cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
rustan amarullah
Contact Email
rustanamarullah8@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
borneo.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. H. M. Ardans 2 No. 36 (Ring Road III). Samarinda, Kalimantan Timur
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara
Published by Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah-Lembaga Administrasi Negara
ISSN : 18580300     EISSN : 24076767     DOI : https://doi.org/10.24258/jba
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Borneo Administrator is a journal that dedicated to publishing and disseminating the results of research and development in public administration area. The scope of this journal covers experimental and analytical research in public administration areas. The topics include public policy, public management, bureaucracy, public service, civil servant, public service innovation, local autonomy, and related fields.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 1 (2012)" : 6 Documents clear
OTONOMI DAERAH DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR (Studi Kasus Kewenangan Pengelolaan Kehutanan, Pertambangan dan Perkebunan) Jauchar B.
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 1 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.363 KB) | DOI: 10.24258/jba.v8i1.81

Abstract

Natural resources management comes to the attention of the local government nowadays. This is due to the damage caused by the irresponsible natural resource management along this time. The provincial government's role in organizing and coordinating all aspects related to the natural resource management in the region is the key word of these issues. The East Kalimantan' strategic position as the region which has such potential natural resources has become the central point of the various natural resource management activities within the area. The emphasis of the regional autonomy at the district/city level has become a major obstacle for the provincial government in implementing the control functions of the natural resources management. The limited access to both the authority and the funding in the managerial sector which owned by the provincial government has caused the uncoordinated natural resource management policies in the region. Therefore, the provincial government needs to get a larger share in terms of managing the natural resource, so that a variety of natural resource management problems in the future can be minimize; especially in order to grasp the development of a sustainable natural resource.  Keywords : Policy, Authority, Management, Local GovernmentPengelolaan sumber daya alam menjadi perhatian pemerintah daerah dewasa ini. Hal tersebut disebabkan karena kerusakan yang ditimbulkan sebagai dampak pengelolaan sumber daya alam yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan. Peran pemerintah propinsi dalam menyelenggarakan dan mengkoodinasikan semua aspek yang tekait dengan pengelolaan sumber daya alam di daerah menjadi kata kunci dari berbagai persoalan tersebut. Posisi strategis Propinsi Kalimantan Timur sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang begitu besar menjadi sentral dari berbagai aktifitas pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya. Titik berat otonomi daerah pada level kabupaten/kota menjadi kendala utama bagi pemerintah propinsi dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam di daerah ini. Keterbatasan akses baik dari sisi kewenangan maupun pendanaan dalam pengelolaan sumber daya alam menyebabkan tidak terkoodinasinya secara baik berbagai kebijakan pengelolaan sumber daya alam di wilayah Propinsi Kalimantan Timur. Pemerintah propinsi perlu mendapatkan porsi kewenangan yang lebih besar dalam hal pengelolaan sumber daya alam sehingga berbagai masalah pengelolaan sumber daya alam ke depan dapat diminimalisir. Hal tersebut terutama dalam upaya mewujudkan pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan.  Kata kunci : Kebijakan, Kewenangan, Pengelolaan, Pemerintah Daerah
KERJASAMA ANTARPROVINSI UNTUK PEMBANGUNAN REGIONAL KALIMANTAN YANG TERINTEGRASI Tim Kajian PKP2A III LAN Samarinda
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 1 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.064 KB) | DOI: 10.24258/jba.v8i1.82

Abstract

This research is aimed to find out of what and how the regional cooperation in Kalimantan applied, asa well as to know it's effectiveness and problem. Then, this research is also aimed to search the prospect of Kalimantan Incorporated which is expected to accelerate regional development in Kalimantan. The method used in this research is combination of descriptive method with qualitative approach and evaluation method with formal evaluation approach. Data are collected by focus group disscussion (FGD), interview, and secondary data. Results of this research are: (1) Regional cooperation in Kalimantan is applied in joint formed authorities namely coordination and consultation forum of FRKP2RK and a board of KTB; (2) The effectiveness of the cooperation is in low performance, because the cooperation forum works as pra-musrenbang meeting only to invent problems and proposals which will be disscussed in the regional musrenbang and porposed to relevant ministry. This cooperation has no action plan in concrete program and activity forms; (3) The opportunity to realise integrated development of Kalimantan Incorporated is quite prospective, by optimizing the forum into more concrete programs and activities. It needs commitment from all provinces and supported by business actors (private or BUMN/BUMD) and people as three pillars of development.  Keywords : province cooperation, regional development, Kalimantan incorporated. Penelitian ini bertujuan mengetahui apa dan bagaimana hubungan kerja antarprovinsi di Kalimantan, serta melihat efektivitas dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya dilihat prospek terwujudnya Kalimantan Incorporated yang diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di Kalimantan. Metode penelitian ini adalah perpaduan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan metode evaluasi dengan pendekatan evaluasi formal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan focus group disscussion (FGD), wawancara serta pengumpulan data sekunder. Berdasarkan hasil temuan lapangan dan analisis disimpulkan beberapa hal yaitu: (1) Hubungan kerjasama antarprovinsi dalam lingkup regional Kalimantan diwujudkan dengan membentuk otoritas bersama (joint formed authorities) yaitu forum koordinasi dan konsultasi berupa FRKP2RK dan sebuah badan yang bernama KTB; (2) Efektivitas hubungan kerja tersebut masih rendah, karena forum tersebut hanya sebatas forum pra-musrenbang regional untuk menginventarisasi persoalan dan usulan yang akan dibahas di forum musrenbang regional maupun dibawa ke kementerian terkait, belum sampai kepada rencana aksi berupa program dan kegiatan yang konkrit; (3) Prospek terwujudnya pembangunan Kalimantan yang terpadu (Kalimantan Incorporated) cukup terbuka, dengan mengoptimalkan forum tersebut ke dalam program dan kegiatan yang lebih kongkrit dan perlu komitmen dari semua provinsi dan didukung oleh para pelaku usaha (swasta maupun BUMN/BUMD) serta masyarakat sebagai tiga pilar pembangunan.  Kata kunci: kerjasama antarprovinsi, pembangunan regional, Kalimantan terintegrasi.
PENGETAHUAN ANGGARAN, EFEKTIVITAS PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEPUASAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS1KINERJA PENGETAHUAN ANGGARAN, EFEKTIVITAS PARTISIPASI DAN AKUNTABILITAS DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KEPUASAN Syarifah Hudayah
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 1 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.863 KB) | DOI: 10.24258/jba.v8i1.83

Abstract

This research examines the relationship between knowledge of budgeting in government, effectiveness of participation and public satisfaction of performance-based budgeting implementation. The exogenous variabel in this research is budgeting knowledge, while the effectiveness of participation and satisfaction of performance-based budgeting implementation as an endogenous variabels. The primary research data was taken from questionnaires spread to 200 respondents using judgment sampling. Hypothesies are examined using the path analysis. The result indicates that low effectiveness of participation is caused by the lack of understanding of society about budgetary system. Satisfaction of performance-based budgeting implementation variabel is not significantly influenced by understanding of budgetary but the effectiveness of participation.  Keywords: Budgeting knowledge, effectiveness of participation, judgment sampling and performance-based budgeting implementation Penelitian ini menganalisis hubungan antara pengetahuan anggaran, efektifitas partisipasi dan kepuasan masyarakat atas implementasi anggaran berbasis kinerja. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah pengetahuan anggaran, kemudian sebagai variabel endogen adalah efektifitas partisipasi dan kepuasan masyarakat atas implementasi anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada 200 responden yang menggunakan metode sampling Judgement Sampling. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan alat analisis Path. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa rendahnya efektifitas partisipasi dalam penganggaran disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat tentang sistem penganggaran. Kepuasan implementasi anggaran berbasis kinerja tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan tentang anggaran tetapi dipengaruhi oleh efektifitas partisipasi.  Kata Kunci: Pengetahuan anggaran, efektifitas partisipasi, dan kepuasan masyarakat atas implementasi kinerja berbasis anggaran
MEMAHAMI KEMBALI KONSEP DASAR DEKONSENTRASI DAN DESENTRALISASI Tri Widodo W. Utomo
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 1 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.715 KB) | DOI: 10.24258/jba.v8i1.84

Abstract

Although decentralization has been the major theme in the field of public administration within the last five decades, there is still diverse understanding of it. One of the confusions is that decentralization is frequently perceived contrary to the deconcentration. Such confusion leads to the imbalance in theoretical sources and policy framework on deconcentration compared to decentralization.To provide a deeper picture on deconcentration and decentralization, this paper tries to elaborate the fundamental idea of the deconcentration and decentralization, its impact and relationship, its historical development, as well as its difference in the notion of power sharing among levels of government.  Keyword: deconcentration, decentralization. Meskipun desentralisasi telah menjadi tema utama di bidang administrasi publik selama lima dekade, namun masih sering ditemui adanya perbedaan pemahaman mengenai hal ini. Salah satu yang menimbulkan kebingungan adalah bahwa desentralisasi sering dianggap sebagai konsep yang berlawanan dengan dekonsentrasi. Hal ini mendorong ketidakseimbangan dalam sumber-sumber teoritis maupun kebijakan antara dekonsentrasi dengan desentralisasi. Untuk menyajikan gambaran lebih dalam mengenai dekonsentrasi dan desentralisasi, tulisan ini mencoba untuk menggali ide dasar dekonsentrasi dan desentralisasi, dampak dan hubungannya, sejarah perkembangannya, serta perbedaannya dalam hal pembagian kewenangan antar level pemerintahan.  Kata Kunci : dekonsentrasi, desentralisasi
MENYOAL PENCAPAIAN TARGET REFORMASI BIROKRASI Mariman Darto
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 1 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.796 KB) | DOI: 10.24258/jba.v8i1.134

Abstract

EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN “PRO-GROWTH, PRO-POOR, AND PRO-HUMAN DEVELOPMENT” DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Rustan A.
Jurnal Borneo Administrator Vol 8 No 1 (2012)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24258/jba.v8i1.85

Abstract

Development and public policy are two things that can not be separated. Among various choices of public policy instruments, local governments have to cope with difficult tasks in order to bring equitable regional development and prosperity to society. This paper aims to evaluate the performance of local governments in East Kalimantan Province through the variables of economic growth, poverty alleviation and unemployment, and the quality of human resources. Governments' capacity to manage these indicators indicates the achievement in regional development. By using rank analysis, it can be seen the strength and the weaknesses each regency/ city in order to accelerating socio- economic development in East Kalimantan. The analysis showed that on average, the regions that have superior performance in pro-growth, pro- poor, and pro-human development policy are Balikpapan City and Paser Regency; while Tana Tidung Regency gets the lowest rank and need to accelerate the social-economic development in its region rapidly. However, in each development indicators that are used in this article also showed that there are city/ regency that experience the highest rank and the lowest rank. Thus, the findings demonstrate that particular city/ regency in east Kalimantan Province has better-quality in specific development policy, and it can be replicated to other regions (specifically for least development region)  Keywords: Development Policy, Economic Growth, Poverty and Unemployment Rate, HDI.Pembangunan dan kebijakan publik merupakan kondisi yang tidak dapat dipisahkan. Upaya menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat melalui pembangunan daerah yang merata dengan tatakelola yang baik adalah tugas berat yang dijalankan oleh pemerintah daerah diantara berbagai pilihan instrument kebijakan publik. Tulisan ini mencoba untukmelihat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah Kalimantan Timur melalui pendekatan kebijakan pencapaian pertumbuhan ekonomi; penurunan angka kemiskinan dan pengangguran; serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Kemampuan pemerintah daerah mengelola indikator-indikator tersebut dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan daerah. Dengan menggunakan analisis ranking, dapat diketahui keunggulan dan kelemahan masing-masing kabupaten/ kota dalam peningkatan pembangunan sosial-ekonomi di Kalimantan Timur. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara rata-rata daerah yang memiliki kinerja pro- growth, pro-poor, dan pro-human development terbaik di Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Balikpapan dan Kabupaten Paser. Sedangkan daerah yang memerlukan akselerasi kebijakan pembangunan sosial-ekonomi daerahnya adalah Kabupaten Tana Tidung. Meskipun demikian, dalam setiap elemen kebijakan pembangunan tersebut, terdapat daerah dengan peringkat tertinggi dan daerah dengan peringkat terendah. Temuan ini menunjukkan bahwa Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan pada kebijakan pembangunan tertentu, sehingga upaya replikasi kebijakan pada daerah yang masih tertinggal layak untuk diterapkan.  Kata kunci : Kebijakan Pembangunan Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran, IPM

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2012 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 21 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 21 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 20 No. 3 (2024): December 2024 Vol. 20 No. 2 (2024): August 2024 Vol. 20 No. 1 (2024): April 2024 Vol 19 No 3 (2023): December 2023 Vol 19 No 2 (2023): August 2023 Vol 19 No 1 (2023): April 2023 Vol 18 No 3 (2022): December 2022 Vol 18 No 2 (2022): August, 2022 Vol 18 No 1 (2022): April 2022 Vol 17 No 3 (2021): December 2021 Vol 17 No 2 (2021): August, 2021 Vol 17 No 1 (2021): April 2021 Vol 16 No 3 (2020): Desember 2020 Vol 16 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 16 No 1 (2020): April 2020 Vol 15 No 3 (2019): Desember 2019 Vol 15 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 15 No 1 (2019): April 2019 Vol 14 No 3 (2018): Desember 2018 Vol 14 No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 14 No 1 (2018): April 2018 Vol 13 No 3 (2017): Desember 2017 Vol 13 No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 13 No 1 (2017): April 2017 Vol 12 No 3 (2016): Desember 2016 Vol 12 No 2 (2016): Agustus 2016 Vol 12 No 1 (2016): April 2016 Vol 11 No 3 (2015): Desember 2015 Vol 11 No 2 (2015): Agustus 2015 Vol 11 No 1 (2015): April 2015 Vol 10 No 3 (2014): Desember 2014 Vol 10 No 2 (2014): Agustus 2014 Vol 10 No 1 (2014): April 2014 Vol 9 No 3 (2013) Vol 9 No 2 (2013) Vol 9 No 1 (2013) Vol 8 No 3 (2012) Vol 8 No 2 (2012) Vol 8 No 1 (2012) Vol 7 No 3 (2011) Vol 7 No 2 (2011) Vol 7 No 1 (2011) Vol 6 No 3 (2010) Vol 6 No 2 (2010) Vol 6 No 1 (2010) Vol 5 No 3 (2009) Vol 5 No 2 (2009) Vol 5 No 1 (2009) Vol 4 No 3 (2008) Vol 4 No 2 (2008) Vol 4 No 1 (2008) Vol 3 No 3 (2007) Vol 3 No 2 (2007) Vol 3 No 1 (2007) Vol 2 No 3 (2006) Vol 2 No 2 (2006) Vol 2 No 1 (2006) Vol 1 No 3 (2005) Vol 1 No 2 (2005) Vol 1 No 1 (2005) More Issue