cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 (2014)" : 28 Documents clear
Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Layanan Pembuatan E-KTP ( Suatu Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) Masadib Akmal Vyandri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Peoples Satisfactionon the Quality of Service Making E-KTP (A Study InLowokwaruMalang). In order to improve public services, the government issued a policy of the e-KTP program. This study intends to find out how the implementation of e-KTP and the level of community satisfaction on e-KTP service. The method used is a quantitative method. Results of this study indicate that 1) the creation of e-KTP is still a lengthy and convoluted. 2) The public strongly supports the e-KTP program, but the implementation of centralized, equipment limitations, uncertainty recording schedules, and frequent power outages poses in a quick and precise service. 3) Yet the public satisfied with the e-KTP service officer where all the variables, variables significantly influence the reliability of people's satisfaction with a score of 81,50%, responsiveness variables significantly influence people's satisfaction with a score of 78.33%, significantly influence the beliefs variable satisfaction with score of 84.66%, empathy significantly influence people's satisfaction with a score of 87.66%, and intangible variables significantly influence people's satisfaction, because it has a score of 86.83%. The average score of 83.80. All variables are jointly influential and significant to people's satisfaction. Partially variables also affect people's satisfaction. Of the five variables, the most dominant variables affect empathy towards people's satisfaction with a score of 87.66%. Keywords: Public services, e-KTP, Community Satisfaction, Lowokwaru Malang Abstrak Kepuasan Masyrakat Terhadap Kualitas Layanan Pembuatan E-KTP ( Suatu Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang).Untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah mengeluarkan kebijakan program e-KTP. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-KTP dan tingkat kepuasaan masyarakat atas layanan e-KTP.Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) proses pembuatan e-KTP masih memakan waktu yang panjang dan berbelit. 2) Masyarakat sangat mendukung atas program e-KTP, tetapi pelaksanaan sentralistik, keterbatasan peralatan, ketidakjelasan jadwal perekaman, dan listrik menjadi hambatan dalam pelayanan yang cepat dan tepat. Meski demikian masyarakat puas atas layanan petugas e-KTP dimana semua variabel, yaitu variabel kehandalan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan skor 81,50%, variabel ketanggapan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan skor 78,33 %, variabel keyakinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dengan skor 84,66 %, empati berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan skor 87,66 %, dan variabel berwujud berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat, karena memiliki skor 86,83%. Rata-rata skor sebesar 83,80. Semua variabel berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Secara parsial variabel-variabel juga berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Dari kelima variabel itu, variabel empati berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan masyarakat dengan skor 87,66 %. Kata kunci : Pelayanan publik, e-KTP, Kepuasan Masyarakat, Lowokwaru Kota Malang
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Ketentraman dan Ketertiban UmumTerhadap Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sempadan Afvoer Bono, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo Hartyas Raditya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation on Local Regulation No. 5 of 2007 Related to the orderliness and common piece of Street Traders Existence in Sempadan Afvoer Bono, Gedangan District, Sidoarjo Regency.This study was conducted to describe the Policy Implementation on local regulation No. 5 of 2007 Related to Street Traders Existence in Sempadan Afvoer Bono. The existence of street traders in drainage of sempadan as known as sempadan afvoer bono raises pros and cons among surrounding communities. The curb implementation begins with the process of dialogue that occurs between policy implementors with street traders. The curb existence and the return of street traders to that area led to various dynamics of interest between residents in that area and the street traders. Keywords: Policy implementation, local regulations no.5 of 2007, curb, street traders Abstrak: Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Sempadan Afvoer Bono, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007terkait dengan keberadaan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Keberadaan para PKL di kawasan sempadan saluran air yang dikenal sempadan afvoer bono menimbulkan pro dan kontra di kalangan masayarakat sekitar. Pelaksanaan penegakan perda tersebut dimulai dengan adanya proses dialog yang terjadi antara pihak pelaksana kebijakan dengan para PKL di kawasan tersebut. Adanya proses penertiban aktifitas PKL di kawasan tersebut memunculkan berbagai dinamika kepentingan antara para PKL, warga sekitar, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Perda Nomor 5 Tahun 2007, Penertiban, PKL
Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial(Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang) Wisnu Andrianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Role of Social Welfare in Tackling Sub-District Social Welfare Issues(Case Study in Dinas Sosial Kabupaten Malang) Malang Regency is one of the one of the largest areas in East Java province. But Malang Regency is also one area that could be classified as low level of well-being of the people. Every year, the local Government District of Malang is always trying to create programs to enhance the well-being and the quality of the human resources community in Malang. Low access to education is one of the main causes of many sosial welfare Problems Disabled phenomenon (PMKS) in Malang. Based on the data that belongs to a sosial agency of the population was under the poverty line amounted to 155.745 inhabitants, with a high number of poverty in Malang then it can be concluded that the level  of welfare in Malang is still very low. Therefore the existence of Sosial Welfare Workers Subdistrict is very strategic in the Sosial Service efforts to support the Sosial Departement  in doing business to improved sosial welfare in Malang Keyword: Role, District Sosial Welfare Personnel, Problems of sosial welfare Abstrak : Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Menanggulangi Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki luas daerah paling besar di provinsi Jawa Timur. Namun Kabupaten Malang juga merupakan salah satu daerah yang bisa digolongkan rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Setiap tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang selalu berusaha membuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Malang. Masih rendahnya akses pendidikan merupakan salah satu penyebab utama terjadi banyak fenomena Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang dimiliki dinas sosial jumlah penduduk yang masih di bawah garis kemiskinan berjumlah 155.745 jiwa, dengan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Malang maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malang masih sangat rendah. Oleh karena itu keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sangatlah strategis dalam menunjang usaha Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam melakukan usaha peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang Kata Kunci: Peran, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Masalah Kesejahteraan Sosial  
Implementasi Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per 12/Men/2010 Tentang Minapolitan Dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Lailiyul Ansoriyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Government Regulations of Marine and Fishery Nomor. Per 12/Men/2010 about Minapolitan in Order to Develop Minapolitan Areas as the Center of Economic Growth Sidoarjo. Sidoarjo regency is one of the districts that have the potential of fishery ponds . In order to accelerate the development of marine and fisheries sector and to develop the maritime economy and the integrated area based fisheries, efficiency, quality, with minapolitan conception. Minapolitan is the conception of the development of marine and fishery–based economy based on the principles of regional integration, efficiency, quality and speed. Minapolitan regional center in Sidoarjo regency is located in the Candi district. An increase in realization of activities and the allocation of funds in 2012 and 2013. The implementation of these policies is the lack of socialization of the local government for the low response communities, not maximum coordination between local government actors, and the lack of SOP as guidelines for SKPD. implementation of regional development policies Minapolitan not significantly impact the changes Sidoarjo region. So the government should encourage more socialization, maximizing coordination, especially between on education and development as soon as possible be made SOP Minapolitan region. Keywords: implementation, Per 12/Men/2010 about minapolitan Abstrak: Implementasi Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per 12/Men/2010 tentang Minapolitan dalam Rangka Mengembangkan Kawasan Minapolitan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi bidang perikanan tambak. Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan perlu dilakukan pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan yang terintegrasi, efisiensi, berkualitas, dengan konsepsi minapolitan. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Pusat kawasan Minapolitan di kabupaten Sidoarjo terletak di kecamatan candi. Adanya peningkatan realisasi kegiatan dan alokasi dana pada tahun 2012 hingga 2013, dalam implementasi kebijakan tersebut adalah minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah yang menyebabkan rendahnya respon masyakat, belum maksimalnya koordinasi antar aktor pemerintah daerah, dan belum adanya SOP sebagai pedoman bagi SKPD. implementasi kebijakan pengembangan kawasan Minapolitan belum berdampak secara signifikan terhadap perubahan diwilayah Kabupaten Sidoarjo. Sehingga pemerintah daerah harus lebih menggalakkan sosialisasi, memaksimalkan koordinasi terutama antar SKPD serta sesegera mungkin dibuat SOP pengembangan kawasan Minapolitan. Kata kunci: implementasi, Per 12/Men/2010 tentang minapolitan.
Kemitraan Antara KPH Perhutani dan LMDH dalam Menjaga Kelestarian Hutan (Studi pada Desa Jengglungharjo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabupaten Tulungagung) Mohamad Rizal Nur Zain
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Partnership between Unity Forest Perhutani Officials (KPH) and Institutions Villagers The Forest (LMDH) in preserve the forest conservation and production. (Study in viilage Jengglungharjo sub-districts Tanggunggunung district Tulungagung). The management of community-based forests called PHBM (in forest management with the community) is management with cooperation between villagers forest (MDH) with kph perhutani. This research mendiskripsikan about how partnership yamg interwoven and supporting factors and inhibitors of between KPH Perhutani and LMDH. This research using methods qualitative. Collecting data using interviews, observation, and documentation. This data obtained by involving parties KPH Perhutani, asper boyolangu, the office of a village Jengglungharjo, and LMDH. Analysis of data on the model of interactive Miles Huberman. The result showed that the partnership, which occurs not run well prove to be wood, still the occurrence of a burglary the use of land, Public participation are still not enough, and still the people who disagree with the agreement of the partnership. Disisi good news village have institute who were law in order to facilitate interaction with instansi-instansi tulungagung, who was in just with dept. of tourism, for example agriculture, police. With this economic growth of the community can increase so that it reduced the initiatives to take for (forest resources). Keywords : forest management , Partnership Abstrak: Kemitraan antara Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam menjaga kelestarian hutan lindung dan produksi (Studi pada Desa Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung). Pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang disebut PHBM (Pengelolaan hutan bersama masyarakat) adalah pengelolaan dengan kerjasama antara masyarakat desa hutan (MDH) dengan KPH perhutani. Penelitian ini mendiskripsikan tentang bagaimana kemitraan yamg terjalin dan faktor-faktor pendukung dan penghambat antara KPH Perhutani dan LMDH. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data ini diperoleh dengan melibatkan pihak KPH Perhutani, Asper Boyolangu, Kantor desa Jengglungharjo, dan LMDH. Analisis data dengan model interaktif Miles Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang terjadi belum berjalan dengan baik terbukti masih terjadinya pencurian kayu, penggunaan lahan tanpa izin, pertisipasi masyarakat masih kurang, serta masih adanya masyarakat yang kurang setuju dengan perjanjian kemitraan tersebut. Disisi baiknya desa memiliki Lembaga yang berbadan hukum sehingga memudahkan interaksi dengan instansi-instansi yang berada di Tulungagung, contohnya saja dengan dinas Pariwisata, Pertanian, Kepolisian. Dengan hal ini pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga berkurangnya inisiatif untuk mengambil SDH(Sumber Daya Hutan). Kata Kunci : Pengelolaan hutan, Kemitraan.
Meningkatkan Fungsi Masjid Melalui Reformasi Administrasi (Studi pada Masjid Al Falah Surabaya) Niko Pahlevi Hentika
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Improve the Function of Mosque through Administrative Reform (Studies on Al Falah Surabaya Mosque). Mosque as one of the institutions that are owned by Muslims in Indonesia has great potential for solving various problems of the nation . This is because the mosque has the ideal functions as a center of worship and culture of Muslims, also have number which reached approximately 900,000 are spread throughout the country. However, this potential can not be well applied , because the administrator and Muslims can not manage and functioning mosque as a center of worship and cultural of Muslims. Therefore, strategies are needed that can be used to improve the function of the mosque, one of the strategies that can be done is through administrative reform. Al Falah Surabaya Mosque is one example of a fairly prominent mosque in their efforts to improve and restore the function of the mosque (as a center of worship and culture) through administrative reform . Since the Al- Falah Mosque was inaugurated in 1973 to the present (2013) , this mosque had been developed and improved . This study used descriptive qualitative research approach, focusing on how the model of administrative reforms undertaken Al Falah Mosque in improving function, and to determine the factors supporting and inhibiting the implementation of administrative reforms undertaken Al Falah Surabaya Mosque in improving the function. Keywords:Mosque, Administrative Reform   Abstrak: Meningkatkan Fungsi Masjid Melalui Reformasi Administrasi (Studi pada Masjid Al Falah Surabaya). Masjid sebagai salah satu lembaga yang dimiliki oleh umat islam di Indonesia mempunyai potensi besar untuk memecahkan berbagai permasalahan bangsa. Hal tersebut karena masjid memiliki fungsi ideal sebagai pusat ibadah dan kebudayaan umat islam serta mempunyai jumlah yang  mencapai kurang lebih 900.000 yang tersebar diseluruh tanah air. Namun, potensi tersebut tidak dapat teraplikasikan dengan baik, karena pengurus dan umat islam tidak bisa mengelola dan memfungsikan masjid sebagai pusat ibadah dan kebudayaan umat islam. Maka dari itu, dibutuhkan strategi yang bisa digunakan untuk meningkatkan fungsi masjid, salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui reformasi administrasi. Masjid Al Falah Surabaya adalah salah satu contoh masjid yang cukup menonjol dalam usahanya meningkatkan dan mengembalikan fungsi masjid (sebagai pusat ibadah dan kebudayaan) melalui reformasi administrasi. Sejak Masjid Al Falah diresmikan tahun 1973 sampai sekarang (2013), masjid ini terus mengalami perkembangan dan perbaikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, fokus pada bagaimana bentuk reformasi administrasi yang dilakukan Masjid Al Falah dalam meningkatkan fungsinya, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan reformasi administrasi yang dilakukan Masjid Al FAlah Surabaya dalam meningkatkan fungsinya. Kata kunci: Masjid, Reformasi administrasi
Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012) Mentari Yosephen Sijabat
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Analysis of Financial Performance and Financial Capability of Local Government in Implementation Local Authonomy (Study at Local Revenue Offices and Management of Local Finance and Assets Malang City, Fiscal Year 2008-2012). In the implementation of regional autonomy, finance becomes an important factor that needs serious attention. In relation to that, is need to do performance assessment and financial capacity of local governments to know the progress of the local financial management every year. This study used a descriptive research with a qualitative approach. The results of this study showed that the Malang city’s financial ability show a positive trends but still within less able category with average of DOF ratio is 13,67% and average of IKR ratiois 18,01%.Malang city’s financial performance from 2008 to 2012 showed a positive trend with average of financial independence is 16,43%, acquisition of PAD effectiveness is 107,7%, priority allocation of regional expenditures still at routine expenditure, the growth ratio of PAD, all local revenues, and local expenditures showa fluctuating growth, and SILPA has increased every year. This indicates that the financial capability and financial performance is not yet optimal. So that need to make more improvement in Malang City’s financial management.   Key Word: Regional Autonomy, Financial Capability, Financial Performance of Malang city 2008-2012 Abstrak: Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, keuangan menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian serius.  Sehubungan dengan hal itu perlu dilakukan penilaian kinerja serta kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan daerah setiap tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keuangan kota malang mengalami kecendrungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan rata-rata rasio DOF 13,67% dan IKR 18,01%. Kinerja keuangan kota malang dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami kecendrungan peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 16,43%, efektifitas PAD 107,7%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio PAD, Pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan SILPA setiap tahun semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan serta kinerja keuangan kota malang masih belum optimal sehingga perlu melakukan pembenahan lebih dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Malang.   Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kemampuan Keuangan, Kinerja Keuangan Kota Malang tahun 2008-2012
Marketing Politik Pasangan Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Malang (Studi Kasus Tim Sukses Pemenangan Pasangan Abah Anton dan Sutiaji dalam Pemilukada Kota Malang 2013) Muchammad Ichsan Saputra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Political Marketing Mix Couple in the Regional Head Election (Case Study of Success Team Campaign Couple of Abah Anton and Sutiaji in Malang Election 2013). The use of science in marketing in the world of politics has been widely used in the election of the Head of the region. The importance of the role of marketing politics make candidates across Electoral Districts vying in the political marketing science as the key to success in businesses. No exception in the Head Region of Malang 2013, where couples Abaad Anton-Sutiaji (AJI) managed to win. This research result showed that political marketing that we have made in winning couples abah anton and sutiaji, namely the formation of a figure and programmes the campaign complex contain from politics, the determination of the product promotion, place, price and segmentation voters. In this case, the role of political marketing has been able to help couples abah anton and sutiaji winning general election in the city of Malang 2013. In this case, the role of political marketing has been able to help couples abah anton and sutiaji winning general election in the city of Malang 2013. Not separated from factors are both proponents and the economy in their trip. Supporting factors often regarded as things help in the campaign, the implementation of various programs while the economy is regarded as things factor that becomes an obstacle in running the strategy, whether it's a matter of technical and non technical. Keywords: election in Malang, Political marketing   Abstrak: Marketing Politik Pasangan Kepala Daerah dalam Pemilukada (Studi Kasus Tim Sukses Pemenangan Abah Anton dan Sutiaji dalam Pemilukada Kota Malang 2013). Penggunaan ilmu marketing dalam dunia politik telah banyak di gunakan pada Pemilihan Kepala Daerah. Peran dari marketing politik membuat para kandidat di seluruh pemilihan Kepala Daerah berlomba-lomba dalam mengkreasikan ilmu marketing politik sebagai kunci sukses dalam pemenanganya. Tidak terkecuali di pemilihan Kepala Daerah Kota Malang 2013 ini, dimana pasangan Abah Anton-Sutiaji (AJI) berhasil menang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa marketing politik yang telah dilakukannya dalam pemenangan pasangan Abah Anton dan Sutiaji, yaitu pembentukan figure dan program-program kampanye yang kompleks mecaukup dari penentuan produk politik, promotion, place, price dan segmentasi pemilih. Dalam hal ini, peran marketing politik telah membantu pasangan AJI dalam memenangkan Pemilukada Kota Malang 2013. Tidak terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat di dalam perjalanannya. Kata Kunci: Pemilukada Kota Malang, marketing politik 
Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan) Elvie Dyah Fitriana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Spatial Policy in Realizing about Sustainable Urban Development (Study in Magetan). Implementation of spatial policy Magetan happened complex problems such as conflicts occur land, water shortages and land conversion. This research uses descriptive qualitative research approach. As the results show that: 1. Product policy Local Regulation number 15 in 2012 on Magetan Spatial Planning is good 2. Implementation of spatial policy Magetan is well enough but there are still some discrepancies that occur in the implementation. In the application of the Sustainable Urban Development concept is appropriate but the environmental issues become crucial issues encountered in the implementation of spatial policy in realizing about Sustainable Urban Development 3. The factors enabling in the implementation of spatial policy in Magetan are policy on Magetan spatial planning, socialization, liveliness implementor. While the factors inhibiting in this research are public awareness and land conversion. Keywords: spatial decentralization, policy implementation, sustainable urban development Abstrak: Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan). Implementasi kebijakan tata ruang wilayah di Kabupaten Magetan terjadi permasalahan kompleks seperti konflik lahan, defisit air dan alih fungsi lahan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Produk kebijakan Perda No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Magetan sudah baik 2. Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan cukup baik namun masih ada beberapa ketidaksesuaian yang terjadi dalam implementasinya. Penerapan konsep pembangunan kota berkelanjutan sudah sesuai namun masalah lingkungan menjadi masalah krusial yang dihadapi di Kabupaten Magetan 3. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah Kabupaten Magetan adalah kebijakan tentang RTRW Kabupaten Magetan, sosialisasi, keaktifan implementor. Sedangkan faktor penghambat adalah kesadaran masyarakat dan alih fungsi lahan.   Kata kunci: desentralisasi spasial, implementasi kebijakan, pembangunan kota berkelanjutan
Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo) Linda Cristi Corolina
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 2 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : The Policy Implementation on The Conversion of Agricultural Land Into Housing Areas (Study at Regional Development Planning Board of Sidoarjo Regency). Increasing of the population indirectly affect the amount of housing areas. Developing  of Housing areas in Sidoarjo regency, which it as fastas the population increas  In the case of that development, developer usually using agricultur area tobe conversed. In this case, local regulation Number 6/2009 about Land Use Planning in Sidoarjo Regency has an important role to set and control the conversion of agricultural land into housing areas. Researcher uses qualitative research method by descriptive approach. The result of this reaserch obtain that Coenversion of agricultural land into housing areas are set in the pattern of a housing area, meanwhile 60% agricultural are coversed into housing areas with occuring uneven in all areas, but only in 6 sub-distric had rate over conversion most rapidly. Keyword: Policy Implementataion, Land Conversion, Housing Area.Abstrak : Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Petanian Menjadi Kawasan Perumahan (Studi pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  Kabupaten Sidaorjo). Peningkatan jumlah penduduk secara tidak langsung mempengaruhi jumlah permintaan perumahan. Pembangunan kawasan perumahan di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan penduduk. Untuk kegiatan tersebut, developer kerap memanfaatkan serta mengalihfungsikan lahan pertanian. Dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Perda RTRW No.6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, memiliki peran dalam mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan pertanian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan perumahan diatur dalam penetapan pola ruang untuk kawasan perumahan, sedangkan presentase lahan pertanian yang dialihkan untuk perumahan sebesar 60% dengan penyebaran yang tidak merata di seluruh Kabupaten Sidoarjo. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Alih Fungsi Lahan, Kawasan Perumahan.

Page 1 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue