cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 3 (2016)" : 10 Documents clear
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Ahadi Fajrin Prasetya
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no3.785

Abstract

AbstractThe objective of this research was to find out why the Village Representative Board (BPD) was not yet able to draft participative village regulations in East Lampung district. This was a qualitative research with normative and empirical jurisdiction approaches with literary study, statute approach, case approach and historical approach. Data were collected with the literary study. The results showed that the role of Village Representative Board (BPD) and drafting village regulation has been exercised in a participative way but not optimal because of some factors. The village regulation should be drafted by BPD, but the village regulation was initiated and drafted by Head of Village. BPD lack of knowledge related to their tasks and functions in village legislation, mechanism and process of making participative village regulation, and BPD was less optimal in making synergy with public related to participative village regulation making. The rights of the public in Bojong village has been participative in making village regulation but not optimal as it was regulated Article 96 of Law Number 12 of 2011 on legislation related to public participation rights. The making of village regulation in Bojong so far was conducted with village public deliberation by public figures as public representatives of each sub-villages to deliver public aspiration in making village regulation in Bojong village. Interview results with the chairman of BPD in Bojong village suggested that village deliberation in making village regulation was only a formality because the majority of participants such as public figures, religion figures, youth figures, and members of BPD almost always agreed with any draft of village regulation proposed by village government. Keywords: Village Representative Board (BPD), village regulation, participativeAbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum mampu menyusun peraturan desa yang partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Ini merupakan penelitian kualitatif dengan yuridis normatif dan empiris pendekatan dengan studi sastra, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan historis. Data dikumpulkan dengan studi sastra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan penyusunan peraturan desa telah dilakukan dengan cara partisipatif tetapi tidak optimal karena beberapa faktor. Peraturan desa harus disusun oleh BPD, tapi peraturan desa yang digagas dan dirancang oleh Kepala Desa. BPD kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi mereka dalam undang-undang desa, mekanisme dan proses pembuatan peraturan desa partisipatif, dan BPD kurang optimal dalam membuat sinergi dengan masyarakat terkait partisipatif pembuatan peraturan desa. Hak-hak masyarakat di Desa Bojong telah partisipatif dalam membuat peraturan desa tetapi tidak optimal seperti yang diatur Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak partisipasi publik. Pembuatan peraturan desa di Bojong sejauh dilakukan dengan desa musyawarah publik oleh tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat dari masing-masing sub desa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam membuat peraturan desa di Desa Bojong. Hasil wawancara dengan ketua BPD di Desa Bojong menyarankan bahwa musyawarah desa dalam membuat peraturan desa hanya formalitas, karena mayoritas peserta seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan anggota BPD hampir selalu setuju dengan rancangan peraturan desa diusulkan oleh pemerintah desa. Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa, Partisipatif
STATUS HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH YANG DIPEROLEH DARI LELANG BERDASARKAN HAK MENDAHULU NEGARA Kurnia Martini Dwi Putri A.T.
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no3.790

Abstract

AbstractTax is one of the biggest fund sources proponents in Indonesia’s development activities. Tax payment is an obligation for every Tax Subject. They would be reputed to have the debt to Country once they don’t pay the tax. Tax liability is a debt that particularly arises because of law, so it has the precedence characteristic over other debts. If a Taxpayer doesn’t pay their tax, Government can sell their valuable assets of by the auction based on State Precedence Rights. In Bandar Lampung City, land title transfer registration that is obtained by auction based on Country’s Precedence Right happened to the ownership land of a personal property on behalf of individual belonging, which became a company’s tax liability payment, and also an object of an inheritance dispute. The land title transfer registration validity then became legally questionable, because the auction object is recorded on behalf of individual ownership, not the Companies. Moreover, it was under inheritance dispute and has been blockaded at The Bandar Lampung Land Affair Office. Keywords: Country’s Precedence Rights, Auction, Land Certificate Blockage AbstrakPajak merupakan salah satu pendukung sumber dana terbesar dalam kegiatan pembangunan Indonesia. Pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi setiap Subyek Pajak. Mereka akan dikenal memiliki utang kepada Negara setelah mereka tidak membayar pajak. Kewajiban pajak adalah utang yang sangat timbul karena hukum, sehingga memiliki karakteristik didahulukan dari hutang lainnya. Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak mereka, Pemerintah dapat menjual hasil aset yang bernilai tinggi oleh yang berdasarkan Hak Mendahulu Negara. Di Kota Bandar Lampung, pendaftaran tanah judul transfer yang diperoleh dengan lelang berdasarkan Hak Mendahulu Negara terjadi tanah kepemilikan properti pribadi atas nama pribadi milik, yang menjadi pembayaran kewajiban pajak perusahaan, dan juga obyek sengketa warisan. Judul tanah validitas pendaftaran pengalihan kemudian menjadi hukum dipertanyakan, karena objek lelang dicatat atas nama kepemilikan individu, bukan perusahaan. Selain itu, di bawah sengketa warisan dan telah diblokade di Kantor Pertanahan Bandar Lampung. Kata Kunci: Hak Mendahulu Negara, Lelang, Pemblokiran Sertifikat Tanah
PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN Danar Fiscusia Kurniaji
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no3.786

Abstract

AbstractLand registration law by the court judgement often faced some implementation issues, it happens because there are unsynchronized regulations of land register based on court judgement (PP 24/1997 and PerkaBPN No.3/2011) and it tends to be lexical ambiguity (even potentially inexcusable) for example the Kalianda district court judgement No.16/Pdt/G/2008/PN. KLD between PT. Saburai Utama to Basais Sutami and Sugan Sukiandjojo. The research result shows that only the final judgement (inkracht van gewijsde) and synchronise court judgement toward of the same object can be registered as land right registry, especially the condemn judgement (condemnation) by the district court. District court judgements needs to authorize offices interpretation about procedure to take (publishing, transferring, and/or cancelling land right) and which basic law should be used (PP No. 24/1997 or PerkaBPN No. 3/2011) to implementing land right registration, while administrative law court is being simpler, because it only focusing about cancellation followed by certificate publishing. Keywords: Land Register, Court JudgementAbstrakHukum pendaftaran Tanah dengan putusan pengadilan yang sering dihadapi beberapa masalah pelaksanaan, hal itu terjadi karena ada peraturan pendaftaran tanah yang tidak sinkron berdasarkan putusan pengadilan (PP 24/1997 dan PerkaBPN No.3/2011) dan itu cenderung menjadi ambiguitas leksikal (bahkan berpotensi dimaafkan) misalnya putusan pengadilan Kabupaten Kalianda No.16/Pdt/G/2008/PN.KLD antara PT. Saburai Utama terhadap Basais Sutami dan Sugan Sukiandjojo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya putusan terakhir (inkracht van gewijsde) dan sinkronisasi keputusan pengadilan terhadap objek yang sama dapat didaftarkan sebagai pendaftaran hak atas tanah, terutama pertimbangan putusan (hukuman) oleh pengadilan kabupaten. keputusan pengadilan kabupaten perlu otorisasi kantor penafsiran tentang prosedur untuk mengambil (penerbitan, memindahkan, dan/atau membatalkan tanah kanan) dan yang menjadi dasar hukum harus digunakan (PP No. 24/1997 atau PerkaBPN No. 3/2011) untuk melaksanakan hak atas tanah pendaftaran, sementara pengadilan hukum administrasi yang lebih sederhana, karena hanya berfokus tentang pembatalan diikuti oleh penerbitan sertifikat. Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Putusan Pengadilan
EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung) Marnita Marnita
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no3.791

Abstract

AbstractThe execution of foreclosure can only be implemented if the results of the analysis states that there is no ability and no goodwill from the customers to return the loans and it also has passed through several stages of restructuring to a set of schedule. However, the customers are still not able to meet their obligations. The procedure of foreclosure on PT Bank Muamalat was done through non-litigation stage by conducting offsetting in accordance with Article 20 (2) and (3) UUHT and through the stage of litigation (Legal Line / Courts). The execution of auction on PT Bank Muamalat Branch Lampung has been done in two ways: First, the bank applied for Write of Execution of Mortgage right to the Religious Court in accordance with Article 14 paragraph (2) UUHT. Second, the Bank can also apply for an auction execution directly (parate execution) to the State Property Office and Auction (KPKNL) in accordance with Article 6 UUHT. According to Mursalah Mashalihul theory and The theory of 'Urf, the practice of mortgage rights is in conformity with the Islamic law. Keywords: Islamic Banking, Foreclosure, Mortgage Payment Problems AbstrakEksekusi jaminan dengan memenuhi syarat yaitu hasil analisa menyatakan bahwa tidak ada kemampuan dan niat baik nasabah dalam mengembalikan pembiayaan, telah melalui restrukturisasi. Namun dari upaya tersebut nasabah belum juga dapat memenuhi kewajibannya. Prosedur eksekusi jaminan yaitu melalui tahapan Non Litigasi yaitu penjualan dibawah tangan (Offsetting) sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) dan (3) UUHT dan melalui tahapan Litigasi (Jalur Hukum/Pengadilan). Praktek lelang eksekusi jaminan hak tanggungan dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, Bank mengajukan permohonan fiat eksekusi Hak Tanggungan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUHT. Kedua, Bank juga dapat mengajukan permohonan lelang eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan secara langsung (parate eksekusi) ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai Pasal 6 UUHT. Melalui teori Mashalihul Mursalah dengan mengambil filosofi kemanfaatan bagi orang banyak dan Teori ‘Urf sesuai dengan qaidah “Al-‘adatu muhakkamah” (Adat kebiasaan itu merupakan syari’at yang ditetapkan sebagai hukum) ditemukan bahwa Hak Tanggungan dalam penerapannya sudah sesuai dengan Hukum Islam. Kata Kunci: Perbankan Syariah, Eksekusi Jaminan, Hak Tanggungan, Pembiayaan Bermasalah
Retracted Erina Pane
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no3.787

Abstract

Retracted.
PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DENGAN BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN May Yanti Budiarti
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no3.792

Abstract

AbstractIn early 2016 the ASEAN countries have officially implement the commitments which named the Asean Economic Community (AEC). The spirit of the stretcher is the spirit of ASEAN economic integration. In the MEA of skilled labor in the region is given the freedom to work anywhere in the ASEAN region. However, each country still has licensing restrictions. Law No. 13 of 2003 be the main pillars that govern the licensing of foreign workers, especially in Chapter VIII started to subsection 42 through subsection 49. That should be of concern is subsection 45 paragraph (1a) requires manpower Indonesian citizen who becomes the companion of foreign. The presence of foreign workers in the MEA era is no longer in the context of knowledge transfer and technology transfer, but TKA comes with the spirit of ASEAN economic integration. Or in other words the freedom to work wherever the foreign workers want to work. Employers of foreign workers required to implement the education and training for workers who become facilitators TKA. But employers are reluctant. Because, there are loopholes in our licensing that would allow foreign workers to work continuously in Indonesia. By regulation, of course, the implementation of the MEA are now in violation of the contents of Law 13/2003 on Manpower. Another major problem associated MEA is the readiness of Indonesian Labor competence and the availability of jobs for Indonesian workers. Keywords: Foreign Workers, AEC, Economic Integration AbstrakDi awal Tahun 2016 Negara-negara ASEAN sudah resmi melaksanakan komitmen bersama yang bernama Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Semangat yang di usung adalah semangat integrasi ekonomi ASEAN. Di dalam MEA tenaga kerja terampil yang ada di kawasan ini di berikan kebebasan untuk berkerja di mana saja di kawasan ASEAN. Namun masing-masing negara tetap memiliki batasan perizinan. UU Nomor 13 Tahun 2003 menjadi pilar utama yang mengatur perizinan TKA terutama di Bab VIII mulai Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Yang harus menjadi perhatian adalah Pasal 45 ayat (1a) yang mewajibkan adanya tenaga kerja warga negara Indonesia yang menjadi pendamping. Kehadiran TKA di era MEA ini tidak lagi dalam konteks alih pengetahuan (transfer of knowledge) dan alih tehnologi (transfer of technology), tetapi TKA hadir dengan dengan semangat integrasi ekonomi ASEAN. Atau dengan kata lain kebebasan bekerja dimanapun TKA tersebut ingin bekerja. Pengusaha pengguna TKA wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi TKI yang menjadi tenaga pendamping TKA. Namun pengusaha seringkali enggan. Pasalnya, ada celah dalam perizinan kita yang menungkinkan TKA bisa bekerja terus di Indonesia. Secara regulasi, tentunya pelaksanaan MEA saat ini sudah melanggar isi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Masalah utama lain terkait MEA adalah kesiapan kompetensi Tenaga Kerja Indonesia dan ketersediaan lapangan kerja buat pekerja Indonesia. Kata Kunci: TKA, MEA, integrasi ekonomi
PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Erwin Prima Rinaldo
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no3.788

Abstract

AbstractDemocracy substance is “raison de etre” on regulating direct election system and it’s position about implementation principle of the state by law. Based on evaluating in 2005 until 2014, conducted alteration for implementation system, who reflected alteration policy purpose about election supervisor institute. An aim of this research is (a) to explain the direction of reinforcement supervisor election institute policies based on Law Number 1 of 2015 attached its alteration, and (b) the impact of reinforcement concerning institutional capacity. This research used juridical normativism method, through statue approach, conceptual and institutional in an integrative manner. Data resources used a secondary material with qualitative analysis technique.These research conclude the direction policies about reinforcement has been formed by enforcement duties, authority, obligation, character and function head for transformation as control institution. An impact about institution capacity is forming mechanism not including for enforcement capacity orientation, asymmetry on implementation administrative function, procedure, and finances ordering, rather regulation quality from Bawaslu with the result obstruction concerning the effectiveness of institutionally implementation function. Suggestion is (a) upgrading typology of Election Supervisor Board Province and alteration characteristic Election Supervisor Kabupaten/Kota become permanent institution or increasing quality, quantity and qualification human resources, (b) correction regulating about procedure and duty on pieces as integrative, also (c) completing regulation about observatory implementation function based on norm and rule pursuant to election ordinance. Keywords: Institusional Reinforcement, Election Supervisor and Local Election AbstrakSubstansi demokrasi merupakan raison de etre Pilkada secara langsung dan menegaskan kedudukannya atas implementasi prinsip negara hukum. Berdasarkan evaluasi tahun 2005 s.d 2014, dilakukan perubahan sistem penyelenggaraan yang merefleksikan perubahan arah kebijakan terhadap kelembagaan pengawas Pemilu. Tujuan penelitian ini (a) menjelaskan arah kebijakan penguatan kelembagaan pengawas Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan perundangan perubahannya, dan (b) dampak penguatan terhadap kapasitas lembaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, melalui pendekatan undang-undang, konseptual dan kelembagaan secara integratif, menggunakan sumber data sukunder dengan teknik analisis kualitatif. Disimpulkan penguatan kelembagaan diwujudkan melalui penguatan tugas, kewenangan, kewajiban, peran dan fungsi kelembagaan yang mengarah transformasi fungsi sebagai institusi kontrol. Dampak terhadap kapasitas lembaga diantaranya mekanisme pembentukan belum berorientasi penguatan kapasitas, kesenjangan penatalaksanaan fungsi administrasi, tata kerja dan penatausahaan keuangan, serta lemahnya kualitas Peraturan-Peraturan Bawaslu yang menghambat efektifitas fungsi kelembagaan. Disampaikan saran (a) peningkatan tipelogi Bawaslu Provinsi dan perubahan kelembagaan ditingkat Kabupaten/Kota menjadi bersifat tetap dan/atau peningkatan kualitas, kuantitas dan kualifikasi SDM (b) pembenahan regulasi tata kerja dan uraian tugas secara integratif, serta (c) penyempurnaan regulasi pengawasan Pemilu berdasarkan norma dan kaidah peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Penguatan Kelembagaan, Pengawas Pemilu dan Pilkada
EFISIENSI PEMILIHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARALABA Rahmi Yuniarti
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no3.793

Abstract

AbstractFranchise as a business contract between franchisor and frachisee which in the practice sometimes leads to a dispute. A dispute happens because their rights and obligations are not met. Dispute settlement businesses can choose a judiciary or non-judiciary institution. However, considering of the business continuity, the dispute must be resolved so each side can fulfill their needs to solve the dispute. The problems in this study are the factors that can arise disputes franchise and the efficiency of selecting alternatives of dispute resolution to resolve the dispute franchise. This type of the research used by the researcher is a normative legal research. This type of research is a descriptive research. The conclusions of this study are the factors that cause disputes franchise is the existence of rights and obligations are not met and fulfilled, and it happens mostly because the oversight and discontinuance of the franchise that are assumed not giving advantages or inflicting one of the parties. Moreover, there are possibilities of not keeping promises which have been decided before. Keywords: Alternative Dispute Resolution, Franchise Dispute AbstrakWaralaba sebagai suatu kontrak bisnis antara franchisor dan frachisee dalam pelaksanaannya tidak sedikit yang menimbulkan suatu sengketa. Suatu sengketa muncul dikarenakan adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi. Penyelesaian sengketa bisnis dapat memilih lembaga pengadilan atau lemabaga non-peradilan. Namun, dengan pertimbangan akan kelanjutan bisnis yang dijalani alternatif penyelesaian sengketa dianggap lebih dapat menyalurkan keinginan para pihak untuk menyelesaiakan sengketa bisnis. Permasalahan pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan sengketa waralaba dan efisiensi pemilihan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa waralaba. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Simpulan dari penelitian ini, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa waralaba adalah adanya suatu hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi dan paling banyak terjadi dikarenakan pengawasan dan pemutusan hubungan waralaba yang dianggap merugikan salah satu pihak. Selain itu, ketidakpastian karena ada kemungkinan tidak ditepatinya janji serta risiko permintaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Sengketa Waralaba
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET Habi Kusno
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no3.789

Abstract

AbstractThe legal protection of copyright the creators of songs downloaded through the internet done in a way that the administration, through the instrument of criminal law and civil lawsuit. Legal efforts to protect the copyright of the creator of the song that is downloaded via the internet to do some ways that is the Ministry of Information and Technology to actively participate in doing the blocking of websites that provide the facility to download songs for free, and prepare human resources in the field of investigation as the police of Republic of Indonesia and civil servant investigators and others such as prosecutors and judges who have the ability and knowledge in the field of IPR and the role of the Copyright Council to provide knowledge about the importance of IPR. Keywords: Legal Protection, Copyright, Song, Internet Abstrakperlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan dengan cara yaitu secara administrasi, melalui instrumen hukum pidana dan gugatan perdata. Upaya hukum yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan beberapa cara yaitu Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas download lagu gratis dan menyiapkan sumber daya manusia di bidang penyidikan seperti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan lainnya seperti jaksa dan hakim yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang HKI serta peran Dewan Hak Cipta untuk memberikan pengetahuan mengenai arti penting HKI. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu, Internet 
INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH Robi Cahyadi Kurniawan
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no3.794

Abstract

AbstractPublic service is a measure of the performance of the government's most visible. Communities can directly assess the government's performance based on the service they received. For the quality of public services in all ministries / institutions is a fundamental thing that must be improved. Improved public services, the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform policy that since 2014 was a year of public service innovation. All government agencies, both at central and local levels is expected to make a creative idea or an answer to how to work / public service method. Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform collect and assess the innovations that have been made in a number of agencies across Indonesia. Hopefully the quality and innovation of public services BPS can always be increased, so that it can continue to compete fairly with other agencies. Keywords: Innovation, Public Services, Local Government AbstrakPelayanan publik merupakan suatu tolok ukur kinerja pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat menilai langsung kinerja pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu kualitas pelayanan publik di semua kementerian/lembaga adalah suatu hal yang mendasar yang harus segera ditingkatkan. Peningkatan pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menerapkan kebijakan bahwa sejak tahun 2014 adalah tahun inovasi pelayanan publik. Seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah diharapkan dapat membuat suatu ide kreatif atau jawaban terhadap cara kerja/metode pelayanan publik. KemenPAN RB mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia. Semoga kualitas dan inovasi pelayanan publik BPS dapat selalu meningkat, sehingga bisa terus bersaing secara sehat dengan instansi lain. Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 1 (2014) Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue