cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 5 (2016)" : 30 Documents clear
Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Desa Sade Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat) Muhammad Mardani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Development Tourism Based on Ecotourism for Improving Economy Society (A Study in Sade Village, Pujut District, Lombok of Central, Province of West Nusa Tenggara). The development tourism based on ecotourism is a concept in tourism activities, intended to improving society participation for tourism activities, nature conservation, and improving economy society with utilization of natural resources in a tourism destination. The research is based on applying of tourism development at Sade village. The result of the research is Sade village has apply the concept of ecotourism by implementing community organization of tourism awareness to improving society participation for preserve and manage the tourism   Keywords: the development tourism, ecotourism, society economy Abstrak: Pengembangan Pariwisata Berbasis Ekowisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Desa Sade, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat). Pengembangan pariwisata berbasis ekowisata merupakan suatu konsep dalam kegiatan pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata dan pelestarian lingkungan serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan hasil sumber daya alam yang terdapat pada suatu destinasi wisata. Penelitian ini didasarkan pada penerapan pengembangan pariwisata di Desa Sade. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Sade telah menerapkan konsep ekowisata melalui pembentukan kelembagaan masyarakat sadar wisata yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Sade dalam pengelolaan kegiatan pariwisata dan pelestarian lingkungan.   Kata kunci: pengembangan pariwisata, ekowisata, perekonomian  masyarakat
Akuntabilitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan Dari Perspektif Balanced Scorecard (Studi pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang) Ellia Aida Fitri
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract :Accountability of Public Services Licensing Section from Balanced Scorecard Perspective (Study on Badan Pelayanan Perizinan Jombang Regency). The demand for public sector accountability related to the need for transparency and provision of information to the public in order to fulfill public rights. And many problems such as complicated procedures, the lack of certainty of time and settlement costs, brokering practices, and unprofessional services especially licensing service. Implementation accountability of public services on Badan Pelayanan Perizinan Jombang Regency using Balanced Scorecard perspectives, because the principles of Badan Pelayanan Perizinan Jombang Regency aims to optimize the service according to four perspectives of Balanced Scorecard. Result of the research shows that Badan Pelayanan Perizinan Jombang Regency already implementing the accountability ofpublic services using four perspectives of Balanced Scorecard. Total lack of resources, both facilities and infrastructures, as well as personnel, and lack of coordination between Tim Teknis and SKPD. These are creating obstacles for accountability of service. Keywords: Accountability, Public Service, Licensing Services, Balnced Scorecard   Abstrak: Akuntabilitas Pelayanan Publik Sektor Perizinan dari Perspektif Balanced Scorecard (Studi pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang). Tuntutan adanya akuntabilitas sektor publik terkait perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak – hak publik. Dan banyaknya permasalahan seperti prosedur yang berbelit – belit, tidak adanya kepastian waktu dan biaya penyelesaiannya, praktik – praktik percaloan, serta pelayanan yang tidak profesional terutama pelayanan perizinan. Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang menggunakan perspektif Balanced Scorecard, karena prinsip – prinsip Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan empat perspektif Balanced Scorecard. Hasil penelitian menunjukan bahwa Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jombang telah melaksanakan akuntabilitas pelayanan menggunakan empat perspektif Balanced Scorecard. Kurangnya jumlah sumberdaya baik prasarana dan sarana, maupun aparatur, serta kurangnya koordinasi antar Tim Teknis dan SKPD menjadikan penghambat jalannya akuntabilitas pelayanan.   Kata kunci: Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Pelayanan Perizinan, Balnced Scorecard
Manajemen Ruang Terbuka Hijau Berbasis Sustainable Development Di Kota Kediri Mochamad Rizki Fitrianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Green Open Space Management based on Sustainable Development in Kediri City. Management of  Green Open Space in Kediri town is dominated by the role of local authorities both in terms of financing through the budget as well as the develop it still relies entirely internal capabilities. To overcome this problem requires the efforts of managing an existing green space in a sustainable / continuous to be better managed and optimized so as to provide benefits for people and the government itself both in the present and in the future. Results from this study showed that the management of green space in the town of Kediri date can not be claimed maximum and ideal, it's based on the percentage amount of green space that is not yet sufficient provision of 30% of the total area, the state of some green space poorly maintained and lack of public awareness the importance of green space in urban areas as one of the supporting of a society that is able to deliver impact in economic, social and environmental aspects in accordance with the concept of sustainable development. It is caused by several factors, including the quality and quantity of human resources, lack of public awareness, the budget is limited and the lack of regulations governing CSR in the town of Kediri, especially in the development and management of green space in the town of Kediri today who should be able to be used as an alternative to the city Kediri in developing and managing green space. Keywords: Management, Green Open Space, Sustainable Development Abstrak: Manajemen Ruang Terbuka Hijau Berbasis Sustainable Development di Kota Kediri. Manajemen RTH yang ada di kota Kediri saat ini sebagian besar masih didomiasi oleh peran dari pemerintah daerah baik dalam hal pembiayaan melalui APBD  maupun perawatan yang sepenuhnya masih mengandalkan kemampuan internal. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukanlah suatu upaya memanage RTH yang ada secara berkelanjutan/berkesinambungan agar dapat terkelola dengan lebih baik dan optimal sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah itu sendiri baik itu dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam manajemen RTH di kota Kediri saat ini belum dapat dikatan maksimal dan ideal, hal ini didasarkan pada jumlah prosentase RTH yang belum mencukupi ketentuan 30% dari total luas wilayah, keadaan beberapa RTH yang kurang terawat dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan RTH di wilayah perkotaan sebagai salah satu penunjang kehidupan masyarakat yang mampu memberikan dampak dalam aspek ekonomi sosial dan lingkungan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Hal di atas disebabkan oleh beberapa factor, diantaranya adalah kualitas dan kuantitas SDM, rendahnya kesadaran masyarakat, APBD yang terbatas serta belum adanya perda yang mengatur CSR di kota Kediri terutamanya terkait dalam pengembangan dan pengelolaan RTH di kota Kediri saat ini yang harusnya mampu dimanfaatkan sebagai alternative bagi kota Kediri dalam mengembangkan dan mengelola RTH.   Kata Kunci : Manajemen, Ruang Terbuka Hijau, Sustainable Development
Implementasi Program Bhakti Sosial Terpadu (BST) dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat Desa (Studi pada Pemerintah Kabupaten Madiun) Osa Maya Antartika
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract:  Implementation of Bhakti Sosial Terpadu  (BST) Program to Build Sustainable Development at the Village Level (Case Study on Kabupaten Madiun). Each implementation of policy implementation, government and the public society expects to realize the sustainable development of the policy. But development often have gaps between urban and rural. This is because rural areas have several obstacles to development, such as geographical aspects, weak human resources, and limited facilities and infrastructure. In order to realize sustainable development at the village level, government of Kabupaten Madiun implement one program that is Bhakti Sosial Terpadu (BST). This program is a breakthrough Kabupaten Madiun in accelerating rural development and to preserve the mutual cooperation. The results showed that the implementation of the BST program has done well but there are still some obstacles in its implementation, such as weather constraints, public attitudes are sometimes still reuctant, a lot of requests for assistance from the community, and communication between SKPD. BST implementation showed less sustainable development because of the impact on the environment is less visible. Greening activity is only done if there is a program of activities related SKPD and not every implementation of the BST no greening.    Keywords: policy implementation, sustainable development   Abstrak: Implementasi Program Bhakti Sosial Terpadu (BST) dalam Mewujudkan Pembangunan  Berkelanjutan  di  Tingkat  Desa  (Studi  Pada  Pemerintah  Kabupaten Madiun). Setiap pelaksanaan implementasi kebijakan, pemerintah dan  masyarakat berharap dapat  mewujudkan  pembangunan  yang  berkelanjutan  dari  kebijakan tersebut. Namun pembangunan sering mengalami kesenjangan antara kota dan desa. Hal ini karena perdesaan memiliki beberapa hambatan dalam pembangunan, misalnya aspek geografis, sumberdaya manusia yang lemah, dan keterbatasan sarana prasarana. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Madiun melaksanakan salah satu programnya yaitu Bhakti Sosial Terpadu (BST). Program ini adalah terobosan Kabupaten Madiun dalam mempercepat pembangunan di perdesaan dan untuk melestarikan gotong royong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BST ini sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti kendala cuaca, sikap masyarakat yang terkadang enggan berpartisipasi, banyaknya permintaan bantuan dari masyarakat, dan komunikasi antar SKPD terkait. Pelaksanaan BST ini kurang menunjukkan pembangunan yang berkelanjutan karena dampak di bidang lingkungan kurang terlihat di setiap pelaksanaan. Kegiatan penghijauan hanya dilakukan jika ada program kegiatan dari SKPD terkait dan tidak setiap pelaksanaan BST ada kegiatan penghijauan.   Kata kunci:implementasi kebijakan, pembangunan berkelanjutan 
Promoting Social Capital to Develop Cultural Tourism (Case Study on Developing of Traditional Ceremony as Cultural Tourism in Olehsari and Kemiren Villages, Banyuwangi Region, East Java) Cindy Praharasti Khoirunnisa
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Promosi Modal Sosial dalam Pengembangan Wisata Budaya (Studi Kasus pada Upacara Adat sebagai Wisata Budaya di desa Olehsari dan Desa Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur). Masyarakat Osing sebagai penduduk asli Kabupaten Banyuwangi masih menjaga keaslian karakter mereka dengan tidak menghilangkan kebiasaan adat istiadat mereka salah satunya adalah upacara adat. Masyarakat Osing di Desa Olehsari membersihkan desa dengan upacara adat yang biasa disebut Seblang Olehsari. masyarakat Osing di desa Kemiren membersihkan desa dengan upacara adat Barong Idher Bumi. Dalam ritual-ritual uapacara adat seperti tersebut diatas diperlukan peran aktif masyarakat baik sebagai objek modal sosial ataupun sebagai pemilik norma dan nilai yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan modal sosial komunitas memiliki dampak positif dalam pengembangan wisata budaya, dengan diberikannya bantuan dalam bentuk fasilitas bangunan untuk keberlangsungan upacara adat di desa Olehsari. Selain bantuan tersebut, pemerintah membantu memasarkan upacara adat dengan mempromosikan upacara adat tersebut melalui official website, dan mengagendakan upacara adat bersamaan dengan acara tahunan lain yang terakomodir melalui B-fest atau Banyuwangi Festival.   Kata kunci: Modal sosial komunitas, pengembangan wisata, upacara adat   Abstract: Promoting Social Capital to Develop Cultural Tourism (Case Study on Developing of Traditional Ceremony as Cultural Tourism in Olehsari and Kemiren Villages, Banyuwangi Region, East Java). Osing community as a native of Banyuwangi still maintaining the original character which is they do not eliminate one of the habit of their customs in the ceremonial process. Osing community in the Olehsari village clean up the village with traditional ceremonies commonly called Seblang Olehsari. Osing people in the Kemiren village clean up the village with traditional ceremonies called Barong Idher Bumi. In the customary ritual coming of age rituals that has been explained above is needed the participation active of community as an object of social capital either or as the owner of evolving norms and values in society. The results show community social capital had a positive impact in the development of cultural tourism, such as existence of given help in a form of building facility to conduct the traditional ceremony in Olehsari. Besides that help, government as well has helped the marketing of this traditional ceremony tourism by promoting it through official website, and scheduled the traditional ceremony together with other annual agenda which is compiled in Banyuwangi Festival. Key words: Community social capital, tourism development, traditional ceremony
Total Quality Management dalam Pelayanan Pendidikan (Studi pada Dinas Pendidikan Kota Malang) Mukhammad Dliya’ Muzakka, Endah Setyowati, Trisnawati Mukhammad Dliya Muzakka
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Total Quality Management in Educational Services (Case on Education Department of Malang City). The quality of education in Indonesia is still low, that’s caused by several things, such as: Pattern of education implementation, policy of education implementation, the teacher’s role and the community.Therefore, there should be efforts to improve the quality of education by using clearly and varied indicators, so that can know the condition of the education quality and educational services. The type of research used a descriptive study with qualitative approach and limited by a research focus, that is the quality of educational services is based on the characteristics in Total Quality Management, such as: Focus at customer, Obsession to quality, Scientivice approach, Long term commite, Cooperate team, Continuous improvement system, Education and training, Freedom which in control, Unity of target, Existence of involvement and enableness of officer. Keywords: Total Quality Management, educational, services    
Implementasi Program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Pasuruan Tito Herlambang Santoso
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) Program in Kabupaten Pasuruan. This study was conducted based on the mom and child’s number of mortality in Indonesia. The government then did some efforts in order to press the number of mortality, in this case between the expectant mothers and babies. One effort that the government had done was Program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA). This program was realized by Pasuruan Regency government to overcome the high number of mortality of mothers and babies in that area. The findings of this study indicated that the implementation of KIBBLA program was basically good, but there were some improvements needed in some parts which had not maximized the health care service. This study was analyzed using Edward III theory which was divided into four; communication, resources, disposition, and bureaucracy structure. Keywords: implementation, KIBBLA Program, communication, resources, disposition, bureaucracy structure Abstrak: Implementasi Program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Dan Anak (KIBBLA) di Kabupaten Pasuruan. Latar belakang penelitian ini berdasarkan dari meningkatnya angka kematian ibu dan angka kematian anak yang ada di Indonesia. Kemudian pemerintah berusaha untuk membuat berbagai macam program untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Salah satunya adalah Program Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA) yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan karena tingginya angka kematian ibu dan anak di daerah tersebut. Kemudian untuk hasil penelitian dari impelementasi Program KIBBLA inijika dilihat secara umum memang sudah baik namun masih perlu adanya perbaikan di beberapa bagian yang mengakibatkan untuk pelayanan kesehatannya masih belum maksimal. Untuk penelitian ini dianalisis dengan teori dari Edward III yang terbagi dalam 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.   Kata Kunci: implementasi, Program KIBBLA, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi
Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang) Riza Okta Dwijaya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Performance Effectiveness of Badan Permusyawaratan Desa (BPD) In the Governing Village (Study in Desa Kauman, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang). Village administration is spearheading the government in Indonesia, which one the organizers of the village administration is BPD. BPD is a representation institution of rural community whose function is to collect and distribute the public aspirations, discuss and agree on the village regulation draft with the head of village and to supervise the performance of the head of village. The existence of BPD is expected to be the an aspirator and articulator between communities with institutions or authorities. The effectiveness of the performance of BPD is an important thing to know the extent of the purpose of BPD been achieved for a specified period. The results indicate that the effectiveness of performance of BPD have been going well, although not achieve optimal results. This is caused by minimum discipline and welfare of members, limited facilities and infrastructure and the lack of coaching and briefing technic of BPD. Keywords: effectiveness, performance, Badan Permusyawwaratan Desa  
Sinergi Antara Non-Governmental Organization Dengan Lembaga Pendidikan Dalam Pendidikan Antikorupsi (Studi di Kota Malang) Rio Wirawan Djohar
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Synergy Between Non-Governmental Organization and Educational Institute on The Anticorruption Education (A Study in Malang City). NGOs in Malang hadworked together with school institutions in conducting anticorruption education, and vice versa. However, the cooperation between these two insitutions has not reached the synergy, because there still were some obstructions. The obstructions were : the limited time for the schools to add anticorruption education more intensively and the negative mindset of the schools towards some NGOs. Meanwhile, the factors that supported the synergy were the correlated goal between those institutions and the needs of some schools in Malang to cooperate with the NGOs in Malang. Therefore, the NGOs and the schools needed to communicate more effectively in order to build trust and the government needs to support the integration of anticorruption education into the curriculum. Keywords: Synergy, Non-Governmental Organization, Educational Institute, Anticorruption Education   Abstrak: Sinergi Antara Non-Governmental Organization dengan Lembaga Pendidikan dalam Pendidikan Antikorupsi (Studi di Kota Malang). NGO di Kota Malang telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan (sekolah) dalam melaksanakan pendidikan antikorupsi. Begitupun dengan beberapa SMA di Kota Malang sudah melaksanakan pendidikan antikorupsi bekerjasama dengan NGO di Kota Malang. Namun, kerjasama yang terjalin di antara keduanya belum sampai pada tahap yang sinergi, karena masih memiliki beberapa penghambat. Adapun yang menjadi penghambat dalam sinergi ini ialah adanya keterbatasan waktu bagi sekolah untuk menambahkan pendidikan antikorupsi lebih intensif, selain itu juga masih adanya pola pandang yang negatif dari sekolah terhadap beberapa NGO. Sedangkan yang  menjadi pendukung dalam sinergi ini yaitu karena tujuan kedua lembaga masih saling terkait, serta sebagian sekolah di Kota Malang masih membutuhkan bantuan kerjasama dari NGO di Kota Malang. Untuk itu, NGO dengan sekolah perlu menjalin komunikasi yang lebih efektif untuk membangun sebuah kepercayaan, serta perlunya dukungan dari pemerintah terkait pengintegrasian pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum.   Kata kunci: Sinergi, Non-Governmental Organization, Lembaga Pendidikan, Pendidikan Antikorupsi
Hubungan antar Aktor dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi pada UKM “Egg Roll Waluh” Kelompok Wanita Tani Desa Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora) Noeke Hariyani
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Correlation Between Actors On The Development Of Small Medium Enterprise (SME) (Study Of SME’s “Egg Roll Waluh” Group Of The Women  Famers In NgrotoCepu Regency Of Blora). The existed correlation between actors on the development of SME, particularly on SMEs "Egg Roll Waluh" involves several synergized actors. In fact, SMEs "Egg Roll Waluh" was not developing, the involved actors were not understanding the undertaken roles yet. The correlation between the involved actors on the development of SME still holds unsolved obstacles, such as the contravention correlation occured between Disperindagkop and SMEs though it was not reaching a conflict yet,the correlation of SME members was inharmonious which caused of some reasons and there was no any effort on finding a solution, there were no obstacles on the correlation between SMEs and the society, the presence of SMEs "Egg Roll Waluh" gave benefits to both of them, the correlation between seller or reseller and SMEs had a good relationship without any obstacles, the correlation between pumpkin supplier and SMEs has not synergy relationship yet. The inhibiting factor is the less insight and a sense of complacency owned by SMEs "Egg Roll Waluh " it compounded by poor communication existed, less commitment and lack of transparency. Keywords: Relation, Actor, SME, Blora Hubungan Antar Aktor Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) (Studi pada UKM “Egg Roll Waluh” Kelompok Wanita Tani Desa Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora). Hubungan antar aktor yang terjalin dalam pengembangan UKM khususnya pada UKM “Egg Roll Waluh” melibatkan beberapa aktor yang saling bersinergis. Namun pada kenyataannya UKM “Egg Roll Waluh” ini tidak berkembang karena aktor yang terlibat belum memahami betul peran yang dijalani. Hubungan antar aktor yang terkait dalam pengembangan UKM masih menyimpan kendala-kendala yang belum ada solusi seperti hubungan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dengan pelaku UKM memiliki hubungan yang mengandung kontravensi meskipun belum sampai menimbulkan konflik, hubungan antar anggota UKM kurang harmonis karena berbagai alasan dan tidak ada upaya mencari solusi, hubungan masyarakat dengan pelaku UKM tidak ada kendala diantara kedua belah pihak, justru dengan adanya UKM “Egg Roll Waluh” ini memberi manfaat, hubungan penjual atau reseller dengan pelaku UKM terjalin baik dan tidak memiliki suatu masalah atau hambatan, hubungan pemasok waluh dengan pelaku UKM belum terjalin sinergitas diantara keduanya. Adapun faktor penghambat adalah wawasan yang kurang luas dan rasa cepat puas yang dimiliki anggota UKM “Egg Roll Waluh” ditambah dengan buruknya komunikasi yang terjalin dan kurang kuat komitmen serta kurangnya transparansi. Kata kunci: Hubungan, Aktor, UKM, Blora

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue