cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 12 (2015)" : 30 Documents clear
Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan Dalam Prespektif Administrasi Publik (Studi Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batu) Mohammad Jawahir
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Quality of Service Provision of Land (Studies in the National Land Agency Batu)Currently the public service that we can see, the public service given was very less. One of the public services that can be felt by the people of Indonesia are in the service of the land sector. The number of public complaints regarding service of the National Land Agency will be convoluted in providing superior service to the public, those with less keprofesional level, often use this opportunity to make a profit for themselves, as well as the public perception of the cost of obtaining a certificate of expensive as well as a long time makes people reluctant to take care of their own land rights to the Land Office so that the public is more thinking to choose through a third party or through brokers. This shows that is public demand for openness in performing tasks, payment procedures, as well as the timeliness of completion to be done by land services.   Keywords: Quality, Service, National Land Agency (BPN)   Abstrak: Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan Dalam Prespektif Administrasi Publik (Studi Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batu) pelayanan publik yang  kita lihat saat ini masih sangatlah kurang. Dimana Salah satu yaitu pelayanan publik di bidang pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional. Banyaknya keluhan-keluhan masyarakat menyangkut akan pelayanan Badan Pertanahan Nasional yang berbelit-belit dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, tingkat keprofesional petugas yang kurang serta anggapan masyarakat terhadap biaya pengurusan sertipikat yang mahal dan yang paling penting ketepatan waktu penyelesaian berkas yang lama membuat masyarakat enggan dalam mengurusi hak atas tanahnya sendiri ke kantor Badan Pertanahan Nasional hal ini menyebabkan masyarakat lebih cendurung memilih lewat pihak ketiga atau melalui calo. Tentu hal ini menunjukan adanya tuntutan masyarakat terhadap akan keterbukaan dalam melaksanakan prosedur, kepastian biaya serta ketepatan waktu penyelesaian yang harus disuguhkan oleh pelayanan pertanahan Nasional kota Batu.   Kata Kunci :Kualitas, Pelayanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Pengaruh Kinerja Pegawai Dan Sistem Pelayanan Terhadap Tingkat Kualitas Pelayanan Transportasi Udara (Studi Pada Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Abdul Rachman Saleh, Malang) Muhammad Affan Adrianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Influence Of Employee Performance And Service System Of Air Transportation Service Quality Levels (Study on Garuda Indonesia at Abdul Rachman Saleh Airport, Malang). Service quality is an important element in the effort to improve a public service. There are several factors that affect the service quality may be said to be good, namely the performance of employees and service system. This research aims to analyze and explain the extent of the influence of employee performance and service system of the service quality of the airline Garuda Indonesia. This study is using  explanatory research by using the 76 passengers as research samples. The result of the research shows that employee performance and service system has a positive direction and influence significantly to service quality. Employee performance and service system partially able to exert influence on service quality and service system is having an influence greater than the employee performance of the service quality of the airline Garuda Indonesia. Keywords: employee performance (X1), service system (X2), service quality (Y), Garuda Indonesia   Abstrak: Pengaruh Kinerja Pegawai Dan Sistem Pelayanan Terhadap Tingkat Kualitas Pelayanan Transportasi Udara (Studi Pada Maskapai Garuda Indonesia di Bandara Abdul Rachman Saleh, Malang). Kualitas pelayanan merupakan unsur yang penting dalam usaha untuk meningkatkan suatu pelayanan publik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut dapat dikatakan baik yaitu kinerja pegawai dan sistem pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan sejauh mana pengaruh kinerja pegawai dan sistem pelayanan terhadap kualitas pelayanan maskapai Garuda Indonesia. Penelitian ini memakai jenis penelitian eksplanatori dengan menggunakan 76 penumpang sebagai sampel penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai dan sistem pelayanan memiliki arah yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan. Kinerja pegawai dan sistem pelayanan secara parsial mampu memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan dan diketahui bahwa sistem pelayanan merupakan faktor yang memiliki pengaruh lebih besar daripada kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan maskapai Garuda Indonesia.   Kata kunci: kinerja pegawai (X1), sistem pelayanan (X2), kualitas pelayanan (Y), Garuda Indonesia
Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam Mewujudkan Sustainable Development Masyarakat Desa Hutan) (Studi kerjasama Masyarakat Desa Hutan dengan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Bate Kabupaten Tuban) Ayu Novawana Sabila
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrack: The Implementation of Collaborative Forest Management with Communities Program in creating Sustainable Development of Forest Village Communities (A Studi in Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan with Communities of Desa Hutan Bate Kabupaten Tuban) Along with dinamycs development of Indonesia, the role of forest is important in supporting toincrease the nation’s economy. Forest management should be based on Sustainable Development to balance economic aspec, social aspec, and environment aspec. Perum Perhutani BKPH Bate using the Collaborative Forest Management Program ( PHBM) to managethe forest. Implementation of this program involving forest communities through LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). The research aims are to determine, describe and analyze how Perum Perhutani BKPH Bate manage the forest with Collaborative Forest Management princip that involving forest communities.In this study,researcher prefer to use aqualitative method research with a descriptive approach and also use a Miles Huberman methods of analysis. And suggestion from the researcher to Forest Communities is to improve the participation in Collaborative Forest Management Program Keywords: sustainable development, implementation of program Abstrak: Implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam Mewujudkan Sustainable Development Masyarakat Desa Hutan (Studi Kerja Sama Masyarakat Desa Hutan dengan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Bate Kabupaten Tuban). Seiring dengan dinamika perkembangan pembangunan Indonesia, peran kawasan hutan menjadi penting dalam mendukung peningkatan ekonomi bangsa. Pengelolaan Hutan harus didasarkan pada pembangunan secara berkelanjutan agar terjadi keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perum perhutani BKPH Bate melakukan pengelolaan hutan dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Program ini dilaksanakan dengan melibatkan peran masyarakat sekitar hutan melalui suatu lembaga yang disebut Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Lembaga inilah yang mewadahi masyarakat sekitar hutan dalam melakukan hubungan kerjasama dengan pihak perum perhutani  BKPH Bate dalam rangka PBHM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana PerumPerhutani BKPH Bate mengelola hutan dengan prinsip PHBM yang melibatkan masyarakat sekitar hutanSaran peneliti untuk  masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam program PHBM. Kata kunci: pembangunan berkelanjutan, implementasi program
Kebijakan Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup pada Sekolah “Adiwiyata” (Studi pada SMAN 1 Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri) Erika Donna Meissy Karmanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Integration Of Environmental Education With The School “Adiwiyata” (Study In SMAN 1 Puncu Sub District Puncu Kediri Regency). Environmental education is one of embodiment of law no 32 of 2009 on protection and management of the environment, especially article 65 paragraph 2 that on of the right of the society is getting environmental education. policy integration of environmental education in SMAN 1 Puncu, Puncu districts, Kediri districts is realized in from of implementation of program that made by the government and run by the schools. The realization of integratitation of environmental education in schools, then the schools proved to rush to get to school that is able to build a life that love to the environmental and achieve Adiwiyata School. Government program is the implementation of the environmental management by maintaining preserving the environment. program conducted schools not running optimally, still constrained the rest of the eruption, still found a violation, the support obtained do not meet needs. Recomendatations that can be given by researchers is the school should promote environmental education to achieve Adiwiyata, overcome by making the tool or container dew maker, crack down or empower the school community, the addition of discipline, should cooperate with stakeholders who have a business, the processed organic fertilizer can be sold out of school for school entry. Keyword: Policy, Integration, Environmental Education.   Abstrak: Kebijakan Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan Hidup pada Sekolah “Adiwiyata” (Studi pada SMAN 1 Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri). Pendidikan Lingkungan Hidup adalah salah satu perwujudan dari UU no. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama pasal 65 ayat 2 bahwa salah satu hak masyarakat adalah mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. kebijakan pengintegrasi pendidikan lingkungan hidup di SMAN 1 Puncu diwujudkan dalam bentuk pengimplementasian program yang dibuat oleh pemerintah dan dijalankan oleh pihak sekolah. Dengan perwujudan kebijakan pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup disekolah ini, maka sekolah terbukti bergegas untuk menuju ke sekolah yang mampu membangun jiwa cinta lingkungan dan mencapai sekolah adiwiyata. Upaya pemerintah dalam pengintegrasian pendidikan lingkungan hidup terkait program tersebut yaitu dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dengan cara menjaga melestarikan lingkungan. program yang dilaksanakan sekolah belum berjalan maksimal, masih terkendala sisa erupsi, masih ditemukan pelanggaran, dukungan yang diperoleh tidak memenuhi kebutuhan. Saran yang dapat diberikan peneliti adalah sekolah harus menggalakkan pendidikan lingkungan hidup untuk mencapai adiwiyata, disiasati dengan membuat alat atau wadah pembuat embun, menindak tegas atau memberdayakan warga sekolah, penambahan tata tertib, harusnya bekerja sama dengan stakeholders yang memiliki usaha, hasil olahan pupuk organik dapat dijual keluar sekolah untuk pemasukan sekolah. Kata Kunci: Kebijakan, Integrasi, Pendidikan Lingkungan Hidup.
Strategi Pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar) Tulus Susanto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstract: The Counseling Implementation Strategy for Family Planning Program (Study on Women Empowerment, Child Protection, and Family Planning Institution of Kabupaten Karanganyar). Along with the legalization of Regional Autonomy Law of 2004, the development on each district has been authorized by the district itself , including one of which is the development of the population. BKKBN as the authorized institution of now decentralized government is facing a really tough challenges. The differing view and opinion in the local government about the population problem, the lack of competent field instructor, and the questioned commitment of stakeholders on this Family Planning program are some of the problems that have been identified and must be solved quickly by BKKBN. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Research results show that The desire can be realized with the strategic commitment of the stakeholders and the executives. The executives should continuously keeping an eye to the strategy so it will be well implemented, A good collaboration and proper administrative coordination between Kabupaten Karanganyar BP3A & KB with other government agencies in the district is needed Keyword: Implementation Strategy, KB Counseling Program Abstrak: Strategi Pelaksanaan Penyuluhan Program Keluarga Berencana (Studi Pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar). Seiring dengan disahkannya Undang – Undang  Otonomi Daerah Tahun 2004, kini pembangunan yang ada di daerah sudah menjadi kewenangan dari daerah itu sendiri termasuk salah satunya adalah pembangunan kependudukan. BKKBN sebagai  lembaga yang mengurusi permasalahan penduduk kini sudah tidak  lagi bersifat sentralistik, namun lebih diserahkan kepada pemerintah daerah (desentralistik). Akibatnya Program KB menghadapi tantangan yag berat. Hal ini disebabkan salah satunya pemerintah di Daerah belum mempunyai pandangan yang sama tentang arti dari kependudukan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya komitmen stratejik dari jajaran pimpinan dan pelaksana, keinginan itu dapat direalisasikan. Para eksekutif sebaiknya secara terus menerus mengamati apakah strategi itu dilaksanakan dengan baik, kemudian Menjaga Keharmonisan, kerjasama administrasi serta koordinasi yang baik antara BP3A&KB Kabupaten Karanganyar dengan lembaga pemerintah lainnya di kabupaten karanganyar sebaiknya lebih ditingkatkan.   Kata kunci: Strategi Pelaksanaan, Penyuluhan Program KB
Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung) Rizki Rachmaddianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Policy on Community-Based Environmental Sanitation Program (SLBM) in Sustainable Development (Studies in the Department of Public Works Bina Marga and Cipta Karya Tulungagung Regency). The development of growth in urban areas or district that was so advanced make the emergence of an assortment of the problems that very complex, one of the problems has not been this point is of sanitation problems. Sanitation is an effort to create a program to prevent the emergence of all kinds of disease. Sanitation is one way to clean from all elements that would enable the disorder disease. The SLBM in Tulungagung enough executed properly, with some strategy, of the success of sanitation development there are indications that affects the success of which are in the selection of location, already the community participation of operational and maintenance at some of the location of targets. But of the overall implementation of the program ineffective SLBM activities is the hometown selection. Because of the limited fasilisator empowerment new who is known by the managers. That the Policy Impact Community-Based Environmental Sanitation Program (SLBM) in Tulungagung Regency where research conducted in the Department PUBMCK Tulungagung Regency has should be enough to show positive results against sustainable development. Keywords : Sanitation, Policy, Sustainable Development Abstrak: Implementasi Kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan (Studi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung). Perkembangan pertumbuhan di wilayah perkotaan maupun kabupaten yang begitu pesat menjadikan munculnya bermacam-macam permasalahan yang sangat kompleks, Salah satu permasalahan yang belum tuntas saat ini adalah masalah sanitasi. Sanitasi adalah suatu usaha kegiatan yang untuk menciptakan keadaan dengan menghindarkan timbulnya gangguan bermacam-macam penyakit. Salah satu cara sanitasi adalah dengan mengusahakan kebersihan dari segala unsur yang dapat memungkinkan timbulnya gangguan penyakit. Program SLBM di Tulungagung sudah cukup dijalankan secara baik, dengan adanya beberapa strategi, dari keberhasilan pembangunan sanitasi terdapat indikasi yang mempengaruhi keberhasilan yaitu dalam seleksi lokasi, sudah adanya partisipasi masyarakat tentang operasional dan pemeliharaan pada beberapa lokasi sasaran. Tetapi dari keseluruhan pelaksanaan program SLBM belum optimalnya kegiatan ialah seleksi kampung. Karena terbatasnya fasilisator pemberdayaan yang memang baru dikenal oleh pelaksana. Dampak dari kebijakan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di Kabupaten Tulungaggung dimana penelitian yang dilakukan pada Dinas PUBMCK Kabupaten Tulungagung sudah cukup menunjukkan hasil yang positif terhadap pembangunan berkelanjutan.   Kata Kunci : Sanitasi, Kebijakan, Pembangunan Berkelanjutan
Implementasi program pembedayaan masyarakat melalui posyantek (pos pelayanan teknologi) di provinsi dki jakarta (studi pada badan pemberdayaan masyarakat dan perempuan dan keluarga berencana dki jakarta) Muetia Endriani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstact : The Implementation of Community Empowerment Program Through Posyantek (Postal Service Technology) in Jakarta (Study on Community Empowerment Board and the Women and Family Planning Jakarta). Posyantek (postal service technology) is a social institution that is located in the kecamatan and assist the government in facilitating the application of appropriate technology . Jakarta is one of the province that implement posyantek in 44 kecamatan, and Appropriate Technology and Information Network, Community Empowerment Board and the Women and Family Planning Jakarta is responsible for coaching posyantek in Jakarta . Application of posyantek in Jakarta as a form of empowerment through appropriate technology in order to improve the welfare of the community . This study aims to describe the implementation and enabling and inhibiting factors of community empowerment program through posyantek in Jakarta . Posyantek in Jakarta is divided into 3 criteria: active , upright and independent. Keywords: community empowerment, posyantek, appreciate technology, community welfare   Abstrak: Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Posyantek (Pos Pelayanan Teknologi) di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana DKI Jakarta). Posyantek (pos pelayanan teknologi) adalah lembaga kemasyarakatan yang berada di kecamatan dan membantu pemerintah dalam memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang menerapkan posyantek di 44 kecamatan, dan Bidang Teknologi Tepat Guna dan Jaringan Informasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana DKI Jakarta bertanggung jawab atas pembinaan posyantek di Provinsi DKI Jakarta. Penerapan posyantek di Provinsi DKI Jakarta sebagai salah salah satu bentuk pemberdayaan melalui teknologi tepat guna agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan dan faktor pendukung dan penghambat dari program pemberdayaan masyarakat melalui posyantek di Provinsi DKI Jakarta. Posyantek di Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 3 kriteria yaitu aktif, tegak dan mandiri.   Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, posyantek, teknologi tepat guna, kesejahteraan masyarakat
Penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) Dalam Perspektif Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Kota Blitar) Kiky Della Citrawuni
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Based on the results of the research indicate that in the application of the SSK (City Sanitation Strategy) in the perspective of the construction of environmentally optimal yet. Internal factors selected back into human resources and infrastructure. While the eksternalnya factor is the coordination and communication with the community. Thus the advice given is the transparency of the relationship between institutions and the community need to be improved so that the anticipate of any misunderstanding. The community also should be given more recognition to arise awareness within the community about the importance of safe guarding the environment. The Government should also limit the continuous development. The construction has been done should provide land free to open green space as one way to balance between development and the environment. The Fund is also a factor in the problem so that careful planning should also be done to avoid the process of stopping the project so that the results be insufficient   Keywords: City Sanitation Strategy, Continous Development, Development and the Environment.   Abstrak: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Penerapan SSK (Strategi Sanitasi Kota) dalam perspektif pembangunan berwawasan lingkungan belum optimal. Faktor internal dipilih kembali menjadi sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sedangkan faktor eksternalnya adalah koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat. Dengan demikian saran yang diberikan adalah transparansi hubungan antara instansi dan masyarkat perlu ditingkatkan sehingga mengantisipasi adanya kesalah pahaman. Masyarakat pun juga harus diberikan pengenalan yang lebih agar timbul kesadaran dalam diri masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Pemerintah juga harus membatasi pembangunan yang terus menerus. Pembangunan yang telah dilakukan harus memberikan lahan bebas untuk ruang terbuka hijau sebagai salah satu cara menyeimbangkan antara pembangunan dan lingkungan. Faktor dana juga menjadi masalah sehingga perencanaan yang matang juga harus dilakukan untuk menghindari proses berhentinya proyek sehingga hasil menjadi kurang maksimal.   Kata kunci: Strategi Sanitasi Kota, Pembangunan Terus Menerus, Pembangunan dan Lingkungan.
Inovasi administrasi kepegawaian dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (sapk) dalam mewujudkan good governance (studi pada badan kepegawaian daerah kota batu) Nindry Septya Pranita
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Innovation of Employment Administration with Employment Service Application System in Creating Good Governance (Study on Civil Service Agency Kota Batu). Government policy on the implementation of electronic government in 2003 also emphasizes to use technology information in both national and local government agencies to be more comprehensive and integrated. Utilization of information technology in the field of employment aims to improve the effectiveness and efficiency in the field of data processing and employment information management, which can provide better, transparent and accountable employment services. Employment Service Application System is a form of government policies on e-government implementation made by BKN. There are many benefits of this information system, the ease and the speed are one of its benefits. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the SAPK on KGB system online at BKD Batu. The BKD in Batu has conducted government regulations on the development of electronic government with developing Employment Service Application System in Batu government. The service system can facilitate employment administration services, so that employment services become excellent and fast. Keywords: Public Administration, Employment Administration, Electronic Government. Abstrak: Inovasi Administrasi Kepegawaian Dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu). Kebijakan Pemerintah tentang implementasi electronic government tahun 2003 juga menganjurkan penggunaan IT di instansi pemerintah pusat maupun daerah, agar lebih komprehensif dan terintegrasi. Tujuan pemanfaatan IT adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bidang  pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, sehingga dapat memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih sempurna, transparan dan akuntabel. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian merupakan bentuk kebijakan pemerintah tentang implementasi e-government yang dibuat oleh BKN. Banyak manfaat yang didapat dari sistem informasi tersebut, kemudahan dan kecepatan salah satu manfaatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisa pelaksanaan SAPK pada sistem KGB online di BKD Kota Batu. BKD Kota Batu telah melaksanakan peraturan pemerintah tentang pengembangan electronic government dengan mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian di lingkungan pemerintahan Kota Batu. Sistem pelayanan ini dapat mempermudah pelayanan administrasi kepegawaian, agar pelayanan kepegawaian menjadi prima dan cepat. Kata kunci: Administrasi Publik, Administrasi Kepegawaian, Electronic Government.
Strategi Menciptakan Iklim UKM pada Industri Kreatif Batik Tulis (Studi pada Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Kediri) Elin Prasetyo Rini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 12 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Strategy of Creating SMEs Climate in the Creative Indutries Batik Tulis (Study on Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Kediri). The economic crisis led to many large-scale enterprises has stagnated even stop their activities, but the SME sector proved to be more resilent in the face of the crisis. Kabupaten Kediri is one area that has a number of SMEs which are many and varied. Until December 2014, there were 14.744 SMEs spread throughout the district of Kediri. One potential area that is large enough to develop creative industries batik tulis. Kediri is claimed that the motive jaranan (kuda lumping) and manga podang as a motif typical of the region. There are 19 batik artisans in Kabupaten Kediri, but are considered productive only about 10 artisans. It shows the existing business climate can not develop properly.Seeing this, the researcher wanted to know the strategies used by the Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Kediri in creating a climate of SMEs in the creative industries batik tulis as well as the factors that influence it. Keyword: strategy, SMEs, creative industries, batik tulis   Abstrak: Strategi Menciptakan Iklim UKM pada Industri Kreatif Batik Tulis (Studi pada Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kabupaten Kediri). Krisis ekonomi menyebabkan banyak usaha berskala besar mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya, namun sektor UKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah UKM yang cukup banyak dan beragam. Sampai Desember 2014, terdapat 14.744 UKM tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kediri. Salah satu potensi daerah yang cukup besar untuk dikembangkan adalah industri kreatif batik tulis. Kabupaten Kediri mengklaim bahwa motif jaranan (kuda lumping) dan mangga podang sebagai motif batik khas daerah. Terdapat 19 perajin batik di Kabupaten Kediri, namun yang dinilai produktif hanya sekitar 10 perajin. Hal tersebut menunjukan iklim usaha yang ada belum dapat berkembang dengan baik. Melihat hal tersebut, maka peneliti ingin mengetahui strategi yang digunakan oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kediri dalam menciptakan iklim UKM pada industri kreatif batik tulis serta faktor yang mempengaruhinya.   Kata kunci: strategi, UKM, industri kreatif, batik tulis

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue