha Subki, Dr. Ismail Novianto, SH., MH, Eny Haryati, SH., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email ; ridhasubki@gmail.com  Abstrak Adanya Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan pengaturan bagi seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mengikuti program rehabilitasi, mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mengikuti program rehabilitasi. Sedangkan di dalam kenyataan nya banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dikarenakan faktor tersebut, muncul metode penanganan yang ditujukan khusus untuk pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yakni dengan cara menjalani masa binaan di Lembaga Pemasyarakatan sekaligus menjalani program Rehabilitasi. Adanya hak bagi seorang narapidana narkotika untuk mendapatkan pembebasan bersyarat menyebabkan Balai Pemasyarakatan, khususnya Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang membuat sebuah program untuk melanjutkan proses rehabilitasi bernama program Pasca Rehab yang ditujukan untuk klien narkotika yang sedang menjalani pembebasan bersyarat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan tujuan menganalisa pelaksanaan penerapan pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang dengan instumen program Pasca Rehab. Kata Kunci : Bimbingan, Klien Narkotika, Pasca Rehab Abstract Article 54 of Law number 35 year 2009 about Narcotics regulates that drugs addicts and the victims of drugs abuse are to join rehabilitation program which results in obligation for drugs addicts and victims of drugs abuse to join rehabilitation program. In reality, many drugs addicts and victims of drugs abuse live the sentence in the correctional institution. Because of that factor, a handling method was specifically designed for the perpetrator of drugs abuse by sending them to counceling period in Correctional Institution and undergoing rehabilitation program at the same time. The right of a narcotics inmate to get parole requires Correctional Institution especially Correctional Institution Class I Malang to design a program to continue the rehabilitation process which is then called Post Rehab Program which is intended for clients with narcotics cases living a parole. This research used empirical juridical method by analyzing the implementation of article 54 of Law number 35 year 2009 about Narcotics in Correctional Institution Class I Malang with Post Rehab Program as the intsrument. Keywords: counceling, clients with narcotics cases, post rehab 
TINJAUAN YURIDIS PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN TERKAIT BATASAN DISKRESI KEPOLISIAN Reza Fahmi Aprilianto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Reza Fahmi Aprilianto, Eny Harjati, SH., M.Hum., Alfons Zakaria, SH., LLM. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya rezafahmi1995@gmail.com ABSTRAK Pada Penelitian Skripsi ini penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai kekaburan pada pasal 18 ayat 1 dan 2 mengenai batasan diskresi Kepolisian tentang kepentingan umum, Keadaan darurat, dan menurut peraturan perundang-undangan. Judul tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan hukum mengenai adanya tindakan melampaui batas dari anggota Kepolisian saat melaksanakan kewenangan diskresi dilapangan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah batasan diskresi kepolisian menurut pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian? (2) Apa saja bentuk diskresi Kepolisian dan batasannya menurut peraturan perundang-undangan dan kode etik Kepolisian?. Penelitian Skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (statue approach), dimana pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 akan dikaji dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang membahas mengenai batasan dari kewenangan diskresi Kepolisian. Hasil dari penelitian ini, pada rumusan masalah 1 (satu) telah ditemukan mengenai kriteria-kriteria terkait batasan diskresi demi kepentingan umum, keadaan yang sangat perlu, dan memerhatikan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada rumusan masalah 2 (dua) telah ditemukan hasil analisis batasan dari diskesi kepolisian dalam bidang pengaturan lalu lintas, penggunaan kekuatan dalam penyelenggaraan tugas kepolisian dan diskresi Kepolisian terkait diversi dalam sistem peradilan anak. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis , Kepolisian, Batasan Diskresi ABSTRACT Thisundergraduate thesis discussed the vagueness of article 18 paragraph 1 and 2 concerning the discretion limitation of Police Department about public interest, emergency situation, and legislation. This study was done in response to the legal issue on the transgressive action commited by a police officerin performing his discretion duty on the field. thus, the research prblems formulated were: (1) What is the limitation of police’ discretion according to article article 18 paragraph 1 and 2 of Law number 2 year 2002 about Police Department? (2) What are the forms of an limitation of Police’ discretion based on the legislation and Police Department’s code of ethics? This study employed normative juridical method using ststue approach in which article 18 of Law number 2 year 2002 would be analyzed and correlated with other laws which regulate the limitation of police’s discretion. The results of the study show that (1) some criterias related to the limitation of discretion related to public interest, emergency situation, and legislation have been found. An analysis on the limitation of the police’ discretion in the management of traffic, terorrism handling, and police’s discretion in children’s system of law. Keywords: jurdical review, Police Department, Discretion Limitation
IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( Studi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang) Fredi Wahyu Putra Adhyaksa
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fredi Wahyu Putra Adhyaksa Email : frediaksa@gmail.com ABSTRAK Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, October 2017, IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP PENUNTUTAN PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA  ( Studi di Kejaksaan Negeri Kota Semarang), Dr. Ismail Navianto, SH. M.H ; Ardi Ferdian, SH. M.Kn. Pada skripsi kali ini penulis mengangkat permasalahan implemtasi penerapan tuntutan rehabilitasi sesuai pasal 54 Undang- Undang uno 35 tahun 2009 tentang narkotika oleh jaksa penuntut umum. Proses hukum rehabilitasi yang sudah diatur didalam undang undang republik indonesia masih jarang di implementasikan oleh jaksa sebagai penuntut umum untuk menuntut korban penyalahguna narkotika dan juga pecandu narkotika.  Berdasarkan hal diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana implementasi pasal 54 Undang undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap tuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap pengguna narkotika? (2) Bagaimana kendala jaksa penuntut umum dalam melakukan tuntutan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika  ? Kemudian penulis menggunakan metode penulisan berupa pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung kepada narasumber yang bersangkutan yaitu jaksa penuntut umum.  Jenis data yang dperoleh dari penulisan skripsi ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu pemecahan masalah diteliti dengan cara menjelaskan data-data yang ada yang telah diperoleh melalui studi lapangan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa jaksa penuntut umum dapat melakukan tuntutan rehabilitasi kepada korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. Sedangkan kendala yang dialami dalam menuntut rehabilitasi adalah kurangnya fasilitas rehabilitasi disetiap daerah. Apabila dipaksakan akan mengakibatkan mahalnya biaya yang dibebankan dalam melaksanakan eksekusi. Kata kunci : implementasi, rehabilitasi, tuntutan, narkotika ABSTRACT Fredi Wahyu Putra Adhyaksa, Criminal Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang, October 2017, THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 54 OF LAW NUMBER 35 YEAR 2009 ABOUT NARCOTICS ON THE  PROSECUTION OF NARCOTICS CRIMINAL ACT (A Study in State Prosecutor of Semarang). Ismail Navianto, SH. M.H; Ardi Ferdian, SH. M.Kn. This  undergraduate thesis discussed the implementation of rehabilitatition prosecution as the cortained in article 54 of Law number 35 year 2009 on narcotics by the public prosecutor.  The rehabilitation process that has been regulated in Republic Indonesian’s law is still rarely implemeneted by prosecutors to prosecute victims of narcotics abiuse and also narcotics addicts. Thus, the research problems formulated in this study were (1) How is the implemetation of article 54 of Law No 35 year 2009 on Narcotics against prosecution by public prsecutors against narcotics user ? (2) What are the obstacles ecountered by public prosecutors in making rehabilitation demands on narcotics users? This study employed sociological juridical approach which was the approach done by colleting data directly tho the relevant source who has the prosecutor general. The data in this study was obtained from primary data and secondary data collected from interviews and library research used data analytical method from descriptive qualitative which was resolving the problems by explaning the exiting data gathered through field study. The results of the study indicate that the public prosecutor can make rehabilitation demands to victims of narcotics abuse and drug addicts. The obscles experiended in demanding rehabilitation is the lack of rehabilitation facilities in each region. If it forced to be conducted, it charges high cos for the excecution. Keywords: implementation, rehabilitation, prosecution, narcotics 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN KEALPAAN DALAM PEKERJAANNYA PASCA LAHIRNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-X/2012 Anggita Whidy Wahyuni
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggita Whidy Wahyuni, Dr. Abdul Madjid, SH., M.Hum., Fines Fatimah SH., MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT. Hariyono 169 Malang Email : anggitawhidy@gmail.com ABSTRAK Tukang gigi merupakan salah satu pelayanan kesehatan tradisional yang masih ada hingga saat ini. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 pada tahun 2013 membuat tukang gigi diperbolehkan kembali untuk melakukan praktik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 juga mengukuhkan kedudukan hukum tukang gigi sebagai pengobatan tradisional. Sebelumnya lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012, pekerjaan tukang gigi bertentangan dengan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tukang gigi dalam melakukan pekerjaannya tidak menutup kemungkinan melakukan kealpaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum tukang gigi dan pertanggungjawaban pidana tukang gigi yang melakukan kealpaan dalam melakukan pekerjaannya setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa tukang gigi yang mempunyai izin praktik resmi dari Pemerintah apabila melakukan  kealpaan  dalam pekerjaannya sehingga mengakibatkan luka berat dan kematian pada pengguna jasanya dapat dikenai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Sedangkan tukang gigi yang tidak mempunyai izin praktik resmi dari Pemerintah melakukan kealpaan yang mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian terhadap pengguna jasanya dapat dikenai ketentuan pasal 191 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, Tukang gigi, Kealpaan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 ABSTRACT The practice of uncertified dentist is a form of traditional medication that is still available up to the present. The issuance of Constitutional Court’s Decree Number 40/PUU-X/2012 in 2013 stated that uncertified dentist can re-open their practice. Before the issuance of Constitutional Court’s Decree Number 40/PUU-X/2012, uncertified dentist activities contradicted article 73 paragraph (2) of Law number 29 year 2004 about Medical Practices. There might be possibilities that uncertified dentist committed mistakes during the practices. This study aimed at investigating and analyzing the uncertified dentist’s authority and crime liability for committing abuse post the issuance of Constitutional Court’s Decree Number 40/PUU-X/2012. This research used  normative juridical method. The results of the study show that post the issuance of the Constitutional Court’s Decree, uncertified dentist is authorized to perform his practice. Uncertified dentist obtaining license from government who committed mistake which causes severe injury of death during the treatment will be subjected to article 84 of Law number 36 year 2014 about Health Worker. Uncertified dentist that does not get official practice license from government who committed malpractice which causes the lost of wealth, severe injury of death during the treatment will be subjected to article 191 of Law number 39 year 2009 about Health. Key Word: Crime liability, Uncertified Dentist, Malpractice, Constitutional Court’s Decree Number 40/PUU-X/2012 
URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DARI PENGHINAAN TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAANNYA Widya Dita Pratama
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Widya Dita Pratama, Prof. Dr. I  Nyoman Nurjaya, S.H., M.S, Alfons Zakaria, S.H., L.L.M Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya widyaditapratama@gmail.com  Abstrak Saat ini masih banyak aliran-aliran kepercayaan yang masih ada dan terus berjalan di Indonesia. Aliran kepercayaan merupakan agama lokal yang ada di Indonesia yang juga merupakan agama turun-temurun dari leluhurnya atau nenek moyang. Namun sayangnya aliran kepercayaan ini belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal dari Negara. Padahal di dalam Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menjeaskan bahwa Negara akan menjamin kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dari bunyi pasal tersebut sudah jelas juga bahwa agama lokal juga termasuk di dalamnya tanpa terkecuali. Maka dari itu aliran kepercayaan berhak mendapat perlindungan hukum yang tidak mengandung diskriminasi terhadap penghayat kepercayaannya. Maka berdasarkan pemaparan diatas, penulis menggunakan rumusan masalah: 1) Apa urgensi pengaturan terkait perlindungan terhadap penghayat aliran kepercyaan dari  penghinaan terhadap kepercayaannya? 2) Bagaimana pengaturan terkait perlindungan penghayat kepercayaan dari penghinaan terhadap kepercayaannya?. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan sumbangsih terkait pengaturan perlindungan hukum bagi aliran kepercayaan, baik bagi para penghayat kepercayaan, masyarakat maupun para pihak dari bidang hukum sendiri. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian akan dianalisa secara deskriptif agar ditemukan sesuatu yang semula bersifat umum, kemudian dikategorikan dan disusun secara sistematis. Dari hal tersebut akan ditemukan alasan urgensi pengaturan perlindungan hukum bagi aliran kepercayaan. Sehingga dapat dibentuk konsep perundang-undang baru tentang perlindungan hukum bagi aliran kepercayaan di Indonesia. Karena pada hakikatnya hak kebebasan beragama merupakan hak yang secara mutlak dimiliki oleh setiap warga Negara tanpa terkecuali. Tak peduli walaupun dari golongan penghayat kepercayaan atau umat agama resmi di Indonesia. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penghayat Kepercayaan, Hak Kebebasan Beragama Abstract At this time there are still many local religions that have not been or are not recognized as official religions in Indonesia.The flow of beliefs is a local religion that exists in Indonesia which is also a hereditary religion from ancestors or ancestors. But unfortunately this flow of trust has not received maximum legal protection from the State. Whereas in Article 28E and Article 29 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia has confirmed that the State shall guarantee the freedom for every citizen to worship in accordance with their beliefs and beliefs. From the sound of the passage it is also clear that the local religion is also included in it without exception. Therefore, the flow of trust is entitled to legal protection that does not contain discrimination against the believer. So based on the above exposure, the authors use the formulation of the problem: 1) What is the urgency of regulation related to protection of the believer flow of trust from contempt to his belief? 2) What is the arrangement regarding the protection of the believer from his contempt for his belief ?. This writing aims to provide benefits and contributions related to the regulation of legal protection for the flow of trust, both for the believer, community and parties from the field of law itself. Research in this thesis use legal research (normative juridical) with approach of legislation. Primary and secondary legal materials will then be analyzed descriptively to find something that was originally general, then categorized and arranged systematically. From that point on will be found the reason for the urgency of setting legal protection for the flow of trust. So that a new legislation can be established on legal protection for the flow of trust in Indonesia. Because in essence the right to freedom of religion is a right that is absolutely owned by every citizen without exception. It does not matter though from the believer's belief or the official religious group in Indonesia. Keywords: Legal Protection, Local Relgions, Freedom of Religions 
KESESUAIAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN SERTA MENOLAK PERMOHONAN ITSBAT NIKAH BAGI PERKAWINAN POLIGAMI Tamara Nizar
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tamara Nizar, Warkum Sumitro, SH.,MH , Fitri Hidayat, SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: Nizartamara@gmail.com  ABSTRAK Adanya kasus yang terjadi di masyarakat dalam melangsungkan perkawinan poligaminya tanpa mengindahkan aturan poligami dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian para pihak tersebut mengajukan permohonan itsbat nikah bagi perkawinan poligami ke Pengadilan Agama agar dapat disahkan perkawinannya dimata hukum dan mendapat Akta Nikah, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan dapat mengajukan itsbat nikah. Terdapat adanya perbedaan dasar pertimbangan hakim mengenai perkara itsbat nikah poligami ini. Sebagaimana pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr dalam memberikan pertimbangannya hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami, lain halnya pada Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0164/Pdt.G/2013/PA.Prob, yang mana hakim menolak permohonan itsbat nikah poligami tersebut. Dalam penyusunan penelitian hukum ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr yang mengabulkan permohonan itsbat nikah poligami hakim dalam memberikan pertimbangannya tersebut tidak sesuai dengan aturan poligami dan itsbat nikah yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Pada putusan lain yaitu Putusan Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 0164/Pdt.G/2013/PA.Prob yang menolak permohonan itsbat nikah poligami, hakim dalam memberikan pertimbangannya telah sesuai dengan aturan poligami dan itsbat nikah yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci : dasar pertimbangan hakim, itsbat nikah, perkawinan poligami ABSTRACT There have been many cases of polygamy in society which violate the regulation of polygamy stipulated in article 4 paragraph (1) of Marriage Law jo. Article 56 of Islamic Law Compilation. The people ivolved in that marriage proposed marriage’s itsbat for polygamy marriage to the Religious Court for the legalization of the marriage and obtain marriage certificate. However, this was againsts the article 7 paragraph (3) of Islamic Law Compilation in terms of the reasons for the proposal of marriage’s itsbat. There are differences on the basis for judges’ consideration in the cases of polygamy. The decree of Mataram’s Religious High Court number 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr granted the proposal of polygamy marriage’s itsbat. Meanwhile, the decree of Religious Court of Probolinggo number 0164/Pdt.G/2013/PA. Prob rejected the proposal for polygamy marriage’s itsbat. This study used normatif juridical method with statute and case approaches. The results of the study show that the basic consideration for the Decree of Mataram’s Religious High Court number 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr to grant the proposal for polygamy marriage’s itsbat is not in accordance with the applicable regulation of polygamy and marriage itsbat as contained in article 4 paragraph (1) of Marriage Law jo. Article 56 of Islamic Law Compilation and article 7 paragraph (3) of Islamic Law Compilation. The basic consideration used in the decision of Probolinggo’s Religious Court number 0164/Pdt.G/2013/PA. Prob which refused the polygamy marriage’s itsbat was in accordance with article 4 paragraph (1) of Marriage Law jo article 56 of Islamic Law Compilation and article 7 paragraph (3) of Islamic Law Compilation. Keywords: ratio decidendi, marriage’s itsbat, polygamy marriage 

Page 1 of 3 | Total Record : 29

 1   2   3 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 More Issue