Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i JOURNAL of LEGAL RESEARCH
Taryono Taryono
Universitas Satyagama Jakarta
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Collaborative Governance Reconstruction In the Government Bureaucratic System in Indonesia in a Philosophical Dimension Nur Rohim Yunus; Taryono Taryono; Annissa Rezki
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i4.20936

Abstract

Good governance berperan sebagai ideology yang akan membuka jalan rintisan bagi terbentangnya jalan yang lebih luas bagi masuknya neo-liberalisme ke dalam ruang kesadaran warga Negara-bangsa di seluruh dunia. konspe good governance merupakan suatu unit elit yang akan meruntuhkan basis paling inti dari pertahanan kesadaran anti-liberalisme dan anti-neoliberalisme, yaitu konsep mengenai apa yang baik (good) dalam pengelolaan Negara-bangsa. Dalam hal ini, konsep good governance sungguh menerapkan secara bagus kekuatan tersembunyi dari bahasa.
The Application of Political Theories in the Indonesian Political Reform Movement in 1998 Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki; Taryono Taryono
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i3.20929

Abstract

Di Indonesia, era reformasi bergulir sejak 1998 yang menumbangkan era rezim Orde Baru. Analisis Huntington dan Nelson mengenai model populis tidak cocok dengan era pasca orde baru dalam melihat dampak dari peningkatan partisipasi politik rakyat. Konflik-konflik kecil memang terjadi dalam bentuk intrik-intrik politik, dan hal ini juga biasa terjadi dalam model-model lain termasuk model liberal. Pada era pasca orde baru tren yang berkembang justru pertumbuhan ekonomi yang labil dan pemerataan ekonomi yang belum berdampak luas yang mengakibatkan semacam kejenuhan rakyat dengan persoalan politik. Angka partisipasi politik dalam pemilu di atas sedikit banyaknya menunjukkan tren tersebut. Ditambah lagi dengan kecilnya angka partisipasi dalam berbagai pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar di tiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Menggali Teori Politik Non Kekerasan Dalam Buku “How Nonviolence Protects The State by Peter Gelderloos” Taryono Taryono; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 5 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i5.20833

Abstract

Negara dijabarkan sebagai suatu pesekutuan individu-individu yang dengan sukarela menyerahkan dan mempercayakan pengaturan kehidupannya ke dalam sebuah lembaga yang bernama negara. Hidup bernegara dalam bentuk yang berbeda-beda sudah lama ada pada masyarakat sederhana. Pembentukan negara ini mengalami suatu evolusi. Negara yang memiliki peran melindungi warganya harus mampu dan mau melakukan kepemihakannya. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup. Perspektif definisi kekerasan di atas lebih menekankan pada sifat dari sebuah kekerasan. Dalam penulisan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif.Kata kunci: Kekerasan Negara, Teori Politik, Peter Gerderloos
Good Governance and Leadership; Sustainable National Development with Good Governance and Leadership in Indonesia Taryono Taryono; RR Dewi Anggraeni; Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.20253

Abstract

A solid and responsible execution of construction management is referred to as good governance. Understanding the ideals behind good government is the secret to understanding it. A calculation of a government's success can be obtained by starting with the ideals in the philosophy of governance. As we enter the age of globalization and the introduction of regional sovereignty, the government's roles and obligations grow in tandem with the community's growing demand for fast, convenient, cheap, and decent services. The public wants the government to pay serious resources to fighting graft, collusion, and nepotism (KKN) in order to build a prosperous future. In this paper, a descriptive qualitative methodology is used with the aim of making it easier for writers to describe, analyze, and understand about Good Governance and Leadership.Keywords: Good Governance, Leadership, Governance  AbstrakDalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip dalam konsep governance akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Memasuki era globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, tugas dan tanggung jawab pemerintah kian meningkat sesuai dengan menguatnya tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, murah,dan baik. Masyarakat menuntut agar pemerintahmemberikan perhatian yang sungguh-sungguhdalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahanyang bersih dan mampu menyediakan good pub-lic services sebagaimana yang diharapkan. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif deskripsif dengan tujuan agar memperudah penulis dalam menjabarkan, menganalisa dan memahami mengenai Good Governance and Leadership.Kata Kunci:  Good Governance, Leadership, Pemerintahan
Creating a Bureaucratic Culture to Promote Good Governance Nur Rohim Yunus; Annissa Rezki; Taryono Taryono
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 5, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v5i4.21435

Abstract

Bureaucracy is a modern organization that by default enforces the division of labor in its work process. The realization of good governance in Indonesia cannot be separated from the success or failure of the performance of the bureaucracy. The concept of governance simply refers to the decision-making process and its implementation. The realization of good governance or the effectiveness of local government can be seen from its ability to realize programs related to public services. During the new order, the bureaucracy had a big hand in the development process. In the public sector, the concept of bureaucracy is defined as processes and systems that are created rationally to ensure regular, definite and easy-to-control work mechanisms and systems. The role of the bureaucracy in providing services to the community is still not in accordance with the expectations and desires of the community. Bureaucracy develops in line with the political and economic development of a society. In this paper, the author uses a descriptive qualitative methodology.Keywords: Bureaucratic Culture; Good Government; Public AbstrakBirokrasi merupakan organisasi modern yang secara baku memberlakukan pembagian kerja dalam proses kerjanya. Terwujudnya good governance di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berhasil tidaknya kinerja birokrasi. Konsep governance secara sederhana merujuk pada proses pembuatan keputusan dan dan implementasinya. Realisasi good governance atau efektivitas pemerintah daerah dapat dilihat dari kemampuannya dalam mewujudkan program-program yang berkaitan dengan pelayanan publik. Selama orde baru, birokrasi memiliki andil besar dalam proses pembangunan. Dalam bidang publik konsep birokrasi di maknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah di kendalikan. Peran birokrasi memberikan pelayanan kepada masyarakat masih belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Birokrasi berkembang sejalan dengan perkembangan politik maupun ekonomi suatu masyarakat. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metodologi kualitatif deskriptif.Kata Kunci: Budaya Birokrasi; Good Government; Publik 
Co-Authors Anggraeni, RR Dewi Annissa Rezki Yunus, Nur Rohim