Articles
13,824 Documents
<![CDATA[DAMPAK PENGALIHAN PBB P2 DAN BPHTB DARI PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG) ]]>
<![CDATA[Gigih Prihandono]]>;
<![CDATA[Yeney W. Prihatiningtias]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.43 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak pengalihan PBB P2 dan BPHTB terhadap pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung. Selain pengaruhnya terhadap pendapatan, penelitian ini juga untuk mengetahui segala upaya terkait persiapan pengalihan, pelaksanaan pemungutan, upaya optimalisasi, serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan rancangan penelitian studi kasus serta studi literatur. Sebagai salah satu upaya peningkatan kemampuan fiskal daerah, pengalihan PBB P2 dan BPHTB dianggap cukup efektif memperluas jenis penerimaan pajak tanpa harus membuat jenis pajak baru yang membebani masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa setelah pengalihan, penerimaan PBB P2 meningkat cukup signifikan sebesar 11,33% di tahun pertama pengalihan. Sebaliknya, penerimaan BPHTB menurun tajam 57,50%. Dari segi persiapan, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah mempersiapkan regulasi, penyesuaian organisasi dan SDM, sarana dan prasarana, melakukan kerjasama dengan instansi terkait, melakukan sosialisasi, dan mempersiapkan pendanaan. Dalam pelaksanaan pemungutan hambatan terbesar adalah rendahnya NJOP dan basis data yang tidak mutakhir. Hal ini menimbulkan banyaknya penghindaran pajak oleh wajib pajak dengan cara merekayasa harga transaksi untuk menghindari pembayaran BPHTB. Rendahnya NJOP juga berpengaruh secara langsung dengan penerimaan PBB P2 yang lebih rendah dari yang seharusnya dapat dipungut. Upaya optimalisasi masih belum maksimal dilakukan, terutama untuk penerimaan PBB P2, mengingat 2014 merupakan tahun pertama pengalihan.Kata kunci: PBB P2, BPHTB, Pendapatan Daerah.]]>
<![CDATA[ANALISISPELAKSANAAN E-AUDIT PADA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[David Sutarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (393.073 KB)
<![CDATA[Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Pada perkembangannya, jumlah entitas pengelola keuangan negara dan jumlah keuangan negara dari tahun ke tahun semakin bertambah. Banyaknya entitas yang harus diperiksa baik pusat maupun daerah sedangkan jumlah auditor yang terbatas serta adanya keterbatasan waktu dalam pemeriksaan merupakan persoalan yang dihadapi BPK.Sebagai upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pemeriksaan, BPK mengembangkan suatu sistem yang disebut e-Audit (elektronik audit). Sistem ini bertujuan untuk membantu BPK dalam melakukan misi utama mereka, yaitu pemeriksaan, pengelolaan, pelaporan dan memberikan pendapat mengenai pernyataan pemeriksaan untuk kepentingan publik atau stakeholder (Purnomo, 2011). Penerapan e-Audit diawali dengan carapiloting yakni uji coba penerapan secara bertahap pada beberapa entitas sejak tahun 2011 dan diharapkan mulai diterapkan secara penuh pada tahun 2015. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana BPK RI yang memiliki jumlah entitas pemeriksaan paling banyak yakni 39 pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi e-Audit yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dengan semua pemerintah daerah di Jawa Timur pada tanggal 19 Mei 2011.Namun pada perkembangannya menjelang penerapan e-Audit secara penuh pada tahun depan ternyata masih banyak data-data entitas pemeriksaan di Jawa Timur yang belum terdapat pada portal e-Audit sehingga auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur belum dapat memanfaatkan sistem e-Audit ini dengan optimal. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis mengenai pelaksanaan e-Audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan e-Audit serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.]]>
<![CDATA[PENGARUH PEMAHAMAN TENTANG PAJAK, PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK DAN MODERNISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN TULUNGAGUNG ]]>
<![CDATA[Bimanda Yuswandono]]>;
<![CDATA[Kus pandi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 2, No 2: Semester Genap 2013/2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (110.176 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. 2) Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan 3) Untuk mengetahui pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, yaitu variabel-variabel yang diamati dapat diidentifikasikan dan hubungan antar variabel dapat diukur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan tentang pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. 2) Terdapat pengaruh signifikan untuk pelayanan pembayaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan 3) Terdapat pengaruh signifikan untuk modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.]]>
<![CDATA[ANALISIS TARIF JASA AKOMODASI DAN JASA TINDAKAN PADA RUANG ANGGREK DI RSUD NGUDI WALUYO WLINGI DENGAN METODE ABC ]]>
<![CDATA[Jefri Sumarga]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.263 KB)
<![CDATA[Saat ini persaingan bisnis tidak hanya terjadi di bidang manufaktur tetapi juga di bidang pelayanan jasa, termasuk pelayanan jasa kesehatan. Berdasarkan data rumah sakit online dari kementerian kesehatan, pada tahun 2014 terdapat 863 rumah sakit publik pemerintah, 734 rumah sakit publik swasta non profit, 715 rumah sakit privat swasta, dan 66 rumah sakit privat BUMN. Data statistik ini menunjukkan bahwa saat ini penyedia layanan kesehatan bukan hanya pemerintah seorang diri. Pihak swasta pun saat ini berperan aktif dalam penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat. Lingkungan bisnis yang kompetitif menuntut rumah sakit memiliki manajemen yang tepat. Sebagaimana ungkapan dari Noland D. Archibald, “The method used to manage business process will be a major factor in determining the survival of corporation in the coming decade.” Lingkungan bisnis layanan kesehatan saat ini menuntut para pelaku di dalamnya memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing yang tinggi ini dapat diperoleh jika sebuah rumah sakit dapat mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Optimalisasi sumber daya ditunjukkan oleh seberapa efektif sumber daya organisasi dimanfaatkan untuk melaksanakan aktivitas yang bernilai tambah dalam menghasilkan output bagi pemenuhan kebutuhan pelanggan. Agar suatu perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya, dibutuhkan informasi terkait biaya-biaya yang digunakan dalam proses bisnisnya. Informasi terkait biaya suatu perusahaan disediakan oleh akuntansi biaya. Seperti yang kita ketahui, terdapat akuntansi biaya tradisional dan akuntansi biaya. Salah satu bentuk akuntansi biaya adalah akuntansi biaya tradisional. Akuntansi biaya tradisional adalah akuntansi biaya yang dirancang berdasarkan kondisi perusahaan manufaktur dengan teknologi yang bersifat mekanik. Perusahaan non manufaktur, seperti perusahaan jasa dan perusahaan dagang serta organisasi nirlaba dan organisasi sektor publik, tidak dapat memanfaatkan akuntansi biaya tradisional untuk mengendalikan biayanya (Mulyadi, 2005). Untuk itu, akuntansi biaya berbasis aktivitas atau yang saat ini dikenal dengan Activity Based Costing (ABC) diperkenalkan. ABC adalah sistem akuntansi biaya yang menggunakan aktivitas sebagai titik fokusnya. Semua biaya dihubungkan dengan aktivitas untuk kepentingan perhitungan biaya aktivitas. ABC dapat menyediakan informasi terkait biaya yang lebih akurat bagi pihak manajemen. Kenapa? Karena berbeda dengan akuntansi biaya tradisional yang hanya menggunakan pemicu tingkat unit, ABC mengenal berbagai pemicu biaya berdasarkan tingkatan aktivitasnya. ABC mengenal biaya tingkat unit, batch, produk, dan fasilitas atau pabrik. Menurut penulis ABC sangat cocok diterapkan di Rumah Sakit yang produknya berupa jasa. Rumah sakit dalam hal ini baik swasta maupun pemerintah. Rumah sakit milik pemerintah juga memerlukan informasi terkait biaya yang akurat agar pemerintah dapat dengan akurat memperhitungkan subsidi yang diberikan kepada rumah sakit. Selanjutnya pemerintah dapat menentukan tarif yang dapat dikenakan kepada masyarakat agar sesuai dengan daya beli masyarakat. Semakin akurat perhitungan biaya rumah sakit, semakin banyak juga 3 sumber daya yang dapat dihemat pemerintah oleh pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan dua masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Berapa tarif Jasa Akomodasi dan Jasa Tindakan pada Ruang Anggrek di Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi jika dihitung dengan menggunakan metode ABC dan (2) Bagaimana perbedaan tarif Jasa Akomodasi dan Jasa Tindakan yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi jika dibandingkan dengan tarif yang dihitung dengan menggunakan metode ABC? Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Menambah pengetahuan penulis mengenai penggunaan metode ABC pada perusahaan jasa khususnya pada rumah sakit yang umumnya bersifat nirlaba; (2) Menjadi bahan masukan bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai perhitungan tarif layanan rumah sakit; dan (3) Menjadi pertimbangan bagi Rumah Sakit Ngudi Waluyo Wlingi untuk menggunakan metode ABC agar dapat memperoleh informasi biaya yang lebih akurat.]]>
<![CDATA[Pengaruh Persepsi Privasi, Persepsi Keamanan, Persepsi Kepercayaan, Persepsi Risiko, Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Minat Penggunaan E-commerce ]]>
<![CDATA[Krisnu Putra Yutadi]]>;
<![CDATA[Lutfi Haris]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (648.169 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi minat dalam penggunaan e-commerce dengan menggunakan model Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (JAFEB UB) yang telah mengetahui transaksi e-commerce. Sebanyak 242 data mahasiswa yang telah menggunakan e-commerce diolah dengan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil analisis untuk model ini menunjukkan bahwa minat penggunaan e-commerce dipengaruhi secara positif oleh konstruk persepsi privasi, konstruk persepsi kepercayaan, konstruk persepsi risiko, konstruk persepsi kegunaan, dan konstruk persepsi kemudahan. Sedangkan konstruk persepsi keamanan tidak memberikan pengaruh positif terhadap minat penggunaan e-commerce. Implikasi dari penelitian ini relevan bagi pihak manajemen dan analis sistem e-commerce agar memperhatikan kembali faktor persepsi privasi, persepsi kepercayaan, persepsi risiko, persepsi kegunaan, dan persepsi kemudahan dalam penerapan dan mengembangkan sistem transaksi e-commerce.Kata Kunci: persepsi privasi, persepsi keamanan, persepsi kepercayaan, persepsi risiko, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, minat , e-commerce.]]>
<![CDATA[DETERMINAN TERJADINYA FRAUD DI INSTITUSI PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Rangga Nuh Apriadi]]>;
<![CDATA[Nurul Fachriyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.674 KB)
<![CDATA[The purpose of this study is to determine the effect of suitability of compensation, effectiveness of internal controls system and organization's ethical culture to the fraud in the government institution. The dependent variabel used in this study is fraud in the government institution. Independent variable used in this study are suitability of compensation, effectiveness of internal controls system and organization's ethical culture. This study used 105 respondent of Audit Board of Republic Indonesia auditors at Representative office of Jawa Timur with convenience sampling method. The method of analyzing data used is multiple linier regresion. From the regresion analysis it is found that suitability of compensation, effectiveness of internal controls system and organization's ethical culture effect fraud in the government institution. Keyword : Fraud in the government institution, suitability of compensation, effectiveness of internal controls system and organization's ethical culture]]>
<![CDATA[PENGARUH ALOKASI BELANJA MODAL, BELANJA BARANG DAN JASA, BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA (StudipadaKabupatendan Kota di wilayahProvinsiJawa Barat tahun 2011-2013) ]]>
<![CDATA[Willman Fogati Zebua]]>;
<![CDATA[Noval Adib]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.843 KB)
<![CDATA[Penelitianinibertujuanuntukmengujipengaruhvariabelbelanjadaerahterhadapkualitaspembangunanmanusia yang tergambarmelaluiIndeks Pembangunan Manusia (IPM).Variabelbelanjadaerah yang digunakandalampenelitianiniyaituBelanja Modal, BelanjaBarangdanJasa, BelanjaHibahdanBelanjaBantuanSosial. Data penelitianberasaldarilaporanhasilpemeriksaan BPK RI ataslaporankeuanganpemerintahdaerah di Jawa Barat tahun 2011 hingga 2013.Sampelpenelitianinisejumlah 26 kota/kabupaten di ProvinsiJawa Barat. Metodepengujiansampeldilakukandenganalatanalisisregresi linear berganda. HasilpengujianmenunjukkanBelanja Modal danBelanjaBarangdanJasaberpengaruhpositifdansignifikanterhadap IPM, sedangkanBelanjaHibahdanBelanjaBantuanSosialtidakberpengaruhterhadap IPM. Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM),Belanja Modal, BelanjaBarangdanJasa, BelanjaHibah, BelanjaBantuanSosial]]>
<![CDATA[PENGARUH REALISASI BELANJA DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI PADA KOTA DAN KABUPATEN DI PROVINSI JAWA BARAT) ]]>
<![CDATA[Purnomo, Muhammad Eko]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (405.521 KB)
<![CDATA[Penelitian  ini  menguji  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  peningkatanPendapatan  Asli  Daerah  pada  Kabupaten  dan  Kota  yang  ada  di  Provinsi  JawaBarat. Faktor-faktor  tersebut meliputi  : belanja pegawai, belanja barang dan jasa,belanja modal  dan  transfer. Dimana  hasil  penelitian  adalah: (1) bahwa  variabelbelanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  belanja  modal  dan  transfer  secarasimultan  berpengaruh  terhadap  peningkatan  PAD, (2) Variabel  belanja  pegawaitidak  berpengaruh  terhadap  peningkatan  PAD, (3) Variabel  belanja  barang  danjasa  berpengaruh  secara  signifikan  dan  positif  terhadap  peningkatan  PAD, (4)Variabel  belanja  modal  berpengaruh  secara  signifikan  dan  positif  terhadappeningkatan PAD,  dan (5) Variabel  transfer  tidak  berpengaruh  terhadappeningkatan PAD.Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikandan  pengembangan  dalam  penelitian  selanjutnya.  Beberapa  keterbatasan  yangterdapat  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut: (1)  penelitian  inimenggunakan metode common  effect dimana metode  ini mengabaikan  perilakuyang  terus berkembang/berubah yang dilakukan oleh entitas di  tahun berikutnya,dimana hal  ini sulit terjadi di kehidupan sebenarnya dan (2) dalam pengujian  inifaktor  lain  yang  dapat  dijadikan  variabel  independen  diabaikan  atau  dianggaptetap (ceteris paribus). Faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi meningkatnyaPAD antara lain tingkat investasi di daerah.]]>
<![CDATA[PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali) ]]>
<![CDATA[Lukman Hakim]]>;
<![CDATA[Anita Wijayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.401 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali selama kurun waktu 2008!2012. Oleh karena belanja modal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis!jenis belanja modal, yaitu (1) belanja modal tanah, (2) belanja modal peralatan dan mesin, (3) belanja modal gedung dan bangunan, (4) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, dan (5) belanja modal lainnya, serta variabel dependen yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode fixed effect crosssection weight. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal lainnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh variabel belanja infrastruktur, yaitu belanja modal gedung dan bangunan serta belanja jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya kontrak pembangunan yang bersifat multiyears serta pencairan belanja infrastruktur yang mendekati akhir tahun sehingga terdapat kelambanan pengaruh belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dengan catatan di dalam peneltian ini tidak memperhitungkan lag.Kata kunci: Belanja Modal Pemerintah, PDRB, Fixed Effect, Crosssection Weight.]]>
<![CDATA[Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ]]>
<![CDATA[Fandy Nurdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol 3, No 1: Semester Ganjil 2014/2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.822 KB)
<![CDATA[This research aims to examine the influence of the characteristic of local government (level of wealth, dependence level, and government expenditure) and audit finding to performance accountability of local government. Performance accountability is measured by scores on the evaluation of local government performance accountability. Population of this research is all the district/cities in Indonesia during 2012. Total this sample are 265 local government using stratified random sampling. Result of this research indicate that level of wealth significant positive influence on the performance accountability of local government, and for level of dependence significant negative on the performance accountability of local government. While government expenditure and audit findings had no significant influence to the performance accountability of local government in Indonesia. Keywords: characteristic of local government, audit finding, the performance accountability of local government, the performance accountability report of state apparatus (LAKIP), evaluation of local government performance accountability.]]>
