cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 5 (2016)" : 30 Documents clear
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Gula Kelapa sebagai Produk Unggulan Perekonomian Lokal (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar) Zeta Alvema Novita Sari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Role of Local Governments in the Development Of Palm Sugar Industry as Best Products Local Economy (Studies in the Department of Industry and Trade of Blitar). The attention of local goverments to the craftsmen of palm sugar as a best product is very low. This is causing the palm sugar industry at Blitar regency cannot develop so well. This research aims to describe and analyze the role of local government in the development of palm sugar industry as regional best product to boost the local economy as well as the factors supporting and inhibiting factors. Result from this research is Disperindag has been acted as a facilitator, regulator, and a catalyst in the development of the palm sugar industry as a best product. But all the craftsmen of palm sugar not receive training and mentoring, because amount of palm sugar industry very much and limited budgetary procurement assistance of Disperindag. Keywords: Role of Local Goverments, Palm Sugar Industry, Local Economy   Abstrak: Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Industri Gula Kelapa sebagai Produk Unggulan Perekonomian Lokal. Perhatian pemerintah daerah kepada pengrajin gula kelapa sebagai produk uggulan sangat rendah. Hal ini yang menyebabkan industri gula kelapa di Kabupaten Blitar tidak bisa berkembang dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengembangan industri gula kelapa sebagai produk unggulan perekonomian lokal serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Hasil dari penelitian ini Disperindag berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam pengembangan industri gula kelapa sebagai produk unggulan perekonomian lokal. Namun tidak semua pengrajin gula kelapa menerima pelatihan maupun pendampingan karena jumlah pengrajin gula kelapa sangat banyak tetapi tenaga fungsional dan anggaran mengenai pengadaan pendampingan yang dimiliki Disperindag terbatas.   Kata kunci: Peran Pemerintah, Industri gula kelapa, Perekonomian Lokal
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. PAL INDONESIA (Persero) Surabaya Mufida Ade Trisna
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Application of Good Corporate Governance (GCG) at PT. Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia (Persero) Surabaya. Indeed, BUMN represents the main actor of national economic who aims to support the national finance and to increase people welfare as stated within Law No.19/2003 about BUMN. The high-quality BUMN can compete against other companies. One effort to improve the performance of company/organization is by applying Good Corporate Governance (GCG). Five main principles of GCG are transparency, independency, accountability, responsibility, and fairness. These GCG principles have been applied on one BUMN, respectively PT PAL Indonesia (Persero) Surabaya. This company has applied GCG based on The Decree of Minister of BUMN No:Per-01/MBU/2011 about The Application of Good Corporate Governance to BUMN. Keywords: Good Corporate Governance (GCG), State-Owned Enterprises (BUMN), Limited Liability (PT).   Abstrak: Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia (Persero) Surabaya. BUMN merupakan pelaku utama perekonomian nasional yang mempunyai tujuan guna mendukung keuangan negara Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. BUMN yang berkualitas mampu bersaing dengan perusahaan lain. Salahmsatumupayamuntukmmeningkatkanmkinerjamperusahaan/organisasimadalahmdenganmmenerapkanmGoodmCorporatemGovernancem(GCG). Lima prinsip utama GCG yaitu transparansi (transparency), kemandirian (independency), akuntabilitas (acountability), pertanggungjawaban (responsibility), kewajaran (fairness). Prinsip GCG tersebut diterapkan pada salah satu BUMN yaitu PT. PAL Indonesia (Persero) Surabaya. PT. PAL Indonesia (Persero) Surabaya yang merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang dipisahkan sehingga mempunyai tujuan mengejar keuntungan. Perusahaan ini menerapkan GCG berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No: Per-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN.   Kata kunci: Good Corporate Governance (GCG), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Persero Terbatas (PT).
Pemberdayaan Kampung Unggulan dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Kampung Jahit Pucangan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya) Ana Khairunnisa
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Village Empowerment Leading to Increase Economic  Community (Studies in Kampung Jahit Pucangan Kertajaya and Department of Trade and Industry, Surabaya). A large number of poor people in Indonesia attracted the attention of various academics and practition to find ways to reduce poverty. One way is to empower the community. Kampung Jahit Pucangan as one of the objects of community empowerment in Surabaya. The results showed that an increase in the standard of living and economy of the village community, although not significantly. In addition, when viewed from relationships synergitic between actors involved in community development, the empowerment of the people in Kampung Jahit Pucangan synergistic this is not because there is no involvement of the private sector, but can still run well. The boosters factor in empowering the community in Kampung Jahit Pucangan is the support of RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Kota and Provinsi, people's desire to improve the standard of living, and ease of care of a permit or legality of Disperdagin Surabaya. Meanwhile, the most dominant limiting factor is the lack of capital owned by the tailors in Kampung Jahit Pucangan. Keywords: community empowerment, economic community   Abstrak: Pemberdayaan  Kampung Unggulan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Pada Kampung Jahit Pucangan Kertajaya dan Dinas Perdagangan dan Perindustian Kota Surabaya). Banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia menarik perhatian berbagai kalangan akademisi maupun praktisi untuk mencari cara penanggulangan kemiskinan. Salah satunya adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Kampung Jahit Pucangan sebagai salah satu objek pemberdayaan masyarakat di Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat Kampung Jahit walaupun belum signifikan.  Selain itu, jika dilihat dari kesinergisan hubungan antar para aktor-aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat di Kampung Jahit Pucangan ini bersifat tidak sinergis  karena belum ada keterlibatan dari pihak swasta  namun dapat tetap berjalan dengan baik. Adapun faktor pedukung dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Jahit Pucangan adalah adanya dukungan dari RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kota dan Provinsi, keinginan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup, dan kemudahan dalam mengurus surat izin atau legalitas dari Disperdagin Kota Surabaya. Sedangkan, faktor penghambat yang paling dominan adalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh para penjahit di Kampung Jahit Pucangan.   Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, perekonomian masyarakat 
Evaluasi Pelayanan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online (Studi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2014/2015). Laillia Ari Wibowo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: evaluation information system revenue service new student acceptance ( PPDB ) online ( study in city education and culture city mojokerto years lessons 2014 / 2015). Service system in education has been turned, especially in the process.Out-of-date systems as a test and system rayon wearisome the community turned into an online system. The application of ppdb online at mojokerto based on the regulation of education agency head number 421.0 / 45 / 407.301 / 2014 on guidelines technical ppdb at junior, high school, and smk.Background is raised to see how the evaluation of service information system ppdb online in the city mojokerto.The application of ppdb online as an effort to the improvement of public services been done, but it was not reached the maximal result. That has not been the results of because they still there are problems such as lack of the understanding of the community of this method ppdb online, socialization who have not correct target, and factors barrier those technical.So it needs a evaluation of the application of ppdb online to to break and solve problems that emerged in the application of ppdb online in the city mojokerto. Keywords: Evaluation, service and PPDB online Abstrak: Evaluasi Pelayanan Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online (Studi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Tahun Pelajaran 2014/2015). Sistem pelayanan dalam bidang pendidikan telah dirubah, khususnya dalam PPDB. Sistem lama seperti tes dan sistem rayon yang melelahkan masyarakat berubah menjadi sistem online. Penerapan PPDB online di Mojokerto berpedoman pada peraturan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.0/45/407.301/2014 tentang pedoman teknis PPDB pada SMP, SMA, dan SMK. Latar belakang ini diangkat untuk melihat bagaimana evaluasi dari pelayanan sistem informasi PPDB online di Kota Mojokerto. Penerapan PPDB online sebagai upaya peningkatan pelayanan publik sudah terlaksana, namun masih belum mencapai hasil yang maksimal. Belum maksimalnya hasil dikarenakan masih ada permasalahan seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme PPDB online, sosialisasi yang belum tepat sasaran, dan faktor penghambat yang bersifat teknis. Sehingga perlu sebuah evaluasi dari penerapan PPDB online guna untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul pada penerapan PPDB online di Kota Mojokerto.    Kata Kunci: evaluasi, pelayanan dan PPDB Online
Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai (Studi Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Klayar Kabupaten Pacitan) Galih Larasati
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Strategy Tourism Development for beach (Study to Development Tourism Object Klayar Beach of Pacitan Regency). Pacitan Regency have on tourism potential. It is a follow up action against a tourism slogan waved by the government of Pacitan Regency, which is “Pacitan Paradise of Java”. One potential tourist destination in Pacitan Regency is Klayar Beach. It remains in Donorojo District. Visiting there need more less than 35 km to western part of Pacitan City. Klayar Beach has many distinctive markers,including wave spray from the reef fissure, which is than call  “seruling samudra”. Than Klayar Beach also has cliff shaped Spinx, laguna, white sand, and very beautiful scenery. Till now, the management of this beach still less optimal. Therefore, need a strategy developmet for this tourism potential. From the result of the research,  strategies used by Pacitan Regency Tourism Departement for Klayar Beach through eco-tourism which includes : zoonation, establishing ODTW, developing tourism object and attraction, improving facilities of supporting structure and infrastructure for tourist, promoting potential tourism, and increasing participation for tourism development at Klayar Beach, participation of privat. However, that srtategy can optimal if attention, participation and considertaion by Goverment of Pacitan Regency through Pacitan Regency Tourism Departement, stakeholder and privat to implmentation of this strategy. Keyword : Development, Strategy, Tourism, Klayar Beach Abstrak : Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai (Studi Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pantai Klayar Kabupaten Pacitan). Kabupaten Pacitan memiliki potensi wisata. Sesuai dengan slogan pariwisata Pemerintah Kabupaten Pacitan yaitu “Pacitan Paradise of Java”. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Kaabupaten Pacitan yaitu Pantai Klayar. Pantai Klayar terletak di kecamatan Donorojo. Jaraknya kurang lebih 35 km ke arah barat kota Pacitan. Pantai Klayar memiliki keistimewaan dan keunikan yaitu adanya semburan air di antara celah batu karang, yang sering disebut dengan seruling samudera. Kemudian, Pantaui Klayar juga memiliki batu karang yang menerupai Spinx, laguna, pasir putih, dan pemandangan yang sangat indah. Pengelolaan pantai saat ini masih belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dalam pengembangan potensi pariwisata. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, strategi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan untuk Pantai Klayar melalui ekowisata, antara lain yaitu zoonasi, pengembangan ODTW(Objek Daya Tarik Wisata), pengembangan objek dan daya tarik pariwisata dengan menambahkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung bagi para wisatawan, meningkatkan promosi wisata, peran serta masyarakat dalam tercapainya pengembangan pariwisata di Pantai Klayar, dan partisipasi pihak swasta.  Namun, strategi tersebut dapat berjalan optimal jika perhatian, partisipasi dan pertimbangan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Pariwisata, masyarakat dan swasta untuk mengimplementasikan strategi tersebut   Kata Kunci : Pengembangan, Strategi, Pariwisata, Pantai Klayar
Implementasi Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu) Hayyu Lucky Arihasmiramadan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Training Needs Analysis (AKD) in the Framework of Civil Administrative Competence Development. Training Needs Analysis is organizing a program of activities which is closely related to the planning of education and training. Stone City Government through BKD Batu AKD implement programs with the aim of training can be achieved with the implementation of effective and targeted. Target on the successful implementation of education and training is a success parameter for realizing a competent personnel resources. Training Needs Analysis has basically been stipulated in the regulations of the State Administration Institute (LAN) as one of the requirements the implementation of personnel training. ASN Act No. 5 of 2014 has mandated that civilian officials can work with full responsibility and independence on which the need for development of competencies of civil servants. AKD implementation is done with direct assessment through the medium of a spreadsheet, or a questionnaire that was circulated to all employees through staff personnel Batu SKPD respectively. Results of the data obtained AKD training needs that were previously unthinkable to be considered as subject matter training.   Keywords: Implementation, Training Needs Analysis (AKD), employee competence.   Abstrak: Implementasi Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) dalam Rangka Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil. Analisis Kebutuhan Diklat merupakan program penyelenggaraan suatu kegiatan dimana berkaitan erat dengan perencanaan diklat. Pemerintah Kota Batu melalui BKD Kota Batu melaksanakan program AKD dengan tujuan agar pelaksanaan diklat dapat tercapai dengan efektif dan tepat sasaran. Target atas keberhasilan pelaksanaan diklat merupakan parameter keberhasilan demi mewujudkan sumber daya aparatur yang kompeten.  Analisis Kebutuhan Diklat pada dasarnya telah tertuang dalam peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai salah satu syarat pelaksanaan diklat kepegawaian. Undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 telah mengamanatkan agar aparatur sipil bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab dan mandiri yang menjadi dasar perlunya pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil. Implementasi AKD dilakukan dengan penjajakan langsung melalui media lembar isian atau kuesioner yang diedarkan kepada seluruh pegawai kota Batu melalui staf kepegawaian SKPD masing-masing. Hasil dari AKD diperoleh data kebutuhan-kebutuhan diklat yang sebelumnya tidak terpikirkan untuk dipertimbangkan sebagai pokok masalah diklat.   Kata kunci: Implementasi, Analisis Kebutuhan Diklat (AKD), kompetensi pegawai.
Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Pengendalian Urusan Transportasi Di Kota Malang (Studi Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang) Ariakso Eko Wibowo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : City Government Policy in Controlling Transportation Issues in Malang City (Study of Traffic Congestion Control by Department of Transportation of Malang City). Traffic congestion in urban areas occurs due to the imbalance of motor vehicles volume and road capacity. The crossroad of Soekarno Hatta Bridge between its junction with the gate of Brawijaya University and MT Haryono Street is one of intersection, which is always congested. Land use designated as residential areas, trade and services, and education makes this area increasingly dense. Besides that, the existence of Soekarno Hatta bridge that has passed its expiration becomes the major priority of Malang City government. Transportation policy in the form of traffic engineering is one of the short-term policy that carried out by Department of Transportation of Malang City in unravel congestion in this area. Implementations of traffic engineering policy have changed 3 times in the last 3 years. Which are dilation of the roads, the opening of new gate of Brawijaya University, improving effectiveness of traffic light intersection, and one-way policy. Each result of implementation engineering policy in this area significantly can be seen from the smooth flow of traffic. Yet there are still some weakness in each implemented policies, such as monitoring systems and public communication policy. The main problem from each traffic policy is low public awareness to obey the traffic regulations. Keywords: Transportation policy, The implementations of traffic policy, Traffic engineering Abstrak: Kebijakan Pemerintah Kota Dalam Pengendalian Urusan Transportasi di Kota Malang (Studi Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Malang). Kemacetan lalu lintas pada kawasan perkotaan terjadi akibat tidak seimbangnya jumlah kendaraan bermotor dan kapasitas jalan. Ruas perempatan jembatan baja Soekarno Hatta menuju gerbang UB dan jalan MT Haryono merupakan salah satu kawasan di Kota Malang yang selalu mengalami kemacetan. Tata guna lahan yang diperuntukkan pemukiman, perdagangan dan jasa, serta kawasan pendidikan, membuat kawasan ini semakin padat. Disamping itu keberadaan jembatan yang sudah melewati usia kadaluarsa, menjadi prioritas utama pemerintah Kota Malang. Kebijakan transportasi berupa rekayasa lalu lintas merupakan salah satu kebijakan jangka pendek yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam mengurai kemacetan pada kawasan ini. Pelaksanaan kebijakan rekayasa lalu lintas ini mengalami perubahan 3 kali dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Mulai pelebaran jalan, terbukanya gerbang baru UB, pengefektifan kembali lampu lalu lintas perempatan, dan kebijakan satu arah, Hasil dari pelaksanaan setiap kebijakan rekayasa lalu lintas pada kawasan ini sangatlah signifikan terlihat dari lancarnya arus lalu lintas. Namun, masih terdapat kelemahan pada setiap kebijakan yang dilaksanakan, mulai dari sistem pengawasan hingga komunikasi publik kebijakan. Permasalahan utama dari setiap kebijakan lalu lintas ini adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas. Kata kunci: kebijakan transportasi, implementasi kebijakan lalu lintas, rekayasa lalu lintas. 
Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Online Public Access Catalog (Studi di Perpustakaan Universitas Ma Chung) Fajar Priyo Admojo
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Analysis of the Level of Online Public Access Catalog User Satisfaction (Study on Perpustakaan Universitas Ma Chung). Library user needs a means of information retrieval which is called Online Public Access Catalog (OPAC) to make it faster in searching books that are belong to a library. OPAC system needs to be known because a technology can be said well if the user is satisfied with what is offered by the technology itself by reason of "End-user satisfaction against the information system is a measure of the success of information systems”. The result of the study shows that OPAC provided in the library of Ma Chung University in terms of both hardware and software were still considered unfavorable. The software of OPAC still had error during the retrieval process, then in terms of hardware, the computers used to run OPAC sometimes there were "hang". There were some obtacles on the utilization of OPAC at the Library of Ma Chung University by users, they were the OPAC application itself could not be said perfect yet to operate, and there were some users who had less knowledge related to utilization of OPAC for searching information of library collection.   Keyword: Online Public Access Catalog (OPAC), End User Computing Satisfaction (EUCS)   Abstrak: Analisis Tingkat Kepuasaan Pengguna Pengguna Online Public Access Catalog (studi di Perpustakaan Universitas Ma Chung). Online Public Access Catalog (OPAC) dibutuhkan oleh pengguna perpustakaan untuk mempercepat menemukan buku yang dimiliki oleh perpustakaan. Sistem OPAC perlu dilihat karena suatu teknologi informasi dapat dikatakan baik apabila pengguna merasa puas dengan apa yang ditawarkan oleh teknologi informasi itu sendiri karena “Kepuasan pengguna akhir sistem informasi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan sistem informasi”. Hasil penelitian menunjukan OPAC yang tersedia di Perpustakaan Universitas Ma Chung memiliki kekurangan dari segi software maupun hardware. Software OPAC masih dapat mengalami kesalahan penelusuran atau error di tengah proses pencarian, kemudian dari segi hardware, komputer yang digunakan untuk menjalankan OPAC terkadang mengalami “hang” atau macet. Kendala yang ditemukan dalam pemanfaatan OPAC di Perpustakaan Universitas Ma Chung oleh pengguna yaitu aplikasi OPAC belum dapat dikatakan sempurna untuk dioperasikan karena masih mengalami kesalahan penelusuran, serta ada pengguna OPAC yang memiliki pengetahuan kurang atau belum mahir dalam memanfaatkan OPAC untuk menelusur informasi koleksi perpustakaan.   Kata Kunci: Online Public Access Catalog (OPAC), Kepuasan pengguna akhir komputer
Sinergitas Stakeholders dalam Perspektif Good Governance (Studi Pada Program Malang Green, Clean, and Save di Kota Malang) Mohammad Jamhar Hamsa Asyhari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Stakeholders synergy in the Perspective of Good Governance (Study in the Malang Green, Clean, and Save Program in Malang City). Malang Green, Clean, and Save program born with the hope to be a solution in addressing environmental issues in Malang. Stakeholders synergize in Malang Green, Clean, and Save program are Radar Malang as the leader and originator of the program, and Sanitation Department (DKP) Malang, PT. Indana Paint and Malang society at large. Stakeholders synergize combine a wide range of interests of each stakeholder showed in six events on the agenda of the Malang Green, Clean and Save program such as, green village competition, green school competition, miss environmental competition, Malang clean movement, housewifes gobak sodor competition, pos kamling competition. Synergy of stakeholders in the Malang Green, Clean, and Safe program at once show the Malang city government's efforts to achieve good governance that not only the government as a single actor in governance, but rather involve various parties concerned, both private and public. Keywords :Sinergy, Stakeholders, Malang Green Clean  and Save program, Good Governance, Malang City     Abstrak:Sinergitas Stakeholders dalam Perspektif Good Governance (Studi Pada Program Malang Green, Clean, and Save di Kota Malang). Program  Malang Green, Clean, and Save lahir dengan harapan dapat menjadi sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Malang. Stakeholders yang bersinergi dalam Program Malang Green, Clean, and Save adalah Radar Malang sebagai pimpinan dan pencetus program, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang, PT. Indana Paint, dan masyarakat Kota Malang secara luas. Sinergitas stakeholders menyatukan berbagai kepentingan dan melahirkan enam kegiatan sebagai agenda dari Program Malang Green, Clean and Save meliputi lomba kampung hijau, lomba sekolah hijau, lomba putri lingkungan, gerakan bersih Kota Malang, lomba gobak sodor ibu-ibu, dan lomba pos kampling. Sinergitas stakeholders dalam Program Malang Green, Clean, and Save juga sekaligus menunjukkan upaya pemerintah Kota Malang untuk mencapai Good Governance yang tidak hanya pemerintah sebagai aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan melibatkan berbagai kalangan yang berkepentingan baik swasta maupun masyarakat.   Kata kunci: Sinergi, Stakeholders, Program Malang Green, Clean, and Save, Good Governance, Kota Malang
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Kawasan Industri (Studi pada Ngoro Industrial Park Di Kabupaten Mojokerto) Agustin Harum Pratiwi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 5 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Sustainable Development Planning in Industrial Estate (Study on Ngoro Industrial Park in Mojokerto Regency). Ngoro Industrial Park industrial estate management is implemented by the industrial estate company PT Dharmala-Retire Servicement Engineering Industrial Estate Agency but since 2014 changed its name to PT. Kawasan Industri Intiland. NIP industrial estate located in the valley of Mount Penanggungan Village District of Ngoro Mojokerto regency East Java Province. NIP industrial estate development is planned in two phases, where the first phase of NIP industrial area began in 1991 with a land area of ​​215 hectares and the second phase was implemented in August 2010 with a land area of ​​225 hectares, bringing the total area of ​​the industrial area NIP ± 440 hectares. In the implementation of phase 2 that dlihat development of the concept of sustainable development must pay attention to three aspects of sustainable development of the social, economic, and environmental. and refers to the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 35/M-IND/PER/3/2010 on technical guidelines for the industrial area, the implementation should consider five principles of the development of industrial areas, among others, the suitability of spatial plans Mojokerto, availability of infrastructure and facilities, eco-friendly, efficiency, and security and comfort sought. Keywords: Implementation, Sustainable Development, Industrial Estate   Abstrak: Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Kawasan Industri (Studi Pada Ngoro Industrial Park Di Kabupaten Mojokerto). Pengelolaan kawasan industri NIP dilaksanakan oleh perusahaan kawasan industri yakni PT Dharmala-Retire Servicement Engineering Agency Industrial Estate namun sejak tahun 2014 berganti nama menjadi PT. Kawasan Industri Intiland. Kawasan industri NIP terletak di lembah Gunung Penanggungan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Pembangunan kawasan industri NIP direncanakan dalam 2 tahap, dimana tahap pertama kawasan industri NIP dimulai pada tahun 1991 dengan luas lahan 215 Ha dan tahap kedua dilaksanakan pada bulan agustus tahun 2010 dengan luas lahan 225 Ha sehingga total luas area kawasan industri NIP ± 440 Ha. Dalam pelaksanaan pembangunan tahap 2 yang dlihat dari konsep pembangunan berkelanjutan maka harus memperhatikan 3 aspek pembangunan berkelanjutan yakni aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. dan merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang pedoman teknis kawasan industri maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan 5 prinsip pengembangan kawasan industri antara lain kesesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mojokerto, ketersediaan prasarana dan sarana, ramah lingkungan, efisiensi, dan keamanan dan kenyamanan berusaha.   Kata kunci: Implementasi, Pembangunan Berkelanjutan, Kawasan Industri

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue