cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 10 (2013)" : 30 Documents clear
Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan) Jovan Pramaditya Candra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Performance of Village Government in Realizing Village Autonomy. (Studies on Sidomulyo Village, Kebonagung Sub-District, Pacitan Regency). In the implementation of regional autonomy, local progress is very dependent on the performance of the local governments themselves to be able to to prove his ability in the process of the interaction of government and in mobilizing public participation. The purpose of this research is to describe and analyze the performance of Sidomulyo government, and for looking for the restricting and supporting factors in to realizing the village autonomy. The methods used in this researh is a qualitative method with descriptive approach, while the primary data collection through interviews and secondary data through library. The research results showed that the performance of village government in realizing village autonomy is still need to be improved, not only their performance to organized village government, but also their role to mobilizing public participation too. Keywords: performance, village government, village autonomy Abstrak: Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan). Dalam pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini, kemajuan daerah sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah itu sendiri untuk dapat membuktikan kemampuannya dalam proses interaksi pemerintahan dan dalam menggalang partisipasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa kinerja aparat pemerintah desa Sidomulyo, serta mencari faktor penghambat dan pendukung dalam mewujudkan otonomi desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sementara pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparat dalam mewujudkan otonomi desa masih perlu diperbaiki, bukan hanya pada kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah desa, akan tetapi juga peranannya dalam menggalang partisipasi publik.   Kata kunci: kinerja aparat, pemerintah desa, otonomi desa
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Mineral Di daerah (Studi Pada Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Tulungagung Andri Manggala Yuda
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraction: Regional Mineral Resource Management Policy Implementation. Fundamental discussion of this research is to know how regional mineral resource management policy implementation is, especially in Sub-Province of Tulungagung. According to 2010’s Perda Number 11 about Mineral and Coal Mining Management.  This Matter is conducted because there are some insincerities in mineral and coal mining case. Researcher is using descriptive qualitative method in this research. The result of research indicates that Policy in this perda is appropriate to policy standard, there are no opositions from society, and it’s profitable for society, government, and mining organizer. But, there’s still uncommitt goodness for the 2010’s Perda Number 11, and changes are expected for the next perda. There are some factors influencing implementation management of mineral resource and coal, this factor consists resistor factor as information, culture and social condition. Keyword: policy implementation, management of mineral resource and coal Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Mineral Di Daerah. Pokok bahasan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Mineral di Daerah, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Implementasi kebijakan yang ada telah sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini dilakukan karena masih adanya tindak kecurangan atau kurang adanya kecocokan dalam hal pertambangan mineral dan batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan dalam perda ini telah sesuai standar kebijakan, tidak ada pertentangan masyarakat, dan menguntungkan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun pengelola pertambangan di Kabupaten Tulungagung. Namun, untuk Perda Nomor 11 Tahun 2010 masih belum terlaksana baik dan diharapkan adanya perubahan dalam perda baru yang akan dibuat. Faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan sumber daya mineral dan batubara terdiri dari faktor penghambat, antara lain informasi, kondisi sosial, dan budaya.Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan sumber daya mineral dan batubara
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Di Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Blitar) Wydha Mustika Maharani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation of Management Information Systems as an Improving Effort of Management Regional Goods District Property. Issues regarding the asset management area in Blitar due to distribution of the asset that is not belonging to the region, so that orderly trigger mode smuggled goods. It will reduce the assets of the area and is difficult in reporting the goods. To overcome the problem, the Equipment Section Regional Secretariat in Blitar City use local goods management information system (SIMBADA). This study uses descriptive qualitative approach. The results showed that the policy implementation of SIMBADA has not reached the maximum, it is caused by the disposition factor that gives under standart incentive so that makes a lack of awareness for the goods administrators to do the orderly administration of the local assets, it is also caused by the structure of bureaucracy factor that shown by the absence of standart operating procedur of policy implementation SIMBADA. Therefore, Equipment Section Regional Secretariat Blitar City need to add incentives for the management of goods and implement SOPs so that the awareness of the Governing Goods also increased. Keywords: policy implementation, local property management information system Abstrak: Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Permasalahan mengenai pengelolaan barang milik daerah di Kota Blitar disebabkan karena tidak terinventarisirnya barang milik daerah dengan tertib sehingga memicu munculnya modus penggelapan barang, hal itu akan mengurangi aset milik daerah dan kesulitan dalam pelaporan barang. Untuk mengatasinya Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Blitar menggunakan sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan SIMBADA belum tercapai maksimal, hal tersebut disebabkan karena adanya faktor disposisi dengan memberikan insentif dibawah standar sehingga  menimbulkan kurangnya kesadaran bagi Pengurus Barang untuk melaksanakan tertib administrasi barang milik daerah, dan juga faktor struktur birokrasi yang ditunjukkan dengan tidak adanya SOP dalam implementasi kebijakan SIMBADA. Oleh karena itu, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Blitar perlu menambah insentif bagi pengurus barang dan menerapkan SOP sehingga kesadaran bagi para Pengurus Barang juga ikut meningkat.   Kata kunci: implementasi kebijakan, sistem informasi manajemen barang daerah
Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa ( Studi Pada SMPLBN Kota Blitar) Rahmawati Viatika
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: THE ACCOUNTABILITY OF SCHOOL OPERATIONAL COST (BOS) FOR THE IMPROVEMENT OF SPECIAL EDUCATION IMPLEMENTATION. School Operational Cost (BOS) is a government program to provide non-personnel operational cost dedicated to education institutions organizing the compulsory education. The purpose of BOS based on the agreevment and decision of BOS management team. Many misuses caused by many factors such as the parents ignorance about BOS implementation, the incomprehension of arrangement of school budget estimation, didn’t inovolve and the school committeein School Budget and Activity Plan (RKAS).This research focused in: 1) The accountability of School Operation Cost (BOS) in Special Junior High School of Blitar, 2) Factors accountability of School Operational Cost (BOS) in Special Junior High School of Blitar.Data Collecting methods used are observation, interview, documentation, and questionnaire. While data analysis methods applied are data reducation, data representation, and data verification.The result that the accountability of School Operational Cost (BOS) in Special Junior High School of Blitar is well done indicated by the correspondence between the purpose and the technical instructiondetermined. External factors regarding the accountability of School Operational Cost (BOS) in Special Junior High School of Blitar is the openness in financing. The recommendations suggested by this research are: 1) flexibility in applying School operational  Cost (BOS) (based on region deal) is needed so it fits on the special student necessuty, 2) School operational  Cost (BOS) reporting is better done once per semester in order to not to burden the school instructional activites, 3) on duty education during the time have conducted to monitoring better, however still require to be improve againt BOS organizer in special junior high school of Blitar earn immediatelly overcome it’s problems in compling reporting of usu of school operational fund, 4) accountability school operational cost in special junior high school of Blitar have effective hence shall can by mode as reference in fund management for other school in Blitar Keywords: accountability, School Operational Cost, exceptionaleducation Abstrak: Akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bagi Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Penggunaan  dana  BOS didasarkan  pada  kesepakatan  dan  keputusan  bersama  tim  manajemen  BOS  sekolah.  Banyak penyimpangan penggunaan dana BOS yang disebabkan ketidaktahuan  orang  tua  dan masyarakat tentang  BOS, penyusunan  rencana  penggunaan  BOS  yang  diajukan  sekolah juga tidak mengikutsertakan  komite  dan  tidak  dicantumkan  dalam  RKAS. Fokus penelitian ini adalah (1) akuntabilitas  Bantuan   Operasional   Sekolah  (BOS) dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar  di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri Kota Blitar, (2) faktor-faktor yang dihadapi dalam akuntabilitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri Kota Blitar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi, angket. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan verivikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas BOS di SMPLBN Kota Blitar telah berjalan dengan baik, indikasinya yaitu penggunaan dana sesuai dengan perundang-undangan dan petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Akuntabilitas administrasi ditandai dengan tim manajemen BOS melibatkan komite sekolah untuk menyusun RKAS serta sebagai kontrol dalam perencanaan penggunaan dana BOS, adanya sosialisasi program BOS kepada orang tua siswa, rekapitulasi penggunaan dana dipublikasikan di papan pengumuman sekolah. Faktor internal akuntabilitas adalah kejelasan laporan, kesesuaian antara laporan dengan bukti pendukung, kesesuaian penggunaan dana dengan juknis yang telah ditetapkan tim manajemen BOS pusat. Faktor eksternal yang mempengaruhi akuntabilitas BOS di SMPLBN kota Blitar adalah keterbukaan dalam penggunaan dana. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah (1) perlu diberikan fleksibilitas penggunaan dana BOS agar dapat didasarkan pada kesepakatan daerah sehingga dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak luar biasa, (2) Frekuensi pelaporan BOS dari sekolah sebaiknya cukup dilakukan setiap semester supaya tidak membebani sekolah dan mengganggu kegiatan pembelajaran, (3) Dinas Pendidikan selama ini telah melakukan pengawasan dengan baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi agar pengelola BOS di SMPLBN kota Blitar dapat segera mengatasi permasalahannya dalam menyusun pelaporan penggunaan dana BOS, (4). Akuntabilitas BOS di SMPLBN kota Blitar telah berjalan dengan baik, maka hendaknya dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengelolaan dana BOS bagi sekolah-sekolah lain di kota Blitar.   Kata kunci: akuntabilitas, Bantuan Operasional Sekolah, pendidikan luar biasa
Upaya Petugas dalam Pelayanan Pengujian Kelayakan Kendaraan Bermotor Guna Keselamatan Angkutan Jalan (Studi pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo) Danizar Robbi Firly
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstact: Officer Effort for the Operation Care Eligibility to Motor Vehicle Safety Road Transport. The purpose of this study is to describe and analyze the performance of officials in the Implementation of Motor Vehicle Inspection Service For Safety of Road Transport and the supporting factors and obstacles in testing motor vehicle in Situbondo regency. This type of research is descriptive qualitative. From the results of this study indicate that the Motor Vehicle Inspection Organization in Situbondo regency have a good standard , clear procedures and mechanisms are concise and potential still to be developed . Additionally the course of testing depends on the ability of workers testing , time of completion and compliance costs in terms of accuracy duty service is performed quickly by default but in practice there are obstacles that can not run optimally. Keywords: officer effort, transportation, testing, feasibility Abstak: Upaya Petugas dalam Pelayanan Pengujian Kelayakan Kendaraan Bermotor Guna Keselamatan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa upaya petugas dalam penyelenggaraan pelayanan pengujian kelayakan kendaraan bermotor untuk keselamatan angkutan jalan serta yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Situbondo. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Situbondo mempunyai standar yang cukup baik, prosedur yang jelas dan mekanisme yang ringkas dan masih potensial untuk dikembangkan. Selain itu jalannya pengujian sangat tergantung dengan kemampuan para petugas uji, waktu penyelesaian serta kesesuaian biaya pelayanan dalam hal ketepatan tugas sudah dilakukan dengan cepat sesuai standar namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala sehingga tidak dapat berjalan secara optimal. Kata kunci: upaya petugas, transportasi, pengujian, kelayakan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Model Sentra Produk (Studi pada "Kampoeng Bebek dan Telur Asin" Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo) Fani Bayu Hari Nugroho
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Empowerment of Rural Communities with a Model Center Product (Study on “Kampoeng Bebek dan Telur Asin” Kebonsari Village Candi Subdistrict Sidoarjo District). The research was conducted on the basis of the model of community empowerment center products. Community empowerment by educating the public to be independent one could be done by utilizing and maximizing the potential that exists in the area. Kebonsari village has potential in the livestock sector is empowered by the Department of Agriculture Crops and Livestock in order to grow even more. Salted eggs with high levels of protein and variants of salted egg flavors are the hallmark of salted egg Kebonsari village. The results on Kampoeng Bebek dan Telur Asin Kebonsari Village, Candi, Sidoarjo, shows that the empowerment model of product centers that do have adequate facilities to do ranging from the availability of land and accessibility, institutional, technological, quality of human resources, to information systems. Training tiktok cultivation and training of various flavors of salted egg ever organized by the Department of Agriculture Crops and Livestock. Keywords : community empowerment, product center Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Model Sentra Produk (Studi pada ”Kampoeng Bebek dan Telur Asin” Desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo). Penelitian ini dilakukan atas dasar pemberdayaan masyarakat dengan model sentra produk. Pemberdayaan masyarakat dengan cara mendidik masyarakat untuk mandiri salah satunya bisa dilakukan dengan memanfaatkan dan memaksimalkan potensi yang ada di daerah tersebut. Desa Kebonsari memiliki potensi pada sektor peternakan yang diberdayakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan agar lebih berkembang lagi. Telur asin dengan kadar protein cukup tinggi serta varian telur asin rasa-rasa menjadi keunggulan telur asin Desa Kebonsari. Hasil penelitian pada Kampoeng Bebek dan Telur Asin di Desa Kebonsari, Candi, Sidoarjo menunjukkan bahwa pemberdayaan dengan model sentra produk yang dilakukan memiliki fasilitas yang cukup untuk dilakukan mulai dari ketersediaan lahan dan aksesbilitas, kelembagaan, teknologi, kualitas SDM, hingga sistem informasi. Pelatihan budidaya tiktok dan pelatihan aneka rasa telur asin pernah diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan. Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, sentra produk
Dampak Kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek) Herdiyan Alfianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Impacts of the National Movement for Forest and Land Rehabilitation (GN-RHL) Policy Based on Community Empowerment. (Case in Watulimo Sub-District, Trenggalek Regency). This research aims to describe National Movement for Forest and Land Rehabilitation (GN-RHL) policy based in community empowerment, and environment impacts that affected by National Movement for Forest and Land Rehabilitation (GN-RHL) policy based on community empowerment in Watulimo Sub-District, Trenggalek Regency. It is because of GN-RHL is one of policy that carried as an effort to accelerate the Land and Forest Rehabilitation (RHL) for recovery and increase the function and productivity of land and forest. The method that used in this research is qualitative method with descriptive approach, with research focus (1) National Movement for Forest and Land Rehabilitation (GN-RHL) Policy Based on Community Empowerment, that covering: a. Enabling the community potention; b. Empowering the potention that owned by the community; c. Giving protection to the community. (2) Environment impact that affected by National Movement for Forest and Land Rehabilitation (GN-RHL), covering physically environment impact, social culture, and economic. The result of this research shown that this policy brought good impact, both environment impact, social culture, and the economic impact.   Keywords: policy impact, GN-RHL, community empowerement Abstrak: Dampak Kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) berbasis pemberdayaan masyarakat, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Hal ini dikarenakan GN-RHL adalah suatu kebijakan yang  dilakukan sebagai upaya percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) untuk pemulihan dan peningkatan kemampuan fungsi dan produktivitas hutan dan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian (1) Kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) berbasis pemberdayaan masyarakat, yang meliputi: a. Menggali potensi masyarakat (enabling); b. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (empowering); c. Memberikan perlindungan masyarakat (protection). (2) Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kebijakan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), meliputi dampak lingkungan fisik, sosial budaya, dan ekonomi.  Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak positif dari kebijakan GN-RHL berbasis pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, baik dampak lingkungan, sosial budaya maupun ekonomi.   Kata kunci: dampak kebijakan, GN-RHL, pemberdayaan masyarakat
Manajemen Aset Publik Pada Badan Usaha Milik Keurahan (Studi Pada Badan Usaha Milik Kelurahan Dadaprejo Kota Batu) Atik Anggraini Ningsih
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Management of Public Assets on Badan Usaha Milik Kelurahan (Studies on Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL) Dadaprejo Batu City). Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL) is an approach to economic institutions that are expected to drive the economy in the village. Asset management BUMKEL above are still experiencing some problems, this is due to the transitional status of the village into the village. BUMKEL is a continuation of a village-owned Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) where the first grant from the City to the public scrutiny has not done so as lending becomes jammed and when he became an employee BUMKEL difficult to assess the number of customers. Until March 2013, the amount of bad assets reached Rp 113.085.000. In the water management unit (HIPPAM) also there are problems, people often complain about not maximum water services supplied to homes as the water often die and hamper everyday activities of citizens. This study used a descriptive study with a qualitative approach. The results showed that the management of public assets at less than optimal BUMKEL running. Planning process with the vision and mission of a strong but not drafted a strategic plan, which has been structured organization, the implementation of transparent management although many of bad credit and who have regular supervision. While a great deal to contribute to society, there are still some obstacles in the asset management process, such is the lack of personnel in running the new management system, the inability to anticipate the natural conditions, and lack of awareness of employees and the public. Keywords: asset management, BUMKEL   Abstrak: Manajemen Aset Publik Pada Badan Usaha Milik Keurahan (Studi Pada Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL) Dadaprejo Kota Batu). Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL) merupakan lembaga ekonomi yang pendekatannya diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di kelurahan. Pengelolaan aset BUMKEL di atas tersebut masih mengalami beberapa permasalahan, hal ini disebabkan adanya peralihan status dari desa menjadi kelurahan. BUMKEL merupakan kelanjutan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana dahulu pemberian dana hibah dari Pemerintah Kota ke masyarakat belum dilakukan pengawasan sehingga pemberian kredit menjadi macet dan saat menjadi BUMKEL pegawai sulit untuk mendata jumlah nasabah. Sampai pada Maret 2013, jumlah aset yang macet mencapai  Rp 113.085.000. Pada unit pengelolaan air minum (HIPPAM) juga masih terdapat masalah, warga sering mengeluhkan tidak maksimalnya pelayanan air yang dialirkan ke rumah warga karena air sering mati dan menghambat kegiatan warga sehari-hari. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen aset publik pada BUMKEL berjalan kurang optimal. Proses perencanaan disertai visi dan misi yang kuat namun belum disusun sebuah Rencana strategis, pengorganisasian yang sudah terstruktur, pelaksanaan manajemen yang transparan walaupun masih banyak kredit yang macet, dan pengawasan yang sudah rutin. Meskipun sudah banyak memberikan kontribusi bagi masyarakat, ternyata masih ada beberapa kendala dalam proses manajemen aset ini, diantaranya adalah ketidaksiapan pegawai dalam menjalankan sistem manajemen yang baru, ketidakmampuan dalam mengantisipasi kondisi alam, serta kurangnya kesadaran pegawai dan masyarakat.   Kata kunci: manajemen aset, BUMKEL
Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Meningkatkan Profesionalisme Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk) Winda Yasmita
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Technical Education and Training to Improve Employee Professionalism (Study From Employment Agency of Nganjuk Area) : Regional development is planned and thorough expected to create justice , prosperity , and welfare for the masyarakat.Hal can be achieved when local development area supported by professional personnel . Local government efforts in improving the professionalism of employees holding one of them with the implementation of technical training . One of the highlights for the study is the implementation of education and technical training to improve the professionalism of employees Nganjuk BKD , BKD obstacles encountered in the implementation of technical training . The purpose of this study is to analyze and describe the implementation of education and technical training to improve the professionalism of employees BKD Nganjuk BKD and the obstacles encountered in the implementation of technical training . This research uses descriptive qualitative method . The focus in this study ( 1 ) Implementation of the Education and Technical Training to boost the professionalism of employees BKD Nganjuk , and ( 2 ) constraints encountered in the implementation of technical training BKD . The results of the study showed that the persistence of the obstacles encountered in the implementation of BKD Nganjuk education and technical pealtihan to improve the professionalism of employees . Although the implementation of education and technical training to improve the professionalism of employees BKD Nganjuk is going according to the stages of education and training . Keyword: implementation of education and technical training, professionalism of employees, Regional Employment Agency Abstrak: Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk Meningkatkan Profesionalisme Pegawai (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk): Pembangunan daerah yang terencana dan menyeluruh diharapkan dapat menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat.Hal ini dapat dicapai apabila pembangunan daerah didukung oleh aparatur daerah yang profesional. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan profesionalisme pegawai salah satunya dengan mengadakan pelaksanaan diklat teknis. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan profesionalisme pegawai BKD Kabupaten Nganjuk, kendala yang dihadapi BKD dalam pelaksanaan diklat teknis. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan profesionalisme pegawai BKD Kabupaten Nganjuk dan kendala yang dihadapi BKD dalam pelaksanaan diklat teknis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Fokus dalam penelitian ini (1) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Teknis untuk menigkatkan profesionalisme pegawai BKD Kabupaten Nganjuk, dan (2) Kendala yang dihadapi BKD dalam pelaksanaan diklat teknis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masih adanya kendala yang dihadapi BKD Kabupaten Nganjuk dalam pelaksanaan pendidikan dan pealtihan teknis untuk meningkatkan profesionalisme pegawai. Meskipun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis untuk meningkatkan profesionalisme pegawai BKD Kabupaten Nganjuk sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan penyelenggaraan diklat.  Kata kunci: pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis, profesionalisme pegawai, Badan Kepegawaian Daerah
Implementasi Kebijakan Penertiban Terminal Bayangan Sebagai Upaya Optimalisasi Pelayanan Angkutan Umum (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang) Adhityas Widyarta Prahastama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Of The Policy For Controlling Shadow Station As An Effort To Optimize Public Transport Services (A Research At Transportation Department, Malang). This research was conducted as a shadow station phenomenon rife in Malang and causing some effects, on the one hand allows people to access public transport, on the other hand official station built by government become less optimal because the access covered by shadow station thereby affecting the regional actual income . This study use descriptive qualitative method . Based on the results of research conducted it can be concluded that the implementation of policies  to control the shadow station by Malang Department of Transportation has not maximal yet although cooperation with other supporting actors already been done and in this implementation there are several problem has not been solved yet. Keywords: policy, services, transportation, shadow station Abstrak: Implementasi Kebijakan Penertiban Terminal Bayangan Sebagai Upaya Optimalisasi Pelayanan Angkutan Umum (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang). Penelitian ini dilakukan karena fenomena terminal bayangan sudah marak di Kota Malang dan membawa berbagai dampak, di satu sisi memudahkan masyarakat dalam mengakses angkutan umum, di sisi lain terminal resmi yang dibangun pemerintah menjadi tidak maksimal karena tertutup akses terminal bayangan sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penertiban terminal bayangan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Malang belum maksimal walaupun sudah bekerjasama dengan aktor-aktor pendukung lainnya dan dalam implementasi kebijakan penertiban terminal bayangan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Malang ini juga  terdapat faktor kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penertiban ini. Kata kunci: kebijakan, pelayanan, transportasi, terminal bayangan  

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue