cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2014)" : 30 Documents clear
Model Partnership Sebagai Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Air Bersih (Studi terhadap Public Private Partnership di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik) Aslamiyah, Suaibatul
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.374 KB)

Abstract

Abstract: Strategic Partnership Model for Increasing Efforts to Water Services (Public Private Partnership against Studies in Regional Water Company Gresik). Water is a basic human needs. Therefore Millennium Development Goals is targeting that by 2015 access to basic sanitation clean water should be 68.87% filled. But in Indonesia, just 47.56% (BPS, 2011). This study problem formulation is: 1) how does a model partnership in PDAM Gresik, 2) how do the impact of the partnership as a strategic improvement of water services in Gresik. The purpose is: 1) to describe and analyse a model partnership in PDAM Gresik, 2) to describe and analyse the impact of the partnership as a strategic improvement of water services in Gresik. The research method used is descriptive research with qualitative approach. The results of the study appointment that the government's limited capacity can be transferred to the private sector’s involvement it. Conclusion, the PDAM Gresik success improve water services. Keywords: water, regional water company Gresik, public private partnership Abstrak: Model Partnership Sebagai Upaya Strategis Peningkatan Pelayanan Air Bersih (Studi terhadap Public Private Partnership di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik). Air adalah kebutuhan pokok manusia. Berkaitan dengan itu, Millenium Development Goals mentargetkan bahwa pada tahun 2015 akses terhadap sanitasi dasar air bersih yang harus dipenuhi sebesar 68,87%. Namun di Indonesia hanya terpenuhi 47,56% (BPS, 2011). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) bagaimana model partnership di PDAM Kabupaten Gresik, 2) bagaimana dampak partnership sebagai upaya strategis peningkatan pelayanan air bersih di Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian adalah: 1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis model partnership di PDAM Gresik, 2) untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak partnership sebagai upaya strategis peningkatan pelayanan air bersih di Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian penunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas pemerintah dapat dialihkan dengan adanya keterlibatan sektor swasta didalamnya. Kesimpulannya, PDAM Gresik berhasil meningkatan pelayanan air bersih. Kata kunci: air, PDAM Gresik, public private partnership
Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang termuat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012) Setiyawan, Eko
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.668 KB)

Abstract

Abstract: The Implementation of Educational Aid Policy (Study on Educational Aid Policy for Surakarta’s societies that written in  Surakarta Mayor Regulation Number 11A year 2012). Education is becoming one of main problem that have paid attention from Government of Surakarta. In order to achieve proper education and qualified, Government of Surakarta has given additional aid for education to societies. The result of this research shows the implementation of Educational Aid Policy for Surakarta’s societies by Local Office of Education, Youth and Sport  is good. It can be checked in (1) The acknowledgement of BPMKS recipient has run well; (2) Funds alocation of BPMKS has run well and has been suitable with the regulation; (3) Accountability report has run well and has been suitable with the regulation; (4) Monitoring used of funds BPMKS has run well; (5)The result of this policy has run well and researcher has not found problem therefore, there are many obstacles in order to implement this policy as follows: communication, lack of time allocation. and there is no unit who handle BPMKS. Keyword: Policy Implementation, Education, Regulation of Mayor Abstrak: Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang termuat dalam Peraturan Waliko Nomor 11A Tahun 2012). Pendidikan menjadi salah satu pokok masalah yang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Surakarta. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang layak dan bermutu, Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada: (1) Penetapan penerima BPMKS sudah berjalan sesuai dengan peraturan. (2) Pengalokasian dana BPMKS sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. (3) Laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan. (4) Monitoring terhadap penggunaan dana BPMKS sudah dilakukan dengan baik. (5) Hasil implementasi BPMKS sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemui permasalahan. Namun ditemui beberapa kendala yaitu komunikasi antar lembaga pelaksana kebijakan BPMKS, kurangnya alokasi waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, pencairan dana terlambat, dan belum ada unit yang secara khusus menangani BPMKS.   Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Pendidikan, Peraturan Walikota
Efektivitas Penataan Bangunan Perkotaan Di Kota Kediri Novicadisa, Selly
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.312 KB)

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kritik yang ditujukan kepada aparatur Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan perizinan pendirian bangunan. Melalui Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan, Pemerintah Kota Kediri menghendaki terciptanya ketertiban dalam kegiatan pembangunan. Salah satunya adalah penataan terhadap bangunan dengan mewajibkan setiap bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pihak aparatur kurang mengetahui masalah bangunan yang tidak memiliki IMB serta kurang memperhatikan kondisi di lapangan apakah Peraturan Daerah yang dikeluarkan sudah berhasil efektif atau masih mengambang. Sebaiknya lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat pemohon IMB mengenai standar minimal dalam bentuk syarat dan prosedur yang ditetapkan pada proses pelayanan IMB.   Kata Kunci : Izin Mendirikan Bangunan, Efektivitas dan Penataan Bangunan Perkotaan     Abstract This study has been background by a lot of criticism addressed to the Local apparatus Government in providing licensing services on developing buildings by the people. Kediri Local Government try to policing on developing new building in Kediri by the local regulation of Retribution and Building Permission, Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010. Obligating building permit (Izin Mendirikan Bangunan) are one of those. This study used a descriptive study with a qualitative approach. In the final analysis, this study find out that the personnel less understand about the issues about the building that doesn’t have a building permit and pay less attention to conditions on the ground whether the local regulation issue have managed effectively or not. Hence, the conclusion emphasizes that many of its problem are caused by less notice for the public was made and The Kediri Local Government should provide more public education about the permit applicant in the form of minimum standard requirements and procedures set out in the service of the IMB. Keyword : Lisence of Build The Building (IMB), Efectiveness and Structuring City Building
Kajian Dampak Pengembangan Pembangunan Kota Malang Terhadap Kemacetan Lalu Lintas (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang) Ekawati, Natalia Niken
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (117.844 KB)

Abstract

Abstract: Study of The Malang City Development Impact Toward Traffic Jam (Study of Transportation Agency of Malang City ). On the development, the city is strategic location for the creation of growth rate resident. One of them is that happened in Malang City. A lot of society come to Malang City, with reason about shopping, school, and work. So that the government keep develop their area. But, uncertainly, the development make a problem public. Example: traffic jam. The main cause traffic jam in Malang City is roadway capacities which is incommensurate to make-up of amount motorcycle. Even though, the development make a rise pull. So that, the government have made a transport policy by three strategy. It is a strategy of traffic management, strategy of road network development, and strategy of public transportation. Keywords: development, impact, traffic jam, transportation policy Abstrak: Kajian Dampak Pengembangan Pembangunan Kota Malang Terhadap Kemacetan Lalu Lintas (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang). Dalam proses pembangunan, kota merupakan lokasi strategis untuk terciptanya laju pertumbuhan penduduk. Salah satunya seperti yang terjadi di Kota Malang. Banyak masyarakat datang ke Malang, dengan alasan untuk belanja, sekolah, dan bekerja. Sehingga pemerintah tetap mengembangkan wilayahnya. Tetapi, tanpa disadari, pembangunan menimbulkan masalah publik. Contoh: kemacetan lalu lintas. Penyebab utama kemacetan lalu lintas di Kota Malang adalah kapasitas jalan raya tidak seimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan. Selain itu, bangunan yang menimbulkan bangkitan tarikan. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan transportasi yang diwujudkan dengan tiga strategi, yaitu: strategi manajemen lalu lintas, strategi pengembangan jaringan jalan, dan strategi angkutan umum.   Kata kunci: pembangunan, dampak, kemacetan lalu lintas, kebijakan transportasi
Reformasi Kelembagaan Unit Pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) Menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep) Thantauwi, Raden Bagus Imam
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.735 KB)

Abstract

Abstract: Institutional Reform Unit Integrated Licensing Service (UP2T) Into the Integrated Licensing Service Agency (BPPT) To Achieve Good Governance (Studies in Integrated Licensing Service Agency Office Sumenep). This research happen because bureaucracy licensing become an obstacle in indonesia trade development. The number of overlapping regulation , difficult procedure, high cost , the timing of licensing is no certainty , inadequate infrastructure and the performance of the officers who are not effective and efficient is the biggest obstacle facing the licensing service of society Then created a regulatory system that accommodates about problem solving bureaucracy licensing service that is "One Stop Service". Office of Integrated Licensing Service Agency is a government agency that serves the public service in the field of licensing. This is a descriptive study with a qualitative approach. The problem focus is (1) Institutional Reform Unit Integrated Licensing Service (UP2T) into the Integrated Licensing Service Agency (BPPT) Sumenep (2) Achieve Good Governance reform Integrated Licensing Service Unit (UP2T) into the Integrated Licensing Service Agency (BPPT) Sumenep. The results of this research are Institutional Reforms that occurred in the Licensing Office Sumenep is about Organizational Structure Reform/Institutional, Human Resources (HR) reform, Infrastructure Reform and Organizational Culture reforms to achieve good governance. Keywords: reform, public service, licensing and good governanceAbstrak: Reformasi Kelembagaan Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) Menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Untuk Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumenep). Penelitian ini dilakukan karena birokrasi perizinan menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam perkembangan usaha di Indonesia. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, prosedur berbelit-belit, biaya tinggi, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, sarana dan prasarana kurang memadai serta kinerja para petugas yang tidak efektif dan efisien merupakan kendala terbesar terhadap pelayanan perizinan yang dihadapi masyarakat. Maka dibuat suatu sistem regulasi yang mengakomodir penyelesaian masalah tentang birokrasi pelayanan perizinan yaitu “Pelayanan Satu Pintu”. Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan instansi pemerintah yang melayani pelayanan publik dibidang perizinan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahannya adalah (1) Reformasi Kelembagaan dari Unit Pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep (2) Mewujudkan Good Governance pada reformasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sumenep. Hasil dari penelitian ini adalah Reformasi Kelembagaan yang terjadi pada Kantor Perizinan Kabupaten Sumenep yaitu tentang Reformasi Struktur Organisasi/Kelembagaan, Reformasi Sumber Daya Manusia (SDM), Reformasi Sarana dan Prasarana, dan Reformasi Budaya Organisasi untuk mewujudkan Good Governance.Kata kunci: reformasi, pelayanan publik, perizinan dan good governance  
Pemberdayaan Petani dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk) Laily, Sean Fitria Rohmawati
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.248 KB)

Abstract

Abstract: The Peasant Empowerment to Increasing of Food Endurance (Study in Betet Village Ngronggot District Nganjuk Regency). In context of human life, food source is the most important needs. But nowdays, scarcity often appear in many place in Indonesia. It is appropriate with decentralization mandate, local government should make a program for peasant empowerment to achieve food endurance, it’s also occur for Betet Village, Ngronggot District, Nganjuk Regency. This research study used descriptive qualitative approach was done through observation, interviews and documentation. The model used data analysis is a data analysis model Miles and Huberman. The result of this study is about the empowernment of peasants conducted to increasing food endurance in the Betet Village considered better in improving food endurance, where the resulting production increases due to the knowledge and skills of the peasants in growing crops also increased. The major factors supporting success in improving food endurance in Betet Village is the implementation of empowernment programs provided by the local government, local government support and the assistance and seed subsidies to support productivity of agricultural production. The inhibiting come from the low quality of human resources, as well as the limitation of agricultural equipment. It’s needful of synergy between peasants, society and government working purposefully together to support of peasant empowerment program to increasing food endurance. For that, we need the synergy among peasants, society and government to joint supportly the empowernment of peasants in increasing food endurance. Keyword: Empowernment, Peasant, Food Endurance. Abstrak: Pemberdayaan Petani dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan (Studi di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk). Dalam kontek kehidupan manusia sangat dibutuhkan sumber pangan. Namun, dewasa ini kelangkaan kerap muncul di berbagai tempat di Indonesia. Untuk itu Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat desentralisasi harus mampu membuat program untuk pemberdayaan petani guna mewujudkan ketahanan pangan,tak terkecuali Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekaktan deskriptif yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis data Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini yaitu tentang pemberdayaan petani yang dilakukan di Desa Betet dapat dikatakan sudah lebih baik dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dimana produksi yang dihasilkan menjadi lebih baik dan meningkat,ini dikarenakan pengetahauan dan keterampilan petani dalam bercocok tanam juga meningkat. Faktor pendukung utama keberhasilan peningkatan ketahanan pangan di Desa Betet adalah berjalannya program dengan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah serta adanya bantuan subsidi dan benih. Hambatannya datang dari masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia serta keterbatasan alat pertanian. Hal ini diperlukan adanya sinergi diantara petani, masyarakat serta pemerintah untuk secara bersama-sama mendukung program pemberdayaan petani untuk meningkatkan ketahanan pangan.   Kata kunci: Pemberdayaan, Petani dan Ketahanan Pangan.
Efektivitas Implementasi UKL-UPL Dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Dan Masyarakat Sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang)) Sari, Tri Fitri Puspita
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.268 KB)

Abstract

Abstract : Effectiveness of UKL-UPL implementation in Reducing  Environmental Damage (Study in Enviromental Corporation Malang Regency and The Communities Around the PT Tri Surya Plastik in Subdistrict of Lawang). To reducing the environmental damage that caused by industrial development in Indonesia, the Government establises sustainable development, by obliging industrial agent  to comply UKL-UPL in the environmental permit and business license. However, there are still contamination that occurred, one of that is made by PT Tri Surya Plastik in Lawang subdistrict. Although it has UKL-UPL but still violate the decisions that has been agreed. Besides  the strong smell, the factory also dispose of waste to Suko River that causing harm and health disorders surrounding communities, so that it make questioned how the effectiveness of the UKL-UPL implementation. This research is a qualitative descriptive study. The results of this research show that implementations have not been effective, though the regulation was clear and accordance with the public issues that evolved, but the expected results in reducing water pollution has not been effective. Due to lack of awareness of efforts in fulfilling the UKL-UPL, not optimal implementation and enforcement violations by Environmental Corporation, and the presence of elements that hinder effectiveness. Keywords: Effectiveness, Implementation of UKL-UPL in Reducing Environmental Damage Abstrak: Efektivitas Implementasi UKL-UPL dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Masyarakat Sekitar PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang). Mengurangi kerusakan lingkungan akibat pembangunan industri di Indonesia pemerintah memberlakukan pembangunan perkelanjutan, dengan mewajibkan pelaku usaha memenuhi UKL-UPL di dalam pengurusan izin lingkungan dan izin usaha.  Namun, masih terdapat pencemaran yang terjadi, salah satunya yang dilakukan PT Tri Surya Plastik Kecamatan Lawang. Walaupun sudah memiliki UKL-UPL namun masih melanggar ketentuan yang sudah disepakati. Selain bau menyengat, pabrik juga membuang limbah ke Kali Suko menyebabkan kerugian dan gangguan kesehatan masyarakat sekitar sehingga memper-tanyakan bagaimana efektivitas implementasi UKL-UPL. Penelitan ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang dilakukan belum efektif walaupun peraturan sudah jelas dan sesuai dengan isu publik yang berkembang, tetapi hasil yang diharapkan dalam mengurangi pencemaran air belum efektif. Dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi UKL-UPL, belum optimalnya implementasi dan penindakan pelanggaran oleh BLH, dan terdapatnya unsur-unsur yang menghambat efektivitas. Kata kunci: Efektivitas, Implementasi UKL-UPL dalam Mengurangi Kerusakan Lingkungan
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun) Firmansyah, Robby
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.803 KB)

Abstract

Abstract: Local Government Strategy for The Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises at Madiun District (Study of Cooperative, Industry, Trade and Tourism Official of Madiun District and Brem Industry Center at Kaliabu Village, Mejayan Subdistrict, Madiun District) In pursuance of the effect of Local Autonomy Act of 2004, the local government has function to optimize potentials they have. Madiun District then also has discretion to manage the local potentials. One of these potentials is brem industry in Kaliabu Village, , Madiun District. Brem represents a leading commodity of Madiun District. Kaliabu Village is the brem industry center in Madiun. The objective of research is to describe and to analyze the strategy used by the government of Madiun District to empower Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), especially at Brem Industry Center in Kaliabu Village, Madiun District. The research type is descriptive with qualitative approach. The result of research indicates that the Cooperative, Industry, Trade and Tourism Official (Diskoperindagpar) of Madiun District has implemented some strategies for the empowerment of MSME at Brem Industry Center in Kaliabu Village, Madiun District. The strategies considered by Diskoperindagpar of Madiun District including (1) The strategy of financial capability improvement, (2) Marketing development, (3) Human resource development, and (4) The strategy of management and control. Keywords: Local Government, Empowerment, Micro Small and Medium  Enterprises  Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Madiun (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun) Seiring dengan disahkan Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan segala potensi yang dimilikinya. Kabupaten Madiun memiliki kewenangan  dalam  mengelola potensi derahnya. Salah satunya pemberdayaan Industri Brem Di Desa Kaliabu Kabuapten Madiun. Karena brem merupakan produk unggulan dari Kabupaten Madiun dan Desa Kaliabu sendiri merupakan pusat sentra industri brem yang ada di Kabupaten Madiun. Penelitian ini ingin mendiskripsikan dan Menganalisis strategi pemerintah Kabupaten  Madiun dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya Di Sentra Industri Brem Desa Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kabupaten Madiun telah melaksanakan strategi-strategi dalam pemberdayaan UMKM di Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kabupaten Madiun. Strategi-strategi yang pernah dilakukan oleh Diskoperindagpar Kabupaten Madiun, antara lain:    1) Strategi Peningkatan Kemampuan Finansial, 2) Pengembangan Pemasaran, 3) Pengembangan Sumber Daya Manusia, 4) Strategi pengaturan dan pengendalian. Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Menggunakan Kartu Jakarta Sehat (Studi pada RSAB Harapan Kita dan RS Zahirah DKI Jakarta) Lathifah, Indah Nur
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.108 KB)

Abstract

Abstract: Implementation of Public Health Service Program by Using “Kartu Jakarta Sehat” (A Study at RSAB Harapan Kita and RS Zahirah DKI Jakarta). Public health Jakarta became one of the principal problems that got the attention of the city government. In order to provide quality public health services, the cost of control and based on the principle of justice, and achieve optimal public health degree, Jakarta Provincial Government plan a system of Health Insurance for the poor and vulnerable who named 'Program Jakarta Sehat' (KJS). The purpose of this study is to describe and analyze how the implementation of public health programs using 'Kartu Jakarta Sehat' in RSAB Harapan Kita as government hospitals and RS Zahirah as the private hospitals. In addition, to identify and analyze the factors that will be supporting and inhibiting the implementation of KJS at RSAB Harapan Kita as a government hospitals and RS Zahirah as the private hospitals. Keywords:Policy Implementation, Healt Care, Kartu Jakarta sehat   Abstrak: Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Menggunakan Kartu Jakarta Sehat (Studi pada RSAB Harapan Kita dan RS Zahirah DKI Jakarta). Kesehatan masyarakat DKI Jakarta menjadi salah satu pokok masalah yang mendapat perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, biaya terkendali serta berdasarkan prinsip keadilan, dan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, Pemprov DKI Jakarta merencanakan suatu sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan yang diberi nama Program Jakarta Sehat (KJS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi program pelayanan kesehatan masyarakat dengan menggunakan Kartu Jakarta Sehat di RSAB Harapan Kita selaku rumah sakit pemerintah dan RS Zahirah selaku rumah sakit swasta. Kata kunci:Implementasi Kebijakan, Pelayanan Kesehatan, Kartu Jakarta Sehat
Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima (Studi Pada Polres Tulungagung) Yanuarsasi, Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.42 KB)

Abstract

Abstract: Polri Revitalization Towards Service Excellence (Studies in Tulungagung Police Office). Declining levels of public trust in Polri result by the act of some individual polri the act is not appropriate with the applicable rules create Polri image tarnished. Polri as a competent national instrument supposed to provide the maintenance of security and order, law enforcement, and the implementation of protection, guidance and services to the public good. So as to realize the expectations of the public, Polri take strategic steps revitalization through to the Polri service excellence to improve public confidence. This study used a descriptive research method qualitative approach. The results of this study indicate that the revitalization of Polri service excellent at the Tulungagung Police Office has been implemented well views of all stages can be implemented revitalization Polri thoroughly according to predetermined targets and refers to the embodiment of Bureaucratic Reform. Revitalization of Polri in the Tulungagung Police Office influenced supporting and inhibiting factors. Keywords : Revitalization, Bureaucratic Reform, Polri Abstrak: Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima (Studi Pada Polres Tulungagung). Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polri diakibatkan oleh ulah nakal beberapa oknum polri yang bertindak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku membuat citra polri tercoreng. Polri sebagai alat negara yang kompeten seharusnya memberikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Sehingga untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat tersebut, polri menempuh langkah-langkah strategis melalui Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima di Polres Tulungagung telah dilaksanakan dengan baik dilihat dari semua tahapan Revitalisasi Polri dapat terlaksana secara menyeluruh sesuai target yang telah ditentukan dan mengacu pada perwujudan Reformasi Birokrasi. Revitalisasi Polri di Polres Tulungagung dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat. Kata kunci : Revitalisasi, Reformasi Birokrasi, Polri.

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue