Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Cepalo Pancasila and Law Review Muhammadiyah Law Review Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat (JM-PKM) Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan
Yusdiyanto Yusdiyanto
Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH Yusdiyanto, Yusdiyanto
FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini dilakukan untuk menjawab Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pembentukan Program Legislasi Daerah (Prolegda) berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Sesuai ketentuan perundang-undangan, daerah diberikan kewenangan yang begitu besar, namun persoalan berikutnya adalah bagaimana mendorong tata pemerintahan lokal yang demokratis (democratic governance). Salah satunya dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui pembentukan Prolegda. Problematika dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah meliputi tiga hal yaitu : permasalahan yuridis, birokrasi dan masyrakat. Partisipasi merupakan pemberian ruang terhadap hak masyarakat untuk memberi masukan dalam Prolegda, dengan secara bersamaan mewajibkan Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempermudah masukan mengenai Pembentukan Prolegda. Prolegda merupakan dokumen perencanaan yang dipersiapkan secara dan bersama-sama oleh lembaga pemerintahan daerah dengan mengikuti ketentuan hukum yang sudah ditentukan. Peran serta masyarakat dalam proses penyusunan Prolegda dilaksanakan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan prinsip akses informasi serta partisipasi. Dikarenakan hak masyarakat dalam berpartisipasi telah dijamin dan diberikan dalam Undang-Undang atau Perda yang merupakan amanat UUD, yang pada akhirnya akan dihasilkan Perda yang transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya Yusdiyanto, Yusdiyanto
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan kepala daerah sekaligus sebagai pimpinan daerah otonom dan perpanjangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah dan dibantu wakil kepala daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan pemerintah daerah yaitu dengan diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam merencanakan, membahas sampai menyebarluaskan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaannya yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disebut jenis produk hukum daerah. Menurut UU No. 32 No. Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011, Perda merupakan peraturan perudang-undangan tingkat daerah, dibentuk oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan lainnya berupa Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Perkada, PB KDH dan Keputusan Kepala Daerah. Kata Kunci : Kewenangan, Perda dan Peraturan lainnya
TELAAH REZIM PARTAI POLITIK DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA Yusdiyanto, Yusdiyanto
FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara mengharuskan partisipasi rakyat secara penuh. Secara akademis partisipasi rakyat dalam pemerintahan harus dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang dijalankan atas kehedak rakyat melalui melalui model keterwakilan yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadapnya. Disinilah urgensi hadirnya Partai Politik dalam negara yang berdaulat. Peran partai politik sangatlah besar, melalui saluran pemilu diharapkan sebagai pintu masuk keterlibatan rakyat dalam pengelolaan negara. Sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan rezim partai politik lahir dan mewarnai dinamika ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ketatanegaraan talah mencatat rezim partai politik Indonesia adalah Rezim Ode Lama, Rezim Orde Baru dan Rezim Reformasi. Ketiga rezim partai politik tersebut secara langsung telah memberikan sumbangsih akan pasang-surut negara sekaligus mempengaruhi kedudukan, peran dan fungsi partai poltik dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Kata Kunci: Peraturan, Parpol, Rezim
KEDUDUKAN DAN PARTISIPASI LEMBAGA ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEKON DI PEKON WAY EMPULAU ULU KEC. BALIK BUKIT, KAB. LAMPUNG BARAT msk, indah maulidiyah; yusdiyanto, yusdiyanto; saleh, ahmad
FIAT JUSTISIA Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to ascertain the position of Customary Institution in forming the Village Regulation, and also its role in the Way Empulau Ulu, Subdistrict - Balik Bukit, West Lampung. This research uses the method of normative-empirical; by doing library research, field research, and interviews. Results of the discussion showed that the Customary Institution of Way Empulau Ulu has the same position with the Institution of Rural Association. Although the Customary Institution has a position that is outside of organizational structure within the Village government, but the role of Customary Institution in forming the Village Regulation is just the structural and position of Customary Institution functionally is still less than optimal in the communication and interaction between the village government and the villagers. Keywords: Position of Customary Institution, Participation of Customary Institution
Kontruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undnag-undang Keormasan Yusdiyanto, Yusdiyanto
FIAT JUSTISIA Vol 6, No 2: FIAT JUSTISIA
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1990 tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM adalah salah satu wadah warga, rakyat, masyarakat untuk berekspresi, mengapresiasikan pikirannya ditengah masyarakat dan Negara. Melalui wadah tersebut mereka bebas mengemukakan visi dan misinya, hati nuraninya, melampiaskan uneg-uneg serta secara sadar memperjuangkan hak-hak sipil menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 memberikan garansi akan keberadaan LSM di Indonesia sebagaimana Pasal 28E: “Setiap warganegara diberikan kebebasan beragama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat”. Di era otonomi daerah keberadaan LSM sangat penting dan berguna dalam rangka memanfaatkan ruang partisipasi masyarakat, perencanaan dari bawah dan kemitraan, anggaran yang pro-poor dan peka jender serta tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prinsip-prinsip utama yang mempengaruhi warna pembangunan daerah.
RESOLVING THE PROBLEMATIC ARRANGEMENT OF THE TRIUMVIRATE AS INTERIM PRESIDENT IN INDONESIA: INSIGHTS FROM GABON AND AUSTRIA Auliyaa Rizqan, Rafi; Yusdiyanto, Yusdiyanto; Ridlwan, Zulkarnain
Cepalo Vol 8 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v8no1.3495

Abstract

This article presents the challenges associated with the triumvirate concept as an interim presidential arrangement in Indonesia and alternative statutory regulations. This normative legal research was performed to determine whether Indonesia's current triumvirate arrangement adequately addresses extraordinary events such as a vacuum of power. The statute approach and the comparative approach were employed in this research. The results showed that Indonesia's triumvirate arrangements are insufficient and comparatively simplistic when contrasted with other countries employing similar concepts. To strengthen Indonesia's framework, it is crucial to examine the regulatory frameworks of comparable nations, with a particular focus on insights from Gabon and Austria.
PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA YANG RESPONSIF GENDER Riananda, Martha; Yusdiyanto, Yusdiyanto; Firmansyah, Ade Arif; Evendia, Malicia
Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): JM-PKM
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jm-pkm.v3i2.1889

Abstract

HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia tanpa terkecuali. Bahkan perlindungan terhadap Hak Asasi Perempuan menjadi pusat perhatian secara global. Upaya mewujudkan pembangunan yang responsif gender menjadi bentuk upaya dalam perlindungan dan pemenuhan hak terhadap perempuan. Stigmasisasi perempuan yang dianggap lemah seringkali menjadikan pemenuhan hak asasi perempuan terbatas dan diabaikan. Desa sebagai satuan pemerintahan yang terkecil, menjadi tombak ujung dalam merefleksikan kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah desa dalam hal ini perlu memahami dan mampu menyelenggarakan pembangunan desa yang responsif gender. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa sehingga mampu mewujudkan kesetaraan gender di desa, sehingga partisipasi perempuan dalam pembangunan semakin meningkat. Dengan demikian, sasaran khalayak dalam kegiatan ini adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perwakilan masyarakat desa. Lokasi kegiatan dilaksanakan di Desa Karang Anyar, Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintah Desa Karang Anyar sebagai mitra pengabdian berperan dalam memfasilitasi peserta dan lokasi kegiatan sehingga proses kegiatan pengabdian dapat berjalan lancar dan berhasil. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini yaitu melalui ceramah, dan diskusi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yaitu peningkatan pemahaman peserta terhadap pengarusutamaan gender untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan di desa. Kata Kunci: Keterlibatan Perempuan,  Pembangunan Desa, Responsif  Gender
Legal Approaches to Climate Change Mitigation: Evaluating Implementation Strategies and Mainstreaming Efforts Yusdiyanto, Yusdiyanto; Budiyono, Budiyono; Saleh, Ahmad; Nurhalimah, Dewi; Gultom, Rachel Sophia Joy Aprilia
Pancasila and Law Review Vol. 5 No. 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/plr.v5i2.4018

Abstract

Climate change poses a serious threat to all nations. According to the World Economic Forum's Global Risk Report (2019), climate change ranks among the most significant global risks, contributing to natural disasters, extreme weather events, food and water crises, biodiversity loss, and ecosystem collapse. These impacts have profound consequences for human life. Despite growing awareness of climate change as a critical issue, large-scale efforts to mitigate its effects remain insufficient. This research seeks to analyze the factors contributing to the lack of public awareness in addressing climate change, particularly from a legal perspective. Legal frameworks play a crucial role in mainstreaming climate change mitigation and adaptation to prevent environmental disasters and promote sustainable development. Employing a normative approach, this research will explore the legal mechanisms necessary for integrating climate change mitigation and adaptation into regulatory frameworks.
Eksistensi Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Sistem Demokrasi Lokal Alyonni, Alvin; Soerjatisnanta, Hieronymus; Yusdiyanto, Yusdiyanto; Muhtadi, Muhtadi
Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/kihan.v4i1.4730

Abstract

Purpose: This study investigates the legal legitimacy and democratic consequences of the “empty box” (kotak kosong) mechanism in Indonesia’s local elections, particularly in uncontested single-candidate regional head races. The increasing frequency of such elections raises concerns regarding diminished political competition, legitimacy, and voter choice within Indonesia’s democratic processes. Methodology/approach: This study adopts a normative juridical approach by analyzing statutory laws, especially Law No. 10 of 2016, and key Constitutional Court rulings, such as Decision No. 100/PUU-XIII/2015. Additionally, this study incorporates secondary data from relevant local election cases and academic literature published between 2016 and 2024. Results/findings: The findings reveal that the empty box mechanism is legally acknowledged and constitutionally permitted as a tool for democratic resistance. However, its increasing usage reflects systemic problems: weak internal democracy among political parties, the dominance of political elites, and the absence of viable alternatives. These factors contribute to declining electoral competitiveness and limit the meaningful participation of voters. Conclusions: While the empty box offers a symbolic form of dissent, it does not resolve deeper structural constraints undermining local democratic processes. This mechanism highlights dissatisfaction but fails to generate substantive democratic alternatives. Limitations: This study is limited to doctrinal legal analysis and case study reviews without empirical field research, which may restrict the generalizability of its findings to other countries. Contribution: This study contributes to the ongoing discourse on electoral reform in transitional democracies by assessing the empty box as an instrument of political expression and identifying the need for structural democratic improvements.
POLITIK HUKUM PENANGANAN STUNTING DAN TANTANGAN MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA 2045 Andika, Hasyim Trio; Yusdiyanto, Yusdiyanto; Firmansyah, Ade Arif; Sujadmiko, Bayu; Zazili, Ahmad
Muhammadiyah Law Review Journal Vol 9, No 2 (2025): Muhammadiyah Law Review
Publisher : Universitas Muhammadiyah Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/mlr.v9i2.4251

Abstract

Stunting is a condition of growth failure caused by chronic malnutrition and recurrent infections during the first 1,000 days of life, which has a serious impact on the quality of Indonesia's human resources. Stunting is not only a health issue, but also a violation of children's rights guaranteed by the constitution and national legal instruments. In this context, the state has a legal responsibility to ensure every child's right to nutrition and health in a comprehensive manner. An analysis of Presidential Regulation No. 72 of 2021 shows that national regulations have established strategies to accelerate the reduction of stunting, but they lack mechanisms for sanctions, oversight, and clear delineation of authority. Weak cross-sectoral coordination, low legal literacy among the public, and minimal public participation undermine the effectiveness of policies. To enrich the analysis, this study highlights best practices from Malaysia, Myanmar, and Thailand. These countries have successfully reduced stunting rates through a multisectoral, community-based, and rights-oriented approach. Their strategies include nutrition education, food security, women's empowerment, and interventions based on educational and social institutions. Without a strong and implementable legal framework, and without learning from successful global practices, Indonesia will struggle to achieve significant reductions in stunting. Therefore, strengthening legal policies and adopting international best practices are crucial to realizing the vision of Indonesia's Golden Generation 2045
Co-Authors Ahmad Saleh Ahmad Zazili Alyonni, Alvin Andika, Hasyim Trio Auliyaa Rizqan, Rafi Bayu Sujadmiko, Bayu Budiyono Budiyono Dewi Nurhalimah, Dewi Firmansyah, Ade Arif Gultom, Rachel Sophia Joy Aprilia Hieronymus Soerjatisnanta indah maulidiyah msk, indah maulidiyah Malicia Evendia Martha Riananda Muhtadi Muhtadi Zulkarnain Ridlwan