cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : 25497456     EISSN : 25033867     DOI : -
Core Subject : Education,
Education
Jurnal Administrasi Publik (JAP) merupakan jurnal elektronik online yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Tujuan penerbitan jurnal ini adalah salah satu sarana untuk mewadahi kebutuhan peningkatkan kuantitas dan kualitas karya ilmiah dalam rangka pengembangan keilmuan, serta menyebarluaskan kajian Administrasi Publik, sekaligus sebagai wahana komunikasi di antara cendekiawan, praktisi, mahasiswa dan pemerhati masalah dan praktik Administrasi Publik.
Arjuna Subject : -
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 7 (2016)" : 30 Documents clear
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Berbasis Agribisnis (Study Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang) Rifky Wicaksono
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. The Role of Local Government in the Development of Small and Medium Industries Based Agribusiness (Studies in the Department of Industry, Trade and Market Malang Regency). Malang Regency is one of the potential areas for development of Small and Medium Industry based agribusiness. Judging from the role of government as a facilitator, regulator and catalyst. The results showed, the regional government has performs various roles and good effort in developing Small and Medium Industry based agribusiness in Malang Regency. As a facilitator, the Government provided assistance through a variety of education and training, giving industrial equipment aid and giving promotion for the product. As a regulator, the Government create one village one product policy for each village and provide convenience for industrial permit. Meanwhile, as a catalyst, local government facilitate industry owner to manage apply permit for Intellectual Property Rights (IPR) for Small and Medium Industries in Malang Regency.The supporting factors, the local government giving support and motivation for the small and medium industry based on agribusiness, good quality of the products and the availability of abundant raw materials. Whereas the limiting factor are in production labor, the technology that used for Small and Medium Industry based agribusiness in Malang Regency still simple, limited marketing and product distribution issues. Keyword :the role of local government, in the development of small and medium industries based agribusiness Abstrak: Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah Berbasis Agribisnis (Studi Pada Dinas Perindustrian,Perdagangan,dan Pasar Kabupaten Malang). Kabupaten Malang adalah salah satu daerah potensial untuk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah berbasis agribisnis. Ditinjau dari peran pemerintah sebagai fasilitator,regulator dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai peran dan upaya dengan baik guna mengembangkan Industri Kecil dan Menengah berbasis agribisnis di Kabupaten Malang. Sebagai Fasilitator, Pemda memberikan bantuan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, bantuan peralatan industri dan membantu mempromosikan produk. Sebagai Regulator, Pemda memberikan kebijakan satu desa satu produk untuk setiap desa dan memberikan kemudahan dalam hal perijinan Industri. Sedangkan sebagai Katalisator, Pemda memberikan fasilitasi bantuan kepengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang. Faktor pendukung pengembangan IKM yaitu adanya dukungan dan motivasi penuh dari pemerintah daerah, produk-produk ikm yang berkualitas, dan tersedianya bahan baku yang melimpah. Sedangkan pada faktor penghambat diantaranya adalah pada tenaga kerja produksi, teknologi yang masih sederhana, pemasaran terbatas dan masalah distribusi produk. Kata Kunci : peran pemerintah daerah, dalam pengembangan industri kecil menengah berbasis agribisnis
Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen E-Sapawarga Dalam Pembangunan Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya) Nindicha Rizky Dwitananda Wahyudianto
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Policy Implementation Management Information Systems e-Sapawarga in the Development of Surabaya City (Studies in the Department of Communication and Information Technology Surabaya). Result of research indicates that the implementation of e-Sapawarga is one step superior to other social networks such as facebook, path, and other social media. It is said so because e-Sapawarga is the aspiration reservoir made by the city government to compile grievance/complaint and direct suggestion from the citizen. Related to e-Sapawarga implementation, the government of Surabaya City has recapitalized and analyzed the complaints monthly in the website of The Official of Communication and Information of Surabaya City. Approaching to 2015, e-Sapawarga implementation is drastically reduced. It is already seen since the final round of 2014 due to the minimally unexpected interest of the community to use e-Sapawarga portal. Quite extensive schedule for reparation by the government, which involves longer than the expected time, has induced the community to feel monotonous and hesitant to submit grievance/complaint through e-Sapawarga. Keywords: Policy Implementation, e-Sapawarga, e-Government   Abstrak: Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen e-Sapawarga dalam Pembangunan Kota Surabaya (Studi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Surabaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan e-Sapawarga memiliki salah satu kelebihan dibanding dengan jejaring sosial lain seperti facebook, path, dan media sosial lainnya. Hal ini dibedakan karena e-Sapawarga ini merupakan salah satu wadah aspirasi yang dibuat oleh pemerintah kota untuk menghimpun keluhan/pengaduan dan saran secara langsung dari warga. Terkait pada pelaksanaannya Pemerintah Kota Surabaya melakukan hasil rekapitulasi dan analisis dari hasil keluhan setiap bulannya di website Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Akan tetapi pada pelaksanaannya seiring masuk pada tahun 2015 ditemukan fakta penurunan yang cukup drastis yaitu dimulai sejak akhir 2014 yaitu dengan minimnya animo masyarakat hingga sampai pada angka nol dan ini membuktikan tidak adanya keluhan masuk sama sekali melalui portal sapawarga. Hal ini diketahui dengan adanya perbaikan yang memakan waktu yang cukup lama oleh pemerintah sehingga masyarakat merasa monoton dan enggan melakukan pengaduan/keluhan melaui e-Sapawarga.   Kata kunci: Implementasi Kebijakan, e-Sapawarga, e-Government
Implementasi Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Sebagai Upaya Rehabilitasi Hilmy Halintar
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation Coaching Program With Ex Social Pathology As Rehabilitation Efforts. After closing the Prostitution, government does founding program to the ex prostitutes in where their location are closed. The research is done to analyze and describe the implementation of founding program to the social issue as an effort to rehabilate the ex prostitutes in Ponorogo regency, which is done by dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi using founding, socializing, and supporting the capital. the research uses descriptive method with qualitative approach. The result of research shows implementation of founding program is done by multi-parties, where Dinsonakertas becomes the main instrument in the implementation of this policy. Founding program gives training to work, socialization about health, and supporting capital also living cost. Nevertheless, communication and coordination of parties who are involved in this program are less optimal. It is shown by the fewer roles of parties to responsible in the founding program after the restitutions such as BLK and TKSK. The result of the program becomes the increasing welfare of ex prostitutes in Ponorogo regency with indicator as the increasing of knowledge, working training, and the advantages of capital that is given. Therefore, from the result of research, supporting capital that is given is less optimal because there is less knowledge about the founding. Keywords: Implementation, Rehabilitation Effort, Patology Social Abstrak: Implementasi Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial Sebagai Upaya Rehabilitasi. Setelah dilakukan penutupan lokalisai, pemerintah melakukan program pembinaan kepada eks PSK yang lokalisasinya telah ditutup. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial sebagai Upaya Rehabilitasi kepada eks PSK di Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh Dinas Sosial tenaga kerja dan Transmigrasi melalui pembinaan dan penyuluhan serta pemberian bantuan modal. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Balai Latihan Kerja, dan beberapa eks PSK yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program pembinaan dilakukan oleh multi aktor, dimana Dinsonakertrans menjadi insrumen utama dalam implementasi kebijakan ini. Program pembinaan dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kerja, penyuluhan kesehatan dan pemberian bantuan modal serta tunjangan hidup. Namun komunikasi dan koordinasi aktor dalam implementasi program ini masih kurang optimal dengan adanya temuan berupa kurang maksimalnya peran aktor yang bertangunggjawab dalam progam pembinaan pasca pemulangan dan pembinaan seperti BLK dan TKSK. Hasil dari program ini berupa peningkatan kesejahteraan sosial bagi para eks PSK di Kabupaten Ponorogo dengan indikator peningkatan pengetahuan, keterampilan kerja dan pemanfaatan modal kerja yang diberikan. Namun, dari hasil penelitian, bantuan modal yang diberikan masih kurang optimal, karena meski diberikan bantuan modal tetapi eks PSK dalam pengelolaannya masih kurang diberi pembinaan.   Kata kunci: implementasi, upaya rehabilitasi, penyakit sosial
Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Pengembangan Pertambangan Mineral Berbasis Wilayah (Studi di Kabupaten Blitar) Novita Wahyu Hapsari
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Implementation of the Policy of Spatial Plannig  in the Development  Mineral Based Mining Areas (Study in District Blitar). The government, PU Cipta Karya and another SKPD official have been trying to implement the program of spatial area to develop the mining area. Especially the policy’s implementation of spatial area program in this development of the mining. Formulation this problem is to find of policy the location and see the involvement of actors are involved in iproses implementation. This research is a descriptive qualitative approach. The aim of this research is able to describe, identify, and analyze the implementation of spatial area program in the development of area-based mineral mining in the Blitar district. The research results show that in practice public works agency is copyright work of the offices that handle technical mining .In terms of communication about the content of this policy is not experienced obstacles. Mining region development already well developed according the process that has been set this can be seen from the success of the government makes the area mining business license (WIUP). However the involvement of several private actor and government is an obstacle in the process of the implementation of this policy . Keywords: The Implementation of Spatial Area, Mineral Mining, , District Blitar Abstrak : Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Pengembangan Pertambangan Mineral Berbasis Wilayah (Studi di Kabupaten Blitar) Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Dinas PU Cipta Karya dan SKPD lainnya telah berupaya melaksanakan impelmentasi rencana tata ruang wilayah dalam mengembangkan wilayah pertambangan. Keterlibatan aktor sering kali mempengaruhi berjalannya sebuah implementasi kebijkan yang akan berlangsung. Rumusan masalah ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan tersebut serta melihat keterlibatan aktor yang terlibat dalam iproses implementasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis implementasi rencana tata ruang wilayah dalam pengembangan pertambangan mineral berbasis wilayah di Kabupaten Blitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya Dinas PU Cipta Karya merupakan dinas yang menangani teknis pertambangan. Dari segi komunikasi tentang isi kebijakan tersebut tidaklah mengalami kendala. Pengembangan wilayah pertambangan sudah dikembangkan dengan baik sesuai proses yang telah ditetapkan hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah membuat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Akan tetapi keterlibatan beberapa aktor swasta dan pemerintah masih menjadi kendala dalam proses implementasi kebijakan ini.   Kata Kunci: Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah, Pertambangan Mineral, Kabupaten Blitar
Peranan Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Dalam Pembinaan Pengangguran Terdidik Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Fajar Sudrajat
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The role of technical unit job training for developing unemployment educated as an effort to improve the quality of human resources problems unemployment educated at the moment it has not been handled , in fact problems pengagguran not only a resting on the menyempitnya the world of work , but also the low the quality of human resources .Formulation problems in this research was improving the quality of human resources through upt job training kabupaten jombang , have by factors in support and factors barrier faced by upt job training kabupaten jombang in an effort to increase the quality of human resources .This study was conducted to identify and mendiskripsikan improving the quality of human resources through job training held by a technical unit job training and he knows factors barrier and supporters improving the quality of human resources through job training held by a technical unit job training kabupaten jombang . The result showed that in practice of job training district jombang give any the training activity is focused on exercise supporting, exercise practice, and exercise theory.The result of students job training district jombang capable of filling employment and could open own businesses. To improve process of training, of job training district jombang must improve matter job training and instructors of job training district jombang need to change the point of view of students that entrepreneurship is better. Keywords: TOUJT, HUMAN RESOURCES, Improving Abstrak: Peranan Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja Dalam Pembinaan Pengangguran Terdidik Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Permasalahan pengangguran terdidik pada saat ini belum juga teratasi, faktanya persoalan pengagguran bukan sekedar bertumpu pada makin menyempitnya dunia kerja, tetapi juga rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia  melalui UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Jombang, dan apakah faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Jombang dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan mendiskripsikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja yang diadakan oleh UPT Pelatihan kerja dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja yang diadakan oleh UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Jombang memberikan setiap kegiatan pelatihan yang dipusatkan pada latihan penunjang,  latihan praktek, dan latihan teori. Hasilnya siswa UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Jombang mampu mengisi lapangan pekerjaan dan dapat membuka lapangan usaha sendiri. untuk meningkatkan proses pelatihan, UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Jombang perlu meningkatkan materi pelatihan kerja dan instruktur UPT Pelatihan Kerja Kabupaten Jombang perlu mengubah sudut pandang para siswa bahwa berwirausaha itu lebih baik.   Kata kunci: UPTPK, SDM, Pembinaan
Implementasi Kebijakan Sistem Parkir Berlangganan (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo) Chandra Wahyuana
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Policy of Subscribe Parking System (Study at the Department of Transportation of SidoarjoRegency). Subscribe parking is the innovation that is initiated by government of Sidoarjo regency in parking management. Subscribe parking it self has the system which the subscribe parking user pay the parking retribution at the beginning with paying vehicle tax. After paying the retribution, automaticcaly it’s free to use 279 of  parking point that has been determined, having loss insurance, and also be able to follow subscribed parking lottery. Focus on the problem at this researching is how to implement the policy releated to the subscribe parking system. From this research that has been done, known that in implementing policy the subscribed parking system still need to fixed again considerig the implementation procces that has been done still far from the result that is expected. Marked with the found of a few problems that still appear in the application, which the roblems are able to be said seriously enough that happen at almost the most aspect, involved communication, resource, dispotition, and bureaucratic structure. Although subscribed parking has a few supporting factors like legal foundation, the easiness in procces until the using of subscribed parking, and the consistency of local government. However, also it has been found the factors inhibiting in the from of limited resources, the weakness of legal witness and also the low level of public awareness. Keywords: Implementation, Public Policy, Subscribe Parking   Abstrak: Implementasi Kebijakan Sistem Parkir Berlangganan (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo). Parkir berlangganan merupakan inovasi yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan parkir. Parkir berlangganan sendiri memiliki sistem yang dimana pengguna parkir berlangganan membayar retribusi parkir diawal bersamaan dengan membayar pajak kendaraan. Setelah membayar retribusi tersebut, otomatis bebas menggunakan 279 titik parkir yang telah ditentukan, mendapatkan asuransi kehilangan dan juga dapat mengikuti undian berhadiah parkir berlangganan. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan terkait sistem parkir berlangganan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan sistem parkir berlangganan masih perlu diperbaiki lagi mengingat proses implementasi yang telah dilakukan masih jauh dari hasil yang diharapkan, ditandai dengan ditemukannya beberapa permasalahan yang masih muncul dalam penerapannya, dimana permasalahan tersebut dapat dikatakan cukup serius yang terjadi hampir pada semua aspeknya, meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meski parkir berlangganan memiliki beberapa faktor pendukung seperti adanya landasan hukum, kemudahan dalam proses hingga penggunaan parkir berlangganan, serta konsistensi pemerintah daerah. Namun, ditemukan juga adanya faktor penghambat berupa keterbatasan sumberdaya, lemahnya saksi hukum serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Parkir Berlangganan
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gerakan Membangun Masyarakat Sehat (GERBANGMAS SIAGA) Dalam Pelayanan Kesehatan (Studi pada Posyandu di Kelurahan Ditotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) Risa Paramita
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Society Empowerment Through Movement Program Building Healthy Society (Gerbangmas Siaga) In Health Care (Studies in posyandu in Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang). Community empowerment in the process of health development must encourage equitable health care for the better so that the Government Lumajang make Gerbangmas Siaga Innovation Program to revitalize Posyandu with the goal of achieving Healthy Lumajang 2015 to meet the Healthy Indonesia 2015. Qualified Family Researcher talks about community empowerment through Program Gerbangmas Siaga as well as see the factors supporting and inhibiting factors involved in the process of community empowerment. This research is a descriptive qualitative approach. The results showed that in the implementation of a process of community empowerment in the Kelurahan Ditotrunan has reached a stage upgrade on the field, so that their own proficiency skills do not rely on the government then formed an initiative to usher in independence. From the results of the empowerment of the community itself, and in each activity has reached the target although there are still some problems which will be solved together with the community. Keywords: Society Empowerment, Gerbangmas Siaga, In Health Care Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gerakan Membangun Masyarakat Sehat (Gerbangmas Siaga) Dalam Pelayanan Kesehatan” (Studi pada Posyandu Kelurahan Ditotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang) Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan kesehatan tentunya mendorong pemerataan pelayanan kesehatan menjadi lebih baik sehingga Pemerintah Kabupaten Lumajang membuat Inovasi Program Gerbangmas Siaga untuk merevitalisasi Posyandu dengan tujuan mewujudkan Lumajang Sehat 2015 untuk menyongsong Indonesia Sehat 2015 dan Keluarga Berkualitas 2015. Peneliti membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program Gerbangmas Siaga serta melihat faktor pendukung dan faktor penghambat yang terlibat dalam proses Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan di lapangan proses pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ditotrunan telah berada pada tahap peningkatan kemampuan pada bidangnya, sehingga kecakapan ketrampilan mereka sendiri tidak bergantung pada pemerintah maka  terbentuklah inisiatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Dari hasil pemberdayaan masyarakat itu sendiri, dimana pada setiap kegiatan sudah mencapai target yang ditetapkan meskipun masih ada beberapa masalah yang nantinya bisa diselesaikan bersama pihak masyarakat..   Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, gerbangmas siaga, pelayanan masyarakat
Efektivitas Implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khususnya Sektor Pajak Kos-Kosan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) Restu Wiratsongko
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The effectiveness of Regulation No. 16 Year 2010 on Regional Taxes Tax particular sector Kos-Kosan In Improving revenue (Studies in Regional Revenue Office Malang) The objective will be achieved by exploring the potential tax revenue would be boarding in five districts in Malang. Results of the analysis of the effectiveness of local regulations regarding tax Malang boarding house in an effort to increase local revenue, which includes 1) socialization to the owner of a boarding house 2) Permit Housing 3) Rights and Obligations And Prohibition and 4) Implementation of administrative sanctions. Positive contribution given by Local Government Regulation of Malang on local taxes, then with the new local regulations, tax collection is already using the new rules set out in legislation. The analysis showed the percentage of achievement or effectiveness of tax collection boarding houses per month compared with the target set per year. Keywords: Effectiveness, Kos-Kosan Sector Tax and Local Revenue Enhancement Abstrak: efektivitas lmplementasi Perda Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khususnya Sektor Pajak Kos-Kosan Dalam Upaya Peningkatan  Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang).Dispenda bertujuan menggali pajak rumah kos di lima kecamatan yang berada di kota Malang. Hasil analisis efektivitas peraturan daerah Kota Malang mengenai pajak kos-kosan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu meliputi 1) Sosialisasi kepada pemilik kos-kosan 2) Ijin Usaha Pemondokan 3) Hak dan Kewajiban Serta Larangan  dan 4) Sanksi Administrasi Penyelenggaraan. Kontribusi positif diberikan melalui Peraturan Pemerintahan Daerah Kota Malang tentang pajak daerah, maka dengan peraturan daerah baru tersebut, penarikan  pajak sudah menggunakan aturan baru yang diatur dalam Perda.  Hasil analisis menunjukkan tingkat prosentase pencapaian atau efektivitas dari pungutan pajak kos-kosan per bulan yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan per tahun menunjukkan adanya peningkatan. Kata kunci: Efektivitas, Sektor Pajak Kos-Kosan dan Peningkatan  Pendapatan Asli Daerah
Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Arteri Sebagai Optimalisasi Aksebilitas Pasca Bencana Lumpur Sidoarjo Putri Widiarti Fatimah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementation Of Arteri Road Development As An Optimally Accessibility After Mud Disaster In Sidoarjo. The impacts of this disaster have a complicated social problem until made the quality of area around in and damaged of infrastructure facilities around in. The government take outside President Civilization umber 13 years 2006. The government also make a team of Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur in Sidoarjo to solve the problem of mud disaster until the work’s period end, so the government based on President Policy number 14 years 2007 about Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo (BPLS). BPLS have any duties for solve the social problem of mud disaster, operational cope with in mud disaster, and doing a remedial for infrastructure in around of disaster that doing appropriate with obligation and professional. The method used in this research is descriptive qualitative method approach to analyzing the stage of operational implementation policy The finding of the study shows that stages of implementation have any stages in operational implementation that taken from theory of Joko Widodo. Based on domain analysis, that is stage in implementation policy arteri road as an optimally accessibility after mud disaster in Sidoarjo and then supporting factor and inhibiting factor. Based on taxonomy analysis that is an interpretation stage of organization, stage of application, stage of internal supporting, external and observation who taken from BPLS and people around in arteri road Porong. Based on regulation of theme analysis interview and observation who taken, appropriate with the real condition in there, supporting of arteri road building in Porong, and inhibiting arteri road building in Porong. Keywords: Disaster, Policy of Public, Implementation Policy,  Arrange of Implementation Operational. Abstrak: Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Arteri Sebagai Optimalisasi Aksebilitas Pasca Bencana Lumpur Sidoarjo. Bencana luapan lumpur Sidoarjo berdampak sangat komplek seperti permasalahan sosial hingga penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan fasilitas infrastukur sekitar bencana. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No 13 Tahun 2006 membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo untuk menatasi permasalahan semburan lumpur disaat masa tugas berakhir dikeluarkan Peraturan  Presiden  No. 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. BPLS menangani permasalahan luapan lumpur dari sosial, operasional untuk mengatasi luapan lumpur, infrastruktur perbaikan fasilitas sekitar bencana yang dikerjakan sesuai dengan tanggung jawab dan profesional sesuai dengan bidangnya. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis tahapan operasional implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan implementasi mempunyai beberapa tahapan dari tahapan operasional implementasi yang diambil dari teori Joko Widodo. Berdasarkan analisis domain yakni tahapan implementasi kebijakan pembangunan jalan arteri sebagai optimalisasi aksesbilitas pasca bencana lumpur Sidoarjo dan faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan analisis taksonomi yakni tahapan operasional implementasi, faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan analisis komponensial dari wawancara dan observasi yang diambil dari BPLS dan warga sekitar jalan arteri Porong. Berdasarkan analisis tema, peraturan yang sesuai dengan keadaaan dilapangan, dukungan pembangunan jalan arteri Porong, terhambatnya pembangunan jalan arteri Porong. Kata Kunci: Bencana, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Tahapan Opersaional Implementasi.
Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang) Muhammad Ramang Hidayatullah
Jurnal Administrasi Publik Vol. 4 No. 7 (2016)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Resilient Village Development In Tsunami Disaster Mitigation (Studies in Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang). One of the areas of Lumajang district located in the southern coast that has the potential tsunami threat is in the village of Bades, District Pasirian. At the stage of pre-disaster, BPBD Lumajang implement disaster resilient rural development program which is a solution for creating the conditions that the village is ready to face the threats of disaster. Society as the first face of disaster territory believed to be more effective in reducing the risk of disasters and to use its ability to address and confront a catastrophe. This study discusses the development of the village and its strong supporting factors and obstacles in its implementation. The research use descriptive research with a qualitative approach. The results showed that the development of rural respite in the village Bades conducted by BPBD Lumajang already implemented, because it involves all parties and conducting structural or non-structural mitigation. But still there are activities that need to be optimized and the need for a sustainable program, so that self-reliance in tackling the threats of disaster can be achieved. Keywords: resilient village development, disaster mitigation, tsunami Abstrak: Pengembangan Desa Tangguh Dalam Mitigasi Bencana Tsunami (Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang). Salah satu wilayah di Kabupaten Lumajang yang berada di pesisir pantai selatan yang memiliki potensi ancaman bencana tsunami yaitu di Desa Bades, Kecamatan Pasirian. Pada tahap pra bencana, BPBD Kabupaten Lumajang menerapkan program pengembangan desa tangguh bencana yang merupakan solusi untuk menciptakan kondisi kampung yang siap dalam menghadapi ancaman bencana. Masyarakat sebagai pihak pertama yang menghadapi bencana diwilayahnya dipercaya lebih efektif untuk mengurangi resiko bencana serta mampu menggunakan kemampuannya untuk mengatasi dan menghadapi suatu bencana. Penelitian ini membahas tentang pengembangan desa tangguh beserta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan desa tangguh di Desa Bades yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Lumajang sudah dilaksanakan dengan baik, karena melibatkan semua pihak serta melaksanakan kegiatan mitigasi struktural maupun non struktural. Namun masih ada kegiatan yang perlu dioptimalkan serta perlunya program berkelanjutan, sehingga kemandirian masyarakat dalam mengatasi ancaman bencana dapat tercapai.   Kata Kunci: pengembangan desa tangguh, mitigasi bencana, tsunami

Page 3 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 4 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 3 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 7 No. 1 (2024): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 7 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 6 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 5 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 4 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 3 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 5 No. 7 (2022): DESEMBER 2022 Vol. 5 No. 6 (2022): November 2022 Vol. 5 No. 5 (2022): OKTOBER 2022 Vol. 5 No. 4 (2022): JAP: SEPTEMBER 2022 Vol. 5 No. 3 (2022): JAP: AGUSTUS 2022 Vol. 5 No. 2 (2022): JULI 2022 Vol 5, No 1 (2017): April Vol. 5 No. 1 (2017): April Vol 4, No 12 (2016) Vol. 4 No. 12 (2016) Vol. 4 No. 11 (2016) Vol 4, No 11 (2016) Vol 4, No 10 (2016) Vol. 4 No. 10 (2016) Vol. 4 No. 9 (2016) Vol 4, No 9 (2016) Vol. 4 No. 8 (2016) Vol 4, No 8 (2016) Vol. 4 No. 7 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol. 4 No. 6 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol. 4 No. 5 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol. 4 No. 4 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 12 (2015) Vol. 3 No. 12 (2015) Vol. 3 No. 11 (2015) Vol 3, No 11 (2015) Vol. 3 No. 10 (2015) Vol 3, No 10 (2015) Vol. 3 No. 9 (2015) Vol 3, No 9 (2015) Vol. 3 No. 8 (2015) Vol 3, No 8 (2015) Vol. 3 No. 7 (2015) Vol 3, No 7 (2015) Vol. 3 No. 6 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol. 3 No. 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol. 3 No. 4 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 12 (2014) Vol. 2 No. 12 (2014) Vol. 2 No. 11 (2014) Vol 2, No 11 (2014) Vol 2, No 10 (2014) Vol. 2 No. 10 (2014) Vol. 2 No. 9 (2014) Vol 2, No 9 (2014) Vol. 2 No. 8 (2014) Vol 2, No 8 (2014) Vol. 2 No. 7 (2014) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol. 2 No. 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol. 2 No. 5 (2014) Vol. 2 No. 4 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol. 2 No. 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol. 2 No. 2 (2014) Vol. 2 No. 1 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 10 (2013) Vol. 1 No. 10 (2013) Vol. 1 No. 9 (2013) Vol 1, No 9 (2013) Vol. 1 No. 8 (2013) Vol 1, No 8 (2013) Vol 1, No 7 (2013) Vol. 1 No. 7 (2013) Vol. 1 No. 6 (2013) Vol 1, No 6 (2013) Vol. 1 No. 5 (2013) Vol 1, No 5 (2013) Vol. 1 No. 4 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol. 1 No. 3 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol. 1 No. 2 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol. 1 No. 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue