cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erwin Hikmatiar
Contact Email
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Phone
+6281282648901
Journal Mail Official
jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 90 Ciputa Tangsel
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561459     EISSN : 26549050     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i (ISSN 2356-1459) is a national journal published by the Faculty Sharia and Law Syarif Hidayatullah State Islamic University of Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Indonesia social and sharia culture and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. SCOPE of SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i specializes in Indonesian social and sharia culture, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2022)" : 25 Documents clear
Problematika Bimbingan Manasik Haji Pada KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan Tati Herawaty; Afrig Waseso; Meity Suryandari
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25451

Abstract

The number of people who want to go on pilgrimage. The Labbaika Hajj Manasik Guidance Group (KBIH) helps pilgrims with their journey. People at KBIH Labbaika Pondok Aren, South Tangerang, want to know how to deal with problems with Hajj Manasik Guidance. This is the goal of this study. This is how the research is done: It takes a qualitative approach and uses observation, interviews, and documentation to get the data. In the end, the low level of education and the incompleteness of administrative data are the main causes of the problems that happen. The old age factor, a low economic level, and problems in Saudi Arabia that are different from those in Indonesia are also to blame.Keywords: hajj problems, research, KBIH rituals AbstrakKemajemukan calon jamaah haji yang sering menimbulkan problematika. Kelompok Bimbingan Manasik Haji (KBIH) Labbaika membantu para jamaah dalam melaksanakan ibadah haji. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Problematika Bimbingan Manasik Haji Pada KBIH Labbaika Pondok Aren Tangerang Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan doumentasi. Hasil tentang problematika yang terjadi ialah tingkat pendidikan yang rendah dan kelengkapan data administrasi yang tidak sesuai, faktor usia yang sudah tua tingkat ekonomi rendah, kemudian problematika yang sering terjadi di Tanah suci yaitu penyedian konsumsi dan keadaan cuaca Arab Saudi yang berbeda dengan di Indonesia.Kata Kunci: Problematika Haji; Penelitian; Manasik KBIH
Antara Tradisi, Sosial dan Budaya serta Peran Hukum Sebagai Upaya Memutus Penularan Covid -19 Endang Suprapti; Eni Jaya; Arihta Esther Tarigan; Jum Anggriani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25674

Abstract

Corona Pandemic (Corona Virus Desease) or often referred to as Covid-19 is a world concern today, outbreaks that have existed include Sars and Avian Flu. Unlike its predecessor, the spread of which was not so massive as Covid-19. Indonesia is one of the countries affected by the outbreak. What are the regulatory steps for the government to break the chain of transmission of the Covid-19 outbreak. Research Methods: This type of descriptive qualitative research is normative in nature, the legal materials used are: primary legal materials and secondary legal materials with a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials collected include legal materials obtained from informants and legal materials on a variety of policies, regulations for handling infectious diseases or epidemics. Secondary legal materials are in the form of regional policies on the implementation of PSBB and other documents. The conclusion of the phenomenon of the emergence of an epidemic based on the various socio-cultural characteristics of the nation as implied in the motto of Unity in Diversity cannot be denied, namely wealth as well as obstacles to law in breaking the chain of Covid-19 transmission, based on existing regulations, can be used as a legal umbrella against prevention of the spread of Covid-19. Suggestion: Discipline is the key to successfully controlling the spread of Covid-19Keywords; Socio-Culture, Transmission, Covid-19AbstrakPandemi Corona (Corona Virus Desease) atau sering disebut dengan Covid-19 menjadi perhatian dunia saat ini, wabah yang pernah ada antara lain Sars dan Flu Burung. Berbeda dengan pendahulunya yang penyebarannya tidak begitu masif seperti Covid-19. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak wabah tersebut. Apa saja langkah regulasi yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan wabah Covid-19. Metode Penelitian: Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini bersifat normatif, bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang dikumpulkan meliputi bahan hukum yang diperoleh dari informan dan bahan hukum tentang berbagai kebijakan, peraturan penanganan penyakit menular atau wabah. Bahan hukum sekunder berupa kebijakan daerah tentang pelaksanaan PSBB dan dokumen lainnya.. Kesimpulan dari fenomena munculnya wabah penyakit berdasarkan berbagai karakteristik sosial budaya bangsa sebagaimana tersirat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak dapat dipungkiri yaitu kekayaan sekaligus hambatan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran Covid- Transmisi 19, berdasarkan regulasi yang ada, dapat dijadikan payung hukum pencegahan penyebaran Covid-19. Saran: Disiplin adalah kunci sukses mengendalikan penyebaran Covid-19Kata kunci: Sosial budaya, Penularan, Covid-19
Analisa Kebijakan Ekonomi Politik Russia Terhadap Pemerintahan Afghanistan Pasca Kemenangan Taliban Tahun 2021 Ida Susilowati; S.Thoriq Musthofa Ahmad; Sepana Virqiyan; Azzam El Zahidin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.22788

Abstract

This paper analyzes Russia's foreign policy toward the Afghan government following the Taliban's triumph. The Taliban armed group's successful takeover of the Afghan government in Kabul without resorting to violence has sparked global political interest today. Numerous comments from countries around the world, including Russia, began to surface. The purpose of this study is to provide an in-depth examination of Russia's economic and political actions toward the Afghan government following the Taliban's triumph. The study's findings indicate that the Russian government's policy toward the Taliban government is reasonably supportive, despite the fact that Russia has not officially recognized the Taliban leadership in Afghanistan. Russia financially and diplomatically supports the Taliban in order for the Taliban's authority over Afghanistan to be acknowledged by other countries and the international community. Russian policy is inextricably linked to Russia's political and economic interests in Afghanistan, which are based on Afghanistan's geostrategic and geopolitical importance to Russia.Keywords: Russian foreign policy, Taliban victory, Russia-Afghanistan Bilateral Relations AbstrakPenelitian ini membahas tentang analisis kebijakan luar negeri Rusia terhadap pemerintahan Afghansitan pasca kemenangan Taliban. Aksi kelompok milisi Taliban yang berhasil mengambil alih pemerintahan Afghanistan di Kabul tanpa adanya pertumpahan darah, menjadi isu yang cukup menarik perhatian politik global saat ini. Berbagai respon dari negara-negara di dunia mulai muncul, termasuk di antaranya negara Rusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan ekonomi dan politik Rusia terhadap pemerintahan Afghanistan pasca kemenangan Taliban. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah Rusia yang relatif mendukung pemerintahan taliban, meskipun Rusia belum mengakui secara resmi pemerintahan Taliban di Afghanistan. Rusia mendukung Taliban baik secara ekonomi maupun politik, agar pemerintahan Taliban atas Afghanistan di akui oleh negara-negara lain dan masyarakat global. Kebijakan Rusia tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi Rusia di Afghanistan berdasarkan letak geostrategis sekaligus geopolitik Afghanistan bagi Rusia.Kata Kunci: kebijakan luar negeri Rusia, Kemenangan Taliban, Hubungan Bilateral Russia-Afghanistan
Advance Pricing Agreement between Multinational Companies and the Government of Indonesia in the perspective of Indonesian Tax Law Therecia Fransisca Tarigan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25124

Abstract

APA (Advance Pricing Agreement) is an agreement between the Directorate General of Taxes and Taxpayers and/or other country's tax authorities to agree on the criteria and/or determine the fair price or fair profit in advance of the parties who have a Special Relationship. APA generally occurs between Tax Authorities and Multinational Enterprises. The purpose of APA is to provide facilities for taxpayers to resolve transfer pricing problems. Transfer pricing is a company policy in determining the transfer price of a transaction, be it goods, services, intangible assets, or financial transactions carried out by the company. Transfer pricing is often connoted with something bad, namely a transfer of income from a company in a country with a higher tax rate to another company in a group in a country with a lower tax rate, thereby reducing the total tax burden of the group of companies. One of the challenges faced when transfer pricing occurs in Indonesia is between the Indonesian Tax Authorities and Multinational Companies. For this reason, it is necessary to take legal measures to minimize the occurrence of transfer pricing and also avoid losses to the stateKeywords: Advance Pricing Agreement, transfer pricing, Double-taxation, tax. AbstrakAPA (Advance Pricing Agreement) merupakan perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dan/atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria dan/atau menentukan harga wajar atau laba wajar dimuka para pihak yang mempunyai hubungan stimewa. APA pada umumnya terjadi antara Otoritas Pajak dengan Perusahaan Multinasional (Multinational Enterprise). Adapun tujuan dari APA ialah untuk memberikan sarana kepada Wajib Pajak guna menyelesaikan permasalahan transfer pricing. Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing sering dikonotasikan dengan sesuatu yang buruk yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak group perusahaan tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi apabila transfer pricing terjadi di Indonesia antara Otoritas Pajak Indonesia dengan Perusahaan Multinasional. Maka dari itu perlu adanya upaya hukum yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya transfer pricing dan juga menghindari terjadinya kerugian pada negara.Kata Kunci: Advance Pricing Agreement, transfer pricing, pengenaan pajak berganda, pajak
Manajemen Bimbingan Manasik Haji dan Umrah pada Kelompok Bimbingan Manasik Haji dan Umrah (KBIHU) Daarul Istiqoomah Bogor Mujiono Edi Purwito; Sobirin Sobirin; Ahmad Asrof Fitri
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25452

Abstract

KBIHU Daarul Istiqoomah Bogor is a non-governmental organization dedicated to guiding and assisting pilgrims on their Hajj and Umrah journeys. Of course, guidance to prospective pilgrims for Hajj and Umrah cannot be isolated from management applications, one of which is guidance for Hajj and Umrah rites. This study employs a qualitative methodology in conjunction with a descriptive approach. The findings indicated that the Hajj and Umrah rituals were well managed at KBIHU Daarul Istiqoomah Bogor. KBIHU Daarul Istiqoomah Bogor manages itself through four management functions: planning, organizing, mobilizing, and supervising. The supporting factor in terms of management is the well-planned manasik guidance, which has been carried out well due to its effective and efficient guidance methods, on-time scheduling, and KBIHU Daarul Istiqoomah Bogor's reputation as a trusted hajj and umrah guidance group in the surrounding community. The impediment to guidance activities for Hajj and Umrah rituals is that certain pilgrims are not of productive age, necessitating an adjustment in the application of their advice.Keywords: Manasik, KBIHU, Management, Hajj, Umrah. AbstrakKBIHU Daarul Istiqoomah Bogor adalah salah satu lembaga non pemerintah yang bergerak di bidang penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah haji dan umrah. Dalam menjalankan penyelenggaraan bimbingan kepada calon jamaah haji dan umrah tentunya tidak lepas dari penerapan manajemen, salah satunya manajemen bimbingan manasik haji dan umrah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan manajemen bimbingan manasik haji dan umrah pada KBIHU Daarul Istiqoomah Bogor sudah baik. Pada penerapan fungsi manajemennya KBIHU Daarul Istiqoomah Bogor menerapkan empat fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Faktor pendukung dalam segi manajemen adalah perencanaan bimbingan manasik yang dilakukan sudah baik karena memiliki metode bimbingan yang efektif dan efisien, penjadwalan tepat waktu, dan KBIHU Daarul Istiqoomah Bogor dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai kelompok bimbingan haji dan umrah yang terpercaya. Faktor penghambat dalam kegiatan bimbingan manasik haji dan umrah adalah sebagian jama’ah sudah tidak dalam usia yang produktif sehingga penerapan bimbingannya harus menyesuaikan.Kata Kunci: Manasik, KBIHU, Manajemen, Haji, Umrah.
Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Pada Perkawinan Poligami Syafrida Syafrida; Arihta Esther Tarigan; Hasudungan Sinaga
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25717

Abstract

Abstract                                                                                                                                                                              Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami terbuka pada prinsipnya  seorang suami hanya boleh punya satu istri namun dibolehkan poligami asal memenuhi syarat dalam perundang-undangan. Perkawinan poligami putus karena perceraian, bagaimana pembagian harta bersama ( harta goni)?. Pembagian harta bersama dihitung sejak terjadi perkawinan poligami Istri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya dalam hukum Islam maksimal hanya boleh 4 (empat) orang. Perkawinan poligami sah apabila izin  dari pengadilan, bagi yang muslim permohonan izin melalui Pengadilan Agama, bagi non mulim permohonan izin ke Pengadilan Negeri. Poligami yang tidak izin dari pengadilan  tidak mempunyai kekuatan hukum, jika terjadi masalah hanya dapat diselesaikan diluar pengdilan. Poligami berdasarkan izin dari pengadilan, terjadi masalah dapat diselesaikan melalui pengadilan.  Metode penelitian bersifat normatif hanya megunakan data dari hasil penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari hasil penelitian, perkawinan poligami diakui hukum apabila izin pengadilan. Sedangkan Poligami tanpa izin pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, jika terjadi masalah dalam perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pembagian harta bersama, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama (gono gini) dibagi dua dihitung sejak terjadi perkawinan poligami, kecuali para pihak menentukan laindalam perjanjian kawin.Keywords: Perkawinan Poligami, Harta bersama (Gono gini) AbstractLaw No. 1 of 1974 on marriage adopts the principle of open monogamy in principle a husband can only have one wife but polygamy is allowed as long as it meets the requirements in the legislation. Polygamous marriages broke up due to divorce, how is the division of joint property (burlap property) ?. The division of joint property is calculated since the polygamous marriage of the first, second, third and so on in Islamic law, the maximum can only be 4 (four) people. Polygamous marriages are legal if permission from the court, for Muslims apply for permission through the Religious Court, for non mulim apply for permission to the District Court. Polygamy without the permission of the court has no legal force, if there is a problem it can only be resolved out of court. Polygamy is based on the permission of the court, any problem can be resolved through the court. Normative research methods only use data from the results of literature research. Conclusion from the results of the study, polygamous marriage is legally recognized if the court permits. While polygamy without court permission has no legal force, if there is a problem in the marriage can not be resolved through the courts. Division of joint property, if the marriage is dissolved due to divorce, the joint property (gono gini) divided in two is counted since the occurrence of the polygamous marriage, unless the parties specify otherwise in the marriage agreement.Keywords: Polygamous Marriage, Common Property (Gono gini)
Diplomasi Keraton Dalam Mendorong Daya Saing Pariwisata Berbasis Budaya Melalui Ekonomi Kreatif Unggul Afni Regita Cahyani Muis; Ulya Fatimatuzzahra; Suniyyah Puspita Sari; Sity Rahayu Diningrum; Abrilian Arleta Putri Sofyan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25001

Abstract

The creative economy continues to be excellent for global economic resilience, because the creative economy encourages the creation of innovation and creativity through the skills of Human Resources (HR). A nation state is encouraged to become an independent nation, because it relies on productivity that is formed by the wealth of the country itself. Likewise, DI Yogyakarta as a contributor to Indonesia's superior creative economy. The research method used in this study is a qualitative method with a literature approach. The results of the study stated that cultural diplomacy represented by the Ngayogyakarta Hadiningrat Palace was aimed at developing the tourism sector based on cultural aspects. Culture-based tourism is a form of empowering cultural wealth that has a long historical value.Keywords: Yogyakarta; Creative Economy; HR Abstrak:Ekonomi kreatif terus menjadi primadona bagi ketahanan ekonomi global, karena ekonomi kreatif mendorong terciptanya inovasi dan kreativitas melalui keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM). Suatu negara bangsa terdorong menjadi bangsa yang mandiri, karena mengandalkan produktivitas yang dibentuk oleh kekayaan negara itu sendiri. Begitupun DI Yogyakarta sebagai kontributor ekonomi kreatif unggul yang dimiliki Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa diplomasi budaya yang direpresentasikan oleh Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ditujukan untuk mengembangkan sektor pariwisata yang dilandasi oleh aspek budaya. Pariwisata berbasis budaya merupakan wujud pemberdayaan kekayaan budaya yang memiliki nilai historis yang panjang.Kata Kunci: Yogyakarta; Ekonomi Kreatif; SDM
Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dikaitkan dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi Leonardus Agung Putra Utama; Febby Mutiara Nelson
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25115

Abstract

The main difference between the Emergency Law 12/1951 and the law that came before it is how punishments work. A sentence of 4 (four) years will be given if someone transfers guns without permission from the Chief of Police in Article 4c and Article 3 of Law 8 of 1948. When it comes to the Emergency Law 12/1951, it is punishable by death, life imprisonment, or a temporary prison sentence of up to twenty years. The difference in punishments is big because of the state's security situation at the time the emergency law was passed. However, do these sanctions still make sense in light of the current situation? People who do this kind of research call it "normative" or "library law research." When reviewing and analyzing library materials or secondary data that are related to research materials, the normative approach is used. This approach is used to look at primary legal materials, secondary legal materials, and third-party legal materials. Other laws and regulations that deal with guns and sharp weapons, like Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 18, 2015, which deals with licensing, supervision, and control of non-organic firearms of the Indonesian National Police/Indonesian National Armed Forces for Self-Defense and Regulations of the Head of the Indonesian National Police.Keywords: Firearms; Sharp Weapons; Criminalization AbstrakPerbedaan antara Undang-Undang Darurat 12/1951 dengan Undang- Undang sebelumnya yang paling terlihat adalah tentang sanksi. Sebagai contoh, dalam Pasal 4c jo Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1948 bila terjadi pemindahtangan senjata api tanpa tanpa ijin dari Kepala Kepolisian maka akan dikenakan pidana selama 4 (empat) tahun. Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt 12/1951, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Perbedaan sanksi yang signifikan mengingat situasi keamanan negara pada saat dibuatnya UU darurat. Namun apakah sanksi tersebut masih relevan bila dibandingkan dengan kondisi saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Peraturan mengenai sejata api dan senjata tajam selain Undang- Undang Darurat 12/1951 seperti contohnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/ Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.enjaKata Kunci: Senjata Api; Senjata Tajam; Kriminalisasi
Pengembangan Ilmu Hukum Profetik Sebagai Model Integrasi Keilmuan Fakultas Syariah dan Hukum di PTKIN Mufidah Mufidah; Abu Tamrin
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022): Maret-April
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25539

Abstract

After the adjustment of the degree of Islamic higher education graduates in the PTKIN environment based on PMA No. 33 of 2016 requires the competence of alumni of the Faculty of Sharia and Law as legal experts to be equal to alumni of Bachelor of Laws at public universities. However, as a Faculty under an Islamic Institution, Bachelor of the Faculty of Sharia and Law not only has the burden of the impact of equalizing the title but also has to maintain the mission of tafaqquh fi al Din as the character of students in the PTKIN environment. Professional Law, a science integration approach, offers a scientific integration model in finding the competitive advantage value for Sharia and Law faculty students, without having to leave Tafaqquh Fi al Din as the mission and character of Sharia and Law Faculty students in PTKIN. Profession of Law as an approach to the integration of knowledge is very interesting to study with the following formulas: (1) How do law graduates in the PTKIN FSH environment have a competitive advantage? (2) How can the formulation of Prophetic Law (IHP) be a competitive advantage for FSH graduates in PTKIN? The aims of this research are: (1) by identifying the competitive advantage possessed by FSH law graduates in the PTKIN environment, the value of the students' strengths in the Faculty of Sharia and Law will be known as the main value. (2) Finding the construction of the formulation of the Prophetic Law (IHP) will be a competitive advantage for FSH graduates in the PTKIN environment. This research is a qualitative research with a philosophical, phenomenological, and pedagogical approach. Sources of data are carried out by conducting interviews with experts to find out the prophetic concept which is then developed into prophetic law.Keywords: Prophetic Law; Prophetic Law; Prophetic Law Integration Abstrak:Setelah terjadi penyesuaian gelar lulusan perguruan tinggi Islam di lingkungan PTKIN berdasarkan PMA No. 33 tahun 2016 menuntut kompetensi alumni Fakultas Syariah dan Hukum sebagai seorang ahli hukum sejajar dengan alumni Sarjana Hukum pada Perguruan Tinggi umum. Namun demikian Sebagai Fakultas yang berada di bawah Institusi Islam, Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum tidak hanya memiliki beban dampak dari penyetaraan gelar tersebut namun juga harus mempertahankan misi tafaqquh fi al Din sebagai karakter Mahasiswa di lingkungan PTKIN. Ilmu Hukum Profetik sebuah pendekatan integrasi ilmu menawarkan model integrasi keilmuan dalam menemukani nilai competitive advantage Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, tanpa harus meninggalkan Tafaqquh Fi al Din sebagai misi dan karakter Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum di Lingkungan PTKIN. Ilmu Hukum Profetik sebagai sebuah pendekatan mengenai integrasi ilmu sangat menarik di kaji dengan rumusan: (1) Bagaimana sarjana hukum di lingkungan FSH PTKIN memiliki competitive advantage? (2) Bagaimana rumusan Ilmu Hukum Profetik (IHP) dapat menjadi keuanggulan kompetitif bagi lulusan FSH di lingkungan PTKIN? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) dengan mengidentifikasi competitive advantage yang dimiliki oleh sarjana hukum FSH di lingkungan PTKIN, maka akan diketahui nilai kelebihan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum sebagai nlai utamanya. (2) Dengan Menemukan konstruksi rumusan Ilmu Hukum Profetik (IHP) akan menjadi keunggulan kompetitif bagi lulusan FSH di lingkungan PTKIN.  Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan filosofis, fenomenologis, dan pedagogis. Sumber data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada para expert untuk mengetahui konsep Profetik yang kemudian dikembangkan ke dalam Ilmu Hukum Profetik.Kata Kunci: Hukum Profetik, Profetik, Integrasi Ilmu Hukum profetik
Kepastian Hukum Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Terkait Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dari Debitur Pemberi Hak Ariyanto Ariyanto; Inge Dwisvimiar; Arifinal Arifinal
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 2 (2022): Maret-April
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25334

Abstract

The implementation of the mortgage execution auction based on article 6 UUHT which is carried out in accordance with the procedure and fulfills formal legality according to Article 25 PMK No 213/PMK.06/2020, the auction cannot be canceled, so if there is a lawsuit to cancel the auction that has been carried out, it must be decided to refuse lawsuit. The research method used in this study is normative-empirical with a Judicial Case Study approach. The results showed that the judge's decision stating that the auction was canceled resulted in a guarantee of legal certainty over the implementation of the auction based on Article 6 of the UUHT to be ignored, and the decision that declared the auction canceled because the debtor was declared in bad faith had committed an unlawful act causing losses. For auction buyers, due to the responsibility of the debtor who intentionally commits an unlawful act and the creditor who is declared negligent in accepting the object of mortgage, it is not stated concretely in the judge's decision.Keywords: Legal Certainty; Execution Auction; Mortgage right; Lawsuit for Unlawful Acts; Debtor Abstrak:Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan pasal 6 UUHT yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan memenuhi legalitas formal menurut Pasal 25 PMK No 213/PMK.06/2020, lelang tidak dapat dibatalkan, sehingga apabila ada gugatan untuk membatalkan lelang yang sudah dilaksanakan maka harus diputuskan menolak gugatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan Judicial Case Study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, putusan Hakim yang yang menyatakan lelang dibatalkan berakibat jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT menjadi terabaikan, dan putusan yang menyatakan pelelangan batal karena debitur dinyatakan beritikad buruk telah melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan kerugian. Bagi pembeli lelang karena tanggung jawab debitur yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dan kreditur yang dinyatakan lalai menerima objek hak tanggungan tidak disebutkan secara konkrit dalam putusan hakim.Kata Kunci: Kepastian Hukum; Lelang Eksekusi; Hak Tanggungan; Gugatan Perbuatan Melawan Hukum; Debitur

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2025): Summer Edition Vol. 12 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 12, No 1 (2025): Spring Edition Vol. 12 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 11, No 4 (2024): Winter Edition Vol. 11 No. 4 (2024): Winter Edition Vol 11, No 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 3 (2024): Autum Edition Vol. 11 No. 2 (2024): Summer Edition Vol 11, No 2 (2024): Summer Edition Vol. 11 No. 1 (2024): Spring Edition Vol 11, No 1 (2024): Spring Edition Vol 10, No 6 (2023) Vol. 10 No. 6 (2023) Vol 10, No 5 (2023) Vol 10, No 5 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 4 (2023) Vol 10, No 3 (2023) Vol. 10 No. 3 (2023) Vol 10, No 3 (2023): Article-in-Press Vol 10, No 2 (2023) Vol 10, No 1 (2023) Vol 10, No 1 (2023): Article-in-Press Vol. 9 No. 6 (2022) Vol 9, No 6 (2022) Vol 9, No 5 (2022) Vol 9, No 4 (2022) Vol 9, No 3 (2022): Mei - Juni Vol 9, No 3 (2022) Vol 9, No 2 (2022): Maret-April Vol 9, No 2 (2022) Vol 9, No 1 (2022) Vol 9, No 1 (2022): Januari-Februari Vol 8, No 6 (2021) Vol 8, No 6 (2021): November-Desember Vol 8, No 5 (2021) Vol 8, No 5 (2021): September - Oktober Vol 8, No 4 (2021): Juli - Agustus Vol 8, No 4 (2021) Vol 8, No 3 (2021) Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni Vol 8, No 2 (2021) Vol 8, No 2 (2021): Maret-April Vol 8, No 1 (2021): Januari-Februari Vol 8, No 1 (2021) Vol 7, No 10 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 8 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 7 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 6 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 5 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 3 (2020): Special Issue Coronavirus Covid-19 Vol 7, No 12 (2020) Vol 7, No 11 (2020) Vol 7, No 9 (2020) Vol. 7 No. 6 (2020) Vol 7, No 6 (2020) Vol 7, No 5 (2020) Vol 7, No 4 (2020) Vol 7, No 2 (2020) Vol 7, No 1 (2020) Vol 6, No 5 (2019) Vol 6, No 4 (2019) Vol 6, No 3 (2019) Vol 6, No 2 (2019) Vol 6, No 1 (2019) Vol 5, No 4 (2018) Vol 5, No 3 (2018) Vol 5, No 2 (2018) Vol 5, No 1 (2018) Vol 4, No 3 (2017) Vol 4, No 2 (2017) Vol 4, No 1 (2017) Vol 3, No 3 (2016) Vol 3, No 2 (2016) Vol 3, No 1 (2016) Vol 2, No 2 (2015) Vol 2, No 1 (2015) Vol 1, No 2 (2014) Vol 1, No 1 (2014) More Issue