cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 7 (2016)" : 30 Documents clear
Potensi Ekonomi Lokal Dalam Pengembangan Daerah (Studi pada Kabupaten Serang) Muhammad Naufal Gusti
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Economic Potency In Regional Development  (Study In Serang Regency). One of aspect that given by central government to local government to manage is regional economic development. If economic development in one region doesn’t appropriate with it’s potency, therefore will resulting in the slow process of economic growth in the region. The purpose of this study is to determine what are the excellent economic sectors in Serang Regency and whether the excellent economic sector has been developed in appropriate with proportions. The type of research used in this research is descriptive research with quantitative approach. The method of analysis in this research uses location quotient (LQ), shift share and sectoral typology for determine excellent economic sectors in the Serang Regency. The result of this research shows that there are three excellent economic sectors in Serang Regency. Those sector are, electricity, gas and water supply sector, the processing industry sector and the agricultural sector. In the overall, The Government of Serang Regency efforts in developing the excellent economic sector based on Regional Long Term Development Plan and Regional Medium Term Development Plan is already good enough because The Government of Serang Regency has given priority to the third excellent economic sector. However, viewed from Government Budget, Government of Serang Regency allocates only a little budget to the excellent economic sectors Keywords: Regional Economy Development, Regional Economy Potency, Location Quotient, Shift Share   Abstrak: Potensi Ekonomi Lokal Dalam Pengembangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Serang). Salah satu aspek yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dikelola adalah mengenai pembangunan ekonomi daerah. Apabila pembangunan ekonomi di suatu daerah tidak sesuai dengan potensi daerah tersebut, maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut menjadi lambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor ekonomi apa sajakah yang menjadi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Serang dan apakah sektor ekonomi unggulan tersebut sudah dikembangkan sesuai dengan proporsinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode location quotient (LQ), shift share dan tipologi sektoral. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat tiga sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Serang, yakni sektor listrik, gas dan air bersih, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Secara keseluruhan upaya pemerintah Kabupaten Serang dalam mengembangkan sektor ekonomi unggulannya yang dilihat dari RPJPD dan RPJMD sudah cukup baik karena Pemerintah Kabupaten Serang sudah memberikan prioritas pengembangan kepada ketiga sektor ekonomi unggulan tersebut. Namun jika dilihat dari alokasi APBD, Pemerintah Kabupaten Serang hanya mengalokasikan sedikit anggaran belanja kepada sektor-sektor ekonomi unggulan. Kata kunci: Pembangunan Ekonomi Daerah, Potensi Ekonomi Lokal, Location Quotient, Shift Share
Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Lelang Jabatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Studi Kasus Layanan Masyarakat di 2 (dua) Kelurahan Jakarta Utara) Sari Dewi
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Bureaucratic reform efforts through the auction of office in order to improve the Quality of Pubic Services. The quality of public services are still relatively unfavorable to the quality of the bureaucracy itself. For that it is necessary to reform the bureaucracy that will be able to improve the quality of public services. Open selection system is an example of public bureaucracy reform implemented at Jakarta. This study were used multiple case studies to explores the process of open selection system, examines service quality before and after the implementation, and identifies some factors that relate to village service quality in North Jakarta. The results show that both villages conducted open selection system based on Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013. This study found that transparency, accountability, infrastructures and technology are factors that relate to service quality. But, village budget is the most important factor. This study also shows that village head mobility is factor that may decrease service after the implementation of the system. Keywords: bureaucracy reform, open selection system, village Abstrak: Upaya Reformasi Birokrasi Melalui Lelang Jabatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Layanan Publik (Studi Kasus Layanan Masyarakat di 2 (dua) Kelurahan Jakarta Utara. Kualitas layanan publik yang masih relatif kurang baik tidak terlepas dari kualitas birokrasi itu sendiri. Untuk itu maka diperlukan reformasi birokrasi yang nantinya dapat memperbaiki kualitas dari layanan publik. Lelang jabatan merupakan contoh upaya reformasi birokrasi publik yang telah dan sedang dilaksanakan di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan studi kasus jamak untuk menganalisis proses lelang jabatan lurah di dua kelurahan di Jakarta Utara, mengkaji kualitas layanan publik sebelum dan setelah diadakannya lelang jabatan, dan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat lelang jabatan dalam rangka memperbaiki kualitas layanan publik di dua kelurahan Jakarta Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lelang jabatan lurah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2013 tentang Seleksi Terbuka Camat dan Lurah. Selain itu yang menjadi faktor pendorong lelang jabatan untuk meningkatkan kualitas layanan publik yaitu tranparansi; akuntabilitas publik; infrastruktur dan teknologi. Sebaliknya yang menjadi faktor penghambat lelang jabatan yaitu adanya potensi petualangan jabatan yang menyebabkan turunnya kualitas layanan publik. Dari temuan peneliti anggaran juga menjadi faktor penghambat untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan publik di kelurahan tersebut.   Kata kunci: reformasi birokrasi publik, lelang jabatan, kelurahan
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang) Fourry Ade Febryan
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation of Empowerment Social Welfare Problems Policy (Study in The Department of Social Services in Malang City). Problem of Social Welfare show up there are citizen who not compiled with right for their base necessary as if, because there are not acquire the Social Services from this State. To overcome problem of social welfare Government territory of Malang City through Social Service Department have to publish some of the policy arrangement in order to strategic policy Social Services Department in 2014 have to proclaim some policies which is one of the policy are Empowerment Social Welfare Policy. Results of this study show up that Implementation of process Empowerment Social Welfare Problem is worked, but still found some problems in implementation. In communication, Socialization policy already carried out. Social Service Department in Malang City have the human resource, infrastructure resources, and sufficient budget. To support the continuity quality policy, in this research also show up the attitude inclination of implementer policy or authorizing signature from Social Service Department in Malang City to carrying out Implementation Policy is not optimal. In other side there are supporting factors of the policy among the clear base of law, the clear communication between the actors, as well as funding support. However, this realization is obstruct by the limited personnel / workforce of social welfare, yet there is a database of social welfare, and the weakness of the socialization of social welfare legislation to the institutions and the society. Keywords: Implementation, Problem of Social Welfare, Policy   Abstrak: Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang). Permasalahan kesejahteraan sosial dewasa ini menunjukkan bahwa masih terdapat warga negara yang hak atas kebutuhan dasarnya belum terpenuhi secara layak dikarenakan belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Untuk mengatasi permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tersebut, Pemerintah Daerah Kota Malang melalui Dinas Sosial telah  mengeluarkan beberapa kebijakan yang dituangkan serta diatur dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Malang, dimana salah satu kebijakan tersebut adalah Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial telah berjalan, namun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dalam aspek komunikasi sosialisasi kebijakan telah terlaksana dengan baik. Dinas Sosial Kota Malang telah memiliki sumber daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana, serta anggaran yang cukup untuk mendukung kelancaran dilaksanakannya kebijakan. Dalam penelitian ini juga menunjukkan disposisi dari Dinas Sosial Kota Malang dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan masih kurang. Disisi lain, terdapat faktor pendukung kebijakan, diantaranya terdapat landasan hukum yang jelas, komunikasi antar aktor yang jelas, serta adanya sumber dana yang mendukung. Namun pelaksanaan ini terhambat oleh keterbatasan personil / tenaga kerja kesejahteraan sosial, belum terdapat database bidang kesejahteraan sosial, serta lemahnya sosialisasi undang-undang kesejahteraan sosial kepada lembaga dan masyarakat.   Kata Kunci: Implementasi, Masalah Kesejahteraan Sosial, Kebijakan
Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2014 (Studi Pada Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri) Eka Tri Wahyuni
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Evaluation Program for Water Supply and Sanitation Community Based (PAMSIMAS) 2014 (Studies in Tarokan Village, District Tarokan, Kediri District). Pamsimas program started in 2008, until the year 2012 and Pamsimas 2 held in the year 2013 to 2016. Tarokan village is one of the villages that get Pamsimas program in 2014, the village is a village located Tarokan peak of Mount Willis, making it difficult to get water net to meet the daily needs of the community. The water crisis is happening not only in the village Tarokan, but it is also experienced many villages in Indonesia. Coverage of water supply and sanitation are low, the impact on public health, the level of economic and environmental conditions. Tarokan village has a population that is quite a lot of approximately 5,352 families (KK), or about 13 980 souls. Of the number of existing population, the number of people who have used improved drinking water sources to date is 1,100 families (KK) or approximately 3,500 people and the number of people who have been using latrines to date is approximately 5,050 families (KK) or about 12 413 inhabitants. Service of drinking water facilities and sanitation effectively is needed in the village Tarokan. To assess the success of a program it is necessary to be known and analyzed how the output, outcome of the program, and the impact that caused the program then one way that can be used is the evaluation of the program. Keywords: Evaluation Program, Program Pamsimas Abstrak: Evaluasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tahun 2014 (Studi Pada Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri). Program Pamsimas dimulai pada Tahun 2008, sampai dengan Tahun 2012 dan Pamsimas 2 dilaksanakan pada tahun 2013 sampai 2016. Desa Tarokan merupakan salah satu desa yang mendapatkan program Pamsimas pada tahun 2014, desa Tarokan merupakan desa yang berada dilereng gunung wilis, sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Krisis air yang terjadi tidak hanya di desa tarokan, melainkan hal serupa juga dialami banyak desa di Indonesia. Cakupan persediaan air bersih dan sanitasi yang rendah tersebut, berdampak pada kesehatan masyarakat, tingkat perekonomian dan kondisi lingkungan. Desa Tarokan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu kurang lebih 5.352 kepala keluarga (KK) atau sekitar 13.980 Jiwa. Dari jumlah penduduk yang ada, jumlah penduduk yang telah menggunakan sumber air minum layak sampai dengan saat ini adalah 1.100 kepala keluarga (KK) atau kurang lebih 3.500 jiwa dan jumlah penduduk yang telah menggunakan jamban sampai saat ini adalah sekitar 5.050 kepala keluarga (KK) atau sekitar 12.413 jiwa. Pelayanan sarana air minum dan sanitasi yang berkelanjutan secara efektif sangat dibutuhkan di Desa Tarokan. Untuk menilai keberhasilan sebuah program maka perlu untuk diketahui dan dianalisis bagaimana output, outcome dari program tersebut, dan dampak yang di timbulkan dari program tersebut maka salah satu cara yang dapat digunakan adalah evaluasi program.   Kata Kunci: Evaluasi Program, Program Pamsimas
Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Penyandang Tunarungu Dalam Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (Studi Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri) Dwicky Hannuka Jaya
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Effort Of Local Goverment For Deaf People Empowerment To Increase Human Resource Quality (Study On Social Services And Manpower Kediri City) Public issues faced today is about persons with disabilities, which is a shared responsibility. Disabilities also have the same rights and obligations especially for the deaf. Social services Kediri has the principal task of conducting the affairs of local governments in social. In terms of the need to know how the governments efforts in the area of Kediri empowerment at the deaf in Kediri. Research shows that the empowerment efforts do Kediri social services is already well underway. Social services Kediri carry out the activities that have been programmed for the learning of the deaf. They are given the opportunity to learn to acquire knowledge which skills training as a provison for them to be self-sufficient life. But social services Kediri should further optimize its role in running the program so that the program can run well, and the deaf can live independently in the community life. Keywords : Empowerment, deaf, the quality of human resources Abstrak: Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Penyandang Tunarungu Dalam Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia (Studi Pada Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri). Permasalahan publik yang dihadapi saat ini adalah tentang penyandang disabilitas, dimana ini merupakan tanggung jawab bersama. Penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang sama khususnya bagi penyandang tunarungu. Dinas Sosial Kota Kediri memiliki tugas pokok yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang sosial. Dalam hal tersebut perlu diketahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Kediri dalam melakukan pemberdayaan pada para penyandang tunarungu di Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Kediri sudah berjalan dengan baik. Dinas Sosial Kota Kediri melaksanakan kegiatan yang sudah diprogramkan untuk pembelajaran para penyandang tunarungu. Mereka diberikan kesempatan untuk belajar mendapatkan pengetahuan dengan pelatihan keterampilan sebagai bekal mereka agar dapat hidupn mandiri. Namun Dinas Sosial Kota Kediri harus lebih mengoptimalkan peranannya dalam menjalankan programnya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, dan penyandang tunarungu bisa hidup mandiri di kehidupan bermasyarakat. Kata kunci: pemberdayaan, tuna rungu, kualitas sumber daya manusia
Pembangunan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan Objek Wisata Religi (Studi pada Revitalisasi Kawasan Ampel Surabaya) Fariani Rositasari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local Economic Development Through the Development of Religious Tourism Object (Study on Revitalization Ampel Surabaya). This research was conducted by Local Economic Development Through the Development of Religious Tourism Attractions in particular of the Revitalization Ampel Surabaya associated with tourism potential by region. Issues raised is how the form of local economic development through the development of religious tourism objects in neighborhood revitalization Ampel Surabaya. Based on the results of research and analysis has been done, it can be seen that the presence of religious tourism in Surabaya related to the management of objects of pilgrimage as listed in Regional Regulation Surabaya No 23 of 2012 on Tourism and Regional Regulation Surabaya No12 of 2014 About the RTRW Surabaya year 2014-2034. The various steps improving the local economy through the development of religious tourism objects in neighborhood revitalization Ampel Surabaya has been conducted in cooperations with various stakeholders, but it’s still not effective cause there are still some constraints that result from these efforts. These obstacles include the still many street vendors selling goods on the street, lack of traveler awareness to maintain the cleanliness of the environment, there is still a lack of availability of facilities and infrastructure, a lack the ability of human resources, and lacking of control and supervision. Keywords: Local Economic Development, Religious Tourism . Abstrak: Pembangunan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan Obyek Wisata Religi (Studi Pada Revitalisasi Kawasan Ampel Surabaya). Penelitian ini dilakukan berdasarkan Pembangunan Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan Objek Wisata Religi khususnya pada Revitalisasi Kawasan Ampel Surabaya terkait dengan potensi wisata yang dimiliki oleh suatu daerah. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk pembangunan ekonomi lokal melalui pengembangan obyek wisata religi pada revitalisasi kawasan Ampel Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dilakukan maka diketahui bahwa keberadaan wisata religi yang ada di Surabaya terkait dengan pengelolaan objek ziarah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Tentang RTRW Kota Surabaya Tahun 2014-2034. Berbagai langkah dalam meningkatkan ekonomi lokal melalui pengembangan obyek wisata religi pada revitalisasi kawasan Ampel Surabaya telah dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait, namun masih belum efektif karena masih adanya beberapa kendala yang ditimbulkan dari upaya tersebut. Hambatan tersebut meliputi masih banyaknya PKL yang berjualan di pinggir jalan, kurangnya kesadaran wisatawan untuk menjaga kebersihan lingkungan, masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana, kemampuan dari SDM yang masih kurang, serta kurangnya kontrol dan pengawasan.   Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi Lokal, Wisata Religi
Bureaucracy Reform Of Public Services In Indonesian National Police (Study at Malang City’s Resort Police) Novan Haru Pratama
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Reformasi Birokrasi pada Pelayanan Publik pada Kepolisian Republik Indonesia (Studi pada Kepolisian Resort Malang Kota). Reformasi birokrasi dilakukan atas dasar semakin meningkatnya tuntutan masyarakat yang mengharapkan suatu perubahan pada system birokrasi di Indonesia agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi pemerintah yang melaksanakan reformasi birokrasi tersebut pada 3 aspek yaitu: Aspek Struktural, Instrumental dan Kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dilakukan dengan restrukturisasi pada struktur organisasi; penyesuaian dan perubahan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan, serta penerapan konsep kultur baru pada proses penyeleksian personel baru yang kemudian dapat dilihat dari berbagai inovasi pelayanan yang ada. Adapun faktor pendukung yang ditemukan adalah jumlah personel yang sesuai dengan ketentuan sistem organisasi serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat meliputi ketidak seimbangan antara jumla personel yang ada dengan jumlah penduduk kota Malang dan kurangnya kesadaran dan keterampilan personel. Kata kunci: reformasi birokrasi, pelayanan publik, Polri Abstract: Bureaucracy Reform of Public Services in Indonesian National Police (Study at Malang City’s Resort Police). Bureaucracy reform conducted based on the increasing demands of society that expects a change in the bureaucratic system in Indonesia to be able to provide better service than before. Indonesian National Police (Polri) as one of the institutions that conducting bureaucratic reform, that held on 3 aspects: Structural, Instrumental and Cultural aspects. The research result show that the reform has been done by changing organizational structure, make adjustment on existing regulations and legislation, giving variety of training to improve the quality of personnel and applying new concept of culture in personnel recruitment. Moreover the supporting factors are the number of personnel that complied with personnel data arrangement and adequate facilities and infrastructures. Meanwhile the inhibiting factors are the high ratios between personnel and Malang City’s population and the lack of quality and understanding of personnel.   Keywords: bureaucracy reform, public services, Polri
Strategi Non-Governmental Organization (NGO) Dalam Mengadvokasi Dugaan Kasus Korupsi Di Daerah (Studi Kasus pada Malang Corruption Watch dalam Mengadvokasi Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang) Farchan Masduq Hidayat
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Non-Governmental Organization (NGO) Strategies in Advocating Alleged Corruption Cases in Local Region (A Study Case on Malang Corruption Watch in Advocating Alleged Corruption Case of the Land Procurement for the Regional Public Hospital of Malang City). The development process of the Regional Public Hospital of Malang City which started in 2010 experienced an allegation of corruption in the land procurement process. Malang Corruption Watch (MCW) is a Non-Governmental Organization (NGO) that monitors this allegation of corruption in order to be handled well by the law enforcement bodies. In achieving its purpose, MCW have two advocacy mechanisms and eight advocacy strategies. The mechanisms that are done by MCW include preventive advocacy through advocacy in the form of non-litigation, and currative advocacy in the form of litigation and non-litigation. MCW’s advocacy strategies are analyzing the data for indications of corruption, identifying the corruption, investigation, creating a forum of law experts, repoting to law enforcement bodies, monitoring the law process, managing the alleged corruption case as a public issue, and creating MCW as a source of media information. In conducting advocacy, MCW experienced supporting and constraining factors. These factors influence the advocacy process that is done by MCW and produced recommendation in completing MCW’s advocacy strategies . Keywords: strategy, advocacy, MCW, alleged corruption case, Regional Public Hospital of Malang City   Abstrak: Strategi Non-Governmental Organization (NGO) dalam Mengadvokasi Dugaan Kasus Korupsi di Daerah (Studi Kasus pada Malang Corruption Watch dalam Mengadvokasi Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Lahan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang). Proses pembangunan RSUD Kota Malang yang dimulai sejak tahun 2010 diduga terdapat praktik korupsi pada proses pengadaan lahan. Malang Corruption Watch (MCW) adalah Non-Governmental Organization (NGO) yang mengawal dugaan kasus korupsi tersebut agar dapat ditangani oleh lembaga penegak hukum dengan baik. Dalam mencapai tujuan tersebut MCW memiliki dua mekanisme advokasi dan delapan strategi advokasi. Mekanisme advokasi yang dijalankan oleh MCW adalah advokasi preventif yang bergerak di ranah non-litigasi dan advokasi kuratif yang bergerak di ranah litigasi juga non-litigasi. Strategi advokasi MCW adalah dengan melakukan analisis data mengenai indikasi korupsi, identifikasi kasus korupsi, investigasi, membentuk forum tim ahli hukum, melaporkan kepada lembaga penegak hukum, monitoring proses hukum, mengelola dugaan kasus korupsi menjadi isu publik, dan menjadikan MCW sebagai sumber informasi media. Dalam melakukan advokasi MCW memiliki faktor pendukung dan penghambat. Kedua hal tersebut mempengaruhi proses advokasi yang dilakukan oleh MCW dan menghasilkan rekomendasi untuk melengkapi strategi advokasi MCW.   Kata kunci: strategi, advokasi, MCW, dugaan kasus korupsi, RSUD Kota Malang
Perencanaan Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pelayanan Publik Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta) Darma Gumelar
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Local The Planning of Social Service For Disabled (Study on Public Service of Transjakarta at DKI Jakarta). This research appear because of the lackness of the central and also the local government to take care of disabled. The existence of the law on public service is expected to filled the needs of the community will be good service not only for a normal society but also for persons with disabilities. The aim of the research is to describve and analyze the planning of social services for disabled on the public service Transjakarta in DKI Jakarta, and also to identify the supporting factors and inhibiting factors service planning for disabled on the public service Transjakarta in DKI Jakarta. The result of this research indicate that the planning of  social services for the disabled on publis services Transjakarta in DKI Jakarta contains of the polivy, goal services, and organizational framework, the activity, implementation, monitoring and evaluation. The supporting factors of the planning social services for the disabled is the availability of the supports of improving the services and the suitable Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Meanwhile, the inhibiting factors is the lack of attention and awareness, lan acquisition, and the lack of communication and stakeholder’s team work in DKI Jakarta. Keywords: Planning, Social Service, Disabilities   Abstrak: Perencanaan Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Pada Pelayanan Publik Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta). Penelitian ini muncul dikarenakan kurangnya kesadaran dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas serta kurangnya keseriusaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melindungi penyandang disabilitas. Adanya undang-undang tentang pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang baik, tidak hanya masyarakat normal pada umumnya tetapi juga pelayanan untuk penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pelayanan bagi disabilitas pada pelayanan publik Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat perencanaan pelayanan bagi disabilitas pada pelayanan publik Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pelayanan sosial bagi disabilitas pada pelayanan publik Transjakarta di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari kebijakannya, tujuan arah serta kerangka organisasi, data kegiatan, implementasi, monitoring dan evaluasi masih kurang maksimal. Faktor pendukung perencanaan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas adalah adanya dukungan untuk peningkatan pelayanan dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang memadai Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya perhatian dan kesadaran, pembebasan lahan, dan kurangnya komunikasi dan kerja sama antar stakeholder di Provinsi DKI Jakarta. Kata kunci: Perencanaan, Pelayanan Sosial, Penyandang Disabilitas
Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Kota Malang Dadan Fachriansyah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of Policy Prevention of Disease Dengue Fever  in Malang. The success of a country one of which may be seen from the success of the then to implement it makes policy to solve the problem the community especially in health.In indonesia health problems been the main focus, especially the prevention of dengue fever. The implementation of its policy has been held until now.Deeper, communication between actor in implementing the prevention of the disease in the unfortunate consisting of communication between health department the and communication between clinics with the community. Resources for the implementation of the prevention of the disease in the unfortunate consists of staff or human resources, authority, and facilities. Bureaucratic structure consisting of three actor the city as the unfortunate designer policy, the health policy, and the as a target group. The implementation of policy prevention of disease dengue fever in Malang find support and resistance. The support, among others, political support and adequate resources. Restricting factors in the implementation of the policy of prevention of dengue fever in Malang, among others, lack of public awareness and communication between the clinic and the community. Keyword: public policy, the implementation of policy, dengue fever, Malang City Abstrak: Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Malang. Keberhasilan suatu negara salah satunya dapat terlihat dari suksesnya membuat kebijakan kemudian mengimplementasikannya untuk mengatasi permasalahan masyarakat terutama dibidang kesehatan. Di Indonesia masalah kesehatan menjadi perhatian utama, terutama pencegahan penyakit DBD. Implementasi kebijakannya telah dilaksanakan hingga sekarang. Lebih mendalam, komunikasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang terdiri dari komunikasi antara Dinkes dan Puskesmas serta komunikasi antara Puskesmas dengan masyarakat. Sumber daya dalam implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang terdiri dari staf atau sumber daya manusia, wewenang, dan fasilitas. Struktur birokrasi terdiri dari tiga aktor yaitu Dinkes Kota Malang sebagai perancang kebijakan, Puskesmas sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat sebagai target grup. Implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang menemukan dukungan dan hambatan. Dukungan tersebut antara lain dukungan politik dan sumber daya yang memadai. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dan komunikasi antara Puskesmas dan masyarakat.   Kata kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan, DBD, Kota Malang

Page 1 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 5, No 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol 3, No 12 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol 2, No 12 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) More Issue