cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2013)" : 25 Documents clear
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT UNTUK MEWUJUDKAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI Triana Puji Rahayu
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The implementation of e-procurement policy for realizing efficiency and transparency in PT. PLN (Persero) Malang Area based on the administration’s decision No.305.K/DIR/2010 about the Guidelines for procurement of goods/services of PT. PLN (Persero). The implementation of e-procurement policy of PLN aims to increase more the integrity of the inter-unit of PLN, transparency, speed of process, time and cost efficiency, accountability, facilitate control and monitoring, and optimize the use of materials in the warehouse (both fast moving material and slow moving material). E-procurement is expected to be able to give a positive output toward the procurement of goods/service. This study analyzes the implementation of e-procurement policy for realizing efficiency and transparency also the problems which are encountered in the implementation of e-procurement. The result of this study is the implementation of e-procurement policy has worked well because the existence of e-procurement is able to give a positive output appropriate with the objectives of e-procurement. Keywords: Implementation, policy, e-procurement, eficiency, transparency. Abstrak: Implementasi kebijakan e-procurement untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi di PT.PLN (Persero) Area Malang berpedoman pada Keputusan Direksi No.305.K/DIR/2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN (Persero). Implementasi kebijakan e-procurement PLN bertujuan untuk lebih meningkatkan integritas antar unit PLN, transparansi, kecepatan proses, efisiensi waktu dan biaya, akuntablitas, memudahkan pengendalian dan pengawasan, dan mengoptimalkan pemanfaatan material di gudang (baik material fast moving mapun material slow moving). E-procurement diharapkan memberikan output yang positif terhadap pengadaan barang/jasa. Tulisan ini menganalisis implementasi kebijakan e-procurement untuk mewujudkan efisiensi dan transparansi serta kendala yang dihadapi dalam implementasi e-procurement. Hasil dari penelitian ini menunjukkan  implementasi kebijakan e-procurement sudah berjalan dengan baik karena memang telah memberikan output yang positif sesuai dengan tujuan e-procurement. Kata kunci: Implementasi, kebijakan, e-procurement, efisiensi, transparansi.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PEMBERIAN KREDIT DALAM UPAYA MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS KERJA PEDAGANG SAYUR Viana Dhama Yantie
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation credit  assistance program to increase greengrocer’s work productivity this research were to study and described the wised of credit implementation by the local government, analyzed greengrocer’s work productivity in Duwet Krajan village, Tumpang Sub-district, Malang District and also analyzed supporting and resistor factors that effect. This research used qualitative method because this research described in detail, sequence and based on field facts. The analyze qualitative data used Miles and Huberman’s model. The result of the research indicated that the role of cooperative department and mikro, small & medium business in Kepanjen Sub-District, Malang District very important for greengrocers in helping to develop small and medium business. The government supports to facilitate the regulation or rules for greengrocers to get fund access. With the evaluation of implementation credit assistance program, greengrocers would understand how to finance management simply, marketing system and produck packaging. In this case credit assistance very well, and impact the increasing of business fund, and increasing of work productivity as well. The conclusion of this research was implantation of credit assistance program  by cooperative department and mikro, small and medium business in Kepanjen Sub-District, Malang District was well and could increasing greengrocer’s work productivity. Keyword: Implementation of Credit Assist Program, Work Productivity, Trader    Abstrak: Implementasi program bantuan pemberian kredit dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja pedagang sayur bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan bantuan kredit yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, menganalisis produktivitas kerja pedagang sayur di Desa Duwet Krajan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan analisis data model Miles and Huberman. Hasil dari penelitian ini bahwa peran Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sangat penting bagi para pelaku UMKM dalam membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah. Pemerintah sangat mendukung dengan memudahkan regulasi atau aturan bagi pelaku UMKM dalam memproses akses permodalan. Dengan adanya evaluasi setelah dilakukannya program pemberian kredit, maka pelaku UMKM akan lebih mengetahui bagaimana membuat manajemen keuangan sederhana, cara memasarkan dan pengemasan produk. Bantuan kredit usaha secara keseluruhan sudah berjalan dengan sangat baik, dan berdampak dengan peningkatan modal usaha, dan peningkatan produktivitas kerja yang juga sudah mendapatkan hasil yang baik. Dengan memiliki faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap program bantuan pemberian kredit. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini, bahwa implementasi program bantuan pemberian kredit oleh Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang sudah berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan produktivitas kerja ketiga pedagang sayur di Desa Duwet Krajan, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Kata Kunci: Implementasi Program Bantuan Pemberian Kredit, Produktivitas Kerja, Pedagang
Kontribusi Pajak Pengelolaan Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Wendy Dwi Saputra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: One post source revenue (PAD) in the Revenue and Expenditure (Budget) is a local tax. Local taxes is mandatory dues paid by the individual or entity to the government without compensation that will direct those dues are used to fund the implementation of the local government. Withholding tax is the most potent alternative to increase state revenues. This is because the tax has a relatively stable number. Besides local tax reflects the community's active participation in the implementation of government finance daearh. The research method used in this paper is a descriptive qualitative research methods. The results of the study showed the implementation of local regulations is not run according to plan. The results of the study consisted of several points of view including the basic measures and policy objectives, implementing organizations, policy goals, implementation activities, the relationship between the implementing agency. From the results of the study researchers gave some suggestions include improving the quality and quantity of personnel in the implementation of groundwater management policies. There needs to be good communication between the Integrated Services Licensing Unit Malang with the management of ground water in this case is the applicant groundwater management. Keywords : Groundwater tax contribution to revenue Malang regency     Abstrak: Salah satu pos sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daearh. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan peraturan daerah ini kurang berjalan sesuai dengan rencana. Hasil dari penelitian terdiri dari beberapa sudut pandang diantaranya adalah Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, organisasi pelaksana, sasaran kebijakan, kegiatan-kegiatan pelaksanaan, hubungan antar lembaga pelaksana. Dari hasil penelitian peneliti memberikan beberapa saran antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur dalam implementasi kebijakan pengelolaan air tanah. Perlu adanya komunikasi yang baik antar Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang dengan pihak pengelola air tanah dalam hal ini adalah pemohon ijin pengelolaan air tanah. Kata kunci: Kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Malang
Evaluasi Dampak Kebijakan Pengembangan Terminal Kertosono Yaniar Fidianingrum
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Evaluating the Impact of a Policy for Developing Kertosono Terminal.Role of local government provides service in public use instrument can be reflected in policy. Which has been implemented policy shall create positive or negative impact. My Research reviewing and analyzed results achieved Kertosono terminal development policy. Policy evaluation process is to compare the rate policy and objective of policy. The kind of research is descriptive research and using qualitative approach. Research finding, terminal kertosono can not be optimally used. The authors suggest to improve access and facilitate highways Kertosono terminal.  In development policy, the government is not enough just rely on technical aspects of course, but also require consideration of impact of social, economic, political, cultural, and security development areas. Keywords: Evaluation, the impact of a policy for developing terminal  Abstrak: Evaluasi Dampak Kebijakan Pengembangan Terminal Kertosono. Peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik dapat tercermin dari penggunaan instrument kebijakannya. Kebijakan yang telah diimplementasikan akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dalam penelitian ini penulis menganalis dan  meninjau keberhasilan dari kebijakan pengembangan terminal kertosono. Evaluasi kebijakan adalah suatu proses menilai kebijakan dengan membandingkan  antara hasil dan tujuan kebijakan.  Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil peneltian ini adalah terminal  kertosono belum  dapat dimanfaatkan secara optimal. Sehingga saran penulis adalah dengan cara menambah akses jalan untuk  mempermudah menuju dan meninggalkan terminal kertosono. Dalam penyusunan kebijakan, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan aspek teknis saja, tetapi juga memerlukan pertimbangan dampak sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan maupun pengembangan wilayah. Kata Kunci: Evaluasi, Dampak Kebijakan Pengembangan Terminal
Pemekaran Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Di Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus Hanna Eka Puspitasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

need special.This research theme concerning the expansion of the village aims to improve public services in the areas of health need. The research method used was qualitative research with the descriptive approach which uses analytical methods Milles Huberman. Background this study was to see how the process of the expansion of existing villages and public services in the field of health need in a general purpose Sidoharjo Village to prosper society. The results of research, expansion of villages not yet everything according to the requirements that exist among other requirements regarding the ability of the economic, social and political well-being level is still lacking. After the expansion of village public service is in compliance with the methods of public service is aksestabilitas, teknikalitas, protabilitas and accountability. In the implementation of the public service in the field of health, in need becomes a factor supporting the specific existence of socialization as well as any assistance from the Government and non government. Factor inhibitor, socialization which is still less than optimal, aksestabilitas is still lacking and the mindset of society remains low. Key word: Public Service, Special Needs in the Health Sector  Abstrak: Pemekaran desa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertemakan mengenai pemekaran desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan berkebutuhan khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan metode analisis Milles Huberman.Latar belakang penelitian ini diangkat untuk melihat bagaimana proses pemekaran desa yang ada dan pelayanan publik dibidang kesehatan berkebutuhan khusus di Desa Sidoharjo yang tujuan umumnya untuk mensejahterakan masyarakat. Hasil dari penelitian, pemekaran desa belum semuanya sesuai dengan persyaratan yang ada antara lain persyaratan mengenai kemampuan ekonomi, tingkat kesejahteraan dan sosial politik masih kurang. Setelah adanya pemekaran desa pelayanan publik sudah sesuai dengan kaedah pelayanan publik yaitu aksestabilitas,teknikalitas, protabilitas dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan pelayanan publik dibidang kesehatan berkebutuhan khusus yang menjadi faktor pendukung adanya sosialisasi serta adanya bantuan dari pemerintah maupun non pemerintah. Faktor penghambat, sosialisasi yang masih kurang optimal, aksestabilitas masih kurang dan pola pikir masyarakat yang masih rendah. Kata kunci : Pelayanan Publik, Bidang Kesehatan Berkebutuhan Khusus

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue