Articles
192 Documents
<![CDATA[PENENTUAN BENEFICIAL OWNER UNTUK MENCEGAH PENYALAHGUNAAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ]]>
<![CDATA[Tiono, Anthony]]>;
<![CDATA[Sadjiarto, Raden Arja]]>
<![CDATA[ Tax & Accounting Review Vol 3, No 2 (2013): Tax & Accounting Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Petra Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (78.005 KB)
<![CDATA[Pemajakan berganda yang dapat menghambat transaksi internasional. Untuk mencegah terjadinya pemajakan berganda dibuatlah P3B. Adanya kemudahan-kemudahan dalam P3B mendorong pelaku usaha untuk menyalahgunakannya. Karena itu digunakan konsep beneficial owner untuk mencegah penyalahgunaan P3B. Dalam semua model P3B Â beneficial owner diposisikan sebagai satu-satunya pihak yang dapat memperoleh manfaat P3B. Model P3B Amerika serikat memiliki penjelasan lebih detail mengenai kriteria beneficial owner. Indonesia telah memiliki peraturan untuk mencegah penyalahgunaan P3B. Peraturan yang berlaku sekarang menggunakan kriteria untuk mendefinisikan beneficial owner. Indonesia juga telah memiliki peraturan untuk mengimplementasikan peraturan pencegahan penyalahgunaan P3Bnya. Tetapi ada kelemahan dari peraturan itu, yaitu, selama belum dilakukan pemeriksaan, tidak dapat diketahui secara pasti apakah P3B diberikan kepada pihak yang berhak.Peraturan pajak Indonesia Amerika Serikat dan Republik Rakyat China, terkait beneficial owner menggunakan kriteria untuk mendefinisikan beneficial owner. Ketiganya juga menganut prinsip substance over form. Republik Rakyat China memiliki cara pencegahan yang berbeda dengan Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu menggunakan surat permohonan agar P3B dapat digunakan.]]>
<![CDATA[FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERENCANAAN WAJIB PAJAK DI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Herlina, Herlina]]>;
<![CDATA[Toly, Agus Arianto]]>
<![CDATA[ Tax & Accounting Review Vol 3, No 2 (2013): Tax & Accounting Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Petra Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (78.005 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbedaan tarif pajak, loopholes, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 21. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisa regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tarif pajak, loopholes, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya. Determinan indikator menunjukan bahwa R2 adalah 74,4% yang artinya kelima variabel mampu menjelaskan variasi variabel perencanaan pajak adalah sebesar 74,4% dan sisanya sebesar 25,6% dijelaskan oleh variabel lain.]]>
<![CDATA[PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP KONSULTAN PAJAK DAN PREFERENSI WAJIB PAJAK DALAM MEMILIH KONSULTAN PAJAK : HONEST CONSULTANT, CREATIVE CONSULTANT, DAN CAUTIOUS CONSULTANT ]]>
<![CDATA[Sutanto, Lusiana]]>;
<![CDATA[Tjondro, Elisa]]>
<![CDATA[ Tax & Accounting Review Vol 3, No 2 (2013): Tax & Accounting Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Petra Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (78.005 KB)
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, pihak â pihak yang membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, persepsi wajib pajak terhadap tipe konsultan pajak : honest consultant, creative consultant, dan cautious consultant dan korelasi antara persepsi wajib pajak terhadap konsultan pajak dengan preferensi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak. Data diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha sendiri dan menggunakan jasa konsultan pajak di Surabaya pada tahun 2012 â 2014. Sebanyak 125 kuesioner kembali dan dapat diolah. Dengan menggunakan Pearson Product Moment Correlation, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif kuat antara persepsi dan preferensi wajib pajak dalam menggunakan jasa konsultan pajak. Semakin meningkatnya nilai persepsi wajib pajak terhadap konsultan pajak, maka akan meningkatkan nilai preferensi wajib pajak terhadap konsultan pajak.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA TARAKAN ]]>
<![CDATA[Dewi, Olivia]]>;
<![CDATA[Widuri, Retnaningtyas]]>
<![CDATA[ Tax & Accounting Review Vol 3, No 2 (2013): Tax & Accounting Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Petra Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (78.005 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor pada wajib pajak (tax payer), yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi terhadap kualitas pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan baik secara parsial maupun simultan, serta bagaimanakah tingkat efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan PAD dan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Data diperoleh dari kuisioner yang diisi oleh responden yang membayar pajak daerah. Dengan menggunakan teknik regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Semakin tinggi pemahaman yang dimiliki wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan meningkatkan keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan persepsi terhadap kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak daerah Kota Tarakan. Selain itu, tingkat efektivitas pajak daerah sudah menunjukkan hasil yang efektif, sedangkan tingkat kontribusi pajak daerah belum memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEPUASAN WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR I ]]>
<![CDATA[Adisasmito, Stefan]]>;
<![CDATA[Sadjiarto, Raden Arja]]>
<![CDATA[ Tax & Accounting Review Vol 3, No 2 (2013): Tax & Accounting Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Petra Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (78.005 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan (gap) antara persepsi dan harapan Wajib Pajak mengenai service quality di Kantor Pelayanan Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha. Evaluasi terhadap kualitas pelayanan dengan menggunakan lima(5) dimensi service quality, yang terdiri dari tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Data diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh Wajib Pajak yang melakukan usaha. Sebanyak 390 kuesioner kembali dengan keadaan yang lengkap dan dapat diolah. Dengan menggunakan teknik uji beda t (simple paired t-test), hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan (gap) antara persepsi dan harapan Wajib Pajak mengenai service quality di Kantor Pelayanan Pajak. Semua dimensi yang digunakan mempengaruhi kepuasan Wajib Pajak dengan dimensi reliability merupakan dimensi yang paling berpengaruh signifikan terhadap kepuasan Wajib Pajak.]]>
<![CDATA[PENGARUH SIKAP, NORMA SUBYEKTIF, DAN KONTROL PERILAKU YANG DIPERSEPSIKAN STAFF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK BADAN ]]>
<![CDATA[Alvin, Aloysius]]>
<![CDATA[ Tax & Accounting Review Vol 4, No 1 (2014): Tax & Accounting Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Petra Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (78.005 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan. Penelitian ini menggunakan desain survey dengan kuesioner sebagai instrumennya. Responden dalam penelitian ini adalah staff pajak yang bekerja pada perusahaan industry manufaktur di Surabaya.               Penelitian ini menggunakan sikap staff pajak terhadap kepatuhan pajak, norma subyektif dari staff pajak tersebut, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dari staff pajak tersebut sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak wajib pajak badan sebagai variabel dependen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 15.00 for Windows.               Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Sikap staff pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan secara signifikan, (2) Norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan secara signifikan, dan (3) Kontrol perilaku yang Dipersepsikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak badan secara signifikan.]]>
<![CDATA[PENGARUH PERILAKU PEMERIKSA PAJAK DAN PROFESIONALISME PEMERIKSA PAJAK TERHADAP KINERJA PEMERIKSA PAJAK (SURVEI PADA KONSULTAN PAJAK SURABAYA) ]]>
<![CDATA[Faries, Feliana]]>;
<![CDATA[Budiono, Doni]]>
<![CDATA[ Tax & Accounting Review Vol 4, No 1 (2014): Tax & Accounting Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Petra Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (78.005 KB)
<![CDATA[Kinerja pegawai selalu menjadi faktor yang ingin ditingkatkan dalam setiap usaha yang dilakukan oleh setiap orang. Demikian juga untuk Direktorat Jenderal Pajak, agar dapat meningkatkan penerimaan Negara di bidang perpajakan, maka DJP harus meningkatkan setiap kinerja dari karyawannya. Salah satunya adalah kinerja dari pemeriksa pajak, diperlukan kinerja yang baik dari setiap pemeriksa pajak agar meminimalisir kerugian Negara yang timbul dari sektor perpajakan. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui mengenai pengaruh perilaku pemeriksa pajak, dan profesionalisme pemeriksa pajak terhadap kinerja pemeriksa pajak dan hal ini akan dilihat dari pandangan konsultan pajak sebagai pihak ketiga yang mendampingi jalannya pemeriksaan pajak mewakili Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner yang dibagikan kepada Konsultan Pajak yang tergabung di dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia(IKPI) yang telah menjadi konsultan pajak selama lebih dari 3 tahun dan pernah menangani kasus pemeriksaan pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Perilaku Pemeriksa Pajak, dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak di Surabaya.]]>
<![CDATA[ANALISIS TUJUAN PEMUNGUTAN SERTA PENGERTIAN PENGHASILAN MENURUT PERPAJAKAN DAN PERSEPULUHAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ]]>
<![CDATA[Naharto, Michelle Jane]]>;
<![CDATA[Tjondro, Elisa]]>
<![CDATA[ Tax & Accounting Review Vol 4, No 1 (2014): Tax & Accounting Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Petra Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (78.005 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tujuan dilakukannya pemungutan pajak dan persepuluhan berdasarkan sejarah reformasi perpajakan dan persepuluhan di Indonesia serta menganalisis pengertian penghasilan menurut perpajakan dan menurut persepuluhan dalam kaidah Kristiani. Data yang digunakan adalah data sekunder (Undang-Undang PPh) dan data primer dari kegiatan wawancara kepada Wajib Pajak dengan 4 denominasi yaitu Katolik Roma, Protestan, Pentakosta dan Ortodoks.Hasil penelitian menunjukkan tujuan pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan Negara semaksimal mungkin serta untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan investasi, daya saing dan kemakmuran rakyat. Sedangkan persepuluhan dilakukan dengan tujuan agar umat Allah senantiasa mengucap syukur atas dari Allah. Dari pengertian penghasilan, terdapat perbedaan dimana cara mengakui penghasilan dalam perpajakan yaitu secara cash basis dan accrual basis, sedangkan dalam persepuluhan secara cash basis. Dan cara mengukur penghasilan dalam perpajakan berdasarkan laba usaha bagi Wajib Pajak yang melakukan pembukuan dan berdasarkan omset bagi yang melakukan pencatatan. Sedangkan persepuluhan bagi pengusaha berdasarkan penghasilan neto, bagi selain pengusaha berdasarkan penghasilan bruto.Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar dari responden lebih mau membayar persepuluhan daripada membayar pajak, dengan motivasi yaitu karena peraturan perpajakan dan penerapannya di Indonesia tidak dilakukan dengan adil dan mudah.]]>
<![CDATA[Analisa Pembayaran Pajak dan Persepsi Penghasilan Menurut Wajib Pajak Orang Pribadi yang Membayar Persepuluhan ]]>
<![CDATA[Sidarta, Ayleen]]>;
<![CDATA[Tjondro, Elisa]]>
<![CDATA[ Tax & Accounting Review Vol 4, No 1 (2014): Tax & Accounting Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Petra Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (78.005 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi penghasilan menurut Wajib Pajak Orang Pribadi yang membayar persepuluhan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat definisi penghasilan menurut Wajib Pajak melalui pembayaran persepuluhan yang dilakukannya, karena pembayaran persepuluhan didasari oleh pemikiran masing-masing individu terkait apa saja yang termasuk dalam penghasilan (self-defined income). Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya yang menganut agama Kristen. Teknik analisa yang digunakan adalah metode sequential explanatory design, yang diawali dengan analisa kuantitatif menggunakan Uji Beda Dua Kelompok dan kemudian dilanjutkan dengan analisa kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wajib Pajak cenderung memiliki persepsi bahwa yang termasuk dalam definisi penghasilan adalah penerimaan kas, yang diukur dengan jumlah total kas yang diterima dalam suatu periode tertentu. Kemudian juga ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara pembayaran persepuluhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pembayaran Pajak Penghasilan, yang artinya bahwa perilaku pembayaran Pajak Penghasilan dilakukan sesuai dengan persepsi penghasilan menurut Wajib Pajak. Dari analisa kualitatif dalam penelitian ini, ditemukan bahwa persepsi Wajib Pajak terkait dengan praktek perpajakan di Indonesia juga berperan dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pandangan Sosial, Usia, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Praktik Penggelapan Pajak di Surabaya ]]>
<![CDATA[Sutiono, Maria Angelina]]>;
<![CDATA[Mangoting, Yenni]]>
<![CDATA[ Tax & Accounting Review Vol 4, No 1 (2014): Tax & Accounting Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Petra Christian University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (78.005 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pandangan sosial,, usia, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap praktik penggelapan pajak di Surabaya. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 130 Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya yang berwirausaha. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan dan parsial mempengaruhi. Praktik penggelapan pajak di Surabaya. Semakin tinggi pandangan sosial bahwa penggelapan pajak adalah hal yang wajar, semakin tinggi pula kemungkinan seorang Wajib Pajak untuk menggelapkan pajak. Sedangkan semakin tua usia Wajib Pajak dan semakin tinggi tingkat kepercayaan seorang Wajib Pajak terhadap pemerintah maka semakin rendah kemungkinan seorang Wajib Pajak untuk menggelapkan pajak.]]>
