Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal 'ADALAH SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Cita Hukum STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Mizan: Journal of Islamic Law STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Annissa Rezki
Universitas Jayabaya Jakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Public Policy Implementation Cycle Impact Organizational Performance and Public Interest At the Education and Culture Office in Indonesia Taryono Taryono; RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v4i2.18547

Abstract

Perubahan dan perkembangan dalam setiap instansi baik dari sektor Pemerintahan maupun swasta mengalami perubahan atau pembaharuan tentu tidak bisa dihindari lagi. Bagaimana cara mengoptimalkan agar perubahan tersebut tidak begitu mengagetkan pihak-pihak instansi tertentu juga bukanlah hal yang mudah. Dalam hal ini tentu juga membutuhkan kebijakan-kebijakan dalam sebuah organisasi agar semua kepentingan umum semua pihak bisa teroptimalkan.
The Role of Workers Unions in the Effort to Fight for the Rights and Obligations of Workers in Companies Declared Bankrupt In Indonesia Yusman Yusman; Annissa Rezki; Nur Rohim Yunus
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i2.20513

Abstract

A trade union is a group of workers who band together to promote, protect, and improve their members' social, economic, and political interests through collective action. A trade union is a workers' organization formed to defend the destinies of workers. In the world of work, there are two parties, namely workers and employers. Workers/labourers as citizens have equal position in the law, the right to get a decent job and livelihood, express opinions, gather in one organization, and establish and become members of a trade/labour union. The right to freedom of association has also been recognized by the international community. Settlement of disputes between business actors cannot be separated from the application of business ethics which is an inseparable part of the business law environment and business practices itself. This writing uses a qualitative methodology, which in its translation will make it easier for the writer to analyze and convey the intent and purpose of writing that has been adjusted to the author's background and goals.
Collaborative Governance Reconstruction In the Government Bureaucratic System in Indonesia in a Philosophical Dimension Nur Rohim Yunus; Taryono Taryono; Annissa Rezki
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i4.20936

Abstract

Good governance berperan sebagai ideology yang akan membuka jalan rintisan bagi terbentangnya jalan yang lebih luas bagi masuknya neo-liberalisme ke dalam ruang kesadaran warga Negara-bangsa di seluruh dunia. konspe good governance merupakan suatu unit elit yang akan meruntuhkan basis paling inti dari pertahanan kesadaran anti-liberalisme dan anti-neoliberalisme, yaitu konsep mengenai apa yang baik (good) dalam pengelolaan Negara-bangsa. Dalam hal ini, konsep good governance sungguh menerapkan secara bagus kekuatan tersembunyi dari bahasa.
The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998 Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki; Taryono Taryono
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i3.20929

Abstract

Di Indonesia, era reformasi bergulir sejak 1998 yang menumbangkan era rezim Orde Baru. Analisis Huntington dan Nelson mengenai model populis tidak cocok dengan era pasca orde baru dalam melihat dampak dari peningkatan partisipasi politik rakyat. Konflik-konflik kecil memang terjadi dalam bentuk intrik-intrik politik, dan hal ini juga biasa terjadi dalam model-model lain termasuk model liberal. Pada era pasca orde baru tren yang berkembang justru pertumbuhan ekonomi yang labil dan pemerataan ekonomi yang belum berdampak luas yang mengakibatkan semacam kejenuhan rakyat dengan persoalan politik. Angka partisipasi politik dalam pemilu di atas sedikit banyaknya menunjukkan tren tersebut. Ditambah lagi dengan kecilnya angka partisipasi dalam berbagai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar di tiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Value Added Tax Enforcement problem in Indonesia RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 2 (2020): Keadilan Sosial & Politik
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i2.18592

Abstract

Abstract:Tax proceeds are state income used for public expenditures, such as fostering the sustainability of state instruments, state administration, state institutions, state assets, state development, and so on, all of which must be financed with state income. Taxes are people's contributions to the state treasury based on the mandate of Article 23 of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, which can be enforced without obtaining lead services (counter-achievements), can be shown directly, and are used to pay general expenses. VAT is a tax levied by the Ministry of Finance's Directorate General of Taxes. The author employs a qualitative research methodology in this paper with the goal of educating readers about VAT, particularly taxpayers doing business in Indonesia.Keywords: Value Added Tax; Tax Collection; Taxes in Indonesia  Abstrak:Uang hasil pajak merupakan penghasilan negara yang dimanfaatkan untuk pengeluaran umum dalam rangka membina keberlangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, aset negara, pembangunan negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan amanat Pasal 23 UUD NRI 1945 yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tanpa mendapat jasa-timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. PPN merupakan pungutan di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian untuk mengedukasi pembaca mengenai PPN khususnya bagi wajib pajak yang melakukan praktik usaha di Indonesia.Kata Kunci: Reformasi 98; Demokrasi; Politik Islam 
Local Tax Collection System and Regional Retribution In the Era of Regional Autonomy in Indonesia RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 3 (2020): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i3.18546

Abstract

Abstract:One of the important sources of regional income (APBD) to finance the implementation of regional government and development is local taxes. Regional Tax is a mandatory contribution owed by individual or corporate taxpayers to the region without direct compensation in balance. The research method used is a qualitative method with a statutory approach. The results of the study stated that the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy in terms of the Law on Regional Taxes and Levies was to adopt a self-assessment system; not adhere to the Government/Official assessment system. In addition, the system of collecting regional taxes and regional retributions in the era of regional autonomy has a smaller impact than the tax burden borne by the community. Therefore, the solution to this, the central government must continue to make major changes in the PDRD system.Keyword: Local Tax; APBD; PDRDAbstrak:Salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan adalah Pajak Daerah. Pajak Daerah merupakan iuran wajib terutang yang dilakukan oleh wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah ditinjau dari Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah menganut sistem self asessment; bukan menganut sistem Government/Official assesment. Selain itu, sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di era otonomi daerah memberikan dampak yang lebih kecil dari pada beban pajak yang diemban oleh masyarakat. Oleh karenanya, solusi terhadap hal tersebut, pemerintah pusat harus terus melakukan perubahan besar dalam sistem PDRD.Kata Kunci: Pajak Daerah; APBD; PDRD 
Indonesia's Income Tax Regulatory dilemma RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
ADALAH Vol 4, No 4 (2020): Keadilan Masyarakat
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v4i4.18591

Abstract

Pajak memberikan peranan yang sangat besar dalam pembangunan dan perekonomian di Indonesia, karena tidak dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak berasal dari kontribusi yang diberikan masyarakat dan hasil kontribusi tersebut kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum.
The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State Nur Rohim Yunus; RR Dewi Anggraeni; Annissa Rezki
ADALAH Vol 3, No 1 (2019): Keadilan Hukum & Pemerintahan
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v3i1.15623

Abstract

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masingmasing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.
Kemerosotan Ekonomi Negara Sebagai Dampak Pembatasan Sosial Covid 19 di Indonesia Annissa Rezki; Nur Rohim Yunus
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23393

Abstract

The case of Corona Covid-19 is now in its second year. The impacts that occur are very numerous and greatly affect every level of society from all sides and aspects of life. The many impacts and changes that occur during the pandemic are not easy and can be accepted by the community. The many pros and cons as well as issues that lead to public opinion on the emergence of the Covid-19 case also make the condition of the country more difficult. The imposition of restrictions that are always extended and the difficulty of accessing public transportation until there is a reduction in employees not only adds to the number of cases of poverty in Indonesia but also adds to the increasing number of criminal cases caused by difficult economic conditions. In this paper, the author tries to describe and provide views on the journey of covid-19 into Indonesia and what impacts it has during this covid-19 pandemic.Keywords: Corona Covid-19; Social distancing; Impact of Covid AbstrakKasus Corona Covid-19 kini sudah memasuki tahun kedua. Dampak yang terjadi sangat banyak dan sangat mempengaruhi setiap lapisan masyarakat dari segala sisi dan aspek kehidupan. Banyaknya dampak dan perubahan yang terjadi selama pandemi tidak mudah dan dapat diterima oleh masyarakat. Banyaknya pro kontra serta isu yang memunculkan opini publik terhadap munculnya kasus Covid-19 juga membuat kondisi negara semakin sulit. Pemberlakuan pembatasan yang selalu diperpanjang dan sulitnya akses transportasi umum hingga terjadi pengurangan pegawai tidak hanya menambah jumlah kasus kemiskinan di Indonesia, tetapi juga menambah jumlah kasus kriminal yang disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mendeskripsikan dan memberikan pandangan tentang perjalanan covid-19 masuk ke Indonesia dan apa dampaknya selama pandemi covid-19 ini.Kata Kunci: Corona Covid-19; Jarak sosial; Dampak Covid
Menggali Teori Politik Non Kekerasan Dalam Buku “How Nonviolence Protects The State by Peter Gelderloos” Taryono Taryono; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 5 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i5.20833

Abstract

Negara dijabarkan sebagai suatu pesekutuan individu-individu yang dengan sukarela menyerahkan dan mempercayakan pengaturan kehidupannya ke dalam sebuah lembaga yang bernama negara. Hidup bernegara dalam bentuk yang berbeda-beda sudah lama ada pada masyarakat sederhana. Pembentukan negara ini mengalami suatu evolusi. Negara yang memiliki peran melindungi warganya harus mampu dan mau melakukan kepemihakannya. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup. Perspektif definisi kekerasan di atas lebih menekankan pada sifat dari sebuah kekerasan. Dalam penulisan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif.Kata kunci: Kekerasan Negara, Teori Politik, Peter Gerderloos
Co-Authors Anggraeni, RR Dewi Mangasi Panjaitan Mohd Nasir Mohd Syaukani Rizqon Halal Syah Aji, Rizqon Halal Suhendar Suhendar Suhendar Taryono Taryono Taryono Taryono Yunus, Nur Rohim Yusman Yusman