cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 5 (2013)" : 25 Documents clear
Efektivitas Penerapan Sistem (Payment Point Online Bank) pada PT area Madiun(Studi Pada PT PLN Area Madiun) Noerma Yanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: PT PLN which had implemented a new breakthrough, that is was Payment Point Online Bank (PPOB). Implementation efforts to achieve better public services needed care system change strategies. One effort that must be done is to improve the systems and procedures of the service through innovative programs oriented on customer needs and satisfaction. Improvement systems and procedures is expected to be a means to improve the performance of public services which so far is still considered the maximum. PT PLN as one of the public sector organizations have to innovate a system implementation PPOB as a quality service provider. The journal is intended to describe or explore the effectiveness of the system PPOB. In this study resulted in a finding that the application of the system in accordance with the strategy PPOB effectiveness measurement service. This is proven by the benchmarks have been met. In spite of it all there are still shortcomings in the application sistems. In order to improve the effectiveness of systems researchers suggest several things including an increase in the role of customer, training of service providers, improvements to the cellular network system. Keywords: Efektiveness, system Payment Point Online bank Abstrak: PT PLN menerapkan teroboson baru yakni penerapan sistem payment point online bank (PPOB). Upaya mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik dibutuhkan strategi perubahan sistem pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem dan prosedur layanan melalui program-program inovatif yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Perbaikan sistem dan prosedur tersebut diharapkan bisa menjadi sarana untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik yang sejauh ini dinilai masih belum maksimal. PT PLN sebagai salah satu organisasi sektor publik telah melakukan inovasi berupa penerapan sistem PPOB sebagai penyedia layanan yang berkualitas. Jurnal ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan atau mengeksplorasi efektivitas penerapan sistem PPOB. Dalam kajian ini menghasilkan sebuah temuan bahwa dalam penerapan sistem PPOB telah sesuai dengan strategi pengukuran efektivitas pelayanan. Hal ini terbukti dengan adanya tolak ukur yang telah terpenuhi. Terlepas dari itu semua masih ada kekurangan dalam penerapan sistemS. Guna untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem peneliti menyarankan beberapa hal diantaranya peningkatan peran pelanggan, pelatihan terhadap pihak penyedia layanan, perbaikan pada sistem jaringan selluler. Kata Kunci: Efektivitas, Sistem Payment point online bank
Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Publik (Studi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan / SPBN Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara) Muchtar Luthfi Malik Al Azhar
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Partnerships between Government and the Private Sector in Public Service. Quality of public services will result in a positive response from the public so it needs a specific strategy in its implementation, one of which is by using Public Private Partnership (PPP). Public Private Partnership is a method in the implementation of the government's job is carried out in collaboration with the private sector to be more effective and efficient. This study aims to describe and analyze the partnership that exists between the government and the private sector, describe and analyze the public response to the quality of service as well as explain the enabling and inhibiting factors in the implementation of public service in Fuel Filling Station of Fishermen (SPBN) Ujung Batu, Jepara Regency. The method used in this study used a qualitative approach. Quality of public services in SPBN Ujung Batu get an appraisal "Good" of users but in terms of access and tangible gain diverse assessment due to locations that are not easily accessible by all users and the number of facilities SPBN that were in poor condition. . Keywords: Public Services, Public Private Partnership, SPBN Abstrak: Kemitraan antara Pemerintah dan Swasta dalam Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang berkualitas akan menghasilkan tanggapan positif dari masyarakat sehingga perlu strategi khusus dalam penyelenggaraannya, salah satunya adalah dengan metode Public Private Partnership (PPP). Public Private Partnership yaitu sebuah metode dalam penyelenggaraan tugas pemerintah yang dilaksanakan secara bekerjasama dengan sektor swasta agar lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan swasta, mendeskripsikan dan menganalisis respon masyarakat terhadap kualitas pelayanan serta menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Kota Jepara Kabupaten Jepara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitas pelayanan publik di SPBN Ujung Batu mendapatkan penilaian “Baik” dari penggunanya akan tetapi dalam hal access dan tangible mendapatkan  penilaian yang  beragam akibat lokasi yang tidak mudah di jangkau oleh semua penggunanya dan banyaknya fasilitas SPBN yang berada dalam kondisi rusak. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Public Private Partnership, SPBN
Policy Implementation of Regional Public Service Board (BLUD) in Regional General Hospital of Sidoarjo Regency Erin Hardiyanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:Policy Implementation of  Regional Public Service Board (BLUD) in Regional General Hospital of Sidoarjo Regency. Hospital as one of  the types of Public Service Board is the main of the development of public health. Regional General Hospital of Sidoarjo Regency is Local Government Affair Unit that has been implementing Financial Management Pattern of Regional Public Service Board (PPK-BLUD) since January 1, 2009 based on Regent Decree Number 188/1229/404.1.1.2/2008. Hence Regional Public Service Board Sidoarjo Regency is expected to improve the quality of service, efficiency and giving accessibility good enough to the society with providing services such as providing goods and/or services sold without prioritising seeking and based on efficiency principle and productivity. The purpose of this study is how the implementation, result and the constraints faced. This study used method of research that use are qualitative research combined with  descriptive approach and tend to use SWOT analysis. The results of this study are BLUD policy implementation results are quite good but there are still many things to be improved and upgraded. The suggestion given are doing improve the marketing of a superior product, need for monitoring and evaluation of employee performance estimation gradually. Keywords: Policy Implementation, Regional Public Service Board
Implementasi Perda Kota Surabaya No.5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya di Kota Surabaya (Suatu Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya) Heni Kurnia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bangunan-bangunan bersejarah pembentuk identitas bangsa. Bangunan-bangunan bersejarah itu disimpan dalam bentuk Cagar Budaya. Salah satu kota di Indonesia yang juga sarat akan bangunan-bangunan tersebut adalah Surabaya. Untuk melindungi bangunan-bangunan bersejarah itu di bentuk Perda Kota Surabaya No.5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.Saat ini meskipun telah ada peraturan yang mengatur keberadaan bangunan-bangunan tersebut, masih tetap terjadi perusakan dan perobohan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.Dari hal tersebut terlihat bahwa jalannya implementasi Perda tersebut masih belum maksimal.Diperlukan adanya kajian lebih mendalam mengenai implementasi Perda Kota Surabaya No.5 Tahun 2005 untuk melihat bagaimana implementasi Perda tersebut dan factor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Hasil dari kajian ini dapat digunakan sebagai sumber reverensi perbaikan Perda kedepannya.   Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelestarian, Cagar Budaya  Indonesia is a rich country in historic buildings forming national identity. Historic buildings those are stored in the form of cultural preservation. One of the cities in Indonesia which is also full of these buildings is Surabaya. To protect the historic buildings in the form of Surabaya City Regulation No.5 of 2005 on Building Preservation and/or Environmental Heritage. Currently though there have been rules governing the existence of these buildings, it still happens destruction and demolition by rogue elements not responsible. Of course it is seen that the implementation of the law is still not optimal. It takes a more in-depth study on the implementation of Surabaya City Regulation 5 of 2005 to see how the implementation of the law and what are the factors that influence it. The results of this study can be used as a source of future legislation reverensi improvement. Keywords: Implementation of Regulations, Preservation, Cultural Heritage
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu Didik Fatkhur Rohman
Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 5 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Integrated Population Policy Administration Service. The increasing number of population in the city of Malang encouraged to do a good recording of demographic data for population data is needed in the planning and evaluation of development. The purpose of this study is: To analyze the implementation of population policy in an integrated administrative services in providing services to people in the Department of Population and Civil Registration Malang and analyzing the factors supporting and restricting. Type of this research is a descriptive qualitative approach. Administration policy on population terpaadu in this study focused on basic services ID CARD which includes: basic policies or regulations adopted, procedure of making ID CARD services, document administration, as well as supporting and restricting factors of policy implementation. The results showed that the policy of centralization management card residents is Poor City Government step forward, especially in the field of public service to spruce up the residency to the administrative system in one centralized place to facilitate Government of Malang in accessing and mapping society so that in making policies that others have valid data. Keywords : population, implementation, and policy Abstraksi: Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Malang mendorong untuk dilakukannya pencatatan data kependudukan yang baik karena data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan secara terpadu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kebijakan administrasi kependudukan terpadu dalam penelitian ini difokuskan pada pelayanan dasar KTP yang meliputi : dasar kebijakan atau peraturan yang dipakai, wewenang dan tanggung jawab organisasi pelaksana, prosedur pelayanan pembuatan KTP, dokumen administrasi, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan sentralisasi pengurusan kartu tanda penduduk merupakan langkah maju Pemerintah Kota Malang terutama dalam bidang pelayanan publik untuk merapikan sistem administrasi kependudukan ke dalam satu tempat terpusat untuk memudahkan pemerintah Kota Malang mengakses, sehingga dalam membuat kebijakan yang lain memiliki data yang kongkret. Katakunci : penduduk, implementasi, dan kebijakan

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue