cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 6 (2015)" : 30 Documents clear
Implementasi Kebijakan Revitalisasi Industri Gula Sebagai Upaya Mencapai Swasembada Komoditas Gula (Studi Pada PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Pagotan) Lilis Susanti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation Of Sugar Industry Revitalization As Efforts To Achieve Self-Sufficiency In Sugar Commodity (Implementation Study On The Sugar Factory PTPN XI Pagotan). In the Science of Public Administration has traditionally practice includes two things: public service and public policy. Furthermore, the public policy set many problems one of which related to the issues of food that is sugar. Sugar is one of the basic needs whose needs are always increasing every year. Therefore, the government issued a sugar self-sufficiency program in household consumption (GKP) and the consumption of sugar production (RCC) in 2014. In the self-sufficiency program, namely the national sugar production target of 5.7 million tonnes of sugar GKP consisting of $ 2.96 million ton and sugar GKR of 2.74 million tons. To achieve the program, the government issued a policy of revitalization of the sugar industry through the Minister of Industry Number 11 / M-IND / PER / 1/2010 About Maps Guide (Road Map) Sugar Industry Cluster Development. In this case the sugar factory PTPN XI Pagotan is one of the sugar mills that use these rules as guidelines for policy to do the development in the sugar factory. The results showed that the sugar industry revitalization policies implemented by the sugar factory PTPN XI Pagotan are in accordance with Permenperin No. 11 of 2010. The action plan is implemented include improved performance on-farm, off-farm, human resource development and enhancement of partnerships have also been carried out. But when seen through the results of its performance indicators productivity of sugar in the plant pagotan still lacking support sugar self-sufficiency program in 2014. Productivity PG Pagotan decreased from 2010-2014 and not suitable with the target that was plan in RKAP document. It has  impact on the national sugar production in 2014 that was only 2.57 million tonnes and doesn’t reach the target of self-sufficiency especially in sugar GKP amounted till 2.96 million tons. Exacrly, that was need more effort through hard work according to the revitalization policy that was formulated by the stakeholders. Keywords: public policy, policy implementation, sugar self-suffiency 2014   Abstrak: Implementasi Kebijakan Revitalisasi Industri Gula Sebagai Upaya Mencapai Swasembada Komoditas Gula (Studi Pada PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Pagotan). Ilmu Administrasi Publik praktiknya meliputi dua yaitu pelayanan publik dan kebijakan publik. Kebijakan publik mengatur permasalahan salah satunya yaitu gula. Gula merupakan kebutuhan pokok yang kebutuhannya selalu bertambah. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program swasembada gula tahun 2014. Dalam swasembada tersebut target produksi gula nasional yaitu sebesar 5,7 juta ton yang terdiri dari GKP sebesar 2,96 juta ton dan GKR sebesar 2,74 juta ton. Pemerintah mengeluarkan kebijakan revitalisasi industri gula melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/1/2010 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Gula. PTPN XI Pabrik Gula Pagotan mengimplementasikan peraturan tersebut. Hasil penelitian ini yaitu kebijakan revitalisasi industri gula yang dilaksanakan oleh PTPN XI Pabrik Gula Pagotan sudah cukup konsisten. Program yang diimplementasikan yaitu peningkatan kinerja on farm, off farm, pengembangan SDM dan peningkatan kemitraan. Hasil kinerja pabrik gula Pagotan yaitu masih cenderung menurun dan kurang mendukung swasembada gula di tahun 2014. Hal tersebut berdampak pada produksi gula tahun 2014 hanya 2,57 juta ton dan tidak memenuhi target swasembada gula GKP sebesar 2,96 juta ton.   Kata kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan, swasembada gula 2014 
Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu) Cintantya Andhita Dara Kirana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Government Strategy in the Development of Agricultural Tourism Based Spatial (a study of Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu and Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu ). To embody as the center of tourism and agropolitan, on the level of policy formulated need  to be planning the development of regional tourism .This to manifest the direction and integrity in tourism programs and other sectors related. The existence of the concept of development agricultural  tourism which developed Kota Batu is feared will happen the discrepancy function  of  land  use in terms of the development of agricultural tourism, such as the number of investors who are interested in establishing business tourism in the city of rocks towards the tourism industry who feared going on inequality between the productive land that should be used in the development of tourism agriculture became a tourist area that leads to the tourism industry. Thus, the need for Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) in the form of zoning  to the development of tourism agriculture-based  spatial optimally and directional, as well as the need for Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) in the development of tourism agriculture in Kota Batu.   Keywords: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA), Local Government Strategies, Development Of Agro-Tourism Area. Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Pertanian Berbasis Tata Ruang ( Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu ). Untuk mewujudkan Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata dan Agropolitan, pada level kebijakan perlu dirumuskan perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah. Hal ini untuk mewujudkan arah dan keterpaduan dalam program-program kepariwisataan dan sektor-sektor lain yang terkait. Dengan adanya konsep pengembangan pariwisata pertanian yang dikembangkan Kota Batu dikhawatirkan akan terjadi ketidaksesuaian fungsi lahan yang digunakan dalam hal pengembangan pariwisata berbasis pertanian, seperti banyaknya investor yang tertarik untuk mendirikan usaha pariwisata di Kota batu ke arah industri pariwisata yang nantinya dikhawatirkan terjadi ketimpangan antara lahan produktif yang semestinya dapat digunakan dalam pengembangan pariwisata pertanian menjadi kawasan wisata yang mengarah pada industri pariwisata, maka dari itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur zonasi ruang (zoning) agar pengembangan pariwisata pertanian berbasis tata ruang dapat optimal dan terarah, serta dibutuhkannya acuan berupa Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) dalam pengembangan pariwisata pertanian di Kota Batu. Kata Kunci: Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, Strategi Pemerintah Daerah, Pengembangan Kawasan Agrowisata.
Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Melalui E-Procurement Di Bidang Jasa Konstruksi (Studi Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Pengawasan Bangunan Kota Malang) Wildan Nugraha
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Bureaucracy Reform Policy Through E-procurement in Construction Service Sector (Study of Public Works, Housing, and Building Inspection Office of The City Goverment of Malang). The Department of Public Works, Housing and Building Inspection of Malang is one of Malang city government institution that implement policies bureaucratic reform in the system of procurement of goods and services electronically ( e –procurement) . E-procurement a system procurement of goods and services that utilize technology and information in the activities that are considered to improve efficiency, effectiveness and transparency in its implementation so as to minimize the possibility of corruption. The study looked at about the implementation of policy reforms in the management in terms of the procurement of goods and services the government based on case on the implementation of the e-procurement in The Department of Public Works, Housing and Building Inspection of Malang by using the method of analysis descriptive approach a qualitative. The implementation of policy reforms through e-procurement resulting in increased efficiency, effectiveness and transparency in the process of the procurement of goods and services as well as to minimize the possibility of irregularities such as corruption in the activities of the procurement of goods and services in Department of Public Works, Housing and Building Inspection of Malang is one of Malang city. Keywords: Policy Implementation, Bureaucracy Reform, E-procurement. Abstrak: Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi melalui E-procurement di Bidang Jasa Konstruksi (Studi pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Kota Malang). Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang merupakan salah satu instansi di pemerintahan kota malang yang melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi melalui e-procurement di bidang jasa konstruksi. E-procurement merupakan sistem pengadaan barang jasa yang memanfaatkan teknologi dan informasi dalam kegiatannya yang dinilai dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas serta transparansi dalam pelaksanaannya sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya praktik KKN. Penilitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan reformasi birokrasi dalam aspek ketataleksanaan dalam hal proses pengadaan barang  jasa pemerintah berdasarkan studi kasus pada pelaksanaan e-procurement di DPUPPB Kota Malang dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. implementasi kebijakan reformasi birokrasi melalui e-procurement di bidang jasa konstruksi menghasilkan peningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam proses pengadaan barang  jasa serta mampu meminimalisir peluang terjadinya penyimpangan seperti praktik KKN dalam kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah pada DPUPPB Kota Malang. Kata kunci: Implementasi kebijakan, Reformasi Birokrasi, E-procurement.
Peran Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Industri Batik (Studi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung) Novia Cristhiana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role of Local Government as fasilitator of Batik Industry Empowerment (Study in DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung). Batic is one of the SMEs In Tulungagung. In developing Tulungagung batik industry, businessmen/craftsmen experience many obstacles that affect on the course of batik industry. The role of local government to face the obstacles of batik industry through empowerment is very much needed. The Department of Industry and Trade of Tulungagung provides facilities for empowerment in accordance with Tulungagung District Regulation No. 13 of 2011 on the Protection and Development of SMEs. The role of the Department of Industry and Trade of Tulungagung as a facilitator  in the empowerment form of capital, Human Resources Improvement, marketing, and industrial technology. Department of Industry and Trade of  Tulungagung has contributed give empowerment to businessmen/craftsmen, but empowerment which can not be perceived benefits given equally by all actors batik industry.   Keywords: The Role of Local Government, Empowerment, Batik Industry.   Abstrak: Peran Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Industri Batik (Studi pada DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung)). Batik merupakan salah satu IKM di Kabupaten Tulungagung. Dalam mengembangkan industri batik Tulungagung, pengusaha/pengrajin batik mengalami kendala-kendala yang berpengaruh terhadap berjalannya industri batik. Perlu adanya peran pemerintah daerah dalam menghadapi kendala industri batik melalui adanya pemberdayaan. DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Tulungagung memberikan fasilitas pemberdayaan sesuai dengan Perda Kabupaten Tulungagung No. 13 Tahun 2011 mengenai Perlindungan dan Pembinaan IKM. Peran DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Tulungagung sebagai fasilitator dalam pemberdayaan berupa permodalan, sumber daya manusia, pemasaran dan teknologi industri. DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Tulungagung sudah berkontribusi memberikan pemberdayaan kepada pengusaha/pegrajin batik, namun pemberdayaan yang diberikan belum bisa dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh pelaku industri batik. Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Industri Batik
Implementasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Melalui Pengembangan Kawasan Minapolitan (Studi Di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung) Asih Tri Wigati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Implementation of Community Based Neighborhood Development (CBND) through Minapolitan Area Development (Studi in Karangrejo Village Boyolangu District Tulungagung Regency). CBND is a program of improving the quality of life of the poor through the arrangement of a healthy environment, safe, and orderly. In 2009, Karangrejo Village Boyolangu District Tulungagung Regency get CBND with the concept of structuring program aimed at developing minapolitan area with the aim of improving the welfare of the poor. But number of poor people in Karangrejo Village tends to increase every year. The results showed that the implementation of CBND through minapolitan area consisting of activities minapolitan program, development headquarter and multipurpose buildings program, industrial area program, and recreation area program is not optimal. While determinants in implementation of CBND through minapolitan area development in Karangrejo Village include communication, resources, disposition, and organizational structure.   Keywords: implementation, CBND, minapolitan   Abstrak:  Implementasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) melalui Pengembangan Kawasan Minapolitan (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). PLPBK merupakan program peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan yang sehat, aman, dan teratur. Pada tahun 2009, BKM Lestari Desa Karangrejo Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung mendapatkan program PLPBK dengan konsep penataan desa yang diarahkan pada pengembangan kawasan minapolitan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun jumlah masyarakat miskin di Desa Karangrejo cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PLPBK melalui pengembangan kawasan minapolitan yang terdiri dari program kegiatan minapolitan, program pembangunan kantor pusat dan gedung serbaguna, program kawasan industri, dan kawasan rekreasi belum optimal. Sedangkan faktor-faktor penentu dalam implementasi PLPBK melalui pengembangan kawasan minapolitan di Desa Karangrejo meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi.   Kata kunci: implementasi, PLPBK, minapolitan.  
Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Dari Alun – Alun Ke Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto (Studi Pada Dinas Koperasi , Perindustrian Dan Perdagangan) Vicka Arvianita Effriana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraction: Policy Evaluation Relocation Of Street Vendors From City Park To Jalan Benteng Pancasila Mojokerto City (Case Study Of Department Of Cooperative, Industry And Trade Mojokerto City) The government of Mojokerto City has planned to relocate Alun-Alun street vendors to Benteng Pancasila Street. There are 248 street vendors who shall accept free kiosk facility. However, after three years of relocation, there are still empty kiosks. of research indicates that governmental programs for street vendors do not help to increase the income of street vendors. Therefore, the government must do personal approach to street vendors and accommodate the aspiration of street vendors to avoid the failure of relocation. The government must enhance the scope of programs to avoid street vendors from easily subjected to the loss. Keywords: Evaluation of Policy, Relocation of Street Vendors, Mojokerto City Abstrak: Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima dari Alun – Alun Ke Jalan Benteng Pancasila Kota Mojokerto (Studi Pada Dinas Koperasi , Perindustrian Dan Perdagangan) Pemerintah kota Mojokerto merelokasi pedagang kaki lima di alun-alun ke Jalan Benteng Pancasila sebanyak 248 pedagang dengan pemberian kios gratis. Relokasi sudah berjalan 3 tahun namun sudah banyak kios yang kosong. Dari hasil penelitian evaluasi kebijakan ditemukan bahwa program yang dibuat oleh pemerintah tidak berdampak positif pada pedagang kaki lima, mereka merasa tidak ada yang berubah dalam upaya peningkatan penghasilan. Pendekatan personal kepada pedagang kaki lima , merupakan solusi yang tepat  untuk menampung aspirasi para pedagang kaki lima. Sehingga kegagalan relokasi dapat terhindar. Dan pemerintah memperluas program agar para pedagang kaki lima tidak merugi.   Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Relokasi Pedagang Kaki Lima, Kota Mojokerto
Implementasi Rencana Strategis Pemerintah Daerah Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Untuk Mewujudkan Sustainable Development (Studi Di Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan) Purri Astrianata Sari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The implementation of the Strategic Plan for The Local Government in the Preservation of Mangrove Forests to Realize Sustainable Development (Study in Badan Lingkunganh Hidup Kota Balikpapan). This study describes the implementation of the strategic plan in the preservation of mangrove forests to realize sustainable development conducted the environmental agency of the Balikpapan City through programs that have been made. Mangrove forest conservation program aims to increase the quality and quantity of the environment in the city of Balikpapan with maintaining a balance between the social systems of society, economic improvement and an ecological sustainability. The results of this study is the implementation of the strategic plan of the environmental agency of the city of Balikpapan in the preservation of mangrove forests has actually been successful. However, there is a problem that is the program that implemented Environmental Agency of Balikpapan City has not been fully able to realize sustainable development of mangrove forest area in Balikpapan City. Sustainable development is happening in the area of mangrove forests is the result of an initiative of the local community to preserve and maintain the mangrove forests. Keywords: implementation of public policy, strategic plan, sustainable development, mangrove forests Abstrak: Implementasi Rencana Strategis Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Hutan Mangrove untuk Mewujudkan Sustainable Development (Studi di Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan). Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi rencana strategis dalam pelestarian hutan mangrove untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan melalui program-program yang telah dibuat. Program pelestarian hutan mangrove ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup di Kota Balikpapan dengan menjaga keseimbangan antara sistem sosial masyarakat, peningkatan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi rencana strategis Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam pelestarian hutan mangrove sebenarnya telah berhasil. Namun masih terdapat masalah yaitu program yang diimplementasikan Badan Lingkungan Hidup Kota Balikpapan belum sepenuhnya dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan di kawasan hutan mangrove Kota Balikpapan. Pembangunan berkelanjutan yang terjadi di kawasan hutan mangrove merupakan hasil inisiatif masyarakat sekitar untuk menjaga dan memelihara hutan mangrove.   Kata kunci: implementasi kebijakan publik, rencana strategis, pembangunan berkelanjutan, hutan mangrove
Strategy Of Local Government In Developing Potential Of Archipelago Tourism To Increase Of Tourism Quality Service (Study In Gili Trawangan, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province) Vidya Yanti Utami
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan Potensi Pariwisata Kepulauan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata (Studi di Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat). Dewasa ini, pariwisata telah menjadi bagian dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Melihat sejuta kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia, tentu ini menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia untuk mengembangan kepariwisataannya. Dalam hal ini, Gili Trawangan adalah salah satu wisata pulau di Kabupaten Lombok Utara yang memiliki berbagai macam keunikan sumber daya alam yang dapat dikembangkan secara maksimal. Disini Pemerintah Daerah berusaha membuat beberapa strategi dalam mengembangkan potensi wisata Gili Trawangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata. Selain untuk meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dan memberikan kepuasan kepada wisatawan, dampak dari pengembangan potensi wisata Gili Trawangan ini juga memberikan dampak pada tingginya kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Utara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi-strategi yang telah diimplementasikan dalam mengembangkan potensi wisata Gili Trawangan sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ditemui beberapa masalah terkait fasilitas pariwisata, kondisi lingkungan dan kerjasama antara tiga aktor yaitu pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Kata Kunci: Strategi, Pengembangan Pariwisata, Kuaitas Pelayanan Abstract: Strategy of Local Government in Developing Potential of Archipelago Tourism to Increase of Tourism Quality Service (Study in Gili Trawangan, North Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province). Nowadays, tourism has become a part of human needs or life style to know the nature and culture of parts in the world. Looking at the million natural and cultural wealth that Indonesia owned, of course this is a very important opportunity for develop their tourism. In this case, Gili Trawangan is one of the archipelago tourism in North Lombok Regency that has so many unique natural resources that can be develop more. Here, the Local Government trying to make the strategies to developing tourism potential in Gili Trawangan to increase tourism quality service. Besides being able to increase tourism quality service and satisfied the tourist, the impact of the development tourism potential in Gili Trawangan also give highest contribution to the local revenue in tourism sector in North Lombok Regency. The results of this study shows that the implementation of the strategy in developing tourism potential of Gili Trawangan it has been run well enough, even though there are some problem related with the tourism facilities, environment condition and not well cooperation among three actors (government, entrepreneur and community). Keyword: Strategy, Tourism Development, Quality Service 
Implementasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (Studi Pada Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo) Lusi Dwi Anggraini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation Program for Improvement the Role of Woman Toward a Healthy and Prosperous Family (Study at Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo). The implementation Of a P2WKSS program is a program from Women’s Empowerment ministry for improving to the role of  woman in development starting from Family environment also to realize and developing a healthy, prosperous and happy family with woman as an activator. This program performed to accelerate poverty reduction in Ponorogo District particularly for poor villages. This research was intended to analyze the implementation of the P2WKSS program in Ponorogo and to identify the support factor as well to inhibit in the implementation of the program so that can discover what the problem is. The research methods was used is a qualitative research by a descriptive approach. Implementation P2WKSS programs in the Kalimalang village Sukorejo sub district has successfully implemented properly and also been achieved according to its intended purpose that is improvement in the various development fields. But in its implementation there are still some obstacles such as the commitment of each sector. The recommendation can be implemented to enhance roles, synergy, coordination and implemented commitment. Keyword: implementation, P2WKSS Program, empowerment, woman Abstrak: Implementasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (Studi pada Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo). Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) adalah program dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kedudukan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dimulai dari lingkungan keluarga untuk mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan masyarakat Desa dengan perempuan sebagai penggeraknya. Implementasi Program P2WKSS juga dilakukan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo khususnya di Desa Miskin melalui pemberdayaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana implementasi program P2WKSS di Kabupaten Ponorogo serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Program P2WKSS di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu peningkatan di berbagai bidang pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan seperti komitmen dari masing-masing sektor. Saran yang dapat dilaksanakan yaitu meningkatkan peran, sinergi, koordinasi dan komitmen pelaksana. Kata Kunci: Implementasi, Program P2WKSS, Pemberdayaan, Wanita
Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto) Angga Renny Dwi Putri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 6 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Green Open Space Planning Mojokerto (Studies in BAPPEKO and DKP Mojokerto). Diminishing public space and the rapid growth of a city. In accordance with UUPR 26, 2007, has set a minimum area limit RTH. Urban areas RTH Public Mojokerto 4.33% area of ​​71.284 ha. This study aims to determine and describe how the green open space planning Mojokerto and to know and identify how factors supporting and inhibiting factors in the planning of green open spaces in Mojokerto. Green open space planning Mojokerto, the lack of community involvement in the planning and maintenance of public green space, especially in Mojokerto, then the source of financing of green space planning Mojokerto is optimal with the program funding from the private sector through CSR (Corporate Social Responsibility). Factors supporting and inhibiting factors in planning RTH Mojokerto namely: the private sector to actively participate in the Public RTH care Mojokerto especially, and inhibiting factors derived from the lack of government-owned land Mojokerto and lack of cooperation among government agencies in the care of the Public RTH Mojokerto. Mojokerto government as soon as possible to make regulations governing the area of ​​green open space to fit the existing planning. Keywords: planning, Green Open Space Planning Mojokerto. Abstrak : Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto (Studi di BAPPEKO dan DKP Kota Mojokerto). Berkurangnya ruang publik dan semakin pesatnya pertumbuhan suatu kota. Sesuai dengan UUPR No.26 Tahun 2007, telah ditetapkan batas luas minimum RTH wilayah perkotaan RTH Publik Kota Mojokerto sebesar 4,33 % seluas 71,284 Ha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto dan untuk mengetahui maupun mengidentifikasi bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto. Perencanaan ruang terbuka hijau Kota Mojokerto, masih kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun perawatan khususnya RTH Publik Kota Mojokerto, kemudian sumber pembiayaan perencanaan RTH Kota Mojokerto sudah optimal dengan adanya program bantuan dana dari pihak swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsbility). Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perencanaan RTH Kota Mojokerto yaitu : pihak swasta yang ikut berperan aktif dalam perawatan RTH Publik Kota Mojokerto khusunya, dan faktor penghambat berasal dari kurangnya milik lahan pemerintah Kota Mojokerto dan kurangnya kerjasama antar instansi pemerintah dalam perawatan RTH Publik Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto secepatnya membuat peraturan daerah yang mengatur ruang terbuka hijau agar sesuai dengan perencanaan yang ada. Kata kunci : perencanaan, Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Mojokerto.

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue