Mara Sutan Rambe
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Konsep Kesejahteraan Dalam Pemekaran Wilayah Desa Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Bahri, Samsul; Rambe, Mara Sutan
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 5 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i5.20854

Abstract

Welfare is a dream and hope for every human being who lives on this earth. In an effort to meet the needs of their lives, humans will not be able to complete them or obtain them without the help of others. For the government, welfare is measured by the value of GNP per capita, which is the ratio between the value of GNP and the total population. An autonomous village will provide wide space for development planning which is a community need and is not burdened by work programs from various government agencies. This research is descriptive using a normative juridical method, which provides an overview of the Welfare Concept in Fiqh Siyasah against the Village Government according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The results of the study stated that; Aspects that are used as indicators to measure people's welfare are income, population, health, education, employment, consumption, housing, and socio-culture. The concept of welfare can be implemented well if there is coordination and cooperation between village officials, the Village Consultative Body and community leaders.Keywords: Village; Public; Well-being; Constitution Abstrak Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak akan mampu menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain. Bagi pemerintah kesejahteraan diukur dengan nilai GNP perkapita, yang merupakan rasio perbandingan antara nilai GNP dengan jumlah penduduk. Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah.  Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang Konsep Kesejahteraan Dalam Fiqh Siyasah Terhadap Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil penelitian menyatakan bahwa; aspek-aspek yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, perumahan, dan sosial budaya. Konsep kesejahteraan bisa terlaksana dengan baik jika ada koordinasi dan kerja sama antara aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa dan tokoh masyarakat. Kata Kunci: Desa; Masyarakat; Kesejahteraan; Undang-Undang
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MONETISASI KARYA SENI MUSIK UNTUK KONTEN VIDEO YANG DIUNGGAH KE YOUTUBE DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Martin Eka Dwi Chandra; Nahrowi Nahrowi; Mara Sutan Rambe
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v4i2.21414

Abstract

In today's rapid technological developments, many people are involved in the world of electronic entertainment and one of them is being a content creator on Youtube. However, in practice there are still many people who use other people's copyrighted works for their video content without having the approval or license of the related parties. This research focuses on circulating literature sources and the result is that every activity that uses the copyrighted work of others must have permission from the creator and/or copyright holder in accordance with Law Number 28 of 2014, besides that Youtube itself has regulated the Copyright Matching Tool. or plagiarism checking tools owned by Youtube.
Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn) Muhammad Hasbi Ashshidiqi; JM Muslimin; Mara Sutan Rambe
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 3 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i3.20345

Abstract

This article discusses the conditions and situations where self-defense or self-defense is permitted when faced with a criminal act. This article discusses the terms and limits to which self-defense can be exercised. In addition, because this article discusses cases committed by children, this study will also discuss the Criminal Justice System for Children, starting from the principles to law enforcement against children who commit crimes.This research is a juridical-normative research using a case approach. The data in this study were collected using a literature study. The document that is the source of data in this study is the Decision of the Kepanjen District Court Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Kpn. The results of this study describe the qualifications of an act that is said to be forced defense that exceeds the limit (noodweer excess). In carrying out forced defending that goes beyond the limit, there must be great mental turmoil in addition to other conditions. Extreme mental shock is a condition that affects the mind, such as being very afraid, very panicked, very angry, and very confused. With these conditions, it affects the reason of a maker, so that he cannot possibly think about the consequences of his defense. Therefore, such actions cannot be punished because there are reasons or grounds for forgiveness.
Perlindungan Nasabah Bank Terhadap Tindakan Phishing Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Febbyanti Rahmadian; Muhammad Maksum; Mara Sutan Rambe
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v2i2.17933

Abstract

This study aims to determine the protection provided by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, known as BRI Bank to its customers from phishing crimes. This research explains the basis of the bank's responsibility to protect its customers from phishing, various regulations regarding customer protection from phishing in Indonesia, and how the implementation of BRI Bank in protecting its customers from phishing, both preventively and repressively. This research method uses a statutory approach (statue approach) by using Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking and uses a conceptual approach which is used to determine the ideal form of protection against bank customers from phishing acts. This research proves that the protection of customers at Bank BRI from phishing can be realized if customers are aware of their rights and obligations, then BRI Bank is more active in providing education to its customers.Keywords: E-Banking, Phishing, Legal Protection
Penerapan Diversi Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan Siti Aniza Rahmah; Kamarusdiana Kamarusdiana; Mara Sutan Rambe
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i1.19705

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan diversi dan peran penyidik pada kurun waktu 2018-2019 dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengkajian bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan penelitian di Polres Metro Jakarta Selatan, pengkajian bahan sekunder yaitu dengan buku-buku, jurnal, dan literasi yang berhubungan dengan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses diversi pelaksanaan yang dilakukan dalam peran penyidik belum sepenuhnya dapat dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 27 dan Pasal 29 dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat faktor penghambat yakni adanya intervensi atau paksaan dari pihak korban untuk tidak adanya proses diversi. Kata Kunci : Penyidikan, Diversi, Tindak pidana Anak 
PERAN PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN Siti Aniza Rahmah; Kamarusdiana Kamarusdiana; Mara Sutan Rambe
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i6.15875

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan diversi dan peran penyidik pada kurun waktu 2018-2019 dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian yang dilakukakan dengan melakukan pengkajian bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan penelitian di Polres Metro Jakarta Selatan, pengkajian bahan sekunder yaitu dengan buku-buku, jurnal, dan literasi yang berhubungan dengan skripsi ini. Peneliti juga meneliti mengenai implementasi ketentuan hukum (normatif) dalam kenyataan.Hasil penelitian menunjukan bahwa penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses diversi pelaksanaan yang dilakukan dalam peran penyidik belum sesuai dengan aturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 27 dan Pasal 29 dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai hasil penelitian terdapat faktor penghambat, dimana faktor penghambat terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Dalam penelitian yang menjadi faktor eksternal adalah adanya tokoh masyarakat yang membantu dalam musyawarah dan pelaksanaan diversi. Dalam faktor penghambat yaitu adanya intervensi atau paksaan dari pihak korban untuk tidak adanya proses diversi.
Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Bersama-Sama; Analisis Putusas Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk Chairunisa Chairunisa; Alfitra Alfitra; Mara Sutan Rambe
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i2.20508

Abstract

The main issue in this study is the judge's inaccuracy in imposing criminal punishment on the perpetrator in a theft case using the weighting of Decision Number 143 / Pid.B / 2015 / PN.Dmk. In Decision Number 143 / Pid.B / 2015 / PN.Dmk, the study aims to identify and analyze the factors behind the occurrence of theft with weighting and consideration of the Judge in imposing crimes against the perpetrators. The findings of this study indicate that the factors underlying the occurrence of criminal acts of theft with weighting in the decision Number 143 / Pid.B / 2015 / PN.Dmk by AD as the perpetrator participated in committing theft with weight, namely economic factors because he was the backbone of the family and had to meet the necessities of life for himself and his family. Then, because all the elements in the primair indictment had been fulfilled, the Judge sentenced the perpetrator to the first charge, namely the perpetrator violating Article 363 Paragraph (1) 3rd, 4th, and 5th of the Criminal Code. The judge has made the right decision, namely trying the perpetrator with a criminal act of theft in burdensome circumstances, but the sentence handed down by the Judge is very minimal and lower than what is demanded by the Public Prosecutor because the perpetrator before committing the crime of theft with weight has just left the Penitentiary (Lapas) with embezzlement cases in Decision Number 133 / Pid.B / 2014 / PN.Pti and have already been convicted. Therefore, the sentence given to the perpetrator is not proportional to what he has done and the judge should also consider the impact and harm caused to the victim as a result of the perpetrator's actions.
Weakening Tradition: The Shifting in Same-Clan Marriage Prohibition in Mandailing Batak Ahmad Mukri Aji; Mara Sutan Rambe; Nur Rohim Yunus; Rulia Feriera
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 21, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v21i2.23729

Abstract

Same-clan marriage is prohibited among the Mandailing Batak society. The practice is considered to harm partuturon (designation within the family relationship). However, people have started to violate this prohibition. Sanctions for the violators have no longer been imposed. This indicates the weakening of the customary law in society. This is a legal anthropological inquiry involving observations and interviews with the customary leaders of the Mandailing Batak Society and those who practice the same-clan marriage. This research finds that factors influencing the changes in the same-clan marriage include Islamic teachings, modernity, improvement in education, and people's mobility.   Abstrak: Perkawinan sesama marga dilarang di kalangan masyarakat Batak Mandailing. Praktik tersebut dianggap merugikan partuturon (sebutan dalam hubungan keluarga). Namun, larangan tersebut sudah mulai dilanggar oleh masyarakat. Sanksi bagi pelanggar sudah tidak berlaku lagi. Hal ini menunjukkan melemahnya hukum adat dalam masyarakat. Penelitian antropologi hukum ini menggunakan observasi dan interview kepada para pemimpin adat Masyarakat Batak Mandailing dan mereka yang melakukan perkawinan sesama marga. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti modernitas, peningkatan pendidikan, mobilitas, dan ajaran Islam mempengaruhi perubahan perkawinan sesama marga.
Criticism of Gender Mainstreaming according to Abdul Karim Zaidan in "Al-Mufassol Fi Ahkam Al-Mar'ah wa Bayt Al-Muslim" Abbas Sofwan Matlail Fajar; Mara Sutan Rambe
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 19, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v19i2.10852

Abstract

AbstractGender Mainstreaming is an action originated from feminism movement closely related to society changes that involves regulation changes, social, economy, politics, and culture. Study about gender issue with all kind of topic that related to religion, especially in Islam, is always catchy to be discussed. In this case, Abdul Karim Zaidan as Islamic jurist in his work “Al-Mufassol Fi Ahkam Al-Mar’ah wa Bayt Al-Muslim” discusses about a life of a woman as a family member as well as a part of society, he carries out academic problem to create an outcome that concern with changing of times, with the aim of reintroducing comprehensively to Moslem women and all Moslems about Islamic Law on women and Islamic household as taught in Islam, and clearly explaining about the rules of life of Moslem women and Moslem family.
Proses Akomodasi Hukum Islam Kedalam Hukum Pidana Nasional Mara Sutan Rambe
Jurnal Cita Hukum Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v2i1.1846

Abstract

Abstract: The process of accommodation of Islamic law into the National Criminal Law. The process of accommodation of Islamic law into the national criminal law, actually has been running since the days of the empire, the Dutch colonial era, the era of independence, the days of the old order, up to the current reform era. But its existence continues to be fought by most Muslims in Indonesia, including in the field of criminal law. It is based on the assumption that with the enforcement of the Islamic penal code, the crime that is increasingly spread in the midst of society can gradually be reduced. Accommodation of the Islamic criminal law in the reform era has entered a new era that, with the implementation of caning in Aceh. It is inseparable from the role of politicalparties / member of the House of Representatives. Therefore, need to carefully look at the stage where ideas and materials of Islamic criminal law began to be accommodated into the "Draft Criminal Code" to be formed, because the bill which will be transformed into law in force and binding, after it was enacted.  Abstrak: Proses Akomodasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Pidan Nasional. Proses akomodasi hukum Islam kedalam hukum pidana nasional, sebenarnya telah berjalan sejak jaman kesultanan, jaman kolonial Belanda, jaman kemerdekaan, jaman orde lama, sampai dengan jaman reformasi saat ini. Namun eksistensinya terus diperjuangkan oleh sebagian umat Islam Indonesia, termasuk dalam bidang hukum pidana. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit demi sedikit dapat terkurangi. Pengakomodasian hukum pidana Islam pada era reformasi telah memasuki era baru yaitu, dengan diterapkannya hukuman cambuk di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini tidak terlepas dari peran partai politik/anggota DPR RI. Karenanya, perlu disimak pada tahapan mana ide dan materi hukum pidana Islam mulai terakomodasi ke dalam “RUU KUHP” yangakan dibentuk, karena RUU tersebut yang akan menjelma menjadi undangundang yang berlaku dan mengikat setelah disahkan.  DOI: 10.15408/jch.v2i1.1846