cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syofyan
Contact Email
ahmad.syofyan@fh.unila.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fiatjustisia@fh.unila.ac.id
Editorial Address
Ruang Jurnal, Gedung B, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung. 35145. Indonesia
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Lampung
ISSN : 19785186     EISSN : 24776238     DOI : http://doi.org/10.25041/fiatjustisia
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research encompassing specifically concerning human rights, policy, values of Islam. These may include but are not limited to various fields such as: ● humanity ● heritage law ● family law ● civil and political rights ● economic, social, and cultural rights ● solidarity rights ● philosophy of law ● private law ● international law ● civil law ● criminal law ● administrative law ● constitutional law ● adat law ● Intellectual Property Rights ● commercial court ● district court ● high court ● supreme court ● constitutional court ● industrial relations court ● administrative court ● fishery court ● military court ● taxation court ● court of human rights ● court of religion
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 2 (2013)" : 12 Documents clear
KONFLIK KEWENANGAN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI DAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENCURIAN KAYU Rinaldy Amirullah
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.379

Abstract

Penanganan tindak pidana pencurian kayu belum optimal, hal tersebut disebabkan oleh adanya tumpang tindihnya peran sebagai penyidik yang dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Departemen Kehutanan yang ditunjuk melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kondisi tersebut tentunya membawa implikasi bagi Polri yaitu dianggap kurang memiliki kemampuan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus pidana.Ketidaklengkapan pengaturan mekanisme penangkapan oleh PPNS kehutanan dan polisi kehutanan dalam undang-undang kehutanan menimbulkan beda persepsi penerapannya bahkan menyebabkan kewenangan tersebut “mandul” sehingga dalam hal tidak tertangkap tangan, PPNS masih meminta bantuan POLRI untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan membuat permintaan bantuan penangkapan ke kepolisian terdekat meskipun polisi kehutanan dan PPNS kehutanan sudah memiliki kewenangan itu berdasarkan undang-undang no. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kata kunci : Kewenangan, penyidik, pencurian kayu.
TELAAH REZIM PARTAI POLITIK DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA Yusdiyanto Yusdiyanto
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2013)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v7no2.374

Abstract

Penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara mengharuskan partisipasi rakyat secara penuh. Secara akademis partisipasi rakyat dalam pemerintahan harus dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan atas kehedak rakyat melalui melalui model keterwakilan yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadapnya. Disinilah urgensi hadirnya Partai Politik dalam negara yang berdaulat. Peran partai politik sangatlah besar, melalui saluran pemilu diharapkan sebagai pintu masuk keterlibatan rakyat dalam pengelolaan negara. Sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan rezim partai politik lahir dan mewarnai dinamika ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ketatanegaraan talah mencatat rezim partai politik Indonesia adalah Rezim Ode Lama, Rezim Orde Baru dan Rezim Reformasi. Ketiga rezim partai politik tersebut secara langsung telah memberikan sumbangsih akan pasang-surut negara sekaligus mempengaruhi kedudukan, peran dan fungsi partai poltik dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Kata Kunci: Peraturan, Parpol, Rezim

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 19 No. 4 (2025) Vol. 19 No. 3 (2025) Vol. 19 No. 2 (2025) Vol. 19 No. 1 (2025) Vol. 18 No. 4 (2024) Vol. 18 No. 3 (2024) Vol. 18 No. 2 (2024) Vol. 18 No. 1 (2024) Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) Vol. 17 No. 4 (2023) Vol 17 No 3 (2023) Vol 17 No 2 (2023) Vol 17 No 1 (2023) Vol 16 No 4 (2022) Vol 16 No 3 (2022) Vol 16 No 2 (2022) Vol 16 No 1 (2022) Vol 15 No 4 (2021) Vol 15 No 3 (2021) Vol 15 No 2 (2021) Vol 15 No 1 (2021) Vol 14 No 4 (2020) Vol 14 No 3 (2020) Vol 14 No 2 (2020) Vol 14 No 1 (2020) Vol 13 No 4 (2019) Vol 13 No 3 (2019) Vol 13 No 2 (2019) Vol 13 No 1 (2019) Vol 12 No 4 (2018) Vol 12 No 3 (2018) Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018) Vol 11 No 4 (2017) Vol 11 No 3 (2017) Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 4 (2016) Vol 10 No 3 (2016) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9, No 4 (2015) Vol 9 No 4 (2015) Vol 9 No 3 (2015) Vol 9, No 3 (2015) Vol 9 No 2 (2015) Vol 9, No 2 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 9 No 1 (2015) Vol 8, No 4 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 4 (2014) Vol 8 No 3 (2014) Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8, No 2 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 8 No 2 (2014) Vol 8 No 1 (2014) Vol 8, No 1 (2014): FIAT JUSTISIA Vol 7 No 3 (2013) Vol 7 No 2 (2013) Vol 7 No 1 (2013) Vol 6 No 3 (2012) Vol 6 No 2 (2012) Vol 6 No 1 (2012) Vol 5 No 3 (2011) Vol 5 No 2 (2011) Vol 5 No 1 (2011) Vol 4 No 3 (2010) Vol 2 No 3 (2008) Vol 2 No 2 (2008) Vol 1 No 2 (2007) Vol 1 No 1 (2007) Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 7, No 1: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 6, No 1 Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 2, No 3 Vol 2, No 2 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue