cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2013)" : 25 Documents clear
Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Sustainable Development Di Kabupaten Sampang (Studi Pada Bappeda Kabupaten Sampang) Dian Marliana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to describe the implementation of coastal areas policy management based on sustainable development in Sampang Regency. It is because the coastal area is an area with big potential to be developed and be maintaned its preservation by utilization of coastal resources and the use of function areas in a planned, rational, responsible, harmonious and balanced with environmental preservation to improve the welfare of the people. With the spatial planning will provide the regularity in the implementation of developmnet and will avoid the occurrence of abuse in the allocation of space and excessively use of resources without regard to aspect of sustainability.The research method is descriptive qualitative approach, with focus on (1) coastal area management policies based on sustainable development in Sampang regency (2) impact of policy implementation of those policy. The result of this research that in terms of coastal area management in Sampang regency referring to article 7 The Regional Spatial Planning 2010-2029, which is the policy development of coastal areas and small island in Sampang regency in a sustainable with 4 strategies in it. So far the implementation of the strategy set out only three that have been well realized. Keywords : Policy, the Regional Spatial Planning, Coastal Areas Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir berbasis sustainable development di Kabupaten Sampang. Hal ini dikarenakan wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat potensial untuk dikembangkan dan dijaga kelestariannya dengan melakukan pendayagunaan sumber daya pesisir serta pemanfaatan fungsi wilayah secara terencana, rasional, bertanggung jawab, serasi dan seimbang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya perencanaan penataan ruang maka akan memberikan adanya keteraturan dalam pelaksanaan pembangunan dan akan menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam peruntukan ruang dan pemanfaatan sumber daya secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan.Metode dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan dekskriptif kualitatif, dengan fokus (1) kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir berbasis sustainable development di Kabupaten Sampang (2) dampak implementasi kebijakan mengenai kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan wilayah pesisir, Kabupaten Sampang mengacu pada pasal 7 Rencana Tata Ruang Wilayah 2010-2029, yang merupakan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau kecil di Kabupaten Sampang secara berkelanjutan dengan 4 strategi di dalamnya. Sejauh ini implementasi dari strategi yang telah ditetapkan tersebut hanya tiga yang telah terealisasi dengan baik.   Kata Kunci : Kebijakan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Wilayah Pesisir
Pemekaran Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan (Studi pada Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri) Laila Sabeita El Fitri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:The District Expznsion in Improvement Population Service. The district expansion at Gampengrejo District in Kediri Regency based on  The Law Number 22 in 1999 about Local Governance and then clarified again by  the Ministerial Decision In 2000 Number 4 about The Guidelines of District Formation. The district expansion at Gampengrejo District in Kediri Regency had been implemented because it has a lot of population, total  territory, and the number of villages. District expansion implemented is to give service to society optimally and to give district offices closer to the people. So this thesis describes the implementation of district expansion in order to improve public services and service population after the real location of district. Became the requirement for the implementation of district expansion had been fulfilled accordance with applicable regulation and  increase in service to the population after the implementation of district expansion is the  distance of the village to the district office become  nearly. Keywords: District expansion, Public Service, Population Abstrak: Pemekaran Kecamatan dalam  Peningkatan Pelayanan Kependudukan. Pemekaran Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri berpedoman pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan. Pemekaran Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri dilaksanakan karena memiliki jumlah penduduk yang banyak, wilayah yang sangat luas, dan jumlah desa bawahan yang banyak. Pemekaran Kecamatan Gampengrejo dilaksanakan bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal dan lebih mendekatkan kantor kecamatan lebih dekat dengan masyarakat. Tulisan ini mendiskripsikan pelaksanaan pemekaran kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kependudukan serta mendiskripsikan peningkatan pelayanan kependudukan setelah adanya pemekaran kecamatan. Syarat untuk pelaksanaan pemekaran kecamatan sudah terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga setelah pelaksanaan pemekaran kecamatan menyebabkan jarak tempuh desa terhadap kantor kecamatan semakin dekat.   Kata kunci: Pemekaran Kecamatan, Pelayanan Publik, Kependudukan
Optimalisasi Peran Koperasi Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep) Deasy Dwi Ratnasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Optimization the Role of Women in Improving Welfare Cooperative Members. Related many Women's Cooperative in East Java, especially Sumenep, Women's Cooperative in 2011 Potre Koneng members reach 1,158 people. Women's Cooperative existence is not optimal because it does not include all residents in the District City Sumenep women, there is no regeneration of the chairman of the cooperative and the store only to members. The purpose of writing is decrypt and analyze the impact of the optimization efforts and the role of Women's Cooperative Potre Koneng. This research uses descriptive qualitative research method using a model of interactive data analysis Spradley. Role in the optimization of the Women's Cooperative Potre Koneng existing efforts through capacity development (capacity building) include human resource development, organizational strengthening, institutional reform, participation of members and business diversification. Optimization the impact of the role that the number and activity of members, business development, of net income (SHU) and the surrounding environment. In this case, it still remains on the development of members through training/case study and the business environment as well as to shop in addition to members of the public. Keywords: Women's Cooperative Potre Koneng, Roles, Optimization and Capacity Building Abstrak: Optimalisasi Peran Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Terkait banyaknya Koperasi Wanita di Jawa Timur khususnya Kabupaten Sumenep, Koperasi Wanita Potre Koneng tahun 2011 anggotanya mencapai 1.158 orang. Keberadaan Koperasi Wanita ini belum optimal karena belum mencakup semua penduduk perempuan di Kecamatan Kota Sumenep, tidak ada regenerasi ketua koperasi dan toko hanya untuk anggota. Tujuan penulisan yaitu mendekripsikan dan menganalisis upaya dan dampak optimalisasi peran Koperasi Wanita Potre Koneng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan model analisis data interaktif Spradley. Dalam optimalisasi peran Koperasi Wanita Potre Koneng ini sudah ada upaya melalui pengembangan kapasitas (capacity building) meliputi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, reformasi kelembagaan, partisipasi anggota dan diversifikasi usaha. Dampak optimalisasi peran yaitu jumlah dan aktivitas anggota, pengembangan usaha, sisa hasil usaha (SHU) dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini masih perlu ditekankan pada pengembangan anggota melalui diklat/studi banding dan lingkungan yaitu usaha toko selain anggota juga untuk umum. Kata Kunci: Koperasi Wanita Potre Koneng, Peran, Optimalisasi dan Capacity Building
Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang) Ima Maghfiro
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : an Analysis of the Government’s Role to Overcome the Problem of Industrial Waste in Tjoekir Sugar Factory (a Study on the Environmental Protection Agency of Jombang) : PG Tjoekir is a subsidiary of PTPN X that changes/processes sugar cane to turns into a crystal-form sugar, to fulfill the sugar's self-supporting, are being demanded to operate well in cast for UKL-UPL. But in the reality, the problem of factory's waste management is still bothering the neighboors around. The appears of solids, liquids ,and air waste from the factory makes conflict. The society demands must be good waste management's made so that the freshness could be felt. Therefore, the government should take part to solve the problem. The points of this study are 1)government role on solving industrial waste of PG Tjoekir, 2)government programs to support their role to solve PG Tjoekir's industrial waste, 3) supporting and resisting factors on solving the PG Tjoekir industrial waste. By using descriptive method with qualitative approach, research has shown that the government have been play they role according to the SOP, but practically, there is obstacle such as lack of society participation and also the sugar factory. And also with the late program, got unwell responses. The human errors or lack of care to the surrounding has been the obstacles. Synergyislessgo hand in handis what causes theperceivedrole of governmentis not maximized. Keyword: the government’s role analysis, the industrial waste, the environmental protection agency. Abstrak : Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang). PG Tjoekir merupakan anak perusahaan PTPN X yang mengolah bahan baku tebu menjadi gula kristal dalam upaya memenuhi swasembada gula dituntut mampu beroperasi dengan baik sesuai UKL-UPL. Tetapi pada kenyataannya permasalahan pengelolaan limbah PG Tjoekir sampai sekarang dirasa masih menganggu warga sekitar. Timbulnya limbah padat, cair, gas dari perusahaan memicu konflik. Masyarakat menuntut adanya pengelolaan limbah yang benar sehingga rasa nyaman dapat dirasakan. Oleh karena itu, dibutuhkan pula peran pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Fokus penelitian, 1) peran pemerintah dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir, 2)program pemerintah untuk mendukung perannya dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir, 3)Faktor pendukung dan penghambat dalam mengatasi limbah industri PG Tjoekir. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya sesuai dengan SOP yang ada tapi dalam prakteknya masih mengalami kendala karena kurangnya peran dari masyarakat maupun pihak PG Tjoekir. Begitu pula dengan program yang dibuat, kurang mendapat respon yang baik. Human Error maupun sikap kurang peduli terhadap lingkungan menjadi kendalanya. Sinergi yang kurang berjalan dengan baik menyebabkan peran pemerintah dirasa belum maksimal.   Kata kunci: analisis peran pemerintah, limbah, BLH
Implementasi Program Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) Bantuan RTSM Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Apriliannisaa Santoso
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Implementation of Jalin Kesra Program (Recourse to the Welfare Society) RTSM Aid to Overcoming Poverty in Banjararum Village, Singosari Sub-District, Malang. Banjararum Village is one of the villages that receive assistance from the Program Jalin Kesra and village is also the location of the study, because in this village, which is supported RTSM intertwine Program Jalin Kesra are less well targeted and appropriate. The purpose of this research is investigate the implementation Program Jalin Kesra in Banjararum Village, Sub-District Singosari, Malang and determine the factors that prevent and support the implementation Program Jalin Kesra in Banjararum Village, Sub-District Singosari. Result of the study showed that the implementation of the village Banjararum not comply with the general guidelines intertwine Program Jalin Kesra, because of the assistance provided in the village Banjararum obtained from the budget surplus in the village Poncokusumo, resulting  in interlace unpreparadness of people Jalin Kesra officer who led the relief be well targeted and appropriate.   Keywords : Jalin Kesra Program, Implentation, Efectivity   Abstrak : Implementasi Program Jalin Kesra (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) Bantuan RTSM untuk Menanggulangi Kemiskinan di Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Desa Banjararum adalah salah satu desa yang mendapatkan bantuan dari Program Jalin Kesra dan desa ini juga menjadi lokasi penelitian, karena di desa ini RTSM yang mendapatkan bantuan dari program Jalin Kesra kurang tepat sasaran dan tepat guna.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Program Jalin Kesra di Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang serta untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan Program Jalin Kesra yang ada di Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan yang ada di Desa Banjararum tidak sesuai dengan Pedoman Umum Jalin Kesra, karena bantuan yang di berikan di Desa Banjararum diperoleh dari kelebihan anggaran yang ada di Desa Poncokusumo, sehingga terjadi ketidaksiapan petugas dari Jalin Kesra yang menyebabkan bantuan itu menjadi tidak tepat sasaran dan tepat guna.   Kata Kunci : Program Jalin Kesra, Implementasi, Efektivitas.
Evaluasi Kebijakan Peremajaan Angkutan Kota Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang) Esti Hartyanti Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Evaluation of Urban Public Transportation Rejuvenation Policy in Effort to Improve Public Services (Study at Transportation Agency of Malang City). Urban public transportation is one of important infrastructures to be used to facilitate the development flow in the city. The complex problems in around the urban public transportation needs helpful to increase transportation service, One way for this increase related to the rejuvenation of urban transport. It had been stated in Local Regulation No. 5 of 2011 on The Management of Passenger Vehicle for Public Transportation. The objective of research was to describe, to evaluate urban public transportation rejuvenation policy and to determine factors influencing urban public transportation rejuvenation policy for public service improvement in Malang City. This research uses descriptive qualitative methods. The rejuvenation policy of the urban public transportation actually bring positive impact to the public services because because it helped to create a secure, comfort and safe. Urban public transportation rejuvenation policy was not yet effective because it lacked responsiveness of urban public transportation owners to the rejuvenation. Keywords: Policy Evaluation, Urban Public Transportation, Public Service Abstrak: Evaluasi Kebijakan Peremajaan Angkutan Kota dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang). Alat transportasi seperti angkutan kota merupakan sarana yang ada guna memperlancar arus pembangunan di perkotaan. Begitu kompleksnya masalah angkutan kota ini, diperlukan adanya peningkatan pelayanan transportasi salah satunya adalah peremajaan angkutan kota. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah no 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengevaluasi antara kebijakan peremajaan angkutan kota, serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam kebijakan peremajaan angkutan kota dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Kesimpulannya, Kebijakan peremajaan angkutan kota di Malang membawa dampak positif terhadap masyarakat karena dapat terciptanya keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Namun ternyata kebijakan peremajaan angkutan kota ini belum efektif, ini terlihat kurangnya respon dari pemilik angkutan kota untuk melakukan peremajaan. Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Angkutan Kota, Pelayanan Publik
Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang Jenivia Dwi Ratnasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Institutional Capacity Building in the Regional Employment Agency Jombang. For service delivery to the community and increase regional competitiveness required capability or capacity of local governments adequate. Development of local government capacity always contains an understanding of the various efforts to improve the performance of services to the community. This study aims to describe and analyze the development of institutional capacity and supporting factors and obstacles encountered in the development of institutional capacity at the Regional Employment Board Jombang. This research uses descriptive study with a qualitative approach. The focus of the study include: (1) development of institutional capacity at the Regional Employment Board Jombang, (2) factors to be supporting and institutional capacity building. Results of this study was the development of institutional capacity in the Regional Employment Board Jombang is sufficient to supporting and inhibiting factors. Advice given is the Regional Employment Board Jombang be more innovative in the development of institutional capacity. Keywords: Capacity Building, Institutional. Abstrak : Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan daya saing daerah diperlukan kemampuan atau kapasitas pemerintah daerah yang memadai. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah senantiasa mengandung sebuah pemahaman tentang berbagai upaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan dan faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi dalam pengembangan kapasitas kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian antara lain: (1) pengembangan kapasitas kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang, (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengembangan kapasitas kelembagaan. Hasil penelitian ini adalah pengembangan kapasitas kelembagaan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang sudah cukup memadai dengan faktor pendukung dan penghambat. Saran yang diberikan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang harus lebih inovatif dalam pengembangan kapasitas kelembagaan. Kata Kunci :Pengembangan Kapasitas, Kelembagaan.
Perkembangan Kualitas Pelayanan Perkeretaapian Sebagai Angkutan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Berkelanjutan (Studi pada PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya) Deasy Elfarischa Pramyastiwi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development of Railway Service Quality as Public Transportation to Achieve Sustainable Transportation (Case Study in PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VIII Surabaya). This research based on transportation problems in some big city in Indonesia caused by increasing number of car and motorbike transport without structured transportation system. Sustainable transportation is a concept to solve that problems. One way we can do to solve the problems is develop environmentally friendly transportation. Railway were proven as transportation that less pollution and less fuel consumption. So we need to pay attention in the quality of railway transportation in order to achieve sustainable transportation criteria. This research aims to describe, and analyze railway service quality especially in PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya. The result show that service quality of PT Kereta Api Indonesia has been better and close to sustainable transportation criteria especially in social aspect. But,it needs more attention in rolling stock and infrastructure, and official courtesy because it has impact in punctuality and comfort aspects. Keywords: Public Service Quality, Sustainable Transportation Abstrak: Perkembangan Kualitas Pelayanan Perkeretaapian sebagai Angkutan Publik dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Berkelanjutan(Studi pada PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya). Penelitian ini berdasarkan masalah transportasi di kota-kota besar di Indonesia yang disebabkan oleh berkembangnya kendaraan bermotor tanpa diimbangi sistem transportasi yang memadai. Transportasi berkelanjutan merupakan konsep untuk mengatasi permasalahan transportasi. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan transportasi yang ramah lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Kereta Api terbukti sebagai transportasi yang rendah tingkat polusi dan hemat bahan bakar sehingga perlu untuk diperhatikan kualitasnya agar memenuhi kriteria transportasi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan perkeretaapian khususnya di PT Kereta Api Daerah Operasi 8 Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelayanan PT KAI sudah semakin baik dan mendekati kriteria transportasi berkelanjutan terutama pada aspek sosial. Namun perlu perhatian lebih pada sarana-prasarana dan courtesy petugas karena berpengaruh pada ketepatan waktu dan kenyamanan penumpang.   Kata kunci: Kualitas Pelayanan Publik, Transportasi Berkelanjutan
Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi di Kota Madiun) Chyntia Desyantari Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role of Local Governments in Managing Green Open Space with Good Environmental Governance Perspective (Study in Madiun City). This study aimed to describe the application of green public open space in Madiun City and  role and effort Regional Government in managing green open spaces in Madiun City with the perspective of Good Environmental Governance. It is because the provision of green open space in Madiun City are self-managed, so the application pour in Madiun Regional Regulation Number 6 in 2011 on Spatial Plan Madiun for 2010-2030. The research method used by researcher was descriptive qualitative approach, with some focus on: (1) application of green public open space Madiun  consist of the application of green public open space and application of private green space; (2) role and effort Regional Government in managing green open spaces in Madiun City consist of role of Regional Government in managing the green open space, local government efforts to manage the green open space and application of the principles of Good Environmental Governance in managing green spaces in Madiun City. The result showed that application of green public open space Madiun City accordance with  Madiun Regional Regulation Number 6 in 2011 on Spatial Plan Madiun for 2010-203. Role and effort Regional Government in managing green open spaces in Madiun City can be implemented by the City of Madiun Regional Regulation Number 6 in 2011 on Spatial Planning area Madiun from 2010 to 2030 with the perspective of Good Environmental Governance. Keywords: Green Open Space, Good Environmental Governance Abstrak: Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi di Kota Madiun). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun serta peran dan upaya Pemerintah Daerah  dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun dengan perspektif Good Environmental Governance. Hal ini dikarenakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Madiun bersifat swakelola, maka penerapannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan fokus penelitian: (1) penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun meliputi penerapan ruang terbuka hijau publik dan penerapan ruang terbuka hijau privat; (2) peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun meliputi peran Pemerintah Daerah  dalam mengelola ruang terbuka hijau, upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola ruang terbuka hijau, dan penerapan prinsip-prinsip Good Environmental Governance dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ruang terbuka hijau di Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030. Peran dan upaya Pemerintah Daerah  dalam mengelola ruang terbuka hijau di Kota Madiun dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Madiun tahun 2010-2030 dengan perspektif Good Environmental Governance. Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Good Environmental Governance
Evaluasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Jalin Kesra Sebagai Upaya Mendukung Pencapaian Target MDG’s di Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Crisis Center Pendampingan Provinsi Jawa Timur) Auliya Husna
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 3 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Poverty Alleviation Program of Other Way to People Welfare (Jalin Kesra–Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat) is a program sponsored by Governor East Java. This program represents a poverty alleviation concept by name, by address and by character. Poverty Alleviation Program of Other Way to People Welfare is a contribution of the Government of East Java Province to support MDG’s (Millenium Development Goals) program. It is planned to reduce the percentage of the poor population into a half by 2015. It has been specifically written in the first goal of MDG’s, which is to cope against poverty and hunger. The objective of the research is to understand, to describe, and to evaluate the implementation of Jalin Kesra Program. Research method is descriptive study with qualitative approach. Result of the research indicates that Jalin Kesra Program has given national contribution to the effort of reducing poverty rate in East Java as the effort to support the achievement of main goal of MDG’s. Keywords: Policy Evaluation, Poverty, Jalin Kesra, RTSM, MDG’s Abstrak: Program Penanggulangan Kemiskinan Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Rakyat (Jalin Kesra) adalah program yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur, di mana program ini merupakan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan sasaran utama Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan konsep pengentasan kemiskinan by name, by addres, dan by character. Program Penanggulangan Kemiskinan Jalin Kesra juga sebagai suatu bentuk kontribusi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung Program MDG’s (Millenium Development Goals)  khususnya dalam hal mengurangi presentase penduduk miskin menjadi setengahnya pada tahun 2015, yang secara lebih spesifik tertuang di dalam tujuan pertama MDG’s, yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program Jalin Kesra. Sementara metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Program Jalin Kesra telah memberikan kontribusi nasional dalam mengurangi angka kemiskinan di Jawa Timur sebagai upaya dalam mendukung pencapaian tujuan pertama dari MDG’s. Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kemiskinan, Jalin Kesra, RTSM, MDG’s

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue