Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Articles
30 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 12 (2014)"
:
30 Documents
clear
<![CDATA[Kinerja Kantor Pertanahan dalam Pelayanan Bidang Pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kota Batu) ]]>
<![CDATA[Soni Bambang Setyawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: The Performance of The Kantor Pertanahan in the Service of the Land Rights Certificate Registration Field (A Study in the Kantor Pertanahan of Batu). This study is conducted on the basis of the land problems in the Kantor Pertanahan of Batu that have not had the certificate. People are still reluctant to manage their land certificate as the pre sumption that the cost of land certificate clearance is very expensive. And presumption that the prosess of certificate clereance is complicated and taking a long time. Those problems should be handled immediately reminding that how important the existence of the land right certificate for the people, to give the law certainty. Therefore, it is needed a role of the government officials through the performance of public service so that there is olderly land administration. The result of the study shows that the performance of Kantor Pertanahan of Batu in giving the service of the land right certificate registration field is good. It can be seen from the easeness of procedure, the clarity of the service terms, the timeliness, the cost clarity, and attitude officers’ in giving the service of the land right certificate registration. Keywords: Performance of service Abstrak: Kinerja Kantor Pertanahan dalam Pelayanan Bidang Pendaftaran Sertipikat Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kota Batu). Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya permasalahan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Batu, yaitu banyak tanah di Kota Batu yang belum memiliki sertipikat. Masyarakat masih enggan mengurusi sertipikat karena ada anggapan biaya pengurusan sertipikat tanah sangat mahal. Serta anggapan proses pengurusan sertipikat rumit dan membutuhkan waktu lama. Permasalahan tersebut seharusnya segera ditangani mengingat betapa pentingnya akan keberadaan sertipikat hak atas tanah bagi masyarakat guna memberikan kepastian hukum. Untuk itu dibutuhkan peran dari aparatur pemerintahan melalui kinerja pelayanan publik agar terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pertanahan Kota Batu dalam memberikan pelayanan pendaftaran sertipikat hak atas tanah sudah dapat dikatakan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kemudahan prosedur, kejelasan persyaratan, ketepatan waktu, kejelasan biaya, dan sikap pegawai dalam memberikan pelayanan pendaftaran sertipikat hak atas tanah.  Kata kunci: Kinerja pelayanan]]>
<![CDATA[Tantangan Komunitas Save Street Child Surabaya dalam Memberikan Pendidikan Informal kepada Anak Jalanan ]]>
<![CDATA[Syah Putra Aulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Save Street Child Surabaya’s Community Challenges in Providing Informal Education for Street Child. Street child are social issues that become the government’s responsibility. In fact, government’s is considered slow in solving the problems of street child, especially in Surabaya, so it appears the public participation. The community called Save Street Child Surabaya. The community had the full attention to the street child, especially in terms of education. The results showed that this community has an important role in helping local authorities to solve the problems of street child by providing informal education and training to them. Human resources, funding, parents and the environment affect each program of informal education and training provided. The data source consists of primary data from interviews and secondary data from documents and documentation activities. Data analysis by researchers using interactive analysis starts from data collection, data reduction, data display, and conclusion. Although there are factors that affect the coure of the programs, that community still able to reduce the number of street child in the city of Surabaya. Keyword: street child, participation, community Abstrak: Tantangan Komunitas Save Street Child Surabaya dalam Memberikan Pendidikan Informal kepada Anak Jalanan. Anak jalanan merupakan permasalahan sosial yang menjadi tanggung  jawab pemerintah. Namun kenyataannya pemerintah pusat maupun daerah di nilai lamban dalam menyelesaikan permasahan anak jalanan terutama di Surabaya, sehingga muncul yang disebut partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang ada di kota Surabaya ialah komunitas Save Street Child Surabaya. Komunitas ini peduli nasib anak jalanan terutama dalam hal pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas ini memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan anak jalanan dengan memberikan pendidikan informal dan pelatihan kepada anak jalanan.. Sumber daya manusia, dana, orang tua dan lingkungan mempengaruhi setiap program pendidikan informal dan pelatihan yang diberikan kepada anak jalanan. Sumber data terdiri dari data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari dokumen dan dokumentasi kegiatan. Analisis data menggunakan model interaktif dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Meskipun terdapat faktor yang mempengaruhi baik buruknya program yang berjalanan komunitas ini mampu mengurangi jumlah anak jalanan di kota Surabaya.  Kata Kunci: anak jalanan, partisipasi, komunitas ]]>
<![CDATA[Implementasi Strategi City Branding Dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Kota Malang ]]>
<![CDATA[Mohammad Rizky Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Implementation Of City Branding Strategies In Improving The Competitiveness of Malang. This research was conducted by based on the importance of City Branding strategy implementation in improving the region competitiveness, the Government of Malang, represented by Department of Culture and Tourism of Malang did this City Branding since endorsed by the mayor at Regent Hotel in 2006 under the name of Malang Welcoming City. How the implementation of City Branding strategy in enhancing Malang regional competitiveness and how it impacts the implementation of Malang City Branding strategy in improving Malang regional competitiveness. This study used descriptive method with qualitative approachment, and data analysis using Cresswell’s method. The results showed that the implementation of Malang City Branding strategy has not been maximized yet, even the public and members of the Malang government also have not been known about this City Branding Malang well. In addition, funding and management turnover were also being barriers in implementing the strategy for City Branding Malang. Keywords: implementation, strategies, city branding, competitiveness, Malang.  Abstrak: Implementasi Strategi City Branding dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah Kota Malang. Penelitian ini dilakukan atas dasar pentingnya implementasi strategi City Branding dalam meningkatkan daya saing daerah, Pemerintah Kota Malang yang diwakili oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang melakukan City Branding sejak disahkan oleh walikota di Hotel Regent pada tahun 2006 dengan nama Malang Welcoming City. Bagaimanakah implementasi strategi City Branding dalam meningkatkan daya saing daerah Kota Malang dan bagaimana dampak implementasi strategi City Branding Kota Malang dalam meningkatan daya saing daerah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan analisis data menggunakan metode analisis data Cresswell. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi strategi City Branding Kota Malang masih belum maksimal, masyarakat bahkan pegawai Pemerintah Kota Malang pun juga tidak mengetahui apa City Branding Kota Malang. Selain itu pendanaan dan juga pergantian kepengurusan juga menjadi faktor penghambat implementasi strategi City Branding Kota Malang.  Kata kunci: implementasi, strategi, city branding, daya saing, Kota Malang. ]]>
<![CDATA[Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang) ]]>
<![CDATA[Ary Christanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Implementation of Good Corporate Governance in Improving Performance of Badan Usaha Milik Negara (A Case Study In Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang). Each organization experiencing increasing challenges caused by the rapid development and environmental dynamics that State Owned obliged always to improve company performance through the implementation of good corporate governance, one of which is the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang for implementing the principles of good corporate Governance consists of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairnes thus provide benefits to the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang through good service quality, good corporate image, and increase the company's performance. However, there are still obstacles faced by the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang in improving its performance as there are many companies that do not adhere to the rules of social security and the means of finite waiting room services as well as services to participants who are still using the conventional system.Keywords: good corporate governance and performance of state-owned enterprises Abstrak: Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Usaha Milik Negara (Studi Kasus Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang). Setiap organisasi mengalami tantangan yang semakin meningkat yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan dan dinamika lingkungan sehingga Badan Usaha Milik Negara diwajibkan selalu meningkatkan kinerja perusahaan melalui penerapan Good Corporate Governance yang salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenegakerjaan Kantor Cabang Malang karena telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairnes sehingga memberikan manfaat bagi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenegakerjaan Kantor Cabang Malang melalui kualitas pelayanan yang baik, citra perusahaan yang baik, dan kinerja perusahaan meningkat. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenegakerjaan Kantor Cabang Malang dalam meningkatkan kinerjanya seperti masih banyak perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan jaminan sosial tenaga kerja dan sarana ruang tunggu pelayanan yang terbatas serta pelayanan kepada peserta yang masih menggunakan sistem konvensional. Â Kata kunci: good corporate governance, dan kinerja badan usaha milik Negara]]>
<![CDATA[Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Apel Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan & Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu) ]]>
<![CDATA[Ria Tihana Wati]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: The Development of Agropolitan Region Based on Apple Leading Commodity to Develop Local Economic (Study at Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan & Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Result of research indicated that The Development of Agropolitan Region Based on Apple Leading Commodity at Desa Tulungrejo was using strategies to develop human resource and organization by training and counseling apple farmers and also providing the training session for the entrepreneurs of apple-based product industry, the development systems and works of agribusiness was oriented toward market strength (market driven) by improving the quality and quantity of apple and apple-based product, investment and capitalization were developed through providing capital grant or enlarging the access to capital for apple farmers and entrepreneurs of apple-based product industry and environmental friendly infrastructures were developed by deploying the equipments to support apple farming and apple-based product industry. The Development of Agropolitan Region Based on Apple Leading Commodity may give impact on the development of local economic at Desa Tulungrejo is increase of income obtained by apple farmers and entrepreneurs of apple-based product industry. Keywords: the development of agropolitan region, apple leading commodity, local economic development  Abstrak: Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Apel Dalam Mengembangkan Ekonomi Lokal (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan & Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Apel di Desa Tulungrejo dilakukan melalui strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan melalui pelatihan dan penyuluhan kepada petani apel serta pelatihan kepada pelaku industri produk olahan apel, pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang berorientasi pada kekuatan pasar (market driven) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas apel dan produk olahan apel, pengembangan investasi dan permodalan melalui pemberian bantuan modal atau akses kredit kepada petani apel dan pelaku industri produk olahan apel serta pengembangan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan melalui pemberian bantuan alat yang menunjang kegiatan budidaya pertanian apel dan industri produk olahan apel. Adanya Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan Apel mampu memberikan dampak pada pengembangan ekonomi lokal di Desa Tulungrejo berupa peningkatan pendapatan yang diperoleh petani apel dan pelaku industri produk olahan apel.  Kata kunci: pengembangan kawasan agropolitan, komoditas unggulan apel, pengembangan ekonomi lokal ]]>
<![CDATA[Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik Dilihat Dari Segi Total Quality Management (TQM) (Studi pada Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun) ]]>
<![CDATA[Bayu Amiruddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Performance Public Service Of Bureaucracy Seen From Total Quality Management (a Study On Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial Kota Madiun). The performance apprasial public service of bureaucracy during this time with DP3. This apprasial process is secret and a result don’t be communicated to society but reported to upstair governance without existence executed or not. At the same time by going effect of Undang-undang number 17 year 2007 about Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional( RPJPN) Year 2005-2025. Hence, effort to make-up performance can be done by using total quality management method. This research represent phase preparation Deming'S PDCA cycle in total quality management method with aim to assess performance public service of bureaucracy with  attention characteristics of total quality management. This study is qualitative descriptive. The result of research performance that from 10 indicate of total quality management, 9 among others have been executed and 1 unworkable indicator. As follow-up if having the pleasure to Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial can to make-up of performance by using Cycle of Deming'S PDCA cycle in total quality management method. Keywords: performance, reform bureaucracy, public service of bureaucracy, Total Quality Management (TQM) Abstrak: Kinerja Birokrasi Pelayanan Publik Dilihat Dari segi Total Quality Management (TQM) (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun). Penilaian kinerja birokrasi pelayanan publik selama ini dengan DP3. Proses penilaian bersifat rahasia dan hasil tidak dikomunikasikan terbuka kepada masyarakat melainkan langsung dilaporkan kepada pemerintahan ditingkat atasnya tanpa adanya kepastian dilaksanakan atau tidaknya laporan tersebut. Bersamaan dengan berlakunya Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Maka, peningkatan kinerja dapat menggunakan metode total quality management. Penelitian ini merupakan tahap persiapan Siklus Deming’s PDCA cycle dalam metode total quality management yang bertujuan untuk menilai kinerja birokrasi pelayanan publik dengan memperhatikan karakteristik total quality management. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif  kualitatif. Hasil penelitian kinerja menunjukkan bahwa 9 dari 10 indikator penilaian kinerja dilihat yang beracun pada metode  total quality management sudah terlaksana dan 1 indikator tidak terlaksana. Untuk tindak lanjut jika berkenan Dinas Tenaga Kerja Dan Sosial (DISNAKER) dapat melakukan peningkatan kinerja dengan menggunakan Siklus Deming’s PDCA cycle dalam metode total quality management.  Kata kunci: kinerja, reformasi birokrasi, birokrasi pelayanan publik, Total Quality Management (TQM)]]>
<![CDATA[Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pemerintah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang) ]]>
<![CDATA[Arga Yudistira]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Alokasi Dana Desa (ADD) Managenment in Supporting Community Empowerment (Studies in Pemerintah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Implementation of independently government reflected through democratization in the region by promoting the aspirations and capabilities of each region. ADD budget planning is done through the village to agree Rencana Penggunaan Dana (RPD) is the reference in one year's budget management. RPD is allocated by 70% for the empowerment and strengthening the capacity of village government and 30% for the operations of village government. The results showed that the management of ADD in the village Mulyoagung been implemented properly. But its use are costs that are not supposed to enter the field of empowerment such as Operational Assistance BPD. In addition, the use of ADD is not maximized, especially in the formation of Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) and Teknologi Tepat Guna (TTG). Contributing factor in the management of ADD include community participation and good supervision. While the inhibiting factors, among others, the quality of human resources and nongovernmental low. Keywords: community empowerment and alokasi dana desa Abstrak: Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pemerintah Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Pelaksanaan pemerintahan secara mandiri dicerminkan melalui demokratisasi di daerah dengan mengedepankan aspirasi dan kemampuan masing-masing daerah. Perencanaan anggaran ADD dilakukan melalui Musrembang Desa untuk menyepakati Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang menjadi acuan pengelolaan anggaran dalam satu tahun. RPD ini dialokasikan sebesar 70% untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas Pemerintah Desa dan 30% untuk operasional Pemerintah Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Mulyoagung telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam penggunaannya terdapat biaya yang tidak seharusnya masuk dalam bidang pemberdayaan seperti Bantuan Operasional BPD. Selain itu penggunaan ADD belum maksimal khususnya dalam pembentukkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD antara lain partisipasi masyarakat dan pengawasan yang baik. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain kualitas sumber daya manusia dan swadaya masyarakat yang rendah. Kata kunci: pemberdayaan masyarakat dan alokasi dana desa ]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan) ]]>
<![CDATA[Bambang Parikesit Pupuh Wijanarko]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Policy Implementation One Stop Service (The study in Badan Penanaman Modal dan Periznan Kabupaten Lamongan). The simple service of licencing process to citizen is one of challenge by government. The government make one stop service licensing policy to give citizen easy service, particularly for the entrepreneurs or investors to doing investment. The establishment Badan Penanaman Modal dan Periznan (BPMP) is a real action of Kabupaten Lamongan  to implementation that policy. In the implementation, Badan Penanaman Modal dan Periznan Kabupaten Lamongan has communicated process with public by some communication media. BPMP give socialization to other instance that involvement in the licensing process too. The resources in implementation one stop service at Badan Penanaman Modal dan Periznan Kabupaten Lamongan has been well, include human resource, facility resource, and authority signing licensing. Disposition of staff in implementation one stop service is be well. Structure of bureaucracy including fragmentation and operational procedure standard (SOP). Fragmentation is applied with distribution of function on licencing proses service, achievement time permitting service delivery is in accordance with the SOP. The constraint in policy implementation one stop service is limited information that captured by public therefore need to increasing socialization with using media that more easily captured by public. Keywords: one stop service, Kabupaten Lamongan, licensing Abstrak: Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Studi pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan). Layanan pengurusan izin yang sederhana kepada masyarakat merupakan salah satu tantangan bagi birokrasi pemerintah. Pemerintah mencetuskan kebijakan pemberian layanan perizinan yang terpadu dalam satu pintu (PTSP) supaya memudahkan masyarakat mengakses layanan, utamanya bagi sektor usaha atau investasi agar tertarik berinvestasi. Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Lamongan merupakan sebuah tindakan nyata Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan kebijakan pelayanan tersebut. Dalam implementasinya, proses komunikasi kepada masyarakat dilakukan BPMP Kabupaten Lamongan   melalui bermacam media informasi. BPMP Kabupaten Lamongan juga memberikan sosialisasi kepada instansi yang terlibat dalam proses pemberian perizinan. Sumberdaya dalam mendukung implementasi pelayanan terpadu sudah tersedia dengan baik yang meliputi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kewenangan penandatanganan perizinan. Sikap atau disposisi petugas dalam implementasi pelayanan terpadu dapat dikatakan cukup baik. Struktur Birokrasi meliputi fragmentasi dan penetapan standar operasional prosedur. Fragmentasi yang dilakukan yaitu melalui pembagian fungsi dalam proses pemberian pelayanan perizinan, sedangkan capaian waktu pemberian pelayanan perizinan sudah sesuai dengan SOP daerah. Kendala dalam implementasi yaitu, masih minimnya daya tangkap masyarakat terkait informasi pelayanan perizinan sehingga perlu dikembangkan lagi media sosialisasi yang lebih baik dan mudah ditangkap masyarakat. Kata kunci: pelayanan terpadu satu pintu, Kabupaten Lamongan, perizinan]]>
<![CDATA[Penerapan Konsep Triple Bottom Line Dalam Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi pada PT. Petrokimia Gresik) ]]>
<![CDATA[Alan Amara]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: The Implementation of Triple Bottom Line Concept on Partnerships and Community Development Program as a Form of Corporate Social Responbility (Study on Partnerships andCommunity DevelopmentProgram of PT. Petrokimia Gresik).PT Petrokimia Gresik is one of the state-owned enterprises in activities must implement good corporate governance (GCG). The author examines the implementation of the Partnership and Community Development Program at PT Petrokimia Gresik CSR Program which is has an obligation to implement Corporate Social Responsibility (CSR) based on the concept of the triple bottom line. Result in this research is implementation of the Partnership and Community Development Program provides a positive contribution to the community, especially around the area of the company's business in the form of loans partnerships, training and coaching aid for environmental development. Development of the partners carried out to equip the ability of the business so that the business can be expected to develop well and able to repay the borrowed funds partnerships. For PT Petrokimia Gresik through the Partnership and Community Development Program, can enhance the positive image of PT Petrokimia Gresik in the eyes of the community, thereby strengthening the company as well as the community to know and understand the various products and services of PT Petrokimia Gresik. Keywords: governance, triple bottom line, corporate social responbility Abstrak: Penerapan Konsep Triple Bottom Line dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Bentuk Corporate Social Responbility (Studi pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Petrokimia Gresik).PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan negara atau BUMN yang dalam aktivitasnya harus melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).Penulis meneliti mengenai pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada CSR PT Petrokimia Gresik yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) yang benar-benar berpijak pada konsep triple bottom line.Hasilpenelitian ini yaitu pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan memberi kontribusi positif kepada masyarakat terutama disekitar wilayah usaha perusahaan baik berupa pinjaman kemitraan, pembinaan pelatihan dan bantuan bina lingkungan. Pembinaan mitra binaan dilakukan untuk membekali kemampuan usaha sehingga diharapkan usaha dapat berkembang dengan baik dan mampu mengembalikan dana pinjaman kemitraan. Bagi PT Petrokimia Gresik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dapat meningkatkan citra positif PT Petrokimia Gresik di mata masyarakat, sehingga memperkuat perusahaan serta masyarakat semakin mengenal dan memahami berbagai produk dan jasa dari PT Petrokimia Gresik. Kata kunci: governance, triple bottom line, corporate social responbility]]>
<![CDATA[Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster Di Kabupaten Madiun ]]>
<![CDATA[Siska Ayu Fitria]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 12 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: The Government Srategy In The Developmnent Of Cluster Based Agropolitan In Kabupaten Madiun. In an effort to strengthen the economic structure of agro-based Madison County, it is necessary to the development of an integrated development system, synergistic and sustainable. Development of agribusiness systems in Madison County is planned through the process of community empowerment, empowerment of government institutions and increased investment. Diversifikas diversity of commodities can provide added value to commodities, thus leading commodity in Madison County can result in secondary and tertiary products are also potentially be a superior product. With the internal strength Gedangsari Agropolitan Area region, it is expected to be the attraction of investors to develop agro-industry activities on a larger scale again. Â Keywords: government strategy, agropolitan, cluster, empowerment Abstrak: Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Kluster Di Kabupaten Madiun. Sebagai upaya penguatan struktur ekonomi di Kabupaten Madiun yang berbasis agro, maka perlu pengembangan sistem pembangunan yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan. Pengembangan sistem agribisnis di Kabupaten Madiun direncanakan melalui proses pemberdayaan masyarakat, permberdayaan institusi Pemerintah dan peningkatan investasi. Keragaman diversifikas komoditas dapat memberikan nilai tambah tersendiri pada komoditas, sehingga komoditas unggulan di Kabupaten Madiun dapat mengahasilkan produk sekunder dan tersier yang juga berpotensi menjadi produk unggulan. Dengan adanya kekuatan internal wilayah Kawasan Agropolitan GEDANGSARI, maka diharapkan dapat menjadi daya tarik para investor untuk mengembangkan kegiatan agroindustri dalam skala yang lebih besar lagi. Kata kunci: strategi pemerintah, agropolitan, kluster, pemberdayaan]]>
