Garuda - Garba Rujukan Digital

APLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM KEGIATAN USAHA BUMN Rahmi Yuniarti
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2531

Peran Badan Usaha Milik Negara sebagai pelaku ekonomi nasional harus diatur dengan suatu peraturan-undangan agar tidak mengarah pada pelampauan wewenang atau penyelahgunaan wewenang sehingga tidak merugikan kepentingan umum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diatur mengenai peranan Badan Usaha Milik Negara dalam menjalankan kegiatan usahanya terkait hak monopoli berdasarkan amanat Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945. Permasalahan yang timbul dari latar belakang tersebut adalah Bagaimana Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha BUMN dan Bagaimana Efektivitas Hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha BUMN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha BUMN dan Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Hukum dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Kegiatan Usaha BUMN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif

EFISIENSI PEMILIHAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARALABA Rahmi Yuniarti
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2016)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no3.793

AbstractFranchise as a business contract between franchisor and frachisee which in the practice sometimes leads to a dispute. A dispute happens because their rights and obligations are not met. Dispute settlement businesses can choose a judiciary or non-judiciary institution. However, considering of the business continuity, the dispute must be resolved so each side can fulfill their needs to solve the dispute. The problems in this study are the factors that can arise disputes franchise and the efficiency of selecting alternatives of dispute resolution to resolve the dispute franchise. This type of the research used by the researcher is a normative legal research. This type of research is a descriptive research. The conclusions of this study are the factors that cause disputes franchise is the existence of rights and obligations are not met and fulfilled, and it happens mostly because the oversight and discontinuance of the franchise that are assumed not giving advantages or inflicting one of the parties. Moreover, there are possibilities of not keeping promises which have been decided before. Keywords: Alternative Dispute Resolution, Franchise Dispute AbstrakWaralaba sebagai suatu kontrak bisnis antara franchisor dan frachisee dalam pelaksanaannya tidak sedikit yang menimbulkan suatu sengketa. Suatu sengketa muncul dikarenakan adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi. Penyelesaian sengketa bisnis dapat memilih lembaga pengadilan atau lemabaga non-peradilan. Namun, dengan pertimbangan akan kelanjutan bisnis yang dijalani alternatif penyelesaian sengketa dianggap lebih dapat menyalurkan keinginan para pihak untuk menyelesaiakan sengketa bisnis. Permasalahan pada penelitian ini adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan sengketa waralaba dan efisiensi pemilihan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa waralaba. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Simpulan dari penelitian ini, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa waralaba adalah adanya suatu hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi dan paling banyak terjadi dikarenakan pengawasan dan pemutusan hubungan waralaba yang dianggap merugikan salah satu pihak. Selain itu, ketidakpastian karena ada kemungkinan tidak ditepatinya janji serta risiko permintaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Sengketa Waralaba

KAJIAN FILOSOFIS TENTANG KONSEP TANGGUNG JAWAB TERBATAS PADA PERSEROAN PERORANGAN GUNA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA UMKM Rahmi Yuniarti
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3687

Hadirnya perseroan perorangan merupakan suatu perkembangan baru dalam hukum perusahaan yang mana pada awalnya pendirian perseroan tidak terlepas dari perjanjian sebagai dasar pembentukannya, akan tetapi dengan kemunculan perseoran perorangan ini cukup memiliki perbedaan dasar aturan-aturan sebelumnya mengenai hukum perusahaan. Rumusan masalah pada tulisan ini adalah mengenai konsep tanggung jawab terbatas pada perseroan perorangan guna memberikan perlindungan hukum pada UMKM ditinjau dari sudut kajian filosofis. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menemukan dan menguraikan konsep tanggung jawab terbatas pada Perseroan Perorangan menurut sudut kajian filosofis. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bersifat penelitian hukum normatif. Konsep perseroan perorangan di Indonesia dengan tanggung jawab terbatas yang terdapat pada UU Cipta Kerja dengan tanggung jawab terbatas merupakan bentuk badan hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Sejalan dengan doktrin corporate separate legal personality yang esensinya bahwa suatu perusahaan, dalam hal ini perseroan, mempunyai personalitas atau kepribadian yang berbeda dari orang yang menciptakannya

Kajian Yuridis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Pasar Uang Elektronik Dalam Perkembangan Pasar Nasional dan Internasional Rahmi Yuniarti; Cheny Berlian
Tirtayasa Journal of International Law Vol 1, No 2 (2022): Tirtayasa Journal of International Law Vol. 1 No. 2 Edisi Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/tjil.v1i2.17437

ABSTRACT The linkage of business competition law to the electronic money business is also very important in dealing with developments in the national economy and global market which are constantly moving fast and competitive, so that in the future they can compete fairly to attract consumer interest. The approach method to be used is normative juridical. Regarding the general explanation in Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money which states the importance of strengthening regulations on the administration of electronic money, it is closely related to business competition law which is in line with the increasing development of digital-based industries so as to create unfair business competition. With regard to the operation of electronic money, it is connected with the authority of KPPU to conduct research on business activities and or actions of business actors that have the potential for monopolistic practices and or unfair business competition. Prevention of monopolistic practices and or unfair business competition can be interpreted as a form of effort to prevent this from happening, so that research can be used as a preventive measure in supervising the implementation of electronic money. Regarding competition in the implementation of the electronic money business, arrangements regarding foreign ownership, the composition of share ownership as stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money, namely that at least 51% (fifty one percent) of the shares are owned by Indonesian citizens.; and/or Indonesian legal entities.ABSTRAKKeterkaitan hukum persaingan usaha pada bisnis uang elektronik juga sangat penting dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional dan pasar global yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, sehingga nantinya dapat bersaing dengan sehat untuk menarik minat konsumen. Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Terkait penjelasan umum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang menyatakan pentingnya penguatan pengaturan terhadap penyelenggaraan uang elektronik, maka erat kaitannya dengan hukum persaingan usaha yang searah dengan meningkatnya perkembangan indusri berbasis digital sehingga dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik dihubungkan dengan kewenangan KPPU untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi akan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pencegahan terhadap praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat diartikan sebagai bentuk usaha untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan upaya preventif dalam mengawasi penyelenggaraan uang elektronik. Terkait persaingan penyelenggaran bisnis uang elektronik pengaturan mengenai kepemilikan asing, Komposisi kepemilikan saham sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yaitu paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; dan/atau badan hukum Indonesia.

ANALISIS YURIDIS PEREDARAN OBAT SIRUP YANG MENYEBABKAN GAGAL GINJAL AKUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Syakinah Dwi Natasya; Rahmi Yuniarti; Miftahur Rachman; Aksar; Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v8i3.6104

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Produk obat-obatan dan makanan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat yang menyebabkan gagal ginjal akut serta analisis yuridis peredaran obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah. BPOM juga memiliki tugas Pengawasan Post-Market dan Pre-Market yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk obat dan makanan tetap memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang sebelumnya telah disetujui oleh BPOM sebelum produk beredar di pasaran. tersebut seharusnya dapat mencegah terjadinya peredaran obat yang mengandung senyawa berbahaya, sehingga hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dapat terpenuhi dan terlindungi dari obat sirup mengandung bahan berbahaya penyebab gagal ginjal.

KAJIAN YURIDIS UPAYA HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Rahmi Yuniarti; Cheny Berlian
UIR Law Review Vol. 8 No. 1 (2024): Vol. 8 No. 1 (2024): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2024.vol8(1).17329

Business competition law and consumer protection law have relevance in that the positive impact that occurs from healthy competition impacts business actors and consumers, as well as the negative impact that occurs if there are monopolistic practices and unfair business competition. Apart from business actors, consumers will also experience loss. The problem studied in this article is a Juridical Study of Legal Efforts for Business Competition in Creating a Balance Between the Interests of Business Actors and Consumer Protection. The approach method that will be used is normative juridical. This research is descriptive analytical in nature and the results of data processing are then analyzed using qualitative descriptive methods. Consumer rights are closely related to business competition. If unfair competition occurs and consumers become victims, consumers have the right to receive compensation. Consumers also have the right to receive appropriate advocacy, protection and efforts to resolve consumer protection disputes. It would be better if monopolistic practices and unfair business competition occur, consumers can immediately claim their rights in this case without needing to file a lawsuit for compensation again. Keywords : Business Competition Law, Business Actors, Consumers

CONSUMER DISPUTE RESOLUTION IN CROSS-BORDER ONLINE TRANSACTIONS THROUGH ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL LAW Berlian, Cheny; Santoso, Mulia Akbar; Yuniarti, Rahmi; Hadi, M. Fikry
Tirtayasa Journal of International Law Vol 4, No 1 (2025): Vol 4, No 1 (2025): Tirtayasa Journal of International Law Vol. 4 No. 1 Edisi Ju
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/tjil.v4i1.31185

The development of e-commerce has facilitated cross-border transactions but has also raised legal challenges in consumer dispute resolution. Differences in jurisdiction, limited accessibility, and the lack of international legal harmonization often make it difficult for consumers to seek justice. Alternative Dispute Resolution (ADR) has emerged as a practical solution that is faster and more cost-efficient compared to traditional litigation. This research aims to analyze the application of ADR in cross-border online transaction disputes and identify its challenges and opportunities from an international law perspective. Using a normative legal approach, this study examines international legal instruments such as the 1958 New York Convention and the UNCITRAL Model Law, as well as related domestic regulations. The results indicate that while ADR offers advantages in efficiency and accessibility, its implementation still faces barriers, including the lack of regulatory harmonization between countries, low consumer awareness, and limitations in Online Dispute Resolution (ODR) technology. To overcome these challenges, strengthening the international legal framework, educating consumers, and developing more inclusive ODR technology are necessary.

DINAMIKA HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA DIGITAL: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN DYNAMIC PRICING DI INDONESIA Rahmi Yuniarti; Aksar Aksar; Mulia Akbar Santoso
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.188

Pada penerapan sistem Dynamic Pricing memiliki potensi risiko diskriminasi harga berupa penetapan harga yang lebih tinggi bagi beberapa konsumen. Permasalahan pada penelitian ini adalah Dinamika Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen di Era Digital: Analisis terhadap Penerapan Dynamic Pricing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini adalah Berdasarkan beberapa pasal yang mengatur terkait Penetapan Harga pada UU 5/1999 belum terdapat pengaturan secara spesifik terkait penetapan harga dinamis (dynamic pricing). Dynamic Pricing adalah strategi penentuan harga di mana harga produk atau layanan dapat berubah secara dinamis sesuai dengan berbagai faktor, seperti permintaan, waktu, dan kondisi pasar. Akan tetapi, nyatanya banyak konsumen yang mengeluhkan adanya perbedaan harga yang harus dibeli antara satu konsumen dengan konsumen lain. Kendala yang seringkali dihadapi dalam mewujudkan perlindungan bagi konsumen adalah masih rendahnya kesadaran konsumen atas haknya dan pandangan dari produsen yang cenderung fokus pada tujuan mencari keuntungan dan melupakan untuk tetap melindungi para konsumen. Dinamika pada hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen dapat ditinjau dari pemikiran masa lampau, saat ini, dan yang akan datang. Jika melihat masa lampau atau awal mula terbentukanya UU 5/1999 dan UU 8/1999 sudah mengakomodir permasalahan pada masa itu. Pada saat ini mulai memunculkan beberapa permasalahan karena pengaruh perkembangan teknologi yang dilihat dengan kemunculan AI. Di Indonesia sendiri sudah ada ketentuan untuk mengakomodir perkembangan AI yang sangat pesat, yaitu Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan. Ketentuan terkait, inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, demokrasi, transparansi, kredibilitas & akuntabilitas, pelindungan data pribadi, pengembangan & keberlanjutan lingkungan hidup, dan HAKI sebagaimana dalam surat edaran tersebut seharusnya diakomodir secara khusus dalam setiap undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan juga dilengkapi dengan ketentuan terkait pembuktian apabila terjadi pelanggaran.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search