Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"1993: HARIAN SURABAYA POS"
:
11 Documents
clear
HARAPAN UNTUK MENTERI PENDIDIKAN KITA YANG BARU
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.707 KB)
      Ganti menteri ganti beleid! Inilah pomeo klasik yang sampai sekarang belum dapat dienyahkan dari pikiran kita. Pomeo yang bernada sinisme itu mengandung konotasi adanya rasa keengganan masyarakat mengenai bergantinya kebijakan pendidikan manakala terjadi pergantian orang nomer satu di lingkungan departemen pendidikan.        Memang, pomeo tersebut selama ini nampaknya hanya berlaku bagi departemen pendidikan; tidak berlaku untuk departemen yang lain. Lepas dari tepat atau tidaknya po-meo tersebut di atas sebenarnya ada hal-hal yang positif di balik pomeo itu; yaitu adanya kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan kita. Seandainya saja masyara-kat bersikap masa bodoh terhadap dunia pendidikan sudah dapat dipastikan bahwa pomeo yang bernada sinisme terse-but pasti tak bakal muncul di permukaan.        Kita memang cukup beruntung dengan kepedulian ma-syarakat tersebut di atas; meskipun bagi pimpinan teras lembaga dan departemen pendidikan hal itu sering membuat "risih" serta hati-hati. Mengapa demikian? Karena hampir semua kebijakan yang diambil seolah-olah langsung dieva-lusi oleh masyarakat kita; akibatnya sedikit saja kebi-jakan tersebut berkesan aneh atau surprise maka hebohlah masyarakat kita karenanya.
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR DAN KUALITAS ANAK INDONESIA ( Bagian Pertama dari Dua Tulisan )
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.603 KB)
      Kalau tiada aral melintang program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WBPD) akan dicanangkan oleh pemerintah tepat tanggal 2 Mei 1994 yang akan datang. Pencanangan WBPD, apabila dapat dilaksanakan sesuai rencana, kiranya dapat dipandang sebagai "kelanjutan" dari program Wajib Belajar Sekolah Dasar (WBSD) yang pernah dicanangkan se-kitar sepuluh tahun yang lalu.        Pelaksanaan WBSD dapat dikatakan sebagai sukses, saat ini hampir tidak ada anak usia Sekolah Dasar (SD) yang tidak sekolah; secara nasional Tingkat Partisipasi Pendidikan (TPP) SD sudah mencapai 98%, artinya 98 dari setiap 100 anak usia SD (7-12) tahun sudah menikmati pe-layanan sekolah dasar. Apabila sampai sekarang masih ada 2% anak usia SD yang tak sekolah hal ini memang terjadi pada anak-anak yang memiliki kasus khusus. Secara teore-tis TPP memang dapat mencapai 100% tetapi secara empirik tidak mungkin. Pada negara manapun hampir tidak mungkin TPP jenjang tertentu dapat mencapai angka 100%.        Konsep WBPD memang konstruktif dan relevan dengan konsep horizontalitas serta vertikalitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Bila kita jujur banyak program pendidikan yang acapkali harus mempertentangkan konsep horizontalitas dengan vertikalitas; artinya program yang hanya menguntungkan sisi horizontalitas saja dengan "merugikan" sisi vertikalitas,atau sebaliknya menguntungkan sisi vertikalitas dengan "merugikan" sisi horizontalitas. Konsep WBPD ternyata tidak demikian, baik dari sisi ho-rizontalitas maupun vertikalitas sama-sama menguntungkan bagi pengembangan anak-anak Indonesia.
MENGANTISIPASI BERKEMBANGNYA BUDAYA ANTI SERIUS
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.605 KB)
      "Jamu yang berkhasiat pahit rasanya", demikianlah pepatah Cina yang relevan untuk melukiskan betapa sulitnya membuat kemasan audio-visual bagi program-program pengajaran yang mendidik sekaligus menarik. Memang, membuat film yang mendidik itu tidak mudah, membuat program yang menarik juga tidak gampang; akan tetapi lebih tidak gampang lagi membuat program-program audio-visual yang mendidik sekaligus menarik.        Kenyataannya problematika itulah yang sampai kini dihadapi oleh Televisi Pendidikan Indonesia (TPI); yaitu membuat program-program pengajaran yang secara material berisi (berkhasiat) serta secara medional dapat menarik pirsawan untuk mengikutinya (tidak pahit). Di sekeliling kita banyak jamu yang manis namun kurang berkhasiat, dan banyak jamu yang berkhasiat namun kurang manis. Bagi TPI sekarang banyak program pengajaran yang secara material sangat bagus tetapi secara medional kurang menarik, atau sebaliknya program pengajaran yang secara medional cukup menarik tetapi secara material kurang berisi. Relatif sedikit program pengajaran yang materinya padat berisi sekaligus penyajiannya menarik.        Dalam kapasitasnya sebagai lembaga pertelevisian yang mengemban misi utama pendidikan, termasuk didalamnya pengajaran, maka TPI mau tidak mau harus dapat menyajikan program-program pendidikan, khususnya pengajaran, yang materinya memang padat berisi serta dari sisi media memang menarik minat pemirsanya (interestable).
ALOKASI DANA PENELITIAN DALAM RAPBN 1993/1994
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.659 KB)
      Sebuah tradisi politis pidato presiden menjelang tahun anggaran baru guna menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di hadapan anggota wakil rakyat kiranya merupakan kebiasaan kenegaraan yang konstruktif; apalagi pidato tersebut secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat luas, meski harus melalui bantuan media. Dengan mengikuti pidato presiden ini kita dapat mengetahui secara lebih pasti kemampuan ekonomi "rumah tangga" negara, sekaligus kebijakan dan strategi pembangunan yang akan ditempuhnya.        Kiranya kita pantas bersyukur, di tengah-tengah gencarnya berbagai isu politis dunia yang menimbulkan berbagai spekulasi mengenai bantuan luar negeri ternyata RAPBN 1993/1994 mengalami kenaikan yang berarti apabila dibandingkan dengan APBN 1992/1993.        Lebih dari itu upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak "luar", meski belum hilang sama sekali, makin terlihat dalam formulasi RAPBN 1993/ 1994 tersebut. Hal ini menyiratkan makin mantapnya keman dirian kita dalam menjalankan roda-roda pembangunan.        Apabila dibandingkan dengan APBN 1992/1993 maka RAPBN 1993/1994 mengalami kenaikan sebesar 11,07%; yaitu dari 56.108,6 miliar rupiah (1992/1993) menjadi 62.322,1 miliar rupiah (1993/1994). Bila dibandingkan dengan APBN empat atau lima tahun yang lalu, APBN 1988/1989 yang be-sarnya 28.963,6 miliar rupiah, maka nominal kenaikannya mencapai lebih dua kalinya. Jujur saja, diakui atau ti-dak, hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah kita, khususnya di bidang ekonomi.
PILIHAN PASCA UMPTN, UNIVERSITAS TERBUKA DAN PTS
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.885 KB)
      Hasil Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) baru saja diumumkan tanggal 31 Juli 1993 yang lalu seba-gaimana yang telah direncanakan sebelumnya. UMPTN tahun ini berhasil meloloskan 61.396 peserta yang terdiri dari 33.786 peserta bidang studi IPS dan 27.610 peserta untuk bidang studi IPA. Seperti tahun-tahun yang lalu di dalam hal jumlah maka peserta IPS senantiasa lebih dominan.       Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk sementara tidak mendirikan PTN baru dalam beberapa tahun terakhir ini, terkecuali menambah beberapa jurusan maupunprogram studi yang dianggap perlu, maka daya serap PTN boleh di-katakan tidak mengalami perubahan yang berarti. Di dalam beberapa tahun terakhir ini daya serap PTN terhadap para lulusan sekolah menengah berkisar pada angka 60.000 s/d 70.000 untuk setiap tahunnya; kalau pun jumlahnya keluar dari interval tersebut, seperti tahun lalu sedikit di a-tas angka 70.000, maka angka deviasinya tidaklah tinggi.        Tahun ini peserta UMPTN mencapai 422.696 kandidat dan yang lolos hanya 61.396 kandidat; artinya untuk bisa menembus dinding PTN maka setiap kandidat harus sanggup menyisihkan lima atau enam kandidat yang lainnya.
PEMBATALAN PENELITIAN SDSB, MENURUNKAN KREDIBILITAS PENELITI?
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.134 KB)
Apabila kita cermati secara teliti dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat kecenderungan yang positif, yaitu lebih dipertimbangkannya temuan-temuan penelitian (research findings) dalam proses pengambilan keputusan politik (political decision making process) oleh pemerin tah kita. Ambil contoh: ketika pemerintah akan mengambil keputusan mengenai "Musibah Dili" sekitar dua tahun lalu maka pemerintah sengaja membentuk Komisi Penyelidik Na-sional (KPN) untuk melakukan penelitian dan hasilnya di-jadikan referensi utama pengambilan keputusan tersebut. Dalam skala yang lebih kecil dipakainya temuan-temuan penelitian sebagai referensi utama dalam proses pengambilan keputusan juga telah dilakukan oleh berbagai departemen dan lembaga pemerintah; misalnya oleh Depar-temen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), Departemen Transmigrasi (Deptrans), Badan Koordinasi Keluarga Beren cana Nasional (BKKBN), dan sebagainya. Kecenderungan tersebut tentu saja bernilai "maju" dan positif; di dalam negara-negara yang sudah maju maka temuan-temuan penelitian senantiasa dijadikan referensi hampir dalam setiap pengambilan keputusan.
EVALUASI KRITIS MATERI UMPTN
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (409.366 KB)
Bahwa sebahagian masyarakat kita masih dihinggapi "state minded syndrome" dalam pemilihan lembaga pendidik an tinggi rasanya memang tidak dapat disangkal. Sebagai manifestasinya mereka selalu berorientasi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam meminta pelayanan pendidikan tinggi meski di luar PTN terdapat perguruan tinggi yang mutunya jauh lebih baik; sedangkan sebagai implikasinya setiap PTN menyelenggarakan ujian masuk, kali ini dengan sistem UMPTN, selalu dijejali dengan kandidat. Apabila kita melihat sejarah maka ujian masuk PTN untuk menjaring mahasiswa baru, sejak diaplikasi sistem Proyek Perintis (PP), Sipenmaru sampai UMPTN, senantiasa diminati masyarakat. Kompetisi perebutan kursi kuliah di PTN menjadi ketat dan untuk dapat meraihnya maka seorang kandidat harus mampu "mengalahkan" beberapa kandidat la-innya sekaligus. Sepuluh tahun lalu, tahun 1983, ketika seleksi masuk PTN digelar maka perbandingan kandidat ter hadap daya tampung lembaga mencapai puncak, yaitu 13:1. Ini berarti setiap 13 kandidat maka yang diterima hanya seorang saja; dengan bahasa lain untuk menjadi mahasiswa baru PTN harus mampu "mengalahkan" 12 kandidat lainnya. Bagaimana dengan UMPTN di tahun 1993 ini? Hampir sama saja! Persaingan untuk memperebutkan kursi belajar pada PTN masih tetap ketat. Perbandingan kandidat dengan daya tampung lembaga sekitar 6:1, artinya tiap ada enam kandidat maka yang diterima hanya satu orang saja. Untuk menjadi mahasiswa baru PTN maka seorang kandidat harus sanggup "mengalahkan" lima kandidat yang lainnya.
SALING-SILANG PENGATURAN GELAR AKADEMIK
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (473.346 KB)
Masalah pengaturan pemakaian gelar akademik yang sebenarnya telah diisyaratkan oleh Undang-Undang (UU) RI Nomer 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sekarang ini benar-benar tengah menjadi topik pembicaraan yang aktual. Keaktualan ini mulai nampak nyata bersamaan dengan dikeluarkannya SK Mendikbud Nomer 036/U/1993 yang meluncur di awal tahun ini. Bahwa SK tersebut telah menimbulkan saling-silang kiranya memang benar; bahkan Mendikbud Fuad Hassan sem-pat "jengkel" terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang merasa kecewa atas diberlakukannya SK tersebut. Menurut-nya,maksud diberlakukannya SK tersebut antara lain untuk mengakhiri kebiasaan-kebiasaan yang keliru pada masyara-kat kita dalam hal pemakaian gelar akademik selama ini, namun demikian ada saja anggota masyarakat yang tak mau mengerti. Hal inilah yang tidak dapat dimengerti. Untuk meyakinkan ketidakmengertiannya tersebut Pak Fuad sempat memberi ilustrasi.Istilah doktorandus (Drs.) itu sesungguhnya bukan gelar, akan tetapi oleh sebagian sarjana kita dipasang menjadi gelar akademik. Kasus ini merupakan contoh dari kebiasaan keliru yang selama ini sering tidak disadari.
KENDALA SISTEM MAGANG
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.608 KB)
Keinginan pemerintah kita untuk mendekatkan dunia pendidikan dengan dunia industri sebenarnya sudah muncul sejak lama, akan tetapi untuk merealisasi keinginan ini ternyata tidak gampang. Berbagai kebijakan untuk merea-lisasi kebijakan ini telah diaplikasi, meskipun hasilnya belum optimal; katakanlah misalnya saja dengan kebijakan Pengembangan Sekolah Seutuhnya (School Integrated Deve-lopment), Institusi Pasangan, Link and Match, serta SLTP Keterampilan. Apabila baru-baru ini Mendikbud Wardiman Djojonegoro menyatakan bahwa mulai tahun depan Depdikbud akan mengaplikasi sistem magang di Sekolah Menengah Ke-juruan (SMK), maka hal itu sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk lebih mendekatkan lagi dunia pendidikan dengan dunia industri. Seperti diketahui baru-baru ini Pak Wardiman me-nyatakan bahwa sistem magang akan dimulai tahun 1994 dan penerapan sistem magang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Sistem magang nantinya bukan saja hanya bermanfaat bagi lembaga pendidikan akan tetapi juga sangat bermanfaat pula bagi dunia industri; oleh karena itu sudah tiba waktunya secara bersama-sama dunia pendidikan dan dunia industri mengkampanyekan sis-tem magang tersebut. Sistem magang itu sendiri memiliki berbagai isti-lah di berbagai negara yang mengaplikasikannya; misalnya di Australia disebut dengan 'industry apprentice' atau 'apprentship system',di Jerman sistem ini disebut dengan 'dual system', dan di negara-negara lain ada yang menye-but dengan istilah yang lain lagi.
SIARAN TV KORBANKAN PENDIDIKAN ANAK?
Supriyoko, Ki
ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SURABAYA POS
Publisher : ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.401 KB)
Materi siaran televisi di Indonesia baik televisi pemerintah (TVRI), televisi swasta (RCTI, SCTV), maupun televisi swasta "semi" pemerintah (TPI) sekarang ini di-anggap benar-benar telah mengorbankan pendidikan anak. Program-program yang ditampilkan hampir selalu terwarnai adegan kekerasan, penipuan, pencurian, bahkan tidak ja-rang menampilkan adegan "kebiru-biruan". Semua ini tidak layak ditonton oleh anak yang dalam perkembangan jiwanya cenderung bersikap permisif terhadap budaya lingkungan yang disodorkan kepadanya. Seorang pakar psikologi perkembangan kita, Utami Munandar, bahkan prihatin dengan materi-materi tayangan televisi yang memberi kesan kurang memperhatikan pendi-dikan anak dan remaja. Keprihatinannya ini sangat wajar mengingat sekarang ini kita mempunyai puluhan juta anak dan remaja yang berada dalam proses edukasi. Sebagai pakar pendidikan Ibu Utami tentu memiliki referensi empirik. Berbagai penelitian di negara-negara maju membuktikan bahwa tayangan televisi yang penuh de-ngan kekerasan dan pornografi telah merusak mental, peri laku dan pendidikan anak serta remaja. Apakah anak-anak Indonesia harus mengalami keadaan yang demikian itu?