cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 10 (2013)" : 30 Documents clear
Prose Pelaksanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo) Sarah Paskarina
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Prosess recruiting government employee candidates (a Case Study in the Local Employment  Agency of Sidoarjo Regency). The research methodology of this thesis include the type of research, the focus of research, types of data sources, data collection techniques, research instruments and data analysis. The results of this study are capable of independent Sidoarjo regency government in the implementation of recruitment of personnel resources. Implementation of the recruitment process includes the analysis of both employee needs analysis workload and job title. After that, make an announcement recruiting good candidates for Civil Servants in the mass media and electronic media, as well as the application, selection, admission and placement. Although there are still obstacles, among other constraints that occur in the process of implementation of the Civil Service recruitment candidates, such as technical errors made ​​by the applicants themselves. Constraints that occur in the implementation of recruitment of candidates for Civil Servants is able to be overcome by the committee organizers. Despite the obstacles that still occur in the recruitment process can be said to be exercising overall running as expected. Keywords: Recruitment, Government Employee Candidates Abstrak: Proses Pelaksanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2010 (Studi Kasus Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo). Metodologi penelitian skripsi ini meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data. Hasil Penelitian inilah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mampu mandiri dalam pelaksanaan rekrutmen sumber daya aparatur. Proses pelaksanaan rekrutmen meliputi analisa kebutuhan pegawai baik analisa beban kerja dan jabatan. Setelah itu, memberikan pengumuman rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil baik di media masa maupun media elektronik, serta pendaftaran, seleksi, penerimaan dan penempatan. Walaupun masih ada kendala, antara lain kendala yang yang terjadi dalam proses pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini, seperti kesalahan teknis yang dilakukan oleh calon pelamar itu sendiri. Kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini mampu diatasi oleh pihak panita penyelenggara. Meskipun kendala-kendala itu masih terjadi dalam proses pelakasanaan rekrutmen ini dapat dikatakan secara keseluruhan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kata kunci : Rekrutmen, Calon Pegawai Negeri Sipil
Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang Alviati Uswatun Choiriyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Social Rehabilitation Policy visually handicapped. Social rehabilitation to the welfare of society is the right of all citizens, not least for visually handicapped people. Some of the priority programs to improve services created to support the welfare of the visually handicapped people but still found weaknesses in some aspects of the policy. This study aims to describe and analyze the process of implementation of social rehabilitation programs Malang visual disability and the factors supporting and inhibiting the process of implementation of the program. The method used is descriptive qualitative research method. The focus of the study (1) The Implementation of Social Rehabilitation of Visually Handicapped Policies in Malang (2) supporting and inhibiting factors encountered in the implementation of the Social Rehabilitation Disability policies in Malang. Source of data used is primary data and secondary data. The technique of collecting data through observation, interview and documentation. Methods of data analysis with data reduction, data display and conclusion. Keywords: Public Policy, Social Rehabilitation, and Public Welfare. Abstrak: Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Cacat Netra. Rehabilitasi sosial yang dapat mensejahterakan masyarakat merupakan hak bagi seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi masyarakat cacat netra. Beberapa program prioritas untuk meningkatkan pelayanan dibuat untuk menunjang kesejahteraan masyarakat cacat netra namun masih saja ditemukan kelemahan di beberapa aspek kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi program rehabilitasi sosial cacat netra kota Malang serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dari proses implementasi program. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian (1) Implementasi kebijakan Rehabilitasi Sosial Cacat Netra yang diterapkan di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang (2) Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Rehabilitasi Sosial Cacat Netra yang diterapkan di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Cacat Netra Malang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dengan Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.   Kata Kunci: Kebijakan Publik, Rehabilitasi Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Sektor Pertanian Agropolitan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu) Anggun Yunitasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The City Government's Role in Local Economic Development Through Agriculture Agropolitan (Case study of Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu ) Batu city is geographically has abundant natural resources. To be able to maximize the potential of agricultural resources , and the local Economic Development efforts , naturally the people of Batu has tried to optimize the use of natural resources through the Agropolitan program seed. Agropolitan concept is seen as a concept that can solve problems of rural-urban imbalance.In this case the role of local government was considered quite a role in supporting the local economy develpment Agropolitan the agricultural sector. However, lack of resources is one of the obstacles farmers today, so it needs to be improved as well as the role of government through education and formation of farmer groups so that farmers can work together to improve agricultural products in the region. This research is a naturalistic, qualitative - descriptive approach . Source of data used primary data and secondary data. This study concluded that local economic development through agriculture Agropolitan have some focal point in order to thrive, namely 1. Partnership or cooperation that exists in all levels of stakeholders, 2. Institutional Development of Farmers in the agricultural sector Agropolitan, 3. Collaboration of various sectors in Region Development Agropolitan encourage increased efficiency, productivity, control , and application of technologies by the public, 4. The economic growth in the region Agropolitan Development. Economic growth is the result of capital accumulation and investments made primarily by the private sector which can increase the productivity of the economy. Keywords : Local Economic Development, Agriculture Agropolitan Abstrak: Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Sektor Pertanian Agropolitan (Studi pada Badan Perencenaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Kota Batu) Kota Batu secara geografis memiliki potensi sumberdaya alam yang berlimpah. Untuk dapat memaksimalkan potensi sumberdaya pertanian dalam upaya Pengembangan Ekonomi lokal, masyarakat Kota Batu telah berupaya melakukan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam unggulan melalui Program Agropolitan. Konsep agropolitan dipandang sebagai konsep yang menjanjikan teratasinya permasalahan ketidakseimbangan perdesaan-perkotaan selama ini. Dalam hal ini peran pemerintah daerah sudah dirasa cukup berperan dalam mendukung pegembangan ekonomi lokal pada sektor pertanian agropolitan. Namun kurangnya sumber daya petani merupakan salah satu kendala saat ini, sehingga perlu terus ditingkatkan peran serta pemerintah melalui penyuluhan dan pembentukan kelompok tani agar para petani dapat bekerjasama dalam meningkatkan produk pertanian unggulan di daerahnya.  Pengembangan ekonomi lokal melalui sektor pertanian agropolitan mempunyai beberapa titik fokus agar dapat berkembang, yakni 1.Kemitraan yang terjalin dalam semua tingkatan stakeholder, 2.Pengembangan Kelembagaan Petani sektor pertanian Agropolitan, 3.Kolaborasi yang mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, dan penerapan teknologi  masyarakat, 4. Terjadinya pertumbuhan ekonomi  yang dapat menaikkan produktivitas perekonomian. Kata Kunci: Pengembangan Ekonomi Lokal , Pertanian Agropolitan
Kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang) Tieza Vradiesta
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Performance of Licensing Service Unity Agency on The Public Service (The Study on The Licensing Services Unity Agency in Malang City). The performance of government services was still considered less of satisfactory. This happened because there are many government apparatus who are less competent in carrying out their duties and functions. One of government unit which are associated with the service is Licensing Service Unity Agency. The purpose of this research is descripted and analyze the performance of Licensing Service Unity Agency on the public services at Malang City, and the factors that affected it. Then, the research method is used a qualitative research with descriptive analysis. The results of this research is the performance of Licensing Service Unity Agency on the public service with the four aspects of organizational performance namely the organization structure, leadership, culture, policy or system  that have been described on the research focus overall the performance of Licensing Service Unity Agency is not good. There are several elements indicate that the performance of Licensing Service Unity Agency on the public services has not reach ideal category. So the suggestion from these results is the performance of Licensing Service Unity Agency must be observed again within provide the best service to the public. Keywords: Performance, Licensing Service Unity Agency on The Public Service in Malang City Abstrak : Kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik  (Studi Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang). Kinerja pelayanan instansi pemerintah sampai saat ini masih dinilai kurang memuaskan. Hal ini terjadi karena banyak aparatur pemerintah yang kurang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Satu unit pemerintah yang banyak berhubungan dengan pelayanan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Malang, serta faktor yang mempengaruhinya. Kemudian, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kinerja BP2T dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Malang pada empat aspek kinerja organisasi yaitu struktur organisasi, kepemimpinan, budaya, kebijakan/ sistem yang telah dijelaskan pada fokus penelitian secara keseluruhan menjelaskan  bahwa kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yaitu kurang baik. Ada beberapa unsur yang menunjukkan bahwa kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam penyelenggaraan pelayanan publik belum mencapai kategori ideal. Maka saran dari penelitian ini, kinerja BP2T harus diperhatikan lagi dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.   Kata Kunci : Kinerja, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang
Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah (Studi pada Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat) Nasrun Annahar
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Analysis of Public Welfare after Local Government Proliferation. Since the enactment of Law 22 of 1999 on Regional Government, demand of local government proliferation increasing rapidly. Bandung Barat Regency is one of New Local Government with the worst welfare among other New Local Government in Jawa Barat Province. This study analyzes the Public Welfare after Local Government Proliferation and the factors that influence it. This research use qualitative exploratory method. The results of this study concluded that welfare of the people in Bandung Barat Regency after local government proliferation is showing good progress although in the early years has decreased and the Human Development Index disparity in each other District is still high. Factors that affecting its phenomenon is : (1) public health services are difficult to access by people who live far away from the Capital District, (2) Bandung Barat Regency suffered a shortage of theachers and lack of school number, (3) condition of infrastructure, especially roads in the south of Bandung Barat Regency is still bad, (4)  many local revenue potency that have not been fully utilized, (5) in the early years of Local Government proliferation, Bandung Barat Regency has the burden of large poor people. (6) Use of the development budget is still has not complied with ideal criteria. Keyword: Local Government Proliferation, Public Welfare, New Local Government Abstrak: Integrasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan Program Pembangunan Daerah. Sejak disahkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tuntutan pemekaran daerah meningkat pesat. Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten baru dengan kesejahteraan terburuk di antara Daerah Otonom Baru lain di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menganalisis kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat setelah pemekaran daerah menunjukkan kemajuan yang baik meskipun pada masa awal mengalami penurunan. Di sisi lain, disparitas Indeks Pembangunan Manusia antar Kecamatan masih tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena ini adalah : (1) layanan kesehatan masih sulit diakses oleh penduduk yang tinggal jauh dari Ibukota Kabupaten, (2) Kabupaten Bandung Barat mengalami kekurangan guru dan sekolah, (3) kondisi infrastruktur terutama jalan di Kabupaten Bandung Barat bagian selatan masih buruk, (4) banyak potensi PAD yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, (5) pada tahun-tahun awal pemekaran Daerah, Kabupaten Bandung Barat memiliki beban masyarakat miskin yang besar, (6) penggunaan anggaran pembangunan masih belum memenuhi kriteria ideal. Kata kunci: Pemekaran Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Daerah Otonom Baru
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Kerangka Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu) Khoirul Fitrah Efendi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Changes in Rural Status Being Urban in the framework of the Public Service (Case Study In Dadaprejo Village, District Junrejo, Batu). The enactment of Act on Regional Autonomy in Indonesia gives a paradigm change of government system and created a wide range of issues relating to the changing status of the region, be it changing into a municipal An administrative city or town or village changes into the Village as the smallest unit of a system of government, giving rise to the The new law is PP. 72 of 2005 on the village and PP. 73 of 2005 on the Village. Like the changes that occurred in the Batu City in its history starting from the administrative city turned into city government in 2001, after which followed the change of status into urban village which refers to Law No. 22, 1999 with the orientation of the increase in public services better, until the release of revised Act 32 of 2004 which is counterproductive to the previous Law. Improved service better be the slogan for the local government to change the status of the territory through the Law No. 25 Year 2009 on public service. However, its implementation is still impressed imposed change and its follow or align with the demands of the existing legislation, so that the change in status of the village into the village in dadaprejo oriented batu city government to improve services for the people in fact there is not maximized. This condition means that decentralization is still in need of improvement to its full potential can be applied in various areas Keywords: Changes, regional autonomy, Pulbik Services   Abstrak: Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Kerangka Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu). Di berlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah di Indonesia memberikan perubahan paradigma sistem pemerintahan serta menimbulkan berbagai ragam persoalan yang berkaitan dengan perubahan status wilayah, baik itu berubahnya kota administatif menjadi kota madya atau kota maupun perubahan Desa menjadi Kelurahan sebagai unit terkecil  dari sistem pemerintahan, sehingga memunculkan perangkat hukum baru yaitu PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa dan PP No. 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Seperti Perubahan yang terjadi di wilayah Kota Batu dalam sejarahnya dimulai dari kota administratif berubah menjadi pemerintah kota pada 2001, setelah itu diikuti perubahan status Desa menjadi kelurahan yang mengacu pada Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dengan orientasi peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, hingga keluarnya revisi Undang-Undang 32 tahun 2004 yang kontraproduktif dengan Undang Undang sebelumnya. Peningkatan pelayanan yang lebih baik menjadi slogan bagi pemerintah daerah dalam merubah status wilayahnya melalui Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik. Namun dalam implementasinya perubahan masih terkesan dipaksakan dan sifatnya mengikuti atau menyelaraskan dengan tuntutan perundang-undangan yang ada, sehingga perubahan status desa menjadi kelurahan di dadaprejo yang diorientasikan oleh pemerintah Kota batu dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakatnya nyatanya masih belum maksimal. Kondisi ini dapat diartikan bahwasanya desentralisasi masih membutuhkan penyempurnaan untuk dapat secara maksimal diterapkan diberbagai wilayah.   Kata kunci: Perubahan, Otonomi daerah, Pelayanan Publik
Kinerja Aparat Kelurahan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Kantor Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Nanda Uswatun Hasanah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Performance of Village Apparatus in the Service of Demographic Administration. (Study at the Village Office Merjosari Subdistrict Lowokwaru City of Malang) Village employee performance plays an important role in the functioning of the service as well as the spearhead of the districts in the framework of regional autonomy. The task of the village is providing services to the local community. Several types of services needed by the community in this case is, among others, National Identity Card, Family Card, a letter of Marriage, Divorce, Divorce, Refer (NTCR), as well as birth and death certificates. Demands of society are wanting service procedures easily and uncomplicated, fast turnaround time, and low cost service. Therefore, government officials must be able to provide good service and effective to meet the expectations of society. The purpose of this study is to describe and analyze the performance of village officials, the working process of services provided by employees, facilities and infrastructure are available, and also the form of services provided is in conformity with the prescribed procedure. This type of research used in this study is a descriptive study with a qualitative approach that takes the location and the site of research at the Village Office Merjosari Lowokwaru Malang. In this study it can be concluded that the performance of the employees in performing their duties, responsiveness and serve the public morale is quite good. Village employee performance improvement Merjosari characterized by service procedures are clear, reasonable service charge, the faster turnaround time. facilities and infrastructure available is a comfortable waiting room, and completeness of the technology needed to support public services. Services provided include licensing services, certificate services, and delivery of information services to help people resolve administrative interests of the population. From these results, the researchers make recommendations inter alia public awareness to provide accurate and correct data, guidance and control of the working procedures, in addition to the implementation of the guidance technology should continue to be done in order to create population administration service that is fast, precise, simple, effective and efficient. Keywords: Performance apparatus, Services, Demographic Administration Abstrak: Kinerja Aparat Kelurahan Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Kantor Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Kinerja pegawai kelurahan memegang peranan penting dalam fungsi pelayanan sekaligus juga merupakan ujung tombak dari kecamatan dalam rangka otonomi daerah. Tugas kelurahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di lingkungannya. Beberapa jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal ini adalah antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR), dan juga surat keterangan kelahiran dan kematian. Tuntutan masyarakat adalah menginginkan prosedur pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit, waktu penyelesaian yang cepat, dan biaya pelayanan yang murah. Oleh karena itu para pegawai pemerintahan harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan efektif guna memenuhi harapan dari masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja aparat kelurahan, proses kerja pelayanan yang diberikan oleh pegawai, sarana dan prasarana yang tersedia, dan juga bentuk pelayanan yang diberikan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang mengambil lokasi dan situs penelitian di Kantor Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja para pegawai dalam menjalankan tugas, daya tanggap dan semangat kerja melayani masyarakat cukup baik. Perbaikan kinerja pegawai Kelurahan Merjosari ditandai dengan adanya prosedur pelayanan yang jelas, biaya pelayanan yang terjangkau, waktu penyelesaian yang semakin cepat. sarana dan prasarana yang tersedia yaitu ruang tunggu yang nyaman, dan kelengkapan teknologi untuk menunjang pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan yang disediakan antara lain pelayanan perizinan, pelayanan surat keterangan, dan pelayanan penyampaian informasi untuk membantu masyarakat menyelesaikan kepentingan administrasi kependudukan. Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi antara lain kesadaran masyarakat untuk memberikan data yang akurat dan benar, pembinaan dan penertiban dalam prosedur kerja, selain itu penyelenggaraan bimbingan teknologi harus terus menerus dilakukan agar tercipta pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah,efektif dan efisien. Kata Kunci: Kinerja Aparat, Pelayanan, Administrasi Kependudukan
Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)) Felicia Satyaningtyas Mantisuagasdita
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: District Leadership In Improving Employee Performance at Sub district of Lowokwaru of Malang City. Role of a leader who has a very important value in the organization where a leader should be able to understand human nature, since it is also a very important issue. One of the main tasks of a leader is he should be able to improve the performance of employees which in turn can achieve the objectives and goals of the organization he leads. The purpose of this study is to describe and analyze district leadership in improving employee performance and constraints in the district Lowokwaru town of Malang. Meanwhile The research method used is the method of research with qualitative research of description method. The result of this research is the district leadership in improving employee performance Lowokwaru Malang can be said is still not good for supervising employees, which is still a lack of work discipline employees. Keywords: : Leadership, PerformanceAbstrak : Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Peranan pemimpin yang mempunyai nilai sangat penting didalam organisasi dimana seorang pemimpin harus mampu memahami hakekat manusia sebab hal tersebut juga merupakan persoalan yang sangat penting. Salah satu tugas utama dari seorang pemimpin adalah ia harus dapat meningkatkan kinerja pegawainya sehingga pada akhirnya dapat mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang dipimpinnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang kepemimpinan camat dalam meningkatkan kinerja pegawai dan kendala-kendalanya di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Sementara metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan cara deskripsi. Hasil penelitian ini adalah kepemimpinan camat dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dapat dikatakan masih kurang baik dalam melakukan pengawasan terhadap pegawainya, dimana masih kurangnya disiplin kerja pegawainya. Kata Kunci : Kepemimpinan, Kinerja
Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Sistem Surat Pada PT. PLN (Persero) Area Malang Ayu Novia Trisnawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Efficiency and Effectivity of Letter System Management on PT. PLN (Persero) Malang Area (Study of Implementation Aplikasi Manajemen Surat System). Letter as communication media to supporting organization administration process hold important role in supplying data source and information. Manually management letter is viewed less efficient and effective because of spend a lot of time, space, cost, energy, and reluctant to be lost of some letters as well as expensive for reduplication and delivery cost, stated by Sasongko and Diarto (2009). In order to solve that problem, PT. PLN (Persero) Malang Area designed an application system of letters management (Aplikasi Manajemen Surat or AMS) with web basis in managing received letters and sent letters. By that computerized system and automatic, the researcher is desire to understand about implementation model of AMS and efficiency and effectiveness of AMS in its implementation. The research by using qualitative method with descriptive approach shows that AMS is a system of letters management utilizing data communication of networking with internet basis by website that is used to manage correspondences on secretariat which are useful to ensure fluency of letters acceptance directly, to make easy of letter distribution to destination, accelerating sent letter delivery without shipping service and to make easy in finding letters archive. Keywords: efficiency, effectiveness, letters management   Abstrak: Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Sistem Surat pada PT.PLN (Persero) Area Malang (Studi Penerapan Sistem Aplikasi Manajemen Surat). Surat sebagai sarana komunikasi pendukung proses administrasi organisasi memegang peranan penting penyedia sumber data dan informasi. Pengelolaan surat secara manual dinilai kurang efisien dan efektif karena pemborosan waktu, ruang, biaya, tenaga, dan rentan hilangnya beberapa surat serta mahalnya biaya penggandaan dan pengiriman, diungkapkan oleh Sasongko dan Diarto (2009). Menyikapi permasalahan tersebut, PT.PLN (Persero) Area Malang merancang sistem Aplikasi Manajemen Surat (AMS) berbasis web dalam mengelola surat masuk dan surat keluar. Melalui sistem yang terkomputerisasi dan otomatis tersebut, peneliti ingin mengetahui model penerapan AMS dan mengetahui nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam penerapannya. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif menunjukkan bahwa AMS adalah suatu sistem manajemen surat yang memanfaatkan jaringan komunikasi data berbasis internet melalui website yang dipergunakan untuk mengelola administrasi surat menyurat pada bidang kesekretariatan berguna untuk menjamin kelancaran penerimaan surat secara langsung, mempermudah pendistribusian surat kepada tujuan, mempercepat pengiriman surat keluar tanpa jasa pengiriman dan mempermudah pencarian arsip surat. Kata kunci: efisiensi, efektivitas, manajemen surat
Management of Public Transportation in Order to Conduct Operational Terminal (Case Study in Mojosari Terminal, Mojokerto Regency) Prayudha Setia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 10 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Management of Public Transportation in order to Conduct Operational Terminal (Case Study in Mojosari Terminal, Mojokerto Regency). Public transportation has an important role in supporting human activity because the existence of public transportation can be able to give significantly advantage for all society level. In the public transportation activity needs to be supported an availability of transportation needs, they are consist of: means of transportation and transportation infrastructure in this case include terminal as the place for transportation service which has function to discharge and also departure passenger (Nasution, 2004: p. 15). Thus, the existence of management of public transportation in order to conduct operational terminal will be able to determine the level of terminal function fulfillment. This research purposes to break down and analyze about management of public transportation in order to conduct operational terminal, especially in Mojosari Terminal Mojokerto Regency that has been categorized relative new and managed directly by Department of Transportation Communication and Informatics (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika or Dishubkominfo) Mojokerto Regency. Keywords: Management of Public Transportation, Operational Terminal.   Abstrak: Manajemen Transportasi Publik dalam rangka Menyelenggarakan Operasional Terminal (Studi Kasus di Terminal Mojosari, Kabupaten Mojokerto). Transportasi publik memiliki sebuah peran penting di dalam menunjang kegiatan manusia, karena kehadiran transportasi publik mampu memberikan manfaaat yang signifikan bagi semua lapisan masyarakat. Di dalam kegiatan transportasi publik perlu ditunjang ketersediaan kebutuhan transportasi, yaitu: sarana angkutan dan prasarana angkutan dalam hal ini termasuk terminal sebagai tempat pelayanan angkutan yang berfungsi sebagai pemberhentian dan pemberangkatan penumpang (Nasution, 2004: hal. 15). Oleh karena itu, adanya manajemen transportasi publik di dalam operasional terminal akan dapat menentukan tingkat pemenuhan fungsi terminal. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis tentang manajemen transportasi publik dalam rangka operasional terminal, khususnya di Terminal Mojosari Kabupaten Mojokerto yang tergolong masih baru dan dikelola secara langsung oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Mojokerto.   Kata Kunci: Manajemen Transportasi Publik, Operasional Terminal.

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue