cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 3 (2016)" : 30 Documents clear
KINERJA DINAS PENGAIRAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI (Studi Pada Kinerja UPTD Pengairan Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang) Yanuar Pribadi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Irrigation Department's Performance in the Management of Irrigation Systems (Study on Performance Mojoagung UPTD Irrigation District of Jombang). To achieve a goal within an organization, we need a proper management system in order to obtain maximum performance. As with the problems that occur today in various government agencies that one of them is on UPTD ( Technical Implementation Unit ) irrigation Mojoagung District of Jombang. Is currently being given the ongoing drought dry season. In this case , UPTD irrigation as public organizations should manage peririgasian good system so as not to drought that could cause losses for farmers. The management of irrigation systems by UPTD watering is done in accordance with the duties and functions of irrigation UPTD and based on the type of plant that is used as a reference in the planning and implementation of the provision of water. It also carried out regular maintenance of irrigation channels and monitoring of water discharge conditions are intended to take into account the planning and subsequent implementation of the provision of water. Of the efforts made by the District irrigation UPTD Mojoagung has demonstrated a satisfactory performance. It can be seen from crop damage report which shows that no plants are damaged. So it can be concluded that the performance UPTD irrigation in the management of irrigation systems is quite good and showed satisfactory results. Therefore, it can be given the advice to always maintain a balance of cooperation between individuals or groups that the objectives to be achieved by UPTD irrigation as a public organization can be maximized and yield a satisfactory performance . Keywords: performance, public organizations, management Abstrak: Kinerja Dinas Pengairan Dalam Pengelolaan Sistem Irigasi (Studi Pada Kinerja UPTD Pengairan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang). Untuk mencapai sebuah tujuan dalam suatu organisasi, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan yang benar agar diperoleh kinerja yang maksimal. Seperti pada permasalahan yang terjadi saat ini di berbagai instansi pemerintah yaitu salah satunya adalah pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) pengairan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Saat ini sedang terjadi kekeringan mengingat sedang berlangsungnya musim kemarau. Dalam hal ini, UPTD pengairan sebagai organisasi publik harus mengelola sistem peririgasian yang baik agar tidak sampai terjadi kekeringan yang dapat menyebabkan kerugian bagi petani. Pengelolaan sistem irigasi oleh UPTD pengairan dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UPTD pengairan dan didasarkan pada jenis tanaman yang dijadikan acuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemberian air. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan rutin saluran irigasi dan pengawasan terhadap kondisi debit air yang ditujukan untuk memperhitungkan perencanaan dan pelaksanaan pemberian air berikutnya. Dari upaya yang dilakukan oleh UPTD pengairan Kecamatan Mojoagung telah menunjukkan sebuah kinerja yang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari laporan kerusakan tanaman yang menunjukkan bahwa tidak ada tanaman yang rusak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja UPTD pengairan dalam pengelolaan sistem irigasi cukup baik dan menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, dapat diberikan saran untuk selalu menjaga keseimbangan kerjasama antara individu atau kelompok agar tujuan yang ingin dicapai oleh UPTD pengairan sebagai organisasi publik dapat lebih dimaksimalkan dan menghasilkan sebuah kinerja yang memuaskan.   Kata kunci: kinerja, organisasi publik, pengelolaan.
PENGATURAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI/BTS (BASE TRANSCEIVER STATION) DI KOTA BONTANG Kurnia Romadhoni
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Managements and Adjustments of Telecommunication Tower/BTS (Base Transceiver Station) Developments in Bontang City The implementation of national development is an act that has been frequently done in Indonesia. Build upon Number 23 Year 2014 constitution about the local governments announcing that local governments are now authorized to manage and arrange their own governmental needs and local community interest on their own region, adapted with the national development purpose that could not be possibly implemented by the central government. Telecommunication tower has been functioned as the main supportive infrastructure in the world of technological information and communication. The establishment of the communication tower or also called BTS (Base Transceiver Station) was rapidly evolved in Bontang City. Issues that connected with construction of the BTS tower should be firmly addressed by the city government as an institution that authorized enough in supervision and the adjustment of the development. Overall, the management and adjustments of the development of telecommunication towers/BTS (Base Transceiver Station) in Bontang City was finely implemented, however, in the progress of implementation and the management itself, a lot of things was still considered minus. Such circumstances caused by the lack of socialization about the Bontang City Constitution Number 14 Year 2006 about the Management of Cellular Communication Tower Development causing a frequent condition of misunderstanding among departments who manages the developing license of the cellular tower in Bontang City.   Keywords: Managements and Adjustments BTS  (Base Transceiver Station), Intrastructur, local goverment, Bontang City. Abtrak : Pengaturan Dan Pengurusan Pembangunan Menara Telekomunikasi/ Bts (Base Transceiver Station)  Di Kota Bontang Pelaksanaan pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang sedang giat dilakukan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah kini memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat. Menara telekomunikasi sebagai infrastruktur pendukung yang utama dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Pendirian bangunan menara telekomunikasi atau BTS (Base Transceiver Station) di Kota Bontang berkembang dengan sangat pesat. Permasalahan yang terkait dengan pembangunan menara BTS tersebut harus disikapi secara tegas oleh pemerintah kota sebagai institusi yang cukup berwenang dalam pengaturan dan pengurusan pembangunan dari menara-menara BTS yang sudah terbangun maupun yang sedang dalam perencanaan untuk dibangun. Pengaturan dan pengurusan pembangunan menara telekomunikasi/BTS (Base Transceiver Stasion) di Kota Bontang secara keseluruhan sebenarnya sudah sangat baik namun dalam pelaksanaannya atau pengurusannya masih banyak hal-hal yang kurang. Hal ini dikarenakan kurang adanya sosialisasi mengenai Perwali Bontang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler sehingga masih sering terjadi salah pemahaman antara dinas-dinas terkait yang mengurusi perijinan pembangunan menara seluler di Kota Bontang. Kata Kunci : Pengaturan dan Pengurusan BTS (Base Transceiver Station), infrastruktur, pemerintah daerah, kota bontang.
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN TERPADU BERBASIS KAWASAN KEMISKINAN (PTBK2) DALAM UPAYA MENANGGULAGI KEMISKINAN (Studi pada Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo) Ayu Wanda Lorentha Zein Denada
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Based Integrated Development Program Implementation Poverty Areas (PTBK2) in an effort to overcome poverty. This study describes the implementation of the program Based Integrated Development of Poverty Regions (PTBK2) which is an innovation program Sidoarjo regency government in the effort to reduce poverty in the region. This program is a follow up of the Presidential Decree (Decree) No. 15 of 2010 on the acceleration of poverty and the Regulation of the Minister of the Interior (Regulation) No. 42 of 2010 on the establishment of the Regional Poverty Reduction Coordination Team (TKPKD). Results from this research that the implementation of the program PTBK2 which consists of two interventions that intervention healthy latrines and healthy homes interventions and factors that support and hinder the implementation of the overall program that PTBK2 goes well. Recommendations can be given of the results of this study are for the Government of Sidoarjo regency Especially Coordination Team penangulangan Poverty Sidoarjo regency to be able to continue the program PTBK2 this in the next year in view of the program is still a pilot project, to develop the types of interventions that others according to the needs of the region of intervention, and with adangan existence of adequate budgetary support Keyword: Implementation Program, Zone-Based Integrated Development Program of Poverty (PTBK2) Abstrak: Implementasi Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) yang mana merupakan program inovasi pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya menanggulangi kemiskinan di daerahnya. Program ini merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No 15 Tahun 2010 tentang percepatan kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 42 tahun 2010 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan program PTBK2 yang mana terdiri dari 2 intervensi yaitu intervensi jamban sehat dan intervensi rumah sehat serta faktor- faktor yang mendukung dan menghambat dari pelaksanaan program PTBK2 yang dari keseluruhan berjalan dengan baik. Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Khusunya Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk dapat melanjutkan program PTBK2 ini pada tahun berikutnya mengingat program ini masih bersifat pilot project, mengembangkan jenis intervensi yang lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat diwilayah intervensi, dan dengan adangan adanya dukungan anggaran yang memadai   Kata kunci: Implementasi Program, Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2)
ANALISIS DAMPAK INDUSTRI PERTAMBANGAN BATUBARA TERHADAP KONDISI MASYARAKAT SEKITAR (Studi Pada Perusahaan Tambang Batubara PT HymcoCoal Kota Samarinda) Joshua Nugra Gutama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Analysis The Impact Of Coal Mining Industry Around The Nearby Community (Case Study On Hymco Coal Mining Industry In Samarinda).Coal mining industry getting more growth with growing policy implementation of regional autonomy. Samarinda throughout PT Hymco Coal, has some important role, which developing the industries of mining in order to help as the strategic step to enhance the economical potential on the specific area on east of kalimantan. On the other hand we all need to realize that the development oriented on economy only may lead to neglect at some point of time  and will effect the other aspects such as social aspect and environmental aspect. This mining activities has some effect for economical aspects and the negatives aspect for environment and social. Furthermore we need to see the efforts of government put into this negatives impact by the mining industries throughout some policies, monitoring the mines, and concrete action in corporate social responsibility or CSR. Keywords: coal mining, CSR, efforts of government   Abstrak: Analisis Dampak Industri Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Masyarakat Sekitar (Studi Pada Perusahaan Tambang Batubara PT Hymco Coal Kota Samarinda). Industri batubara berkembang semakin pesat seiring adanya otonomi daerah. Samarinda melalui PT Hymco Coal mempunyai peranan penting, yaitu mengembangkan industri batubara sebagai salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian di kalimantan timur. Di sisi lain, perlu disadari bahwa pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi akan berdampak kepada aspek lainnya, seperti aspek sosial dan lingkungan. Industri tambang ini secara langsung berdampak terhadap kondisi ekonomi dan memberi dampak negatif pada aspek sosial dan lingkungan.Selanjutnya, kita harus melihat peranan pemerintah terhadap aspek negatif tambang ini, melalui berbagai kebijakan, memonitor kawasan tambang itu dan melakukan corporate social responsibility atau CSR. Kata kunci: industri batubara, CSR, peran pemerintah
Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan PT. KAI Berdasarkan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Publik (studi pada Stasiun Gubeng Daop VIII Surabaya) Andri Valendrik
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Improving Quality Of Service PT. KAI (Studies In Surabaya Gubeng Station DAOP VIII). Public service that can be enjoyed by the people of Indonesian today is in transportation services. Always there are still shortcomings in providing services in the field of the. The number of public complaints regarding service PT.KAI be convoluted in providing services to the public and less than the maximum, the level of professionalism of those with less, people`s mind towards the cost of purchasing train tickets are expensive and very much time to wait in line to buy tickets at the station.This causes people prefer buying tickets through scalpers. Based on the explanation above shows that today`s society demands good service quality including ticket purchasing procedures and improvement of service qulity PT.KAI  DAOP VIII Surabaya. Keywords: Quality Service, PT. KAI Abstrak: Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan PT. KAI Berdasarkan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Standar Pelayanan Publik (studi pada Stasiun Gubeng Daop VIII Surabaya). Saat ini pelayanan publik yang bisa kita lihat, pelayanan publik  yang diberikan masih sangat kurang. Salah satu  pelayanan publik yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah pelayanan di bidang transportasi. Banyak keluhan masyarakat akan pelayanan PT.KAI  yang sangat berbelit-belit dalam memberikan pelayanan dan kurang  maksimal kepada masyarakat, tingkat keprofesionalan petugas yang kurang, sering kali menggunakan peluang ini untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, serta anggapan masyarakat terhadap biaya pembelian tiket kereta api  yang mahal serta waktu yang singkat membuat masyarakat enggan mengantri di loket pembelian tiket di stasiun-stasiun.  Sehingga masyarakat lebih mengutamakan membeli tiket melalui calo. Hal ini menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang lebih baik seperti keterbukaan dalam melaksanakan tugas dan kualitas pelayanan yang harus dilakukan oleh pelayanan PT.KAI DAOP VIII Surabaya. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, PT. KAI
IMPLEMENTASI PROGRAM DESA WISATA DI DESA TORONGREJO KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU Ayu Nita Meylinda
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Program implementation in village Torongrejo Village sub district Junrejo Batu City. So that is not the case the gap between modern development with the surrounding environment, the Batu Government to create a policy with a program of village tourism. This tourist village program implemented as one of the tours for community empowerment by making use of the potential of existing natural. Torongrejo village is one of the tourist village program implements. The result of the research shows that the presence of the tourist village can provide good impact for society as well as farmers in the surrounding areas because it can improve their wellbeing. In addition, there is also an inhibitor of factor and factor endowments in the tourist village of program implementation in the village of Torongrejo, among other internal supporting factors for the potential tour support and supported by the community. External supporting factors, namely the existence of a law which regulates about tourist village and the availability of funds. Besides the factor of internal barrier is the lack of knowledge of the community to develop the village tourism as well as a barrier to external factors i.e. There are facilities and infrastructure are not yet adequate.   Keywoards : tourist village, community empowerment, Torongrejo village   Abstrak : Impelementasi Program Desa Wisata di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu. Agar tidak terjadi kesenjangan antara pembangunan modern dengan lingkungan sekitarnya, pemerintah Kota Batu membuat kebijakan dengan program desa wisata. Program desa wisata ini dilaksanakan sebagai salah satu wisata untuk pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi alami yang ada. Desa Torongrejo merupakan salah satu pelaksana program desa wisata. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya desa wisata tersebut dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat maupun petani di sekitarnya karena dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu terdapat juga faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program desa wisata di Desa Torongrejo, faktor pendukung internal antara lain potensi wisata yang menunjang dan didukung oleh masyarakat. Faktor pendukung eksternal yaitu adanya hukum yang mengatur tentang desa wisata dan tersedianya dana. Selain itu faktor penghambat internal adalah kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengembangkan desa wisata serta faktor penghambat eksternal yaitu terdapat sarana dan prasarana yang belum memadai. Kata Kunci : desa wisata, pemberdayaan masyarakat, desa Torongrejo
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH (Suatu Studi di Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur) Angga Surya Mahendra
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Intensification and Extensification collect from Land and Building Tax That Effort to Increase of Revenue Local (The study of Kediri Regency in Province of East Java). The Land and Building Tax is income tax source that do by nation according to take direct benefits from land dan building for peoples in the district, to direct benefits from that manner or do it. Ekstensification of Tax Obliged is activity to added sum of new Tax Obliged with gived the basic number of Tax Obliged (NPWP), to added income without added source of new income but arranged source added finely also efforts to increased natural income with explain or added object of income such as source of new district nature income. Intensification  is activity to increased income without added new sources, but arranged source of income finely. This recearch to described about intensification and ekstensification collect from The Land and Building Tax in Kediri. This research uses descriptive qualitative method, using the case study with approach method. The results it known that: intensification and extensification collect from Land and Building in Kediri done with : Improved collect data with object and subject of the land and building tax in Kediri with registration, assessment and determination of object classification that begins with the Report Tax Payable Letter (SPPT) by Direktorat Jenderal Pajak. For taxes payable (The Land and Building Tax) new recently issued SPPT arised when determining that the tax payable by Income Tax (SPPT) must be paid no later than 6 months from the date of SPPT receipt. For collect process this tax can’t be delivered to third party. For part of field from The Land and Building Tax between the central government and the district government to do obligation when do its autonomy and accomplishment intensification and ekstensification collect from The Land and Building Tax when efforts to increased of district income in Kediri that according to procedures accordance with the rules and regulations implementation.   Keywords: intensification and extenfication, Land and Building Tax. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah (Suatu Studi Di Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan yang dilakukan negara berdasarkan manfaat yang diperoleh langsung dari bumi dan bangunan bagi masyarakat suatu wilayah, yang mendapatkan manfaat langsung dari bumi dan bangunan yang dimiliki dan atau diusahakan. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan penambahan jumlah Wajib Pajak baru dengan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), untuk meningkatkan pendapatan dengan tidak menambah sumber penerimaan baru tetapi mengelola sumber penerimaan dengan baik juga upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan memperluas atau menambah objek penerimaan sebagai sumber pendapatan asli daerah baru. Intensifikasi adalah usaha meningkatkan pendapatan dengan tidak menambah sumber penerimaan baru tetapi mengelola sumber penerimaan dengan baik. Tujuan penelitian untuk menggambarkan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kediri. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode studi kasus. Hasil penelitian bahwa intensifikasi dan ektensifikasi pemungutan pajak dilakukan melalui peningkatan pendataan obyek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kediri dengan pendaftaran, penilaian dan penentuan klasifikasi obyek pajak PBB diawali Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh Dirjen Pajak, untuk hutang pajak (PBB) baru timbul saat dikeluarkan SPPT bahwa pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang harus dilunasi selambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Pemungutan pajak tidak dapat diserahkan pihak ketiga. Bagi hasil pungutan PBB antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjalankan kewajiban dalam melaksanakan otonominya dan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Kediri, secara prosedur sudah sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan tugas dengan baik.   Kata kunci: intensifikasi dan ekstensifikasi, Pajak Bumi dan Bangunan
ANALISIS PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERBASIS ELECTRONIC GOVERNMENT (Studi Tentang Penerapan Aplikasi SISMIOP di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan) Achmad Wahyu Handoko
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: An Analysis Of Land And Building’s Tax Based On E-Government (The Study Of SISMIOP Application Implementation In Income Territory Department Of Lamongan Area). Tax service was the one of public service that needed by the society. It needed because it was a national obligation to pay the tax. One of the tax servicing was land and building’s tax in a village and town which begin at 2014 and change intoterritory tax. Based on that case, territory department of Lamongan make a land and building’s taxbased on e-government service named E-PBB. This land and building’s tax service was encoding the data, rating, determining, administrating, collecting/pressing a claim, and paying a land and building’s tax based on an Information System Of Management Tax Object Application (SISMIOP). The result of this research showed that the quality of land and building’s taxbased on e-government in income territory department of Lamongan area generally was good. We can see to the five indicators used, there was only an indicator need to revise, that was reliability. Keywords: Service quality, E-PBB, Tax service, Lamongan area. Abstrak: Analisis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Berbasis Electronic Government (Studi Tentang Penerapan Aplikasis SISMIOP di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan). Pelayanan pajak merupakan salah satu pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat untuk melaksanakan kewajibanya sebagai warga negara untuk membayar pajak. Salah satu jenis pelayanan pajak yaitu pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang mulai tahun 2014 dialihkan menjadi pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan kemudan menciptakan pelayanan pajak bumi dan bangunan berbasis e-government yang disebut dengan E-PBB. Pelayanan pajak bumi dan bangunan berbasis e-government ini merupakan pelayanan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/ penagihan, dan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang berbasis aplikasi Sistim Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan pelayanan pajak bumi dan bangunan berbasis e-government yang ada di Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Lamongan dapat dikatakan baik. Dari lima indikator yang ada, salah satu indikator yang perlu diperbaiki yaitu reliability. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, E-PBB, Kabupaten Lamongan, Pelayanan Pajak
Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang Asna Ullya Rahma Syafa'ah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Inclusive Education Policy Based on Student With Disabilities Perception Study in Brawijaya University, Malang. Inclusive Education Policy that has been implemented in Brawijaya University since 2012 has meet some difficulties in the process of the implementation. The difficulties are generally experienced by student with disabilities as an object of the policy itself, for example, there are a lot of misunderstanding about the policy so it caused a lot of the facilities are not well functioned. Some actors as policy makers also not being able to fulfill disability awareness toward student with disabilities completely. The result from this research shows that implementation of inclusive education has been well implemented with some research focuses on standard of inclusive education policy, the institution as an administrator in inclusive education policy, the facilities used in inclusive education policy, and internal environment of inclusive education. The recommendations from this research, especially for Brawijaya University and Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) are to conduct a reselection for the student with disabilities that has been accepted in Brawijaya University other than Seleksi Program Khusus Penyadang Disabilitas (SPKPD). Also, it needs monitoring for the facilities used in inclusive education policy in Brawijaya University as a supporting to inclusive education. Keyword:Policy Implementation, Inclusive Education Abstrak: Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Berdasarkan Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Studi di Universitas Brawijaya, Malang. Kebijakan pendidikan inklusif yang telah diterapkan di Universitas Brawijaya sejak tahun 2012 mengalami beberapa kendala dalam penerapannya. Kendala ini pada umumnya dialami oleh penyandang disabilitas sebagai penerima kebijakan, misalnya banyak ketidak pahaman mengenai kebijakan itu sendiri hingga banyaknya penyalahgunaan fasilitas. Beberapa aktor yang menjadi pemegang kebijakan juga dirasa penyadang disabilitas belum memenuhi disabity awareness dengan cukup baik. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi pendidikan inklusif sudah berjalan baik dengan beberapa fokus penelitian pada standart kebijakan pendidikan inklusif, lembaga pengelola kebijakan pendidikan inklusif, sarana dan prasarana, serta lingkungan internal pendidikan inklusif. Rekomendasi dari penelitian ini khususnya untuk Universitas Brawijaya dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB), melakukan penyeleksian ulang mahasiswa penyandang disabilitas yang masuk melalui jalur selain Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD). Perlu adanya pengawasan terkait dengan adanya sarana dan prasarana yang telah ada di Universitas Brawijaya sebagai penunjang pendidikan Inklusif.   Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pendidikan Inklusif
Inovasi Pemerintah Daerah melalui Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat (Sutera Emas) (Studi pada Puskesmas Kepanjen di Kabupaten Malang) Riska Puji Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 3 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Government Innovation through Community Based of Integrated Epidemiological Surveillance (COMBINES), (Study on Puskesmas Kepanjen in Kabupaten Malang). This study begin from the assumption that the need for local government innovation, where innovation is beneficial and a solution to the problem there. To understand the assumption above, conducted research in Kabupaten Malang, with exposes two pronouncement (1) How does the innovation process through the Local Government Community Based Integrated Epidemiological Surveillance (COMBINES)? (2) What the result of COMBINES against efforts to reduce maternal mortality ?. The Achivement of the two pronouncement are (1) Knowing, describe and analyse the innovation process through the Local Government Community Based Integrated Epidemiological Surveillance (COMBINES, (2) Determine, describe and analyse the result of COMBINES againts efforts to reduce maternal mortality. The results of this study concluded that when analysed using the characteristics of innovation COMBINES is an innovation, where the stage begins appearance of problem or need the speed of reporting of case of obstetric and infectious diseases in the community. COMBINES is an innovative process thatproved to be useful for early detection activities. Keyword: innovation, local government innovation, Puskesmas, COMBINES.   Abstrak: Inovasi Pemerintah Daerah melalui Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat (Sutera Emas), (Studi pada Puskesmas Kepanjen di Kabupaten Malang). Penelitian ini bermula dari asumsi bahwa perlu adanya inovasi pemerintah daerah, dimana inovasi tersebut bermanfaat dan menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Untuk memahami kebenaran asumsi yang dibangun diatas, dilakukan penelitian di Kabupaten Malang, dengan menghadapkan dua pertanyaan (1) Bagaimana proses inovasi pemerintah daerah melalui Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat (Sutera Emas)?, (2) Apa hasil Sutera Emas terhadap upaya penurunan angka kematian ibu?. Pencapaian terhadap dua pertanyaan tersebut adalah (1) Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis proses inovasi pemerintah daerah melalui Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat (Sutera Emas), (2) Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis hasil Sutera Emas terhadap upaya penurunan angka kematian ibu. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah dianalisis menggunakan ciri-ciri inovasi, Sutera Emas merupakan sebuah inovasi, dimana tahap pemunculannya berawal dari sebuah masalah atau kebutuhan kecepatan pelaporan kasus-kasus kebidanan dan penyakit menular di masyarakat. Sutera Emas merupakan inovasi proses yang terbukti bermanfaat untuk kegiatan deteksi dini.   Kata Kunci: inovasi, inovasi pemerintah daerah, Puskesmas, Sutera Emas 

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue