cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 4 (2018)" : 7 Documents clear
Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Tangerang; Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam Sita Sarah Aisyiyah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i4.21437

Abstract

Pada era globalisasi ini bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam, baik melalui media elektronik maupun secaralangsung yang bertujuan untuk mengkomersilkan tenaga anak. Bantuk-bentuk tindak pidana yang menimpa anak sering tidak kita sadari seperti dalam bentuk pengeksploitasian anak yang bermaksud mempekerjakan anak di bawah umur untuk bekerja demi mencari atau menambah keuntungan bagi yang mempekerjakannya dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk menunjang ekonomi.
Peran Pelaksanaan Kepemimpinan Lurah Terhadap Semangat Pegawai Di Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang Yadi Supriyatna; Siti Ngainnur Rohmah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i4.21775

Abstract

Dalam perkembangannya dengan semakin beragam dan kompleks kebutuhan hidupnya, maka kelompok yang telah terbentuk tersebut juga menyesuaikan dalam bentuk yang lebih tertib dan teratur, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Keadaan yang demikian itu telah mendorong manusia untuk berorganisasi dalam setiap aktifitas hidupnya.Dalam kehidupan modern, keberadaan suatu organisasi mutlak dibutuhkan oleh setiap orang, karena sebagai anggota/warga organisasi maka segala kepentingan dan tujuan pribadinya dapat terpenuhi.
Kejahatan Pemalsuan Merek Dalam Perdagangan Kosmetik; Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam Syahra Husniyyah
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i4.21438

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis atau penerapan praktis suatu ide. Penciptaan Hak Kekayaan Intelektual membutuhkan waktu, bakat, dan uang maka apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang dibuat, tiap orang dapat meniru dan mengopi secara bebas hak milik orang lain tanpa batas yang mengakibatkan tidak adanya insentif bagi penemu untuk mengembangkan kreasi-kreasi baru.
Kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Legalitas Pernikahan Di Indonesia Gilang Rizki Aji Putra; Ahmad Mukri Aji
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i4.21434

Abstract

Islam is a religion of rahmatan lil'alamin, which is easy to adapt to grow in all places and times, such as in marriage. For ethnic groups who have customs and culture, marriage is a very important thing for humans in life which is carried out in an honorable ceremony. On the other hand, Islam also regulates marriage procedures that must be carried out by Muslims. Marriage is something that is very important in human life, therefore a marriage must be in accordance with religious provisions and statutory regulations so that the marriage gets legal certainty and protection. However, nowadays in society there is a tendency for marriage to be carried out in a sirri way, this tendency often occurs, especially for a man's second marriage or polygamy. This study wants to reveal the position of polygamous marriage in a family law perspective and reveal whether or not polygamous marriage is legal according to the UUUP and according to Islamic law.Keywords: Com Marriage, Law and AqadAbstrak:Islam is a religion of rahmatan lil'alamin, easy to adapt to growth and development wherever and whenever, such as in marriage. For people who have customs and culture, marriage is a very important thing in human life, and is carried out in a solemn ceremony. On the other hand, Islam also regulates marriage procedures that must be carried out by Muslims. Marriage is a very important thing in human life, so marriage must be in accordance with religious regulations and statutory regulations, so that marriage can be determined and protected by law. But nowadays society has a tendency to get married, and this tendency often occurs, especially for men with second marriages or polygamy. This study wants to reveal the position of polygamous marriages in a family law perspective and reveal whether or not polygamous marriages are legal according to UUUP and according to Islamic law.Kata Kunci: Pernikahan, Hukum, dan Aqad
Sanksi Pidana Bagi Koruptor Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam Muhammad Rizky Faray
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i4.21441

Abstract

Perilaku korupsi akan menyebabkan munculnya kemiskinan dan kehancuran suatu bangsa, perilaku korupsi yang ditunjukan oleh para elit dan para pemimpin pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. Memang bukan hal mudah untuk memberantas penyakit korupsi di negeri ini. Untuk dapat melakukan hal ini dibutuhkan komitmen yang kuat dan kerja keras dari seluruh komponen bangsa. Sudah bukan rahasia lagi bahwa mentalitas para pejabat negara di negeri-negeri yang penduduknya lebih banyak muslim, termasuk Indonesia, berada dalam kondisi memprihatinkan praktik-praktik korupsi, kolusi, risywah (suap), penipuan dan praktik sejenis lainnya berkembang luas bagai jamur yang tumbuh dimusim hujan. Ternyata aktor yang paling dominan dalam praktik tersebut adalah para penguasa dan pejabat negara yang merata dari pusat kekuasaan sampai tingkat paling rendah.
Creating a Bureaucratic Culture to Promote Good Governance Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki; Taryono Taryono
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i4.21435

Abstract

Bureaucracy is a modern organization that by default enforces the division of labor in its work process. The realization of good governance in Indonesia cannot be separated from the success or failure of the performance of the bureaucracy. The concept of governance simply refers to the decision-making process and its implementation. The realization of good governance or the effectiveness of local government can be seen from its ability to realize programs related to public services. During the new order, the bureaucracy had a big hand in the development process. In the public sector, the concept of bureaucracy is defined as processes and systems that are created rationally to ensure regular, definite and easy-to-control work mechanisms and systems. The role of the bureaucracy in providing services to the community is still not in accordance with the expectations and desires of the community. Bureaucracy develops in line with the political and economic development of a society. In this paper, the author uses a descriptive qualitative methodology.Keywords: Bureaucratic Culture; Good Government; Public AbstrakBirokrasi merupakan organisasi modern yang secara baku memberlakukan pembagian kerja dalam proses kerjanya. Terwujudnya good governance di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berhasil tidaknya kinerja birokrasi. Konsep governance secara sederhana merujuk pada proses pembuatan keputusan dan dan implementasinya. Realisasi good governance atau efektivitas pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuannya dalam mewujudkan program-program yang berkaitan dengan pelayanan publik. Selama orde baru, birokrasi memiliki andil besar dalam proses pembangunan. Dalam bidang publik konsep birokrasi di maknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah di kendalikan. Peran birokrasi memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Birokrasi berkembang sejalan dengan perkembangan politik maupun ekonomi suatu masyarakat. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif.Kata Kunci: Budaya Birokrasi; Good Government; Publik 
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Cardinal; Analisis Putusan Nomor: 734/Pid.B/2013/Pn/Jkt.Pst Nurriza Septiyani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i4.21436

Abstract

Merek merupakan bagian paling penting dalam dunia perdagangan diseluruh belahan dunia. Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen kemudian dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenal asal barang yang dihasilkan. Merek juga merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan yang sehat dalam perdagangan. Para pedagang menggunakan merek untuk mempromosikan barang-barang dagangannya dan untuk memperluas pemasaran. Bagi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan produk yang akan dibeli. Tidak dibayangkan apabila suatu produk tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk tersebut baik atau tidak, tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, akan selalu diikuti, ditiru, dibajak, dan bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen yang melakukan persaingan curang.[1] Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, (Jakarta : Kencana, 2016), h., 312.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol 9, No 6 (2022) Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 9, No 1 (2022) Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue