cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 7 (2014)" : 30 Documents clear
Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Melalui Proyek Operasi NAsional Agraria (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Desa Mulyoagung Kabupeten Malang) Agniesya Oktaviali Citra Dewi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Quality of Land Certification Service through Agrarian National Operation Project (The Study at Kantor Pertanahan of Kabupaten Malang and Desa Mulyoagung in Kabupaten Malang). Research background is the demand for admission for the right of land which is manifested in the form of the ownership of land certificate. PRONA program is, therefore, developed which is land certification program based on general subsidy targeted to low economic community. Research attempts to describe and to analyze PRONA service, the quality of general-based land certification service based on The Decree of Ministry of Civil Servant Empowerment No. 81 of 1993, and the factors supporting and constraining PRONA service. Result of research indicates that PRONA certification service by the Land Office of Malang District has met all components of good service. This service is supported by the capacity of employee at the Land Office of Malang District, structure and infrastructure, the schedule of finishing certification only in one budget year, and the support from the community of Mulyoagung Village. Keywords: quality service, land certificatio, PRONA   Abstrak: Kualitas Pelayanan Sertifikasi Tanah Secara Massal Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Desa Mulyoagung Kabupaten Malang). Penelitian ini dilandasi atas dasar kebutuhan akan pengakuan hak atas tanah  yang berupa kepemilikan sertifikat tanah. Atas dasar inilah disusunlah program PRONA, suatu program sertifikat tanah massal bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi rendah. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis proses pelayanan PRONA, kualitas pelayanan sertifikasi tanah secara massal melalui PRONA berdasarkan Kep. Men. PAN No. 81 Tahun 1993 dan  faktor pendukung serta faktor penghambat pelayanan PRONA. Dalam hasil penelitian menyatakan bahwa pelayanan sertifikat PRONA yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang telah memenuhi seluruh unsur-unsur pelayanana yang baik.Hal ini didukung dengan kemampuan pegawai yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, sarana dan prasarana serta waktu penyelesaian sertifikat dalam satu tahun anggaran dan dukungan dari Masyarakat Desa Mulyoagung.   Kata kunci: kualitas pelayanan, sertifikasi tanah, PRONA
Strategi Local Economy Development Dalam Program Minapolitan (Studi pada Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang) Zihla Hasnatul Layli
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrack: Local Economy Development Strategy in Minapolitan Program (Studies in Desa Wajak, Kabupaten Wajak, Kota Malang). Desa Wajak which has a better potential in both of natural resources and human skill resources in fisheries cultivation so supposed to has a big role in order to help the economy and the welfare of society so that it needs Local Economy Development (LED) strategy. Pemerintah Kabupaten Malang uses five LED strategies in Minapolitan Program, that is: conducts the manufacture of baby fish socialization and training. The role of local market is still dominant. The license and infrastructure supplying have implemented properly. Desa Wajak work with Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) and Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI). Minapolitan Program in Desa Wajak aims to the independence of local communities with the region's potential in which the output is to increase people's income, social welfare, and poverty reduction. The supporter factors that is: Human Resources, Natural Resources, and institutional. The inhibitor factors are safety, lack of capital, and lack of optimal technology. Keywords: strategy, Local Economy Development, minapolitan Abstrak: Strategi Local Economy Development dalam Program Minapolitan (Studi pada Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang). Desa Wajak merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang yang memiliki potensi yang lebih baik dalam sumber daya alam maupun skill sumber daya manusianya dalam berbudidaya ikan sehingga seharusnya berperan besar dalam membantu menyejahterakan dan mendongkrak perekonomian masyarakat sehingga diperlukan strategi LED. Pemerintah Kabupaten Malang melakukan sosialiasasi dan pelatihan pembuatan baby fish. Peranan pasar lokal masih dominan dalam menjual hasil dari produksi Minapolitan. Penyediaan perizinan dan prasarana sudah diterapkan dengan baik. Desa Wajak bekerjasama dengan Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN) dan Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI) dan mampu menjadi sektor pemimpin. Program Minapolitan di Desa Wajak bertujuan untuk memandirikan masyarakat lokal sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menyejahterakan masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan. Program Minapolitan di Desa Wajak sudah mampu menjadi tumpuan mata pencaharian. Faktor pendukung LED dalam program Minapolitan di Desa Wajak yaitu: SDM, SDA, dan kelembagaan. Faktor penghambat: SDM, keamanan, kurangnya modal dan kurang optimalnya tekhnologi.   Kata kunci : strategi, Local Economy Development, minapolitan 
Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Dinoyo Kota Malang Siti Mufaroha
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Public-Private Partnership in Revitalization of  Dinoyo Traditional Market of Malang City. Indonesia markets are developed but the development of modern market still exceeds that of traditional market. Traditional market is characterized by dirt,smell. All of these are only giving enough reason to replace traditional market with modern market. Poor condition of traditional market has led the government to do revitalization against traditional market. The government of Malang City has cooperated with PT. Citra Gading Asritama for the revitalization of Traditional Dinoyo Market by a pattern of public-private partnership.The term of public-private par for the revitalizationnership of Traditional Dinoyo Market is set for 30 years. It seems too long terms and it may be easily subjected to many problems such as the change of agreement by unilateral decision, or the dominance of a party which may damage the agreement. It must be great concern about the pattern of cooperation.Research type is descriptive qualitative with study case approach. Location is at Malang City. Keyword: public private partnership, revitalization,traditional market dinoyo of malang city. Abstrak: Kerjasama Pemerintah-Swasta Dalam Revitalisasi Pasar Tradisional Dinoyo Kota Malang. Pasar di Indonesia berkembang sangat pesat, namun perkembangan pasar modern lebih pesat dibandingkan pasar tradisional. Pasar tradisional yang terkenal dengan kondisi kotor, bau, keadaan bangunan kumuh membuat pasar  tradisional saat ini mulai digantikan dengan pasar modern. Keadaan pasar tradisional yang terus memprihatinkan membuat pemerintah merevitalisasi pasar tradisional. Pemerintah Kota Malang bekerjasama dengan PT. Citra Gading Asritama dalam revitalisasi Pasar Tradisional Dinoyo dengan pola Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Dalam revitalisasi Pasar Tradisional Dinoyo, Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) lama perjanjian adalah 30 tahun. Lamanya masa perjanjian kemungkinan terjadi permasalahan semakin besar, seperti adanya perubahan perjanjian sepihak, ataupun dominasi oleh salah satu pihak yang akan merusak perjanjian.Hal ini perlu mendapat perhatian mengenai pola kerjasama yang digunakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi kasus di Kota Malang.   Kata kunci: kerjasama pemerintah-swasta, revitalisasi, pasar tradisional dinoyo kota malang.
Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Good Governance (Studi pada Kantor BRI Kantor Cabang Malang Kawi) Pratiwi Nurul Khoiriyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Corporate Social Responsibility in Good Governance Perspective (Study on the Bank Rakyat Indonesia Kawi Malang). This study aims to analyze Corporate Social Responsibility conducted by BRI Kawi Malang in the perspective of good governance as well as the supporting factors and inhibiting factors affecting the program. This study used qualitative research methods with a descriptive approach. The model of data analysis used is the model interactive of Miles and Huberman. This research results show that Corporate Social Responsibility conducted by BRI Kawi Malang focuses on social activities especially education. BRI Kawi Malang effort applying Corporate Social Responsibility in realizing good governance conducted through application participation principle, transparency, accountability, and responsibility. However, there are supporting factors and inhibiting factors affecting the application Corporate Social Responsibility on the banks. Suggestions that can be given related research result are a chance to community for proposing proposals of Corporate Social Responsibility and improvements of laboratory facilities in mini banks. Keywords : Corporate Social Responsibility, good governance, Bank Rakyat Indonesia   Abstrak: Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Good Governance (Studi pada Kantor BRI Kanca Malang Kawi). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Corporate Social Responsibility yang dilakukan BRI Kanca Malang Kawi dalam perspektif good governance serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility yang dilakukan BRI Kanca Malang Kawi menitikberatkan pada kegiatan sosial khususnya bidang pendidikan. Upaya BRI Kanca Malang Kawi menerapkan Corporate Social Responsibility dalam mewujudkan good governance dilakukan melalui penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Namun terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi penerapan Corporate Social Responsibility pada BRI Kanca Malang Kawi. Saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian adalah dengan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mengajukan proposal Corporate Social Responsibility dan meningkatkan sarana hingga fasilitas penunjang laboratorium mini bank.   Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, good governance, Bank Rakyat Indonesia
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Kesenian Reog (Studi Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo) Aditya Hogantara Pradana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Role of Local Government in Preservation of Reog (Study of Agency Culture, Tourism, Youth and Sports Kabupaten Ponorogo). Culture is an aspect of development. Addition to the development of national development, Ponorogo Reog art that are part of the culture, affected by globalization. Therefore, the necessary role of local government Ponorogo for that problems. The purpose of this study to analyze the role of Disbudparpora for preservation Reog art and analyze the activation and inhibitory factors in the preservation of Reog art. Type of this research is descriptive with qualitative approach. While the analysis of the data used is Bogdan & Taylor analysis includes before field, in  field and post-field. Show on the basis of the results of the study,  role of Disbudparpora in the preservation of Reog art based Permendagri 40 and 42 Year 2009 on Guidelines for the preservation of culture, which includes the protection, development and utilization. Keywords: role of local government, preservation of culture, reog art   Abstrak: Peran Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Reog (Studi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo). Budaya merupakan salah satu aspek pembangunan. Sejalan perkembangan pembangunan nasional, Kesenian Reog Ponorogo yang termasuk bagian dari budaya semakin lama terpengaruh oleh globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dalam mengatasi permasalahan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis peran Disbudparpora dalam melestarikan Kesenian Reog dan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelestarian Kesenian Reog yang dilakukan Disbudparpora. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis Bogdan & Taylor meliputi tahap pralapangan, dilapangan dan pasca lapangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran Disbudparpora dalam pelestarian Kesenian Reog berdasarkan Permendagri Nomor 40 dan 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.   Kata kunci: peran pemerintah daerah, pelestarian kebudayaan, kesenian reog
Implementasi Kebijakan Social Forestry dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Studi pada Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Perum Perhutani KPH Parengan) Selvana Mia Andan Sari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Social Forestry Policy for the Empowerment of Forest Rural Communities (Study on Implementation of Forest Management with Community (PHBM) by Perum Perhutani KPH Parengan). Deforestation activities by forest rural communities must be closely related to multi-dimension crises including economic, education, culture and morality, it gives unfavorable impact on national forest protection managed by Perum Perhutani KPH Parengan. The communities are lacking of knowledge to distinguish between good and bad behavior, and thus, it gives unfavorable impact on national forest protection managed by Perum Perhutani KPH Parengan. The researcher elevates the social forestry policy for the empowerment of forest rural communities. The researcher used qualitative descriptive methods, in interview with Perum Perhutani KPH Parengan, BKPH Mulyoagung, LMDH Wono Mulyo, and forest rural communities. Result of this research indicates that the implementation of social forestry policy by Perum Perhutani KPH Parengan for the empowerment of forest rural communities is not maximal because of unfavorable social conditions including the low understanding of rural communities about keep the forest preservation. Successful realization of PHBM may need strong commitment from any related parties. The recommendations that can gives are necessary increasing collaboration in forest management activities. Keywords : policy, empowerment of forest rural communities, PHBM Abstrak: Implementasi Kebijakan Social Forestry Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Studi Pada Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Perum Perhutani KPH Parengan). Fenomena deforestasi hutan oleh aktivitas masyarakat desa hutan yang masih dilanda krisis multidimensi yakni krisis ekonomi, pendidikan, budaya dan terutama moral, mengakibatkan dampak bagi perlindungan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Parengan. Peneliti mengangkat kebijakan social forestry dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan wawancara mendalam dari Perum Perhutani KPH Parengan, BKPH Mulyoagung, LMDH Wono Mulyo, dan Masyarakat Desa Hutan (MDH). Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) belum berjalan secara maksimal dikarenakan keadaan sosial masyarakat desa yang masih rendah pemahaman menjaga kelestarian hutan. Untuk tercapainya PHBM ini diperlukan komitmen yang kuat pada masing-masing pihak yang terkait. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu adanya peningkatan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan hutan.   Kata kunci : kebijakan, pemberdayaan masyarakat desa hutan, PHBM
Dinamika Perumusan Kebijakan Perubahan dari Pertanian Konvensional Ke Agropolitan (Studi Kasus di Kota Batu) Mochamad Rizka Nurhidayah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Dynamic of Policy Formulation in Change from Convensional Agriculture to Agropolitan Agriculture (Study Case in Batu). The main problem of working through in Batu is how to development Agropolitan in Batu with see the Formulation policy. The background of this research is how potention of agriculture in Indonesia especially in Batu can be increased and be maintain of overlasting Environmental. But truly Agropolitan in Indonesia especially in Batu still have not walking as like as much, many problem become the trigger, is not spread evenly the distribution of instruments and infrastructures to keep the sustainability from Agropolitan policy in Batu. Otherwise, education grade in Batu still have in Elementary School. Because the minded of many people have not understand about the policy, because the minded of many people still tradition. This research use Descriptive with Qualitative approach. With use Miles and Hubberman in analysis data. But a  mater in fact Agropolitan policy is not understand by people in Batu. Beside that If government operate this exercises and workshop, still have not give the evaluation and control about the sustainability until the society operate the agriculture system in a stand alone. So its make the society not give sharing about Agropolitan Policy to the government. Keywords: Agropolitan Policy, Formulation Policy, Reaction from Society. Abstrak: Dinamika Perumusan Kebijakan Perubahan dari Pertanian Konvensional ke Agropolitan (Studi Kasus di Kota Batu). Permasalahan utama di Kota Batu adalah bagaimana perkembangan Agropolitan di Kota Batu dengan melihat Rumusan Kebijakan tersebut. Sedangkan hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bagaimana potensi pertanian di Indonesia, khususnya di pertanian Kota Batu bisa semakin meningkat dan bisa dijaga kelestarian lingkungannya. Tetapi pada kenyataannya Agropolitan di Indonesia khususnya di Kota Batu tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyak masalah yang menjadi pemicu didalamnya, seperti kurang meratanya pendistribusian peralatan, sarana dan prasarana guna menunjang keberlangsungan Kebijakan Agropolitan di Kota Batu. Selain itu, tingkat pendidikan yang hanya setingkat Sekolah Dasar, sehingga menyebabkan masyarakat tidak memahami tentang kebijakan tersebut, dan pola pemikiran tradisional menjadi pola pemikiran utama di masyarakat. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif Kualitatif. Dengan menggunakan Analisis data Miles and Hubberman. Tetapi pada kenyataannya kebijakan Agropolitan tidak dipahami oleh masyarakat di Kota Batu. Selain itu, pemerintah juga tidak memberikan pendampingan, evaluasi, dan kontrol setelah melakukan pelatihan dan workshop sampai mereka memahami sistem pertanian tersebut. Sehingga sebagian masyarakat tidak memberikan Sharing mengenai Kebijakan Agropolitan kepada pemerintah, hanya menitikberatkan semua pada perwakilan GAPOKTAN.   Kata kunci: Kebijakan Agropolitan, Perumusan Kebijakan, Reaksi dari Masyarakat.
Efektifitas Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Sebagai Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus pada Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo) Silvi Anisatul Fadillah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effectiveness of Acceleration and Enlargement of Settlement Infrastructure Development program as an Effort of Poverty Cope Acceleration. Poverty is a problem which until now has not been fully addressed by Indonesia. To handle poverty, goverment formulated the Acceleration and Expansion of Settlement Infrastructure Development (P4IP). The purpose of this program is: first to provide ease of access for the poor, especially in the field of infrastructure in the settlements, which both wheels Encouraging poor economy to make it better with the development of infrastructure. Researchers aim to find out how the effectiveness of program implementation P4IP, describe, and analyze application programs Infrastructure Development Acceleration and Expansion of Settlements (P4IP) Tambakrejo village, sub-district of Sidoarjo regency Krembung and to determine, describe, and analyze the factors supporting and inhibiting factors in program implementation P4IP Tambakrejo village, sub-district of Sidoarjo regency Krembung. From the research, the researcher can conclude that P4IP already arguably, more effective programs and in accordance with the needs of the community. Key words: development, poverty, the effectiveness Abstrak: Efektivitas Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Sebagai Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang sampai sekarang belum sepenuhnya diatasi oleh Indonesia. Untuk mengatasi kemiskinan pemerintah membuat Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP). Tujuan dari program ini adalah: yang pertama memberikan kemudahan akses kepada masyarakat miskin terutama dibidang infrastruktur di permukiman, yang kedua Mendorong roda perekonomian masyarakat miskin agar menjadi lebih baik dengan adanya pembangunan infrastruktur. Peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program P4IP, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) di desa Tambakrejo, Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo dan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan program P4IP di desa Tambakrejo, kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Dari hasil penelitian peneliti dapat menyimpulkan bahwa P4IP sudah dapat dikatakan sebagai program yang efektiv dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kata kunci: pembangunan, kemiskinan, evektivitas
Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Transportasi Publik Jurusan Malang-Jombang (Studi pada Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur) Nevia Ayu Rahmadhani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Article 17 Act No 5 of 1999 on Public Transportation of Malang – Jombang. Act No 5 of 1999 Article 17 is a regulation about prohibition of monopoly practice. The case that happen on public transportation of Malang - Jombang, it shows that there is only one service provider. This study discuss about normative gap between formulation and policy implementation of Article 17 Act No 5 of 1999 where based on the data from Dinas Perhubungan dan LLAJ of East Java Province conclude that the procurement of public transportation (AKDP) is submitted directly to the private but the government is still control. Keywords: Policy implementation, indication of monopoly practice, public transportation   Abstrak: Implementasi Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Transportasi Publik Jurusan Malang-Jombang. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 17 merupakan peraturan yang mengatur tentang larangan praktek monopoli. Kasus yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa hanya ada satu provider layanan transportasi publik untuk jurusan Malang – Jombang. Penelitian ini membahas tentang normative gap antara formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan pada alat transportasi publik jurusan Malang – Jombang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur, menyimpulkan bahwa pengadaan alat transportasi publik (AKDP) diserahkan langsung kepada pihak swasta, namun masih dalam pengendalian pemerintah. Kata Kunci: Implementasi kebijakan, indikasi praktek monopoli, transportasi publik 
Akuntabilitas Pengelolahan Dana Block Grant Untuk Meningkatkan Kinerja Guru (Studi pada SMP Negeri 4 Kepanjen Kabupaten Malang) Amida Pratiwi Setyana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 7 (2014)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Management Accountability Block Grant Funds to Improve Teacher Performance (Study at SMPN 4 Kepanjen in the Regency of Malang). As an obligation of the government in education, government efforts to improve the quality of education always include providing funds as block grants. One of the recipients Block Grant funds are SMP 4 Kepanjen. Business SMP 4 Kepanjen expected to use the funds provided in an effective, efficient, and accountable (accountability). Given the large number of news media online that explains some of suspicion abuse block grant funds in some schools for private interests. Accordingly it is proper management of the block grant funds can be accountable to the public on how the money gets spent as it should. Keywords: Accountability, Block Grant, teacher performance   Abstrak: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Block Grant Untuk Meningkatkan Kinerja Guru (Studi Pada SMPN 4 Kepanjen Kabupaten Malang). Sebagai suatu kewajiban pemerintah dalam hal pendidikan, pemerintah dengan berbagai upaya selalu melakukan peningkatan kualitas pendidikan termasuk memberikan bantuan dana seperti block grant. Salah satu dari penerima dana block grant adalah SMPN 4 Kepanjen. Pengelola sekolah SMPN 4 Kepanjen diharapkan mampu menggunakan dana yang diberikan tersebut secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Mengingat banyaknya kabar dari beberapa media online yang menjelaskan tentang dugaan penyalahgunaan dana block grant di beberapa sekolah untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian sudah selayaknya pengelolaan dana block grant bisa itu dapat di pertanggungjawabkan kepada publik bagaimana dana tersebut dipergunakan sebagai mana mestinya.   Kata kunci: Akuntabilitas, Block Grant, kinerja guru

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue