cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 648 Documents
 1   2   3   4   5 
NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT Ridlwan, Zulkarnain
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep negara hukum Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Berdasarkan tinjauan normatif dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia disimpulkan bahwa sejak awal Republik Indonesia berdiri pilihan konsep negara hukum yang dicitakan adalah negara hukum demokratis yang secara aktif bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disamping itu, negara hukum Indonesia dipengaruhi Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang disepakatu dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Meski pernah berganti konstitusi dan melakukan perubahan atas konstitusi yang berlaku, namun pilihan konsep negara hukum masih tetap sama yaitu negara hukum aktif atau dinamis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum demikian dipresentasikan sebagai welvaarstaat, yang adalah kebalikan negara penjaga malam (nachtwachterstaat).
TRANSFORMASI KELEMBAGAAN KECAMATAN DILEMA ANTARA TUNTUTAN DAN BATAS KEWENANGAN Mukhlis, Maulana
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Position and authority of the sub-district (head-sub district) underwent a fundamental change since the regional autonomy. Huge demands from society about function in government districts, and community development are not comparable with the authority. Therefore, the formulation of the problem in this research is how the position should be owned by institutional strengthening efforts districts governance? This study aims to determine the capacity (typology) sub-districts, the pattern of organization of districts governance in the middle of the dilemma between the demands of authority boundaries. By measuring the capacity which is owned by the sub-district (budget, authority, infrastructure and human resources) in the administration of sub-district governance so far, can be explained that the problem faced by most sub-districts in Indonesia (or at least in the study area -Mesuji District-) is the narrowness of the V space which shows the capacity owned by the sub-district to be able developing governmental functions, and social development is very marginal. Nevertheless, the majority of people assume that the presence of sub-district is expected to serve in an effort to bring citizens to the state.  This condition was also aggravated by the fact that the regents did not give up the authority of distributive and attributive of its authority to the head of sub-district and sub-district institutions as possible in Article 126 of Law 32/2004. Politically, the reluctance to distribute this authority shows that the delegation of authority to the head of sub-district and sub-district institutions can be expected to threaten the political position of regent. Referrals theory suggests that efforts to reposition sub-district can be done through the (a) functional structuralism, (b) redefinition and categorization playroom convenient for sub-district, (c) strengthening human resources in order to invest long-term leadership and with (d) path social-psychological.
PENERAPAN TEORI HANS KELSEN DALAM TERTIB HUKUM INDONESIA Muhtadi, Muhtadi
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan susunan dan tertib hukum Indonesia dalam hirarki norma berdasarkan Stufenbautheorie Hans Kelsen. Metode penelitian yang digunakan adalah doctrinal research dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilihan hukum susunan norma hukum Indonesia berdasarkan teori Hans Kelsen adalah berjenjang dan berlapis-lapis, dari norma hukum lapisan terendah yang operatif-konkret-individual berjenjang dan bersumber pada norma hukum general-abstract berpuncak dalam pandangan dan cita hukum yang menjadi staatsnorm atau staatsfundamentalnorm, yaitu berpuncak pada Pancasila sebagai cita hukum.
PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN Hamidah, Upik
FIAT JUSTISIA Vol 4, No 3
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk dalam rangka menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan harus dapat saling bekerja sama agar tujuan pemerintahan dapat terealisasi dengan optimal. LPM merupakan wadah yg dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan
UPAYA PENINGKATAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DI INDONESIA Neta, Yulia
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu hasil amandemen UUD 1945, adalah munculnya Lembaga Negara baru dalam sistem perwakilan rakyat di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka mengakomodasi kepentingan daerah secara efektif dan adil dalampembuatan keputusan politik yang bersifat nasional dan untuk memberdayakan potensi daerah,  maka diperlukan suatu lembaga perwakilan selain Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat mewakili kepentingan daerah yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Namun DPD masih banyak mengalami kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai representasi masyarakat, diantaranya dalam struktur Bikameral (dua kamar) pada lembaga MPR yang terdiri dari DPR dan DPRD seharusnya kedua lembaga ini mempunyai kewenangan yang seimbang sehingga akan terwujud adanya checks and balances, namun dalam kenyataannya DPD hanya mempunyai kewenanyan untuk mengusulkan tidak sampai memutuskan
PERAN KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH DALAM PELAYANAN PERTANAHAN (Studi pada Kecamatan Tanjung Karang Timur) Hamidah, Upik
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecamatan yang dipimpin camat berdasarkan PP. 38 tahun 2007 dan PP. 41 tahun 2007 merupakan perangkat daerah kabupaten/kota, karenanya perlu diketahui peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan setelah adanya pelimpahan berdasarkan norma tersebut dan faktor penghambat peran camat dalam pelayanan pertanahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, data sekunder dan primer dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa walaupun terdapat pelimpahan kewenangan urusan pertanahan kepada Pemerintah Daerah, dari Walikota kepada camat melalui Peraturan Wali Kota Bandar Lampung  namun tidak berpengaruh terhadap peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan, karena pelimpahan kewenangan dalam urusan pertanahan kepada Pemda hanya merupakan pelayanan tekhnis pertanahan. Peran kecamatan dalam pelayanan pertanahan karena tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tanjungkarang Timur sudah dilaksanakan secara optimal sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, walaupun terdapat beberapa faktor penghambat. Tetapi peran camat dalam pelayanan pertanahan sebagai pengawas, monitoring dan inventarisasi tanah negara melalui pelimpahan wewenang dari walikota belum terlaksana sebagaimana mestinya karena belum ada juklak dan juknis.
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG NURMAYANI, NURMAYANI
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perda Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel dalam pelaksanaannya masih ada hambatan. Oleh karena itu diteliti mengenai aturan dan pelaksanaannya.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Dogmati Research). Pendekatan masalahnya menggunakan pendekatanperaturan perundang-undangan (Statue Approach). Hasil Penelitian menunjukkan terdapat ketidaksinkronan pengaturan mengenai pajak hotel dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002  dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik di Daerah Otonom Baru Neta, Yulia
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah menghasilkan model tatakelola administrasi pemerintahan yang baik di Kabupaten Pesawaran sebagai Daerah Otonom Baru.. Penelitian ini dilakukan mulai Mei sampai November 2011 meliputi survay lapang dan analisis di laboratorium. Pekerjaan lapang dilakukan di Kabupaten Pesawaran sebagai daerah otonom baru (DOB). Data di petik melalui wawancara terhadap para key informan. Selain itu data diperoleh dari berbagai dokumen pendukung dan hasil-hasil penelitian pendahuluan yang relevan, dan sebagainya. Hasil penelitian tahun pertama ini adalah :1.Tatakelola administrasi pemerintahan yang baik  di Kabupaten Pesawaran melalui pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil antara lain pelatihan tenaga teknis SIAK, pemutahiran data penduduk,  pelatihan/diklat bagi tugas pendaftaran penduduk dan diklat aparatur dibidang Administrasi Kependudukan serta penerapan pprogram e-KTP 2. pelayanan publik di bidang pendidikan antara lain penyetaraan kualitas pendidikan, pelaksanaan program life skill pada semua sekolah sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia berkualitas yang siap pakai dalam menghadapi dunia kerja, melaksanakan rekruitmen terbuka untuk memperoleh tenaga pendidik yang memiliki spesifikasi latar pendidikan yang tepat, peningkatan pembangunan unit gedung baru, ruang kelas baru dan rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan pengadaan sarana pendidikan seperti alat pendidikan dan  alat laboratorium di semua jenis jenjang pendidikan untuk mendukung program peningkatan kualitas dan relevansi tenaga kependidikan. 3.di bidang kesehatan masyarakat melalui penyempurnaan manajemen pelaksanaan program yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, meningkatkan profesionalisme dan kualitas tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan advokasi ke Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi serta Kementerian Kesehatan  untuk meningkatkan pemenuhan sumberdaya khususnya pembiayaan kesehatan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sektor swasta untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, serta meningkatkan upaya preventif dan promotif dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan.   
KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAPPELAKU TINDAK PIDANA INCEST Firganefi, Firganefi
FIAT JUSTISIA Vol 2, No 2
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Incest merupakan perbuatan pelanggaran atas perbuatan seksual yang terlarang antara dua keluarga inti, kecuali hubungan sexual suami istri. kebijakan kriminal terhadap pelaku tindak pidana Incest dapat dilakukan kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali yang harus pertama kali di lalui dalam peroses peradilan pidana dengan menggunakan sarana panel. selain itu dapat menggunakan sarana non panel melalui pencegahan tampa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.
MEKANISME PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH (SUATU PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN LAMPUNG TENGAH) Neta, Yulia
FIAT JUSTISIA Vol 4, No 3
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perilu diperhatikan jika terdapat kekosongan jabatan wakil kepala daerah, segera mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang. Dengan keluarnya refisi Undang-Undang 32 tahun 2004 yaitu Undang-Undang 12 tahun 2008, maka peluang untuk mengisi posisi Wakil Kepala Daerah itu tebuka luas, tinggal bagaimana pihak dewan menyeleksi para calon melalui siding paripurna. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Lampung. Kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah Lampung Tengah dan Lampung Selatan merupakan persoalan cukup serius karena dapat berimplikasi pada berbagai hal, khususnya pada kelancaran jalannya pemerintahan daerahh setempat. Selain itu kekosongan yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan pergesekan, khususnya dilalanngan parpol terkait siapa yang paling berhak menempati posisi tersebut.

Page 1 of 65 | Total Record : 648

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2007 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 3 (2014) Vol 8 No 2 (2014) Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 1 (2014) Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue