cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021" : 24 Documents clear
KENDALA UPAYA DIVERSI DALAM PERKARA ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun) Alrista Ilma Agustin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alrista Ilma Agustin, Prija Djatmika, Alfons Zakaria Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: alristailma@gmail.com   ABSTRAK Dalam penulisan penelitian ini, penulis membahas mengenai Kendala Upaya Diversi Dalam Perkara Anak Di Masa Pendemi Covid-19. Pada tahun 2020 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Madiun terdapat 152 perkara Anak dengan rincian 85 perkara Anak yang berhasil dilakukan Diversi, 65 perkara Anak yang mendapat putusan pengadilan dengan rincian 55 perkara Anak tidak dapat dilakukan Diversi dan 10 perkara Anak yang bisa dilakukan Diversi, dan 2 perkara Anak yang usianya di bawah 12 tahun. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pada hasil penelitian untuk dapat dilakukan Diversi syarat utamanya adalah ancaman pidana dibawa 7 tahun dan bukan tindak pidana pengulangan yang telah mendapatkan putusan pengadilan. Apabila syarat utama tersebut telah memenuhi maka Diversi wajib dilaksanakan. Adapun kendala seperti kesepakatan Diversi tidak terpenuhi karena penolakan dari korban/keluarga korban, ketiadaan dana dari Balai Pemasyarakatan untuk memberangkatkan Anak ke LPAS dan LPKA, dan pembimbingan dan pengawasan tidak dapat dilakukan secara langsung. Kata Kunci: Diversi, Perkara Anak, Balai Pemasyarakatan, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Anak ABSTRACT This research discusses the obstacles to diversion in juvenile cases amidst Covid-19. In 2020, in the Department of Corrections Class II in Madiun, there were 152 juvenile crimes, of which 85 cases were successfully diverted, 55 cases failed to reach diversion and 10 cases could involve diversion, and 2 cases involved children under 12. Article 5 Paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning the Judicial System of Juvenile Crime requires a restorative justice approach to be taken into account. Diversion can be involved for under 7-year sentencing and not for repeated offenses that have been judged at court. Diversion fails to take place simply because of the reluctance of the family of the victim, lack of funds provided by the Department of Corrections to register the child involved in the crime to LPAS and LPKA, and impossibility to give direct counseling and supervision. Keywords: diversion, juvenile case, department of corrections, restorative justice, judicial system of juvenile crime
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN E-LIQUID DALAM ROKOK ELEKTRIK DI INDONESIA DAN INGGRIS Zaldi ` Nasrudin
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Zaldi Nasrudin, Yuliati, Shinta Puspitasari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: zaldinasriudin@student.ub.ac.id   ABSTRAK Tulisan ini mengangkat permasalahan tentang perlindungan konsumen terkait penggunaan e-liquid dalam rokok elektrik di Indonesia dan Inggris. Pada Peraturan tentang e-liquid dalam rokok elektrik di Inggris sangat berbeda dengan di Indonesia. Ruang lingkup peraturan di Inggris meliputi standart penjualan, saran konsumen, saran penjual dan akibat penggunaan. Sehingga peraturan di Inggris lebih kompleks dibandingkan di Indonesia. Sedangkan di Indonesia belum ada peraturan yang mengakomodasi terkait e-liquid dan rokok elektrik. Selama ini peraturan yang ada di Indonesia terkait rokok konvensional dan tembakau lainnya. Oleh karena itu menyebabkan kekosongan hukum. Sehingga terdapat beberapa kasus mengenai pengunaan e-liquid dan rokok elektrik di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi pendekatan perundang-undang dan pendekatan perbandingan.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, E-Liquid, Rokok Elektrik ABSTRACT This research studies issues regarding the protection given in the use of e-liquid in electric cigarettes in Indonesia, which is not regulated in the laws in Indonesia regarding consumer protection in the use of e-liquid in electric cigarettes. Departing from the above issue, this research investigates: (1) how are the regulations regarding the forms of consumer protection over the use of e-liquid between Indonesia and Britain analyzed and compared? (2) what type of legal protection is given to the consumers of e-liquid in electric cigarettes? This research reveals that consumer protection regarding the consumption of e-liquid electric cigarettes is not yet regulated in the positive law in Indonesia. Thus, this research compared the two countries, Indonesia and Britain, since the latter regulates the use of e-liquid in electric cigarettes and clearly and strictly controls the use of the e-liquid. However, there are some harmful effects following the use of e-liquid, but no research has been conducted on the liquid since National Agency of Drug and Food Control (BPOM) does not have the authority to conduct the research. This research is possible to conduct when regulatory provisions are made to regulate the substances composing e-liquid. These regulatory provisions are expected to give legal certainty guaranteed by the state for e-cigarette smokers and e-liquid consumers. Keywords: Consumer Protection,  E-Liquid,  E-Cigarettes 
ALASAN MAHASISWA MENYEBARKAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI WHATSAPP (STUDI DI KOTA MALANG) Bima Ilham Mahendra
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bima Ilham Mahendra, Alfons Zakaria, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: bimahendra@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penulisan ini mengangkat tentang alasan mahasiswa menyebarkan konten pornografi melalui Whatsapp. Pada Undang-Undang Pornografi yang ada di Indonesia menyatkan bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang, tetapi megapa hal tersebut terjadi di kalangan mahasiswa, selain itu juga membahas mengenai alasan penyidik tidak melanjutkan proses hukum terkait tindak pidana cyberporn yang ada di Polres Malang Kota. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Kriminologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan mahasiswa menyebarkan konten pornografi melalui Whatsapp ini adalah karena penyebaran konten pornografi dianggap sebagai gurauan, menuruti permintaan teman untuk mengirimkan konten pornografi, dan untuk membuktikan isu yang sedang beredar, selanjutnya untuk alasan penyidik tidak melanjutkan proses hukum atas laporan penyebaran konten pornografi melalui Whatsapp adalah karena tidak tersedianya alat yang dapat mengetahui pengirim konten yang bermuatan pornografi, tidak tersedianya penyidik yang memumpuni di bidang IT, dan korban meminta hanya sampai laporan saja dan untuk menakut-nakuti pelaku.Kata Kunci: Cyberporn, Kriminologi, Penyidik ABSTRACT This writing raised issues concerning the reasons why students spread pornographic content through Whatsapp. The Indonesian Pornography Law states that it is prohibited by law, but why did this happen among students. Furthermore, this article also discusses the reasons why investigators did not continue the legal process related to cyberporn crimes in the Malang City Police Department. The approach method used in this research is Juridical-Criminology. The results of this study indicate that the students’ reasons spread pornographic content through Whatsapp is because the distribution of pornographic content is considered a joke, following a friend's request to send pornographic content, and to prove the issues that are currently happening. Furthermore, the reason that investigators do not continue the legal process for reports of content distribution pornography via Whatsapp is due to the unavailability of a tool that can identify the sender of pornographic content, the unavailability of qualified investigators in the IT field, and the victim asking only to report and to frighten the perpetrators. Keywords: Cyberporn, Criminology, Investigator
IMPLEMENTASI PASAL 16 PERMEN ATR/BPN NO 6 TAHUN 2018 KELURAHAN SUKUN, MALANG Dio Rizky Darmawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dio Rizky Darmawan, Lutfi Effendi, Agus Yulianto Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: diorizky@student.ub.ac.id   ABSTRAK Perlindungan hak atas tanah merupakan hak fundamental bagi setiap warga negara. Bentuk adanya hak kepemilikan atas tanah, lazim dimaterialisasikan dengan sertifikat yang dibuat dihadapan pejabat yang berwewenang. Akan tetapi, nilai penting diatas tidak disambut baik di lapangan, karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui implementasi dan hambatan program penyuluhan PTSL. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu Perencanaan Penetapan lokasi dilampiri dgn peta lokasi Persiapan (Sarana, prasarana, SDM, Kebutuhan transportasi, koordinasi dengan aparat setempat dan alokasi serta anggaran), Pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas Penyuluhan dan sosialiasi dengan menerapkan prokes dan bertahap menurut ketentuan wilayah karena menghindari kerumunan Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya Penyelenggaraan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak Pembukuan hak Penerbitan sertifikat hak atas tanah Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan Pelaporan. Hambatan dalam pelaksanaan program ini adalah, masih adanya persoalan berakitan dengan tidak adanya letter c, petok d, tunggakan SPPT yang menyulitkan program PTSL. Kata Kunci: Hak atas Tanah, PTSL, BPN ABSTRACT Protection of land rights is a fundamental right for every citizen. The form of ownership rights to land is usually materialized with a certificate made before an authorized official. However, this important regulation is not well implemented in the field, because there are still many people who do not have knowledge about that. The purpose of this study was to understand the implementation and obstacles of the PTSL counseling program. The research method used in this study was empirical legal research. The results of the study were carried out in several steps, namely planning for determining the location accompanied by a location map. Preparation (facilities, infrastructure, human resources, transportation needs, coordination with local officials and allocations and budgets). Keywords: Land Rights, PTSL, BPN 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS PADA INDIVIDU DENGAN KELAINAN AMBIGUOUS GENITALIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Naufal Taris Pohan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Naufal Taris Pohan, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya e-mail: naufalpohan16@gmail.com   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami hak mewaris yang diperoleh oleh penderita ambiguous genitalia dengan berfokus kepada hukum islam yang diakui oleh hukum positif di Indonesia. Sebab saat ini, didalam Kompilasi Hukum islam (KHI) telah diatur secara eksplisit mengenai hak mewaris individu dengan kelamin laki-laki dan perempuan, akan tetapi belum mengatur hak mewaris para penderita Ambiguous genitalia. Sehingga apabila terjadi perkara waris islam yang melibatkan penderita Ambiguous genitalia, hakim harus melakukan pencarian hukum. Pencarian hukum ini berpotensi melahirkan disparitas atau perbedaan dalam menentukan putusan dalam perkara yang sama. Adapun Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, serta menggunakan metode pendekatan peraturan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui penelusuran Pustaka dan dianalisis dengan interpretasi gramatikal dan teknik argumentasi hukum dengan analogi. Melihat hak penderita Ambiguous genitalia dalam waris islam belum dijamin oleh peraturan-perundang-undangan, maka sudah selayaknya dibentuk suatu regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat dalam hal waris islam bagi penderita ambiguous genitalia. Ada dua instrumen hukum yang memungkinkan untuk mengakomodasi kepentingan penderita Ambiguous genitalia dalam hukum islam yaitu, pembentukan Peraturan Mahkamah Agung dan Uji materi ke Mahkamah terhadap pasal 176, 181, dan 182 KHI.Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Waris Islam, Hak Mewaris, Ambiguous Genitalia ABSTRACT This research aims to understand the right to inherit in a person suffering from ambiguous genetalia from the perspective of Islamic law as recognized by positive law in Indonesia. The Compilation of Islamic law explicitly governs the right to inheritance in males and females, but not the right to inherit in a person with this anomaly. Judges are responsible to find the way out in a legal perspective in case of disputes regarding this anomaly, and this measure may lead to disparity in delivering court decisions over the same case. This research employed normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches. Legal materials were obtained from library research and analyzed based on grammatical interpretation and argumentation technique with an analogy. Recalling that the right of a person with ambiguous genetalia in Islamic inheritance is not regulated in any law in Indonesia, it is essential that regulation with legal certainty and justice be given to the person concerned. The possible instruments of law to accommodate the interest of persons with this anomaly may involve the issuance of Supreme Court Regulation and Judicial Review of Article 176, 181, and 182 of the Compilation of Islamic Law to the court. Keywords: Islamic law, Islamic inheritance law, the right to inherit, Ambiguous Genetalia
PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Di Polres Kota Pasuruan) Dian Rosita Devi RM
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dian Rosita Devi RM, Abdul Madjid, Solehuddin Fakultas Hukum Universitas Brawjaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: diandevi07@gmail.com   ABSTRAK Penulis mengangkat permasalahan mengenai apakah pertimbangan dalam pelaksanaan diversi diterima atau tidak oleh para pihak. Bagaimana sikap dan tindakan penyidikan dalam proses pelaksanaan diversi terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang kemudian dijadikan bahan kajian mengenai pertimbangan dalam pelaksanaan diversi terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan. Penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pelaksanaan upaya diversi yang dilakukan oleh penydik belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena dirasa masih minimnya upaya diversi yang dilakukan, dan peran penyidik dalam proses penyidikan sendiri hanya sebagai penyedia sarana dan prasarana saja bukan sebagai moderator. Kata Kunci: Pelaksanaan Diversi, Penyidik, Pelaku Anak, Tindak Pidana Persetubuhan ABSTRACT The author raised issues about what is the consideration in implementing the diversion which caused the request is accepted or not by the parties. How are the attitudes and actions of the investigators in the process of implementing diversion towards children. This study used empirical research methods and to achieve this goal the authors use data collection techniques in the form of library and field researches by conducting direct interviews with sources which are then used as study material regarding considerations in implementing diversion against child perpetrators of sexual intercourse. The author concludes that in the process of implementing diversion efforts carried out by investigators, it is not yet fully in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Act, because it is felt that diversion efforts are still minimal, and the role of investigators in the investigation process itself is only as a provider of facilities and infrastructure, not as a moderator. Keywords: Implementation of Diversion, Investigator, Child Perpetrator, Crime of Sexual Intercourse
ANALISIS YURIDIS TERHADAP DIHAPUSKANNYA KETENTUAN IZIN LINGKUNGAN SEBAGAI SYARAT DIKELUARKANNYA IZIN USAHA PERKEBUNAN Faisal Aris Hendiarto
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faisal Aris Hendiarto, Shinta Hadiyantina, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: faisalaris@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini berdasarkan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk kebijakan izin usaha perkebunan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Kegiatan izin usaha perkebunan sebelum diundangkannya omnibus law atau Undang-Undang tentang Cipta Kerja, ialah Kebijakan serta kewenangan wilayah daripada pemerintah daerah, tetapi setelah diundangkannya Undang-Undang ini, pemerintah daerah mendapat pengurangan dalam kewenangan otonomi. Penelitian ini dilakukan karena adanya perubahan yang berakibat ketidakseimbangan antara kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perizinan berusaha. Dari hal tersebut, terdapat permasalahan implikasi yang ditimbulkan dari hapusnya izin lingkungan sebagai syarat untuk kegiatan usaha serta masalah kebijakan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait hal ini. Kata Kunci: Izin usaha perkebunan, kewenangan ideal pemerintah pusat dan daerah, omnibus law ABSTRACT This research is based on the authority of local government and central government for regulation of plantation business license based on the Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Plantation business license activities prior to the enactment of the omnibus law or Job Creation Law, became authorities from local government, but after the promulgation of Job Creation Law, local governments received a reduction in their autonomy authority. This research was conducted because of changes that resulted in an imbalance between the authority possessed by the local government and the central government in business license. Based on those facts, there are problems with implications arising from the removal of environmental permits as a requirement for business activities as well as an issue related to authority policy between the central and local governments in this matter. Keywords: plantation business license, ideal authority of central and local governments, omnibus law
STUDI TENTANG PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT PADA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM MEDIA SOSIAL (Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1507/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Brt.) Sonya Margaretha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sonya Margaretha, Masruchin Ruba’i, Fines Fatimah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: sonyamargaretha6@gmail.com   ABSTRAK Penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat kepada pelaku pencemaran nama baik dalam media sosial. Pemilihan judul ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat harus adanya pertimbangan mengenai kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Namun pada kasus ini Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana bersyarat hanya mempertimbangkan kepentingan pelaku saja, tidak ada menyebutkan kepentingan masyarakat dan korban. Seharusnya dalam menjatuhkan pidana bersyarat selain mempertimbangkan kepentingan pelaku, harus juga mempertimbangkan kepentingan korban dan masyarakat juga. Karena alasan atau hal-hal mengenai pertimbangan Hakim tidak dimuat dalam hukum positif dan melainkan bagaimana Hakim dalam menerapkan asas terhadap suatu putusan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh Penulis akan dianalisis dengan dilakukannya melalui studi kepustakaan yang terdiri dari studi dokumentasi dan studi literatur buku – buku, mengunduh berbagai artikel dan jurnal di internet. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan, Penulis mendapatkan hasil bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat belum menyertakan kepentingan masyarakat dan korban. Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial ABSTRACT The author raises an issue concerning how the judges' considerations in making conditional sentence against defamer in social media. The chosen title was motivated by the judge's consideration in imposing a conditional sentence which should consider the interests of defamer, victim, and society. However, in this case, the judge in considering the imposition of conditional sentence only considers the interests of defamer, without mentioning the interests of society and victims. In imposing a conditional sentence, apart from considering the interests of defamer, the interests of victim and society should also be considered. Due to the reasons or matters regarding the judge's consideration are not contained in positive law, but rather how the judge applies it as a decision. The writing of this bachelor thesis used normative legal research method, with statute and conceptual approaches. Primary and secondary legal materials obtained by the author will be analyzed through a literature study consisting of documentation and literature studies of books, downloading various articles and journals on the internet. Based on the research conducted, authors got the result that the judge's considerations in imposing a conditional sentence did not include the interests of society and victim. Keywords: Conditional Sentence, Defamation, Social Media 
ANALISIS TENTANG MAKNA YANG TERKANDUNG DALAM PASAL 8 AYAT 2 UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR Rokhmad Enjang Rizkhiadi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rokhmad Enjang Rizkhiadi, Yuliati, Shinta Puspitasari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Malang e-mail: rokhmadenjangr@gmail.com  ABSTRAK Globalisasi menyumbang suatu peran penting dalam dunia ekspor dan impor. Dalam hal ini impor pakaian bekas maupun pakaian baru sangat berdampak langsung kepada perekonomian suatu negara. Produk pakaian bekas melalui impor menjadi suatu peringatan langsung untuk pelaku usaha pakaian dalam negeri, yang mana mereka harus siap bersaing dengan produk luar negeri yang memiliki harga murah dan memiliki merek dagang saing dunia. Langkah pemerintah untuk menanggulangi impor pakaian bekas adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri tentang larangan impor pakaian bekas dan apabila pakaian bekas atau barang bekas tersebut terlanjur masuk Indonesia maka langkah pemerintah untuk menanggulangi nya adalah dengan memberikan Undang – Undang tentang Perlindungan Konsumen terkait jual beli barang bekas yang mana aturan ini bertujuan membahas bagaimana bentuk atau syarat untuk pelaku usaha agar bisa menjual barang bekas yang layak jual dan aman untuk Kesehatan konsumen. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan jawaban terkait isi dari pasal 8 ayat 2 dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen mengenai bentuk atau syarat untuk pelaku usaha agar bisa menjual barang bekas, dikarenakan dalam pasal tersebut belum adanya penjelasan atau bentuk baku dari kata – kata dalam pasal itu yang berbunyi “Informasi secara lengkap, benar dan tidak membahayakan atau aman untuk Kesehatan konsumen”. Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan uraian setiap pasal dalam setiap Undang – Undang yang berkaitan langsung dengan “Informasi secara lengkap, benar dan tidak membahayakan atau aman untuk Kesehatan konsumen”. Dengan hasil dari penelitian ini pemerintah dapat memberikan pedoman terkait bentuk informasi yang jelas sebagai acuan pelaku usaha pakaian bekas dalam menjual produknya agar layak dan aman dikonsumsi oleh konsumen.Kata Kunci: Pakaian bekas impor, Perlindungan Konsumen ABSTRACT Globalization contributes an important role in the world of exports and imports. In this case, imports of used clothes and new clothes have a direct impact on the economy of a state. Used clothing products through imports are a direct warning for domestic clothing business actors, in which they must be ready to compete with foreign products that have low prices and have world-competitive trademarks. The government's step to tackle the import of used clothing is the issuance of Ministerial Regulation concerning the prohibition on the import of used clothing and if the used clothing or used goods have already entered Indonesia, the government's step to overcome it is to provide Law on Consumer Protection related to the sale and purchase of used goods which this rule aims to discuss the form or conditions for business actors to be able to sell used goods that are worthy of sale and safe for the health of consumers. Thus, this study aims to analyze and provide answers regarding the contents of Article 8 Paragraph 2 of Consumer Protection Law regarding the form or condition for business actors to be able to sell used goods, because in the article, there is no explanation or standard form of provision which reads "Information is complete, correct, and not harmful or safe for the health of consumers". The method that the author uses is a normative juridical research with a statutory approach. The results of this study indicate a description of each article in each Law that is directly related to "Information is complete, correct and not harmful or safe for the health of consumers". Based on the results of this study, the government can provide guidelines regarding clear forms of information as a reference for used clothing business actors in selling their products so it can be suitable and safe for consumers. Keywords: Imported used cothes, Consumer Protection 
KONSEKUENSI HUKUM PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA LAPANGAN KERJA DALAM ASPEK INDUSTRI TAMBANG BATUBARA(studi di PT TRUBAINDO COAL MINING kabupaten Kutai Barat ) Tommy Pirnando Haloho
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tommy Pirnando Haloho, Indah Dwi Qurbani, Luthfi Effendi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169, Malang e-mail: tommyhaloho@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penulis mengangkat permasalahan mengenai bagaimana peran izin lingkungan setelah mengalami perubahan dalam Undang-Undang no 11 tahun 2020 mengenai cipta lapangan kerja menjadi persetujuan lingkungan, , izin lingkungan merupakan sebuah syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan Di dalam RUU Cipta Kerja atau lebih tenar dengan nama UU Omnibus Law diubah menjadi persetujuan lingkungan. Di dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan persetujuan lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengerjaan artikel jurnal ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (socio legal research). Pendekatan hukum sosiologis adalah mengindentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosialyang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Dalam prosesnya, baik kegiatan wajib amdal atau UKL-UPL yang disederhanakan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Omnibus Law atau lebih dikenal dengan UU Cipta Kerja diharapkan dapat memberi jalan keluar bagi persoalan perizinan dan birokrasi yang berbelit dan saling tumpang tindih.Karena diharapkan dengan adanya penyederahaan perizinan, salah satunya adalah perizinan dalam hal lingkungan, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dianggap akan mempermudah alur perizinan sebuah Perusahaan Pertambangan untuk mendapatkan IUP atau Izin Usaha Produksi. Kata Kunci: Konsekuensi Hukum, perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan pada undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta lapangan kerja, aspek industri tambang ABSTRACT This research discusses the role of an environmental permit following its amendment as in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation to environmental approval. An environmental permit is required to get a business permit and/or any permit intended to allow activities to take place. Environmental permit in Job Creation bill, commonly known as Omnibus Law, has been amended to environmental approval. Job Creation Law defines environmental approval as environmental worthiness or a statement declaring capacity to manage the environment. This research employed socio-legal methods to identify and conceptualize law as a real and functional social institution. However, environmental impact analysis and Environmental Management-Environmental Monitoring Measures (UKL-UPL) have been simplified. Law Number 11 of 2020 concerning Omnibus Law or Job Creation Law is expected to contribute solutions to issues related to permit issuance and complicated bureaucracy. This simplification in permit issuance in this case is also expected to ease the procedures required for coal mining companies to get the business permit. Keywords: legal consequence, amendment from environmental permit to environmental approval in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, coal mining industrial aspect 

Page 1 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2023 Sarjana Ilmu Hukum, April 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2023 Sarjana Ilmu Hukum, September 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2023 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2022 Sarjana Ilmu Hukum, November 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2022 Sarjana ilmu Hukum, Januari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2022 Sarjana Ilmu Hukum, April 2022 Sarjana Ilmu Hukum, September 2022 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2021 Sarjana ilmu Hukum, Oktober 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2021 Sarjana ilmu Hukum, November 2021 Sarjana ilmu Hukum, September 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2021 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2021 Sarjana ilmu Hukum, Desember 2021 Sarjana Ilmu Hukum, April 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2020 Sarjana Ilmu Hukum, September 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2020 Sarjana Ilmu Hukum, November 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2020 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, September 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2019 Sarjana Ilmu Hukum, April 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2019 Sarjana Ilmu Hukum, November 2019 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2018 Sarjana Ilmu Hukum, September 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, November 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2018 Sarjana Ilmu Hukum, April 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2018 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2017 Sarjana Ilmu Hukum, November 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2017 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2017 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2017 Sarjana Ilmu Hukum, September 2017 Sarjana Ilmu Hukum, April 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode I Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2016 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016 Sarjana Ilmu Hukum,September 2016 Sarjana Ilmu Hukum, November 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2016 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2016 Sarjana Ilmu Hukum, April 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2015 MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2015 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2015 Sarjana Ilmu Hukum, November 2015 Sarjana Ilmu Hukum, September 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2014 Sarjana Ilmu Hukum, November 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan, 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2014 Sarjana Ilmu Hukum, April 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2014 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2014 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Januari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Mei 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2013 Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Februari 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juli 2013 Sarjana Ilmu Hukum, April 2013 Doktor Ilmu Hukum 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Maret 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2013 Sarjana Ilmu Hukum, Juni 2013 Sarjana Ilmu Hukum, September 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Oktober 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Desember 2012 Sarjana Ilmu Hukum, November 2012 Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2012 More Issue