cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 3, No 4 (2015)" : 30 Documents clear
Dampak Sosial Ekonomi Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Ke Kecamatan Kepanjen (Studi Pada Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang) Saputra, Bayu Aditiya
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Social Economic Impact of transfering the Malang Capital District to the Kepanjen Subdistrict (Case Study On Kepanjen subdistrict, Malang Regency). The study was based on the removal of the central government policy of Malang Regency contained in PP No.18 of 2008. This study aimed to describe and analyze the social and economic impacts that occur due to the transfer of the administrative center of Malang regency, as well as to identify driving factors and inhibiting factors in its implementation. Conclusion is, the removal of the central government policy of Malang causes positive and negative impacts on the social economic in Kepanjen. The positive impact is evident from the creation of jobs, greater employment opportunities, the emergence of investment opportunities and the development of educational facilities, healthcare and public facilities. The negative impact is reduced productivity of agricultural land, local residents fear competing against newcomers, as well as investment opportunities will be taken greater capital owners. Supporting factors include internal factors which is over exceeded budget and external factors namely the availability of vacant land, community support infrastructures and facilities that are already available. As for the inhibiting factors include internal factors, namely the mobilization of employees and external factors namely the high price of land. Keywords : social economic impact, capital regency moving   Abstrak: Dampak Sosial Ekonomi Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen (Studi Kasus Pada Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang). Penelitian ini didasarkan pada adanya  kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Malang yang tertuang dalam PP no.18 tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang terjadi karena pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Malang, serta untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dalam implementasinya. Pada kesimpulanya bahwa kebijakan pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Malang menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif terhadap sosial ekonomi masyarakat Kepanjen. Dampak positif tersebut terlihat dari terciptanya lapangan kerja, kesempatan kerja semakin besar, munculnya peluang investasi serta berkembangnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik. Dampak negatifnya adalah produktifitas lahan pertanian berkurang, ketakutan penduduk lokal dalam bersaing dengan pendatang, serta peluang investasi akan diambil pemilik modal yang lebih besar  Faktor pendukung meliputi faktor internal yakni anggaran yang dilebihkan  dan faktor eksternal yakni ketersediaan lahan kosong, dukungan masyarakat dan sarana prasana yang telah tersedia. Sedangkan untuk faktor penghambat meliputi faktor internal, yakni mobilisasi pegawai dan faktor eksternal yakni mahalnya harga lahan. . Kata kunci : dampak sosial ekonomi, pemindahan ibukota kabupaten 
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun Sewa Sederhana Di Kota Malang (Studi Kasus Pada Rusunawa Buring I Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang) Simanjuntak, Naomi Aprilina
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The evaluation of the Public Policy implementation on subsidized apartments in Malang City (Case Studies in subsidized apartments Buring I in kedungkandang Sub-distric Malang City). Nowdays city rapid developments raise some effect to human settlements. The limited facilities inflicting slum residential area which cannot be left behind, but it requaires serious attention from the government. Thus to continue the development in big cities should be directed to the construction of housing and settlements that preferred entirely on flats construction. The results of the evaluation suggests the implementation of policies have been effective if it’s seen by the goal achievement, but not yet effective seen from the use of facilities inside.  while in terms of execution time policies can not be said to be efficient. In terms of accuracy, adequacy and equity policies, occupant response indicates that the implementation of policies already are in good quality but still,  there are some problem that makes evaluation not perfectly implemented. Therefore, it should be noted again by Malang government in order to restore function of the policy. Keywords: The Evaluation of Policy Implementation, Subsidized Apartments   Abstrak: Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Rumah Susun Sewa Sederhana di Kota Malang (Studi Kasus pada Rusunawa Buring I Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Salah satu dampak dari perkembangan daerah kota yang kian pesat adalah keterbatasan pada aspek pemukiman penduduk. Keterbatasan sarana permukiman hingga menimbulkan slum area merupakan fenomena perkotaan yang tidak dapat dibiarkan begitu saja, melainkan membutuhkan penanganan serius dari pemerintah. Dengan demikian di kota-kota besar perlu diarahkan  pembangunan perumahan dan permukiman yang diutamakan sepenuhnya pada pembangunan rumah susun. Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Rusunawa Buring I menunjukkan pelaksanaan kebijakan sudah efektif jika dilihat berdasarkan pencapaian tujuan yang hendak dicapai, namun belum efektif dilihat dari pemanfaatan fasilitas di dalam rusunawa. Sementara dari segi pemanfaatan waktu pelaksanaan kebijakan belum dapat dikatakan efisien. Dari segi ketepatan, kecukupan dan pemerataan kebijakan, respon penghuni menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah berada pada kualitas yang baik namun belum sepenuhnya sempurna. Masih terdapat beberapa kekurangan yang menyebabkan hasil evaluasi tidak maksimal. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhatikan kembali oleh Pemerintah Kota Malang agar dapat mengembalikan fungsi kebijakan sebagaimana mestinya.   Kata kunci: Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan, Rumah Susun Sewa Sederhana
Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Maritim Di Kabupaten Lamongan (Studi Di Kabupaten Lamongan) Noermalasari, Rachmania
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of The Policy of Maritime Industries Specialized Economic Zone Development in Kabupaten Lamongan (Study at KabupatenLamongan). Research background is the development of maritime industries specialized economic zone in Lamongan Regency and the problems challenging this effort. One problem is related to the scarcity of land width provided by the government of Lamongan Regency for this zone. The role of managing specialized economic zone is given to the hand of regency government, including the maintenance and the provision of land and infrastructure. Regency government may be overburdened by these roles and therefore, the management of zone must involve several implementer organizations to increase local investment and local competitiveness through the policy of maritime industries specialized economic zone development. Result of research indicates that lack of readiness of Lamongan Regency to the implementation of the policy of maritime industries specialized economic zone development. Low preparation is quite obvious and shown by several indications: incompatible operational strategy toward the zone; lack of monitoring (control) by central and provincial governments; incremental policy implementation; less detail cost and benefit; lack of consistency of regency government in conducting zonal mapping or in making decision for organizational values; and lack of synergy among regency, provincial and central governments. Keywords: Implementation of The Policy, The Policy of Maritime Industries Specialized Economic Zone Development Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Maritim di Kabupaten Lamongan (Studi di Kabupaten Lamongan). Penelitian ini dilakukan berdasarkan implementasi kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus industri maritim di Kabupaten Lamongan yang dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Salah satunya terkait dengan belum terpenuhinya luasan lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kawasan ini. Terlebih dalam kawasan ekonomi khusus diberikan banyaknya peran pemerintah kabupaten, baik dalam pengelolaannya maupun dalam penyediaan lahan dan infrastruktur. Karena banyaknya peran yang diberikan kepada pemerintah kabupaten maka pengelolaan kawasan ini melibatkan beberapa organisasi pelaksana yang ada guna dapat meningkatkan investasi maupun daya saing daerah melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus industri maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya kesiapan Kabupaten Lamongan dalam rangka implementasi kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus industri maritim. Diantaranya adalah strategi operasional kawasan yang belum sesuai, tidak adanya monitoring (kontrol) yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, Implementasi kebijakan ini dijalankan secara inkremental, adanya biaya dan manfaat yang tidak diperhitungkan secara rinci, kurangnya konsistensi pemerintah kabupaten dalam melakukan mapping kawasan, dalam pengambilan keputusan terdapat nilai-nilai organisasi, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak memiliki sinergitas,   Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Maritim 
Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2011-2013) Prasetyo, Muhammad Agung
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Financial Performance of Jakarta Province Governmental (Study at Local Government Finance Office of Jakarta Province, Fiscal Year 2011-2013). The financial performance of Local Government is a part of financial target acomplishment which is assessed by the result of accountability in order to run Local Government Budget toward financial ratio. Based on Government Regulation Number 71 Year 2010 about Standart of Governmental Accounting, explained by showing the information related income, expenditure, and regional financing in order to measure the financial performance of local government. This research used descriptive by qualitative approached. The result showed that the income financial performance of Jakarta Province is good categorized by seeing from financial independent which is included in participatory category. The average of financial effectiveness is amounted to 106,32%, financial efficiency is amounted to 49,99% in average, tax revenue is amounted to 84,27% which is give a big contribution in local revenue. However, local income growth still decrease in every year. Based on expenditure performance aspect, Jakarta Province still prioritize expenditure allocation toward operation expenditure which is amounted to 72,17% in average, meanwhile the equity expenditure is amounted to 27,82% during 2011 till 2013. Based on local financing performance aspect have showed budget surplus with total regional of revenue, regional expenditure, and unspent funds at end of fiscal year showed fluctuative. Keywords: financial performance, local financial management, local government budget (APBD). Abstrak: Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2011-2013). Merupakan tingkat pencapaian target keuangan, dinilai melalui hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terhadap rasio-rasio keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah perlu diinformasikan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, kinerja keuangan pendapatan tahun 2011-2013 dinilai baik, rasio kemandirian keuangan tergolong dalam pola hubungan partisipatif, rasio efektivitas 106,32%, rasio efisiensi 49,99%, kontribusi penerimaan pajak 84,27%. Aspek pajak inilah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pendapatan daerah, sedangkan laju pertumbuhan pendapatan masih mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari aspek kinerja belanjanya, sejak tahun 2011-2013 diprioritaskan ke dalam belanja operasi dengan rata-rata 72,17%, sedangkan rata-rata belanja modal hanya 27,82%. Dari aspek kinerja pembiayaan, terjadi surplus dengan jumlah pendapatan, belanja, dan SILPA fluktuatif. Kata kunci: kinerja keuangan pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, APBD.
Strategi Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Netra (Studi Pada Program Rehabilitasi Sosial Di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang) Larasati, Yosi
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategies For Improving The Welfare of Persons With Visually Disabilities (A Study In Social Rehabilitation Program At Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang). Persons with visually disabilities is one of the vulnerable groups who have a quantity poor households is quite high in Indonesia. Social rehabilitation program is one of the strategies implemented by the Ministry of Social Affairs to improve the welfare of persons with visually disabilities . Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang (UPT RSCN) is one of the units that carry out social rehabilitation program for persons with visually disabilities who came from East Java. The implementation of social rehabilitation program in UPT RSCN implemented gradually to be more focused and integrated. Strategy was intended to be passive and offensive strategies, which is passive strategies makes an action in accordance with the applicable guidelines, while the offensive strategy makes an action to take advantage of opportunities that exist. In addition, the results of the implementation of this program was very good, it looks from a change in mindset, attitude, ability and expertise as well as social welfare increased. Even there are no alumni who are jobless and most of them are able to be entrepreneur. Keywords: strategy, social rehabilitation program, welfare of persons with visually disabilities. Abstrak: Strategi Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Netra (Studi pada Program Rehabilitasi Sosial di Unit Pelaksana Teknis Rehabiitasi Sosial Cacat Netra Malang). Penyandang disabilitas netra merupakan salah satu kelompok rentan yang memiliki kuantitas rumah tangga miskin cukup tinggi di Indonesia. Program rehabilitasi sosial merupakan salah satu strategi yang dijalankan oleh Kementerian Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas netra. Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang (UPT RSCN) merupakan salah satu unit yang melaksanakan program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra yang berasal dari wilayah Jawa Timur.  Pelaksanaan program rehabilitasi sosial di UPT RSCN dilaksanakan secara bertahap agar lebih terarah dan terpadu. Strategi yang dijalankan ialah strategi pasif dan ofensif, dimana strategi pasif membuat suatu tindakan yang sesuai dengan pedoman yang berlaku, sedangkan strategi ofensif membuat suatu tindakan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Hasil dari pelaksanaan program ini sangatlah bagus terlihat dari adanya perubahan pola pikir, sikap, kemampuan dan keahlian kerja serta peningkatan kesejahteraan sosial. Bahkan seluruh alumni tidak ada yang menganggur dan mayoritas mampu berwirausaha. Dengan demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara mandiri.   Kata kunci: strategi, program rehabilitasi sosial, kesejahteraan penyandang disabilitas netra.
Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah (Studi tentang Pengelolaan Aset Tetap (Tanah) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Malang) Lumban Gaol, Indra Devian
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:  The Effectiveness of the Local Assets” (Study About the Management of Fixed Asset (Land) in Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), the City Government of Malang), it purposed to find out the effectiveness of the management of fixed local assets (land) area which is managed by Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) city of Malang. The research is descriptive research with the approach the qualitative study. A source of the data used researcher that is primary data sources and  secondary data. Technique adoption of the data in the form of observation, interview, and documentation. Aspect becomes the focus of this study is the effectiveness of our fixed asset management (land) conducted by the city government of Malang, and by factors in support and inhibitors of in the management of fixed asset (land) managed by BPKAD city government of Malang. The research was in the office of Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) City of Malang. The research result from the management of fixed assets (land) on BPKAD unfortunate city showed that the result is still not effective because of BPKAAD are the institution which still newly formed so the implementation of the management of fixed assets (land) still to have many deficiencies. Land assets if managed effectively will give revenue income unfortunate the area city of Malang. In addition to managing assets remain (land) effectively will make the land assets powerless to and value to. In the implementation of the management of fixed assets (land) there is still a factor of a barrier to be cared for by the government of the city of Malang one of them lack of discipline to the payment of lavies permit the use of land assets. The conclusion is research the effectiveness of the management of fixed assets (land) is not effective because there are still deficiencies of both in terms of the performance of apparatus and those rules. Research hope such a regional assets management, and fixed assets (land) can work effectively and in accordance with the rules and build policy guidelines for society not a discipline of retribution.   Keywords : effectiveness, fixed asset (land), and the utilization of retribution a permit   Abstrak: Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah (Studi tentang Pengelolaan Aset Tetap (Tanah) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Malang, ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan asset tetap (tanah) daerah yang dikelola oleh BPKAD Kota Malang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data sekunder. Teknik pengambilan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumenasi. Aspek yang menjadi focus penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan asset tetap (tanah) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang, dan factor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan asset tetap (tanah) yang dikelola oleh BPKAD Pemerintah Kota Malang. Lokasi penelitian berada di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang. Hasil Penelitian daeri pengelolaan asset tetap (tanah) pada BPKAD Kota Malang menunjukkan bahwa hasilnya masih belum efektif dikarenakan Badan ini merupakan Badan yang masih baru dibentuk sehingga pelaksanaan pengelolaan asset tetap (tanah) masih banyak mengalami kekurangan-kekurangan. Asset tanah apabila dikelolasecara efektif akan memberikan pemasukan pendapatan daerah Kota Malang. Selain itu dengan mengelola asset tetap (tanah) secara efektif akan menjadikan asset-aset tanah berdaya guna dan bernilai guna. Dalam pelaksanaan pengelolaan asset tetap (tanah) masih terdapat factor penghambat yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Malang salah satunya kurangnya kedisiplinan terhadap pembayaran retribusi ijin pemanfaatan asset tanah. Kesimpulan penelitian ini adalah aefektivitas pengelolaan asset tetap (tanah) masih belum efektif karena masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi kinerja aparatur maupun peraturannya. Peniliti berharap selanjutnya pengelolaan asset daerah khususnya asset tetap (tanah) ini dapat berjalan dengan efektif serta sesuai dengan pedoman peraturan dan membuat kebijakan bagi masyarakat yang tidak displin terhadap pemungutan retribusi.   Kata Kunci : Efektivitas, Aset Tetap (Tanah), dan Retribusi Ijin Pemanfaatan
Analisis Kualitas Kesehatan Melalui JAMKESMA Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nganjuk Pamungkas, Dody Candra Putra
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Analysis of Health Service Quality through JAMKESMAS at Local Public Hospital (RSUD) of Nganjuk Regency. Research was conducted to understand the analysis of health service quality through JAMKESMAS at Local Public Hospital (RSUD) of Nganjuk Regency. Various health service programs had been released by the government for the poor community and one of them was Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). In favor of smooth implementation of Jamkesmas, RSUD and Dinas Kesehatan were playing significant role in providing health service to the community of Jamkesmas participant. The importance of health service to the poor community was underlined by the assumption that the poor community could receive better service and then more equal service might be provided to other layers community. Realizing this goal required the improvement of health service quality through Jamkesmas at RSUD of Nganjuk Regency. The service procedure of Jamkesmas program was started by distributing precisely the service cards to the poor community and then was followed by providing medical service which considered attributes such as smoothness, speed, and reasonability of service cost and funding to Jamkesmas program. Keywords: Jamkesmas, Health Service, Poor Community Abstrak: Analisis kualitas pelayanan kesehatan melalui JAMKESMAS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nganjuk; atas dasar banyaknya program pelayanan kesehatan yang digencarkan oleh pemerintah bagi masyarakat termasuk bagi masyarakat miskin melalui Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Dalam mendukung pelaksanaan program Jamkesmas RSUD dan Dinas Kesehatan memiliki peranan penting untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat peserta Jamkesmas. Pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dimaksudkan agar masyarakat miskin bisa memperoleh pelayanan sebaik-baiknya dan pelayanan yang adil kepada semua lapisan masyarakat. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui Jamkesmas di RSUD Kabupaten Nganjuk. Prosedur pelayanan program Jamkesmas dimulai dari pendistribusian kartu yang harus tepat sasaran untuk masyarakat miskin, pelayanan medis meliputi kemudahan, kecepatan serta kewajaran biaya pelayanan sampai pendanaan program Jamkesmas. Kata kunci: Jamkesmas, Pelayanan Kesehatan, Masyarakat Miskin 
Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove di Wilayah Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Pertanian Kota Surabaya) Butar-Butar, Meliana
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of the Regulation of Surabaya Mayor Number 65 in 2011 about the Procedure of Direct and Control of Mangrove Area in the City of Surabaya (Department of Agriculture Studies in the City of Surabaya). The presence of degraded mangrove in protecting biodiversity and function of the beach or coastal area of the city. Appropriate protective measures by applying the policy of protection of the mangrove area in the form of concept and action monitoring and control of mangrove areas. According to the regulations of the area number 3 in 2007, the mangrove area is set to be a part of the protected areas in order to maintain the balance of ecosystems and the quality of the environmental health of the city of Surabaya. However, the rules of a particular region or territory assignment yet is the action or decision making that is optimal in maintaining the balance of growth and quality classification of mangrove areas. Protection of mangrove area in the city of Surabaya is seen through the implementation of a policy that is the Mayor's Rules regarding the monitoring and control procedures of the mangrove by implementing technical units, monitoring and Control Teams are structured, with the Department of agriculture puts the city of Surabaya as Leader. Coordination between the implementing policy unit carried out reasonably well, although there are things that need to be improved in several aspects in it, i.e. aspects of socialization, community empowerment aspect, the aspect of monitoring and evaluation, this aspect of the investigation to the aspects of reporting. Keyword: Policy Implementation, Direct and Control of the Mangrove Area Abstrak: Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2011 Tentang Prosedur Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Mangrove di Wilayah Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Pertanian Kota Surabaya). Keberadaan mangrove mengalami degradasi fungsi dalam melindungi biota pantai atau kawasan pesisir di wilayah Kota ini. Upaya perlindungan yang tepat dengan mengaplikasikan kebijakan perlindungan terhadap kawasan mangrove berupa konsep dan tindakan pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove. Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007, kawasan mangrove ditetapkan menjadi bagian kawasan yang dilindungi guna menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas kesehatan lingkungan hidup Kota Surabaya. Akan tetapi, aturan penetapan wilayah atau kawasan tertentu belum merupakan tindakan atau pengambilan keputusan yang optimal dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan dan kualitas klasifikasi kawasan mangrove. Perlindungan terhadap kawasan mangrove yang ada di wilayah Kota Surabaya dilihat melalui implementasi sebuah kebijakan yaitu Peraturan Walikota mengenai prosedur pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove oleh unit pelaksana teknis, Tim Pengawasan dan Pengendalian yang terstruktur, dengan menempatkan Dinas Pertanian Kota Surabaya sebagai Leader. Koordinasi diantara unit pelaksana kebijakan dilakukan cukup baik, meskipun ada hal yang perlu diperbaiki dalam beberapa aspek didalamnya, yaitu aspek sosialisasi, aspek pemberdayaan masyarakat, aspek monitoring dan evaluasi, aspek penyidikan hingga pada aspek pelaporan. Kata Kunci: implementasi kebijakan, pengawasan dan pengendalian kawasan mangrove.
PELAKSANAAN LAYANAN LISTRIK PINTAR SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK (Studi pada PT. PLN (Persero) Rayon Malang Kota) Rosiana, Debita
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Smart Electric Service as Effort for Public Service Optimization (Study at PT. PLN (Persero) Rayon Malang Kota. The development of technology that contributed to implementation of public service to more effective and efficient. That thing encourage public organization to compete improve of public service. One of them is PT. PLN (Persero) that release a service product is Smart Electric. Electric as public goods that concern importance of many people, electric service needs attention. Smart electric is implemented in 2009 and standardized throughout Indonesia. One of them is also implemented in Malang Area Network Service exactly in Unit Malang City Region. Results of research are analyzed using theory of Service Quality (Servqual) include dimension Tangible, Reability, Responsiveness, Assurance and Emphaty indicate that implementation of Smart Electric service is well implemented but still not able to optimize public service. Internal supporting factor for service implementation is socialization while external supporting factors is increased of Bank, PPOB counters and token seller mini markets to purchase token more achievable. Internal inhibiting factor implementation of service is lack of material from of kWh meter while external inhibiting factors is community mindset and electric brokerage. It needs to be correction for PT. PLN (Persero) Malang City Region futher improve public service for the future. Keywords: Public Service, Smart Electric, Service Quality   Abstrak: Pelaksanaan Layanan Listrik Pintar Sebagai Upaya Optimalisasi Pelayanan Publik (Studi pada PT. PLN (Persero) Rayon Malang Kota). Perkembangan teknologi telah banyak berkontribusi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Hal tersebut kemudian yang mendorong organisasi publik untuk berkompetisi meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya adalah PT.PLN (Persero) yang mengeluarkan produk layanan Listrik Pintar. Listrik sebagai barang publik yang menyangkut kepentingan orang banyak maka pelayanan listrik perlu mendapat perhatian. Listrik Pintar ini dilaksanakan tahun 2009 dan terstandarisasi diseluruh Indonesia. Salah satunya juga dilaksanakan di Area Pelayanan dan Jaringan Malang tepatnya di Unit Rayon Malang Kota. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori Service Quality (Servqual) meliputi dimensi Tangible, Reability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan Listrik Pintar sudah terlaksana dengan baik namun masih belum dapat mengoptimalkan pelayanan publik. Faktor pendukung internal dalam pelaksanaan layanan tersebut yakni adanya sosialisasi sedangkan faktor ekternalnya yakni meningkatnya Bank, loket PPOB dan minimarket penjual token sehingga pembelian token lebih terjangkau. Faktor penghambat pelaksanaan layanan secara internal yakni kekurangan material berupa kWh meter sedangkan secara eksternal yakni pola pikir masyarakat dan masalah oknum listrik. Hal tersebut perlu dijadikan bahan koreksi bagi PT. PLN (Persero) Rayon Malang Kota untuk lebih meningkatkan pelayanan publik kedepannya.   Kata Kunci: Pelayanan Publik, Listrik Pintar, Service Quality
Kegiatan Tridaya Badan Keswadayaan Masyarakat (Bkm) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Studi Pada Bkm Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Saputra, Sofyan Agus
Jurnal Administrasi Publik Vol 3, No 4 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The TRIDAYA of Community Self-Supporting Board (BKM) in The Urban Village Empowerment (Study at Community Self-Supporting Board (BKM) Tlogomas Lowokwaru Malang City). This research talked about TRIDAYA activities of BKM for implementation the national program of people empowerment (PNPM). The existence BKM is expected to become a place for the basic needs of poor, to be a sustainable community empowerment mover, beginning with the planning process, completion of the program, decision making, implementation and also maintenance. The result showed that the TRIDAYA activities from BKM Tlogomas could run effectively, except in the social field. The exclusion of social programs made it very difficult but it is certainly not be measured. One of the problem is the training activity conducted for the short term it is not sustainable. Economy through loan fund can run well and help the people perceived relating to capital in the development effort. Meanwhile, there is progress in the construction of the inrafstructures evenly. This is supported by high level of participation and the people to succed empowerment activities. Keyword: empowerment, BKM Tlogomas, the TRIDAYA activities Abstrak: Kegiatan TRIDAYA Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Studi pada BKM Tlogomas Kecamtan Lowokwaru Kota Malang). Penelitian ini membahas tentang kegiatan TRIDAYA yang dilakukan oleh BKM sebagai pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Keberadaan BKM diharapkan dapat menjadi tempat bersandar segala kebutuhan pokok masyarakat miskin, menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, mulai dari proses perencanaan kebutuhan, penyusunan program, pengambilan keputusan, pelaksana program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan TRIDAYA BKM Tlogomas dapat berjalan secara efektif, kecuali pada bidang sosial. Adanya keterbatasan dana membuat program sosial menjadi sangat sulit dan tidak bisa diukur hasilnya secara pasti. Salah satu permasalahnnya adalah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan masih sebatas jangka pendek sehingga kurang berkelanjutan. Kegiatan ekonomi melalui pinjaman dana bergulir dapat berjalan lancar serta manfaatnya dirasakan dapat membantu masyarakat di bidang permodalan dalam pengembangan usaha. Sedangkan di bidang lingkungan terdapat progress pembangunan prasarana lingkungan secara merata. Hal ini didukung dengan tingginya tingkat partisipasi dan antusiasme masyarakat untuk menyukseskan kegiatan pemberdayaan. Kata Kunci: pemberdayaan, BKM Tlogomas, kegiatan TRIDAYA

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue