cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 5 (2015)" : 30 Documents clear
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pemusataka (Studi pada Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang) Haning Tri Novianti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 5 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Impact of Service Quality of User Library Satisfication (Studies in Public Library and Archive Malang). A quality of service can be seen from the tangible (physical evidence), reability (reliability), responsiveness (responsiveness), assurance (guarantee) and empathy (empathy) that can be met. With the quality of service it will create a user library satisfaction, but the importance of a library within the library service quality is not matched with a good infrastructure. Source of data used are primary data with questionnaires. Total sample of 80 respondents. The results showed that all influential variables together against user library satisfaction. Individually variable Assurance and Emphaty can give effect to the satisfaction user library, while variable Tangible, Reability and Responsiveness not give effect on satisfaction user library Public Library and Archive Malang. Keywords: service of quality, user library satisfaction
Perilaku Pengguna Dalam Menelusur Informasi Di Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim Titah Retno Ayumi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 5 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: User’s Behaviour in Information Searching At The Central Library Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim. The diversity of user’s behavior need to be examined more. By researching the user’s searching-behavior, then library can create user-oriented service. This research done in qualitative and deep interview is the main data-collector alternative. This research focus on user’s behavior in searching information and the factor which form the background of those behavior. The result shows that user’s information-searching behavior at in average, is still inappropriate with the exist searching procedure. The causal factor of this behavior are the difference of working environment, user’s lack of knowledge about information system in library, the less effective of user’s education activity, and user’s low experience in searching the information. Keyword: user’s behavior, information-searching behavior, information searching. Abstrak: Perilaku Pengguna dalam Menelusur Informasi di Pusat Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim. Keberagaman perilaku pemakai perlu diteliti lebih dalam. Dengan meneliti perilaku penelaahan informasi pemakai maka perpustakaan dapat menciptakan layanan yang berorientasi pada pemakainya. Penelitian ini adalah jenis kualitatif dan wawancara mendalam adalah alat pengumpul data yang utama. Fokus penelitian ini adalah perilaku penelusuran informasi pemakai dan faktor yang melatarbelakangi perilaku tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku penelaahan informasi pemakai rata-rata masih belum sesuai dengan prosedur pencarian yang ada. Faktor yang melatarbelakangi adanya perilaku yang menyimpang tersebut adalah adanya perbedaan lingkungan pekerjaan, masih rendahnya pengetahuan pemakai mengenai sistem informasi di perpustakaan, kurang efektifnya kegiatan pendidikan pemakai, dan level pengalaman pemakai dalam menelusur informasi yang masih rendah.   Kata kunci: perilaku pemakai, perilaku pencarian informasi, penelusuran informasi.
Implemetasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro) Endah Puji Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 5 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Rural Infrastructure Development Policy (Studi of Village Road Paving Construction in Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro). Rural infrastructure development policy for village road paving construction is implemented to save  unstable soil condition  in Kecamatan Dander so  road that is already constructed can durable. The implementation of village road paving construction in Kecamatan Dander consists of contractual and paving-sharing system. Contractual system has been implemented since 2009. In this system, the implementation of road construction activities by the construction service provider through services procurement system while road maintenance are given by village government. Paving-sharing is implemented in 2010. Paving sharing is paving's help application of local government to village government for empowerment to village community. In this system, paving and canstine are provided by goods provider through good procurement system, while road construction is implemented by village government using village workers. The impelemntation of village road paving construction with two system above has been Work Plan. However, the damage of village road in Dander is continually increasing. Keyword: implementation,  infrastructure development, rural road  paving construction Abstrak: Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Studi pada Pavingisasi Jalan Desa di Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro). Kebijakan pembangunan infrastruktur perdesaan pada pavingisasi jalan desa dilaksanakan untuk mengatasi tanah labil di Kecamatan Dander sehingga jalan yang sudah dibangun dapat bertahan lama. Implementasi pavingisasi jalan desa di Kecamatan Dander terdiri dari sistem kontraktual dan sistem paving sharing. Pavingisasi jalan desa pada sistem kontraktual dilaksanakan mulai tahun 2009. Pada sistem ini, pelaksanaan kegiatan konstruksi jalan dikerjakan oeh penyedia jasa konstruksi melalui sistem pengadaan jasa sementara kegiatan pemeliharaan jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Sedangkan pavingisasi jalan desa melalui sistem paving-sharing dilaksanakan mulai tahun 2010. Paving-sharing merupakan pelaksanaan pemberian bantuan paving dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Pada sistem ini, paving dan kanstin disediakan penyedia barang melalui sistem pengadaan barang sementara pelaksanaan konstruksi jalan dikerjakan pemerintah desa menggunakan tenaga kerja setempat. Pelaksanaan pavingisasi jalan desa dengan kedua sistem tersebut telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja. Walaupun demikian, panjang kerusakan  jalan desa di Kecamatan Dander terus meningkat.   Kata Kunci: implementasi, pembangunan  infrastruktur, pavingisasi jalan desa
Implementasi Program E-Filing Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro) Sisilia Abdurrohman
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 5 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of E-Filing Program for Compliance Improvement of Private Taxpayers (Study at Pratama Tax Service Office of Bojonegoro). Taxation modernization has been conducted by General Directorate of Tax in 2002. One step for taxation modernization is the improvement of business process and the development of information and communication technology. A form of the improvement of business process and the development of information and communication technology is e-Filing program that also represents e-Government. It seems that e-Filing is a method to deliver Annual Tax Report in electronic, online and real time ways through Internet by browsing into the website of Tax General Directorate (www.pajak.go.id). The implementation of e-Filing has been started in 2014. The implementation of e-Filing  is expected to improve the compliance of taxpayers in submitting Annual Tax Report. From research result, it is then concluded that steps of the implementation of e-Filing at KPP Pratama Bojonegoro have been consistent to the theories of procedural or managerial approaches to implementation. However, the implementation of e-Filing is not yet optimum to increase tax compliance. Keywords: tax modernization, e-government, e-filing, tax compliance   Abstrak: Implementasi Program E-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). Modernisasi perpajakan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2002. Salah satu tahap dalam modernisasi perpajakan adalah perbaikan Business process dan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu wujud dari perbaikan business process dan teknologi informasi dan komunikasi adalah program e-Filing yang juga merupakan wujud penerapan e-Government. E-Filing merupakan suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Implementasi e-Filing dimulai pada tahun 2014. Implementasi e-Filing ini di harapkan dapat berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Langkah-langkah dalam implementasi e-Filing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro telah sesuai dengan teori pendekatan prosedural atau manajerial dalam proses implementasi. Namun implementasi e-Filing belum berperan secara optimal dalam peningkatan kepatuhan pajak.   kata kunci: modernisasi perpajakan, e-government, e-filing, kepatuhan perpajakan 
Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam (Studi Empiris pada Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro) Ischa Mabruris Sahilala
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 5 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Logistic Management of Aid Distribution to Natural Disaster Survivors (Empirical Study of Flood Disaster at Kabupaten Bojonegoro). As informed by news in beritajatim.com, the survivors from overflow flood of Bengawan Solo River are forced to become street beggars. They are begging for donation to the users of Bojonegoro-Cepu Highway because governmental aids are not yet allocated to them. It is ironic because the stock of aids for disaster survivors is still adequate and stored prominently in BPBD of Kabupaten Bojonegoro. It may be caused by poor management of aid distribution during emergency. Good management of aid distribution during emergency requires coordination of all actors engaged within aid distribution mechanism. Besides coordinating the participant actors, aid distribution mechanism must also meet Operational Standards of Procedures (OSP). So far, distribution mechanism has complied with OSP and considered the functions of logistic management. Keywords: disaster management, logistic management, distribution mechanism Abstrak: Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam (Studi Empiris pada Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro). Menurut berita yang dilansir oleh beritajatim.com, korban banjir luapan Sungai Bengawan Solo terpaksa meminta-minta kepada para pengguna jalan raya jurusan Bojonegoro-Cepu karena belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, sedangkan persediaan barang bantuan untuk korban bencana yang berada di BPBD Kabupaten Bojonegoro masih mencukupi. Hal ini terjadi dikarenakan lemahnya tata kelola pendistribusian bantuan pada saat kondisi darurat. Pentingnya tata kelola pendistribusian bantuan pada saat kondisi darurat, menuntut adanya koordinasi dari berbagai aktor yang terlibat dalam mekanisme pendistribusian bantuan. Selain adanya koordinasi dari berbagai aktor tersebut, mekanisme pendistribusian bantuan juga harus memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana penyampaian dan penyaluran bantuan dapat terlaksana paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat laporan. Penerapan mekanisme pendistribusian bantuan tersebut telah sesuai dengan SOP yang berlaku dan fungsi-fungsi manajemen logistik, namun juga terdapat kendala yang dapat menghambat mekanisme pendistribusian bantuan logistik. Kata Kunci: manajemen bencana, manajemen logistik, mekanisme pendistribusian
Implementasi Program Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan Melalui Pemanfaatan Gas Metana (Studi di Tempat Pembuangan Akhir Supit Urang Kota Malang) Naili Salamah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 5 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Program Implementation in the Environmentally Sound Waste Management through Utilization of Methane (A Study in the Final Disposal of Supit Urang, Malang City). In the era of regional authority,local government have to obligation of environment manage in the local city included waste management. This condition make a government through program of enviromentally sound waste management. One of efforts from local government of Malang City is doing management and utilization of methane. Therefore, society not judgment about waste is a enemy but waste is something which a high value. Result of the research this program implementation is good, evidence is a society cooporation in the management of methane in TPA Supit Urang. Budget allocation from government of Malang City can good organize. But if seeing from effectivity, year of 2010 management of methane until now in the year 2015, acumulation from utilization of methane spread included by all society of Malang City. Next, in the management of methane pvivate include involve so budget for management is a from government. This is an impotant need attention and special treatment from local government so that this program can effective with certaity and policy be valid. Keywords: the role of local government, program implementation, effectivity. Abstrak: Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Berwawasan Lingkungan melalui Pemanfaatan Gas Metana (Studi di Tempat Pembuangan Akhir Supit Urang, Kota Malang). Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam mengelola lingkungan di daerahnya tidak terkecuali dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini memicu pemerintah melalui program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Salah satu upaya pemerintah daerah Kota Malang adalah melakukan pengelolaan dan pemanfaatan gas metana. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak perlu memerangi sampah melainkan menjadikan sampah adalah barang yang memiliki nilai tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan melalui pemanfaatan gas metana berjalan dengan baik, yang ditunjukkan dari keikutsertaan warga masyarakat dalam pengelolaan gas metana di TPA Supit Urang. Alokasi anggaran dari pemerintah Kota Malang juga terorganisir dengan baik. Namun jika dilihat dari sudut pandang efektivitas sejak tahun 2010 pengelolaan gas metana berlangsung hingga pada tahun 2015, akumulasi dari pemanfaatan gas metana ini masih belum dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Kota Malang. Selanjutnya, dalam hal pengelolaannya masih belum melibatkan pihak swasta sehingga anggaran yang dipakai secara keseluruhan adalah dana dari pemerintah. Hal ini perlu mendapat perhatian yang penting dan perlakuan khusus dari pemerintah daerah agar program ini berjalan efektif sesuai dengan ketentuan kebijakan yang berlaku.   Kata Kunci: peran pemerintah daerah, implementasi program, efektivitas.
Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun) Dinartika Arneda Nurristi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 5 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Regional Development Policy through the Relocation of the Capital of Kabupaten Madiun to Mejayan District (Study of Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun). The existence of a district capital in a region is an important aspect considering each region has the right to develop their potential. Capital district of Kabupaten Madiun which have been operating in the Kota Madiun, officially in 2010 moved to the area Mejayan. This removal is done in order to facilitate services to the public and to accelerate the rate of growth and development to achieve the living standards of the community in Kabupaten Madiun. The results showed that the implementation of the transfer of the capital to the region Mejayan have noticed an important aspect of the success of an implementation of the policy although done in stages. While the development of the region in terms of strategic aspects, technical and administrative have been going well. It is recommended that the government of Kabupten Madiun, especially through its Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, shall accelerate the development process in Kacamatan Mejayan. It is also important to socialize the importance of geospatial mapping, reliable budget support and zoning arrangement consistency. Keywords: regional development, regency capital, Mejayan Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengembangan Wilayah melalui Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun ke Wilayah Mejayan (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun). Keberadaan suatu ibukota kabupaten di suatu daerah merupakan aspek penting mengingat setiap daerah berhak mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ibukota Kabupaten Madiun yang selama ini berkedudukan di wilayah Kota Madiun, secara resmi pada tahun 2010 dipindahkan ke wilayah Mejayan. Pemindahan ini dilakukan dalam rangka mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat tingkat pertumbuhan dan pembangunan untuk mewujudkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemindahan ibukota ke Wilayah Mejayan telah memperhatikan aspek penting keberhasilan suatu implementasi kebijakan walaupun dilakukan secara bertahap. Sedangkan pengembangan wilayah ditinjau aspek strategis, teknis dan administratif telah berjalan dengan baik. Rekomendasi penting yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bagi Pemerintah Kabupaten Madiun khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun untuk mempercepat proses pembangunan di Wilayah Mejayan, perlu adanya sosialisasi terkait pemetaan geospasial, dukungan anggaran yang memadai dan konsistensi pengaturan zonasi.   Kata Kunci: pengembangan wilayah , ibukota kabupaten, Mejayan  
Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo) Wahyu Tri Handayani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 5 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effectiveness of Leadership Education and Training of Civil Servants (The Study in Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo). This study aims to describe and analyze the implementation of the Level III Training PIM PNS Force 226 and the effectiveness of the implementation of the Level III Training PIM is at BKD Probolinggo. This study used a qualitative research method with descriptive approach. Data analysis model used is the model of Miles and Huberman Interactive analysis. The results showed that the implementation of the Education and Leadership Training Level III PNS Force BKD 226 in Probolinggo is not effective, because of the lack of facilities for education and ongoing training, field observation long enough, and time of execution of the education and training of less objective because it is in the classroom, so that when participants return to their respective agencies do not apply all the theories that have been obtained from the Level III Training Pim. Advice can be given related research is in the classroom and dormitory facilities more attention, while the implementation of education and training is extended to the estimation in time-out, and coaches/teachers need to be given initial training in order to provide the material as it appears in the learning modules . Keywords: Effective, Education and Training, data analysis Miles and Huberman, Badan Kepegawaian Daerah   Abstrak: Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Diklat PIM Tingkat III PNS Angkatan 226 dan efektivitas pelaksanaan Diklat PIM Tingkat III tersebut di BKD Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Model analisis data yang digunakan adalah model analisis Interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Diklat PIM Tingkat III PNS Angkatan 226 di BKD Kabupaten Probolinggo tidak efektif, karena kurangnya fasilitas selama pendidikan dan pelatihan berlangsung, observasi lapangan kurang lama, dan waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kurang obyektif karena hanya berada di kelas, sehingga ketika peserta kembali ke instansi masing-masing tidak menerapkan semua teori yang telah didapatkan dari Diklat Pim Tingkat III tersebut. Saran yang dapat diberikan terkait hasil penelitian adalah fasilitas di kelas dan asrama lebih diperhatikan lagi, waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan lebih diperpanjang dengan estimasi waktu in-out, dan pelatih/pengajar perlu diberikan pembinaan awal agar memberikan materi sesuai dengan yang tercantum di dalam modul pembelajaran.   Kata kunci: Efektifitas, Pendidikan dan Pelatihan, analisis data Miles dan Huberman, Badan Kepegawaian Daerah 
Proses Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Timur) Esti Ebhi Evolisa
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 5 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Process of Occupation Analysis and Workload Analysis (Study On The Organization Of The Bureau The Secretariat Of East Java). The Constitution of Repbulic Indonesia Number 5 Year 2014 about State Civil Apparatus Article (56) state that every government in stitution shouldarrange theam ount of need sand types of PNS’s occupation based on occupation analysis and workload analysis. Related to this case, we need arrange the occupation analysis based on the Regulation of the Minister of Internal Affairs of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2012 about Occupation Analysis in Minister of Internal Affairs and Local Government and Workload Analysis based on the Regulation of the Minister of Internal Affairs Number 12 Year 2008 about The Guidance of Workload Analysis in Internal Affairs Department and Local Government. Resource Management Apparatus (MSDA) provide a description of that resource management becomes very important and at the moment the activity resource management apparatus will effectively increase the success of the Government's vision and mission. Process of occupation was using step of preparation, collecting data, data management, verification, completion, and result determination of occupation. Process of workload analysis was using step of collecting data, data management, review of the data, and result determination of workload analysis. Keyword: MSDA, occupation analysis, work load analysis.   Abstrak: Proses Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Studi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Jawa Timur). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal (56) menyatakan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Berkaitan dengan hal tersebut perlu disusun analisis jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 Tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dan analisis beban kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Manajemen Sumberdaya Aparatur (MSDA) memberikan gambaran bahwa pengelolaan sumberdaya menjadi sangat penting dan pada saat ini aktivitas pengelolaan sumberdaya aparatur secara efektif akan meningkatkan keberhasilan visi dan misi pemerintah. Proses analisis jabatan melalui tahap persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, verifikasi, penyempurnaan, dan penetapan hasil analisis jabatan. Proses analisis beban kerja melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, penelaahan hasil olahan data, dan penetapan hasil beban kerja.   Kata Kunci: MSDA, analisis jabatan, analisis beban kerja. 
Strategi Pemerintah Daerah Untuk Menjalin Keterlibatan Investor (Studi Kasus Pada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Bogor) Mochamad Sendhi Septian
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 5 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Strategy of Local Government to Interlace Investor’s Involvement (A Case Study on Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bogor). The result of this study indicates that the Kabupaten Bogor has implemented one-stop service which is easier for investors to invest in the tourism sectors. It is the evidence of the increase number of investment in Kabupaten Bogor in 2014, where there are three companies that invest for building the tourism of Kabupaten Bogor. The licensing and the affordable cost are processed in 6 working days. It proves the strategy which consists of strategic formulation, strategic implemetation and strategic evaluation, as well as supporting and inhibiting factors. Keywords: one stop sevice, the speed of service, affordable costs..   Abstrak: , Strategi Pemerintah Daerah Untuk Menjalin Keterlibatan Investor (Studi Kasus pada Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bogor). Penelitian ini menunjukan bahwa Kabupaten Bogor telah melaksanakan pelayanan satu pintu yang dimana mempermudah bagi investor untuk berinvetasi sektor wisata. Hal ini terbuktinya dengan penambahan jumlah investasi di Kabupaten Bogor pada tahun 2014, dimana ada 3 perusahaan yang berinvestasi dalam membangun pariwisata Kabupaten Bogor. Pengurusan perizinan dan biaya yang sangat terjangkau dan lama proses pengerjaan hanya dalam 6 hari kerja. Ini membuktikan strategi yang terdiri strategic formulation, strategic implemtation dan strategic evaluation, serta factor pendukung dan penghambat.   Kata kunci: pelayanan satu pintu, kecepatan pelayanan, biaya yang terjangkau.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue