cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nur Rohim Yunus
Contact Email
jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id
Phone
+6281384795000
Journal Mail Official
jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15411
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Cita Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 23561440     EISSN : 2502230X     DOI : 10.15408
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Cita Hukum is an international journal published by the Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia. The focus is to provide readers with a better understanding of legal studies and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. Jurnal Cita Hukum specializes in legal studies, and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines. It aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws and legal system. Published exclusively in English, the Review seeks to expand the boundaries of Indonesian legal discourses to access English-speaking contributors and readers all over the world. The Review, hence, welcomes contributions from international legal scholars and professionals as well as from representatives of courts, executive authorities, and agencies of development cooperation. The review basically contains any topics concerning Indonesian laws and legal system. Novelty and recency of issues, however, is a priority in publishing. The range of contents covered by the Review spans from established legal scholarships and fields of law such as private laws and public laws which include constitutional and administrative law as well as criminal law, international laws concerning Indonesia, to various approaches to legal studies such as comparative law, law and economics, sociology of law and legal anthropology, and many others. Specialized legal studies concerning various aspects of life such as commercial and business laws, technology law, natural resources law and the like are also welcomed.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2015)" : 12 Documents clear
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Terutama Terkait Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK) Roni Saputra
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i2.2318

Abstract

Abstrak: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Di Indonesia, korupsi diterima secara luas sebagai penyakit yang sudah mewabah, bahkan ada yang menganggap telah menjadi budaya masyarakat. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas. Korupsi di Indonesia sudah merembes masuk ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, ke segala tingkatan, baik di pusat maupun di daerah. DOI: 10.15408/jch.v2i2.2318
Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia Nazia Tunisa
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i2.2325

Abstract

Dalam pertumbuhan ekonomi dan teknologi saat ini, masyarakat dituntut cepat dan produktif untuk memenuhi kebutuhan (needs) dan keinginannya (wants) seperti moda transportasi yakni motor dan mobil. Hal ini menjadikan kendaraan sebagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat (basic need). Konsep kendaraan sekarang ini telah mengalami pergeseran tidak hanya sebagai kebutuhan dasar saja, namun sebagai alat penunjang kegiatan usaha. Namun saat ini, kendaraan juga telah menjadi gaya hidup (life style), memberikan kemudahan dan menunjukkan karakteristik serta kelas sosial. Kelebihan-kelebihan atas sesuatu produk mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun secara kemampuan dana (financial) untuk membelinya tidak mencukupi. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang mampu untuk menjamin terhadap selera masyarakat. Kondisi seperti ini yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen dalam sektor Lembaga Keuangan Non-Bank, selain lembaga pembiayaan yang termasuk dalam Lembaga Keuangan Non-Bank adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, bursa efek dan lain-lain. DOI: 10.15408/jch.v2i2.2325
Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama) Muhammad Ashsubli
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i2.2319

Abstract

Abstrak: Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama. Pernikahan beda agama memang menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat dengan pluralisme. Pernikahan beda agama tidak bisa begitu saja dihilangkan hanya dengan peraturan hukum, karena mencintai orang lain tidak bisa dibatasi dengan agama. Keutuhan dan keharmonisan hubungan menjadi dambaan bagi semua pasangan suami istri, tak terkecuali pasangan suami istri beda agama. Perbedaan agama memang menjadi suatu hal yang rentan terhadap munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan berumah tangga pasangan beda agama, karena banyak perbedaan dalam pola pikir, cara pandang, aktivitas dan kebiasaan sehari-hari yang sedikit banyak disebabkan oleh perbedaan agama yang dimiliki oleh keduanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlunya meneliti bagaimana realitas yang terjadi dalam aturan agama yang diakui di Indonesia. Serta melalui penetapan inkracht oleh Mahkamah Konstitusi, maka pernikahan beda Agama kini dan nanti lebih diakomodasi oleh negara, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. konflik dalam hubungan dapat diminimalisir. DOI: 10.15408/jch.v2i2.2319
Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Wiwin Wintarsih Windiantika
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i2.2326

Abstract

Abstract: Coordinating System Between Financial Services Authority (OJK) And Deposit Insurance Agency (LPS) In Handling Failed Bank. The Deposit Insurance Agency (LPS) is an institution that is independent, transparent and accountable in implementing its duties and authorities. Procedurally, if the Financial Services Authority (OJK) indicate a bank that is experiencing liquidity problems, OJK immediately inform the Bank of Indonesia (BI) to take steps in accordance with BI's authority. In practise, OJK coordinate with BI to make regulatory supervision in banking sector. Coordination in handling between failed banks between the LPS and OJK is shown by a confirmation from OJK to the LPS about troubled banks that are in the restructuring efforts by OJK, then LPS investigate the banks. The LPS as an institution that checks condition of banks surely will review and determine whether the troubled banks will be saved or not saved. Keywords: Financial Services Authority, Coordination System and The Deposit Insurance Agency  Abstrak: Sistem Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Penanganan Bank Gagal. LPS adalah suatu lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Secara prosedur, jika OJK mengindikasikan suatu bank sedang mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan memburuk, maka OJK segera menginformasikannya kepada Bank Indonesia (BI) untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan wewenang BI. Dalam pelaksanaannya, Koordinasi penanganan bank gagal antara LPS dengan OJK diperlihatkan oleh adanya konfirmasi yang dilakukan OJK kepada LPS mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK, kemudian LPS melakukan pemeriksaan terhadap bank terkait. LPS sudah tentu akan melakukan kajian dan memutuskan apakah bank yang sedang bermasalah tersebut akan diselamatkan atau tidak diselamatkan.  DOI: 10.15408/jch.v2i2.2326
Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia Yayan Sopyan
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i2.2314

Abstract

Abstract: Questioning the Religious Freedom and blasphemy in Indonesia. The presence of the Constitutional Court in the reform era is the strengthening of the foundations of constitutionalism in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The Court in this case a role to enforce and the protector of the citizen's constitutional rights and the protector of the human rights. Including in this case, the right to religion and religious practices and teachings of their respective religions, in accordance with the constitutional mandate. However, on the other hand there is the discourse of freedom of expression and freedom of speech includes freedom to broadcast religious beliefs and understanding of the "deviant" and against the "mainstream" religious beliefs and understanding in general, as in the case of Ahmadiyah. The Court in this case is required to provide the best attitude when faced judicial review in this case still required in addition to guarding the constitution in order to run properly.   Abstrak: Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia. Kehadiran lembaga Mahkamah Konstitusi di era reformasi merupakan upaya penguatan terhadap dasar-dasar konstitusionalisme pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MK dalam hal ini berperan menegakkan dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen’s constitutional rights) dan pelindung HAM (the protector of the human rights). Termasuk dalam hal ini, hak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah serta ajaran agamanya masing-masing, sesuai dengan amanat konstitusi. Namun, disisi lain ada wacana kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat termasuk didalamnya kebebasan untuk menyiarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang “menyimpang” dan bertentangan dengan “mainstream” keyakinan dan pemahaman keagamaan pada umumnya, seperti dalam kasus Ahmadiyah. MK dalam hal ini dituntut untuk mampu memberikan sikap terbaik saat dihadapkan judicial review dalam kasus ini selain tetap dituntut untuk mengawal konstitusi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. DOI: 10.15408/jch.v2i2.2314
Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria Endah Sulatri; Teguh Triesna Dewa
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i2.2321

Abstract

Jika suatu negara tanpa adanya demokrasi dan Rule f Law mungkin dapat menikmati kemakmuran, namun adalah juga benar jika suatu negara tanpa adanya demokrasi dan Rule of Law sudah pasti tidak akan menikmati keadilan Dalam kerangka hukum internasional, Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, telah dikukuhkan perjanjian internasional (1996) mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB). Pasal 11 ayat 2 dari HESB mengisyaratkan bahwa sebuah Negara yang mengabaikan reformasi agraria, dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (“HAM”). Berangkat dari pemikiran global tersebutReformasi Agraria juga menjadisebuah agenda penting yang tidak dapat diabaikan termasukIndonesia selaku negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU 5/1960”) disebutkan bahwa pengertian agraria secara luas menyebutkan bahwa “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam Wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Sedangkan  menurut doktrin,Subekti menyatakan “Hukum agraria adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, maupun hukum tata negara maupun pula tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah neagara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut”. Dari pengertian di atas agraria memiliki dimensi yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada permasalahan tanah. Dalam bukunya Prof. Boedi Harsono menyatakan bahwa hukum agraria bukan merupakan satu perangkat bidang hukum melainkan sekelompok perangkat bidang hukum. Namun dalam kenyataannya hukum tanah memiliki porsi yang lebih besar dan begitu kompleks dibandingkan dengan perangkat hukum yang lain seperti hukum pertambangan, air, perikanan, dan lain-lain. DOI: 10.15408/jch.v2i2.2321  
Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional Imam Mulyana
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i2.2317

Abstract

Abstract: International law has stipulated a number of mechanisms in order to resolve the dispute between the countries. International dispute settlement mechanisms are required to use peaceful means as the main approach. However, if peaceful means can not resolve a dispute, it can also be used enforcementaction by the UN Security Council, particularly if potentially threatens peace and international security. The UN Charter also regulates the role of regional organizations, including when regional organizations intend to play a role related with maintenance of international peace and security. Although in practice today of regional organizations has been actively engaged in the maintenance of international peace and security, but international regulations regarding this activity has not been clearly settle, particularly in terms of scale and responsibility mechanism. Abstrak: Peran Organisasi Regional Dalam Pemeliharaan Perdamaian dan Keamanan Internasional. Hukum internasional telah mengatur sejumlah mekanisme dalam rangka menyelesaiakan sengketa yang terjadi antara negara-negara di dunia. Mekanisme penyelesaian sengketa internasional diharuskan menggunakan cara-cara damai sebagai pendekatan utama. Meskipun demikian apabila cara-cara damai tidak dapat menyelesaikan suatu sengketa, maka dapat pula digunakan cara-cara kekerasan oleh Dewan Keamanan PBB, terutama apabila mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Piagam PBB juga mengatur mengenai peran Organisasi Regional termasuk apabila Organisasi Regional bermaksud berperan dalam melakukan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Meskipun pada praktiknya hari ini Organisasi Regional telah aktif melakukan kegiatan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, akan tetapi ketentuan internasional mengenai aktivitas ini belum secara jelas diatur, terutama dalam hal skala dan mekanisme pertangungjawabannya.  DOI: 10.15408/jch.v2i2.2317
Proses Akomodasi Hukum Islam Kedalam Hukum Pidana Nasional Mara Sutan Rambe
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i1.1846

Abstract

Abstract: The process of accommodation of Islamic law into the National Criminal Law. The process of accommodation of Islamic law into the national criminal law, actually has been running since the days of the empire, the Dutch colonial era, the era of independence, the days of the old order, up to the current reform era. But its existence continues to be fought by most Muslims in Indonesia, including in the field of criminal law. It is based on the assumption that with the enforcement of the Islamic penal code, the crime that is increasingly spread in the midst of society can gradually be reduced. Accommodation of the Islamic criminal law in the reform era has entered a new era that, with the implementation of caning in Aceh. It is inseparable from the role of politicalparties / member of the House of Representatives. Therefore, need to carefully look at the stage where ideas and materials of Islamic criminal law began to be accommodated into the "Draft Criminal Code" to be formed, because the bill which will be transformed into law in force and binding, after it was enacted.  Abstrak: Proses Akomodasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Pidan Nasional. Proses akomodasi hukum Islam kedalam hukum pidana nasional, sebenarnya telah berjalan sejak jaman kesultanan, jaman kolonial Belanda, jaman kemerdekaan, jaman orde lama, sampai dengan jaman reformasi saat ini. Namun eksistensinya terus diperjuangkan oleh sebagian umat Islam Indonesia, termasuk dalam bidang hukum pidana. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit demi sedikit dapat terkurangi. Pengakomodasian hukum pidana Islam pada era reformasi telah memasuki era baru yaitu, dengan diterapkannya hukuman cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini tidak terlepas dari peran partai politik/anggota DPR RI. Karenanya, perlu disimak pada tahapan mana ide dan materi hukum pidana Islam mulai terakomodasi ke dalam “RUU KUHP” yangakan dibentuk, karena RUU tersebut yang akan menjelma menjadi undangundang yang berlaku dan mengikat setelah disahkan.  DOI: 10.15408/jch.v2i1.1846
Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres Ahmad Farhan Subhi
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i2.2324

Abstract

Abstract : Nomination of the Candidate Pair of President and Vice President For Participants Election According to the Presidential Election Law. Knowing the legal position of the candidates for President and Vice-President and the Political Parties Elections, namely Knowing setting Political Parties in the nomination of the Candidate Election of President and Vice-President and the timing of the nomination of the candidate of President and Vice President based on legal analysis. It is motivated by the lack of rules regarding the nomination of candidates for President and Vice President of the Law No. 42 Year 2008 on the General Election of President and Vice President, namely in the norm of Article 9 and Article 14 paragraph (2) which do not conform to the norms of Section 22E paragraph (3) and the norm of Article 6A paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia (the 1945 NRI 1945).  Abstrak : Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres. Mengetahui kedudukan hukum calon Presiden dan Wakil Presiden dan Partai Politik Peserta Pemilu, yakni Mengetahui pengaturan Partai Politik Peserta Pemilu dalam pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan pengaturan waktu pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan analisa hukum. Hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya aturan mengenai pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yakni di dalam norma Pasal 9 dan Pasal 14 ayat (2) yang tidak sesuai dengan norma Pasal 22E ayat (3) dan norma Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).  DOI: 10.15408/jch.v2i2.2324
Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan (Comprehensive Urban Planning Based On Integrative Law Towards Sustainable Urban Development) Teuku Nazarudin
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i2.2315

Abstract

Abstract: Comprehensive Urban Planning Based on Law Integrative Towards Sustainable Urban Development. This study is aimed to analyze the dynamics of sustainable urban development and comprehensive urban planning based on integrative law. Using a qualitative approach to the normative juridical method. The analysis showed that the dynamics of sustainable urban development not only implies ecological sustainability or biophysical, but also the sustainability of socio-cultural and economic sustainability. A comprehensive urban planning based on integrative meaningful spatial law as an interdisciplinary science is the mindset that is comprehensive and integrated. Implementation of integrative law to a sustainable city spatial plan guarantees that every citizen has access to freedom in activity, the equality and rights among themselves.   Abstrak: Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembangunan kota berkelanjutan dan perencanaan kota secara komprehensif berbasis hukum integratif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa dinamika pembangunan kota berkelanjutan tidak sekedar mengandung pengertian keberlanjutan ekologis atau biofisik semata-mata, melainkan juga keberlanjutan sosio-kultural dan keberlanjutan ekonomis. Perencanaan kota secara komprehensif berbasis hukum integratif bermakna tata ruang sebagai ilmu interdisiplin adalah pola pikir yang bersifat menyeluruh (comprehensive) dan terpadu (integrated). Penerapan hukum integratif terhadap suatu rencana tata ruang kota berkelanjutan menjamin bahwa setiap warga kota memiliki akses terhadap kebebasannya dalam beraktifitas, adanya persamaan derajat dan hak di antara sesamanya.  DOI: 10.15408/jch.v2i2.2315

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Summer Edition Vol 13, No 1 (2025) Vol 13, No 1 (2025): In Press Vol. 13 No. 1 (2025): Spring Edition Vol 12, No 3 (2024) Vol. 12 No. 3 (2024) Vol 12, No 2 (2024) Vol 12, No 2 (2024): In Press Vol. 12 No. 2 (2024) Vol 12, No 1 (2024) Vol. 12 No. 1 (2024) Vol. 11 No. 3 (2023) Vol 11, No 3 (2023) Vol 11, No 2 (2023) Vol. 11 No. 2 (2023) Vol 11, No 1 (2023) Vol. 11 No. 1 (2023) Vol 10, No 3 (2022) Vol. 10 No. 3 (2022) Vol 10, No 2 (2022) Vol. 10 No. 2 (2022) Vol. 10 No. 1 (2022) Vol 10, No 1 (2022) Vol. 9 No. 3 (2021) Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol. 9 No. 2 (2021) Vol. 9 No. 1 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol. 8 No. 3 (2020) Vol 8, No 3 (2020) Vol 8, No 2 (2020) Vol. 8 No. 2 (2020) Vol. 8 No. 1 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 3 (2019) Vol. 7 No. 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol. 7 No. 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol. 7 No. 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue