cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 8 (2015)" : 30 Documents clear
Efektivitas Sistem Smart Library Automation (SLA) dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi di UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno Kota Blitar) Irmaila Firda Auliyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Effectiveness System Smart Library Automation (SLA) in the Public Service Perspective (Studies Proklamator Bung Karno Library Blitar). Library is a place to collect and sharing all information and knowledge to the user. Growing science development as more as the library automation system that will bring about a change in providing good library services. Therefore it requires a library automation system as means of supporting the carrying out routine activities in the library. Library automation system which applied by Proklamator Bung Karno library is Smart Library Automation (SLA) system. SLA system has been created by Mr. Moh. Soleh, ST. SLA system was created to meet the needs and service activities that used in the library. This study aimed to describe the effectiveness of SLA system which implemented in Bung Karno Library. SLA system basically has a purpose to help and facilitate the user in this case as a librarian in doing activities in each of the services at the library. Service activities on library including membership services, circulation services (borrowing and repayment) and OPAC, library materials processing services and automation. Effectiveness of Smart Library Automation system at Bung Karno Library obtain positive impacts the quality of human resources in giving the best service and quality for visitor needs. Keywords: Library, SLA, Automation Abstrak: Efektifitas Sistem Smart Library Automation (SLA) dalam Perspektif Pelayanan Publik (Studi di UPT Perpustakaan Proklamtor Bung Karno Kota Blitar). Perpustakaan merupakan tempat dalam mengumpulkan, menyebarkan informasi dan ilmu pengetahuan kepada pengguna. Semakin berkembangnya informasi dan ilmu pengetahuan maka semakin berkembang pula sistem otomasi di perpustakaan yang nantinya dapat memberikan perubahan dalam memberikan layanan perpustakaan secara prima. Oleh karena itu perpustakaan memerlukan sistem otomasi sebagai sarana penunjang dalam melaksanakan kegiatan di masing-masing layanan perpustakaan. Sistem otomasi perpustakaan yang diterapkan oleh perpustakaan Bung Karno adalah sistem Smart Library Automation (SLA). Sistem SLA diciptakan oleh Bapak Moh. Soleh, ST. Alasan diciptakannya sistem SLA untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan layanan yang berlangsung di perpustakaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan efektivitas sistem SLA yang diterapkan di Perpustakaan Bung Karno. Sistem SLA pada dasar diciptakannya memiliki tujuan untuk membantu dan memudahkan pengguna dalam hal ini adalah pustakawan dalam menjalankan kegiatan dimasing-masing layanan di perpustakaan. Kegiatan layanan pada perpustakaan diantaranya layanan keanggotaan, layanan sirkulasi (peminjaman dan pengembalian) dan OPAC, layanan pengolahan bahan pustaka dan otomasi. Efektivitas sistem SLA di Perpustakaan Bung Karno memberikan dampak positif  bagi perpustakaan yakni kualitas SDM yang menunjang dan memadahi dalam memberikan layanan prima dan berkualitas bagi kebutuhan pemustaka. Kata Kunci: Perpustakaan, SLA, Otomasi
Implementasi Kebijakan Pengembangan One Village One Product (OVOP) Dalam Menguatkan Daya Saing Daerah Pada Sektor Kerajinan Rebana (Studi Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik) Imam Mawardi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation Creative Industries Develpoment in Improving the Competutuveness of The Rebana’s Crafts Sector at Bungah’s Village ( Study in Departemen Cooperation, Small and Bussines, Industrial adan Trading Gresik Regency). Creative industries development is one of the goverment doing to increase regional economy and to strengthen regional competitiveness. Gresik regency has 5 best products: they’re sarung ATBM, Fez, Rebana Craft, the furniture from midrib banana and also a snack. The focus of in this research is rebana’s craft, it has the value of regional competitiveness. Therefore, in this research aim to know about how to implementation of policy OVOP development that improving the competitiveness in rebana’s craft sector at Bungah’s Village. This research uses descriptive research methods with qualitative approaches. Data collection techniques with interview, observation and documentation. Methods of data analysis start form the data collection, condensastion of data, the presentation of the data, and draw conclusions. The result of this research indicate implementation of policy OVOP development that improving the competitiveness in rebana’s craft sector at Gresik regency has already goes well and also appropriate the strategic program of Departement Coorperation, Small Medium Bussines, Industrial and Tranding Gresik Regencybut there’s no specific policy like local regulation in OVOP in Gresik Regency. Keywords: Policy Implementation, One Village One Product development Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengembangan One Village One Product dalam Menguatkan Daya Saing pada Sektor Kerajinan Rebana di Desa Bungah (Studi Pada Dinas Kopreasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik). Pengembangan industri kreatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan mnguatkan daya saing daerah. Di Kabupaten Gresik memiliki 5 produk unggulan yang terdiri dari yaitu Sarung Tenun ATBM, Kopyah, Rebana, Meubel dari Pelepah pusan dan makanan ringan. Pada penelitian ini memfokuskan pada kerajinan rebana karena memiliki nilai daya saing yang tinggi. Oleh Karena itu Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan OVOP dalam menguatkan daya sang daerah pada sektor kerajinan rebana di Desa Bungah. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisa data yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan OVOP dalam menguatkan daya saing pada sektor kerajinan rebana di Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan program-program strategis Dinas Koperasi, UKM, Peridustrian dan perdagangan akan tetapi belum adanya peraturan Khusus atau Peraturan daerah dalam pengembangan OVOP di Kabupaten Gresik.   Kata Kunci: Impelementasi Kebijakan, Pengembangan OVOP
Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang) Tomy Hadi Wicaksono
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Apparatus Performance Village Government in the Population Administration Services (Studies in Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang). This study describes the performance of the government apparatus Bululawang Village in providing services to rural and neighbou outlining the quality of existing services in the implementation of the services carried out by government officials Bululawang village. Bululawang village itself has a population of events is quite high and included in the urban rural classification is based on the classification determined by the BPS (Badan Pusat Statistik). Thus the performance and quality of service Bululawang village government officials should be more qualified than the other village. It can be a problem that comes out is about the performance of government officials Bululawang village, and quality of service in the implementation of government services in the village of Bululawang. This study showed that the village government apparatus Bululawang performance has been quite good but the quality of service needs to be scaled back. So it becomes useless if the apparatus has a good performance, but the quality of service still has shortcomings. Keywords: apparatus, performance, service quality Abstrak: Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang). Kinerja aparatur pemerintah desa dan juga kualitas pelayanan yang ada dalam pelaksanaan pelayanan adalah kunci pokok dalam penelitian ini. Desa bululawang adalah desa mempunyai peristiwa kependudukan yang cukup tinggi dan sesuai klasifikasi BPS, desa bululawang masuk dalam kategori desa perkotaan. Oleh karena itu, menjadi menarik bahwa dalam penelitian ini mengukur tentang kinerja maupun kualitas pelayanan aparatur pemerintah desa Bululawang. Maka dapat ditarik sepasang permasalahan yang keluar yaitu mengenai kinerja aparatur pemerintah desa Bululawang, dan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan layanan di pemerintah Desa Bululawang. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa aparatur pemerintah desa bululawang berkinerja sudah cukup baik namun kualitas pelayanan perlu ditingkatkan kembali. Sehingga menjadi tidak sia-sia apabila aparatur mempunyai kinerja yang baik namun kualitas pelayanan tetap memiliki kekurangan.   Kata kunci: kinerja, aparatur, kualitas pelayanan.
Revitalisasi Angkutan Massal Terintegrasi melalui Layanan Bus APTB dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi (Studi pada Layanan Bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway) Ruth Natalia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Revitalization of Integrated Mass Transport through APTB Bus Service to Improve the Public Transport Service (Study on APTB Bus Service). It contributes to the increase of the traffic jam at Jakarta city. This research aims to explain the revitalization  of integrated mass transportation through APTB bus which is conducted by the government in order to improve transportation service at DKI Jakarta to stimulate society’s interest to take public transportation, and to find out whether the service of APTB bus is already appropriate to the minimum service standard which is applied. This research utilizes descriptive research method with qualitative approach. The data analysis technique is interactive model by Miles & Huberman which consists of data collecting, data reduction, data display and conclusion. According to the research results, in creating the service of APTB bus, the government  is cooperating with the other actors as the provider of bus service. The success of the service of APTB bus is noticed from 6 aspects, those are: Security, Safety, Comfort, Equalization, Affordability and Regularity. Keywords: revitalization, transport service Abstrak; Revitalisasi Angkutan Massal Terintegrasi melalui Layanan Bus APTB dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi (Studi pada Layanan Bus APTB). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan revitalisasi angkutan massal terintegrasi melalui bus APTB yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan transportasi di DKI Jakarta sehingga merangsang minat masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan umum. Dan mengetahui apakah layanan bus APTB sudah sesuai dengan SPM yang telah ditentukan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data  model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan,  proses revitalisasi yang baik didukung dengan adanya pengembangan institusi, dalam mencanangkan program layanan bus APTB pemerintah bekerja sama dengan aktor lain sebagai penyedia layanan bus. Keberhasilan program layanan Bus APTB dapat diukur dari kesesuaian pelayanan bus dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Jenis pelayanan bus APTB dapat dilihat dari 6 aspek yaitu : Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan, Kesetaraan, Keterjangkauan, dan Keteraturan.   Kata kunci: revitalisasi, pelayanan transportasi 
Mekanisme Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (Studi Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang) Zainul Anshori
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Mechanism of information service of social complaint (Study at Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. One of manifestation of a quality service is to give freedom to the people in a complaint or complaints, when there is a gap between the expectations and reality of the matter. Expectations of the people in the public service of course expect quality service, the service is able to meet the public's right to obtain public services. In accordance with article 8, paragraph 1 and 2 in the law No.25 of 2009 concerning the public service, explained that the organization of public service providers are obliged to implement the service, one of which must have the management of public complaints. At City Integrated Service Agency unfortunate own licensing mechanism, and information services in the public complaint process pengaduanannya dialkukan services through the stages that have been determined such as registration or data collection process complaint information, identification and clarification, problem analysis, documented, then at the end of the process after a solution to the complaint was made and after fed back to the people who complained and then the complaints, problems can be declared over Keywords: public service, social complaint Abstract : Mekanisme dalam bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat. Salah satu wujud dari pelayanan yang berkualitas adalah memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau pengaduannya, ketika terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Harapan dari masyarakat dalam pelayanan publik tentu saja mengharapkan pelayanan yang berkualitas, pelayanan yang mampu memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Sesuai dengan pasal 8 ayat 1 dan 2 dalam undang-undang No.25 Tahun 2009 yang menjabarkan mengenai pelayanan publik, diterangkan bahwa organisasi penyelenggara pelayanan publik wajib menyelenggarakan pelayanan yang salah satunya harus memiliki pengelolaan pengaduan publik. Pada Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kota malang sendiri mekanisme pelayanan informasi serta pengaduan masyarakat dalam proses pelayanan pengaduanannya dialkukan melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan seperti pendaftaran atau Pendataan sebagai proses informasi pengaduan, identifikasi dan klarifikasi, Analisa masalah, yang didokumentasikan, kemudian pada proses akhir setelah solusi atas pengaduan tersebut dibuat dan setelah diumpan balik kepada masyarakat yang mengeluhkan dan kemudian Keluhan, Masalah dapat dinyatakan selesai Kata Kunci: pelayanan publik, pengaduan masyarakat
Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) (Studi di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu) Yuricka Priskilia
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:A Participatory Planning In The Rural Develompent Trough The Planning Of Develompent Forum (Musrenbang)(Case Study In Pesanggrahan, Batu) Through the Government Regulation No. 72 Year 2005 about Rural Government explained that the village is obliged to make a plan by referring to the regulation No. 32 Year 2004 about Regional Government. This development planning is done through a forum which is known as the Development Planning Forum (Musrenbang). Musrenbang is carried from village, town, and country in which one of the misin Pesanggrahan, Batu. Never the less, infact, the implementation of Musrenbang in Pesanggrahan hasn't reflected the essence of participatory and dialogic forum. Besides, the process of the development planning in pesanggrahan hasn't started with the activity of problem identification, potential, and the people's need inavalid way. The resultt of there search shows that the people's participation in joining musrenbang in pesanggrahan is good enough, but it hasn't worked optimally. It is seen from the ideasof the people which are hard enough to be delivered to the higher level of Musrenbang. It is caused by less ability of the people to identify the problem that happens in level RT/RW and less of the involvement of SKPD (Satuana Kerja Perangkat Daerah) in socializing an urban program in the forum of Musrenbang Desa. Keywords: planning, Rural Development Planning Forum (Musrenbang). Abstrak: Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (Studi Di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu) Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa menjelaskan bahwa desa berkewajiban membuat perencanaan dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui suatu forum yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).Musrenbang dilakukan dari tingkat desa/ kelurahan, kota, hingga nasional, salah satunya di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan Musrenbang di Desa Pesanggrahan belum mencerminkan musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Selain itu, proses perencanaan pembangunan di Desa Pesanggrahan belum diawali dengan kegiatan identifikasi masalah, potensi, maupun kebutuhan masyarakat secara valid. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang tingkat desa di Desa Pesanggrahan cukup baik namun belum optimal.Hal tersebut terlihat dari usulan-usulan masyarakat yang cukup sulit untuk diakomodir ke tingkat Musrenbang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang mampu mengidentifikasi masalah khususnya di tingkat RT/RW dan kurangnya keterlibatan SKPD (Satuan Kinerja Perangkat Daerah) dalam melakukan sosialiasi program kota di forum Musrenbang Desa.   Kata kunci: Perencanaan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)
Analisis Daya Dukung Wilayah (Carrying Capacity Ratio) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Dalam Perencanaan Pertanian Daerah (Studi Tentang Daya Dukung Wilayah Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Belu) Januarius Meinaldo Manek
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: Analysis of Regional Support (Carrying Capacity Ratio) As One Analysis Tools In the Regional Agricultural Development Planning (Studies on the Carrying Capacity of Regional Agriculture in Belu Regency East Nusa Tenggara Province). CCR analysis is one tool in the analysis of agricultural development planning area that can describe the state of the carrying capacity of the area agricultural region. CCR analysis has never been used in Belu that this analysis needs to be done in order to give a picture of the carrying capacity of agricultural areas for the preparation of the Belu district agricultural planning in the future .. The results of this study indicate that the carrying capacity of agricultural land in Belu for: rice crop (rice) and soybeans in Belu district has not been able to meet the needs of the population and does not have a soybean crop farms. As for the bearing capacity of agricultural land plant sweet potatoes, peanuts, corn, cassava, and green beans are still very able to meet the needs of the population Belu district. Keywords: Carrying Capacity, Regional Agricultural Development Planning, Plant Food. Abstract: Analisis Daya Dukung Wilayah (Carrying Capacity Ratio) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Dalam Perencanaan Pembangunan Pertanian Daerah (Studi Tentang Daya Dukung Wilayah Pertanian Tanaman Pangan Di Kabupaten Belu Provinsi  Nusa Tenggara Timur). Analisis CCR merupakan salah satu alat analisis dalam perencanaan pembangunan pertanian daerah yang dapat menggambarkan  keadaan daya dukung wilayah pertanian daerah. Analisis CCR belum pernah digunakan di Kabupaten Belu sehingga analisis ini perlu dilakukan agar dapat memberikan gambaran keadaan daya dukung wilayah pertanian bagi penyusunan perencanaan pertanian Kabupaten Belu ke depannya.. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Belu untuk tanaman padi (sawah) dan kedelai yang ada di Kabupaten Belu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan tidak memiliki lahan pertanian tanaman kedelai. Sedangkan  untuk kemampuan daya dukung lahan pertanian tanaman ubi jalar, kacang tanah, jagung, ubi kayu,  dan kacang hijau masih sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Belu.
Perencanaan Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Yang Partisipatif (Studi pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang) Dewi Ulfa Fatmawati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Participative Planning and Management of Village Fund Allocation (ADD) (Study in  Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang). One of the revenues received by the village is Village Fund Allocation (ADD). The village government should be able to manage one of the revenue sources properly and in accordance with the mandate of the legislation. Planning as a first step and the basis for the achievement of rural development must be supported by public. The involvement of the community must be involved in the governance villages one of which is the management of ADD from planning to accountability. Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang manage ADD based mandate Peraturan Bupati Malang Nomor  13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang ADD. Participatory planning with community involvement carried out in consultation aspiration for rural development. But the village government gives less direct engagement with drops in construction activity and the lack of transparency in providing reporting on the financial management of the village. It should be noted that the community is a priority in obtaining service, it should always be involved in any participatory governance and transparent.   Keywords: Village Fund Allocation (ADD), village government, participative   Abstrak: Perencanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang Partisipatif (Studi pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Salah satu pemasukan yang diterima oleh desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah Desa harus mampu mengelola salah satu sumber penerimaan tersebut secara baik dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Perencanaan sebagai langkah awal dan menjadi dasar dalam tercapainya pembangunan desa harus didukung oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat harus diikut sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu pengelolaan ADD mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawabannya. Pemerintah Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang mengelola ADD berdasarkan amanat Peraturan Bupati Malang Nomor  13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang ADD. Perencanaan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dilaksanakan secara musyawarah untuk menjaring aspirasi. Namun Pemerintah Desa kurang memberikan keterlibatan dengan turun langsung dalam kegiatan pembangunan dan kurang terbuka dalam memberikan pelaporan atas pengelolaan keuangan desa. Perlu diperhatikan bahwa masyarakat menjadi prioritas dalam mendapatkan pelayanan, maka sebaiknya selalu dilibatkan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif dan transparan.   Kata kunci: Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintahan desa, partisipatif 
Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri (Studi Di Dinas Perindagkoppar dan UMKM Kota Madiun) Hidayati Suhartini
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

  Abstract: Local Goverment strategies for UMKM Empowerment to Increase The Competing Ability of Trade and Industrial Sectors (Study at PERINDAGKOPPAR of Madiun City. Most industries in Madiun City are high-cost production such that they cannot compete in price basis against import products with more comparative values over local product. Therefore, local goverment strategies for the empowerment of micro, small, medium enterprises (MSME) are truly important to increase the competing ability of trade and industrial sectors in Madiun City. Result of research reveals that local government strategies for MSME (micro, small and medium enterprises) empowerment to increase the competing ability of trade and industrial sectors in Madiun City are by increasing the capitalization, developing the markets for MSME (micro, small and medium enterprises), improving the quality of human resource, and improving the quality of technology. Main determinant indicators for these strategies are effectiveness,efficiency and innovativeness. Keywords: Strategy, MSME (micro, small and medium enterprises) Empowerment, Competing Ability, Trade and Industrial Sector.   Abstrak: Strategi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM guna Meningkatkan Daya Saing Sektor Perdagangan dan Industri (Studi di Dinas PERINDAGKOPPAR Kota Madiun). Industri-industri di Kota Madiun pada umumnya menggunakan pola produksi biaya tinggi (high cost production) sehingga kurang mampu bersaing di dalam harga dengan produk-produk import yang bisa memberikan nilai perbandingan lebih daripada produk lokal. Oleh karena itu, diperlukannya strategi pemerintah daerah untuk  meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri yang ada di Kota Madiun melalui pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan cara peningkatan permodalan, pengembangan pasar UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan kualitas teknologi. Indikator utama penentu strategi tersebut yaitu efektifitas, efisiensi, dan inovatif. Kata Kunci: Strategi, pemberdayaan UMKM, daya saing, sektor perdagangan dan industri
Pengembangan Industri Kecil melalui Program Produk Unggulan Industri Kecamatan “Putri Kencana” (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar) Lutfi Rizqia Perdana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 8 (2015)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Small Industry Development Programme for Competitive Products Industrial District “PUTRI KENCANA” (Study at Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar). This study examines the development of small industries with putri kencana’s program , it means Blitar district government program through the department of industry and trade for develop small industries that process typical of superior products Blitar. Putri kencana’s  program consists of three industrial clusters , namely cluster Manggarsari , sari raos cluster and java atsiri cluster.  The problem of this research is the development of small industries through industry leading product program districts and driving and inhibiting factors affecting the nets of small industries development program in Blitar . The results showed that the development of small industries through the putri kencana’s program in Blitar not run well because only in a particular field are executed. Continuous monitoring necessary for the activities in the putri kencana’s program can be run overall . Keywords: development, small industry, Putri Kencana   Abstrak: Pengembangan Industri Kecil melalui Program Produk Unggulan Industri Kecamatan “PUTRI KENCANA” (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar). Kajian penelitian ini tentang pengembangan industri kecil melalui program putri kencana yaitu program pemerintah kabupaten blitar dimana kegiatanya berfokus pada pengembangkan industri kecil yang mengolah  produk unggulan khas Kabupaten Blitar. Program putri kencana terdiri dari tiga klaster industri yaitu klaster manggarsari, klaster sari raos dan klaster java atsiri. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah pengembangan industri kecil melalui program produk unggulan industri kecamatan dan faktor pendorong maupun penghambat yang mempengaruhi jalanya program pengembangan industri kecil di Kabupaten Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan industri kecil melalui program putri kencana di Kabupaten Blitar belum berjalan dengan baik karena hanya pada bidang tertentu saja yang dijalankan. Diperlukan monitoring yang berkelanjutan agar kegiatan dalam Program Putri Kencana dapat dijalankan secara keseluruhan.   Kata kunci: pengembangan, industri kecil, Putri Kencana

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue