cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Arena Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 2 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 7, No 2 (2013)" : 2 Documents clear
KONSEP PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Ratomi, Achmad
Arena Hukum Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.368 KB)

Abstract

Abstract The purpose of this study was to analyze the implementation of the concept of diversion procedure at the investigation stage in the completion of the crime by children. This study uses a kind of normative legal research, which is a process to find the rule of law, principles of law and legal doctrines in order to answer the legal issues faced in order to obtain the arguments, theories or concepts as prescriptions in solving the problem. The concept of diversion at the stage of implementation procedures in the completion of the investigation of criminal acts committed by children there are three forms, namely: First, Police Conference. The party consisted of the police and offender. Type of crime is violations and minor crime. Second, the Family Conference. The parties involved are the police, offender and /or parent/guardian, and the supervising community. Type of crime is a minor crime, crime without victim and crime the value of the losses of victims not more than the provincial minimum wage. Third , Public Conference. The parties involved are the police, offender and/or parent/guardian, the victim and/or the parent/guardian and supervising community and society. Type of crime is a crime punishable by prison of less than 7 ( seven ) years and not a repetition of crime. Key words: diversion, investigation, crime by child.Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat tiga bentuk, yaitu: Pertama, Musyawarah Polisi. Para pihak hanya terdiri atas polisi dan pelaku. Jenis tindak pidananya  adalah pelanggaran dan tindak pidana ringan. Kedua, Musyawarah Keluarga Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidananya adalah  tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. Ketiga, Musyawarah Masyarakat Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya dan pembimbing kemasyarakatan serta masyarakat. Jenis tindak pidananya adalah  tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan pelaku bukan melakukan pengulangan tindak pidana. Kata kunci: diversi, penyidikan, tindak pidana oleh anak 
PERPANJANGAN HAK GUNA BANGUNAN BAGI PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN INVESTASI BERKELANJUTAN MENUJU KESEJAHTERAAN RAKYAT Puspadma, I Nyoman Alit
Arena Hukum Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.368 KB)

Abstract

Abstract Land Law is governing the extension of Rights for Building in line with Article 35 paragraph (2), which contains norm fuzziness. The word "may" in standardization in the article raises different interpretations, so it is contrary to the provisions of Article 5 letters f of Law No. 12. Year 2011, which ordered that in every establishment of good laws, one of the conditions that must be met is "clear statement". Rights for Building on the subject referred to in Article 36 paragraph (1) of Land Law, which is a. Citizens of Indonesia and b. legal entities established under Indonesian law and domiciled in Indonesia. Legal entities that are used in this study are a limited liability company. In this regard, there are three problems examined, namely: How is the extension of Rights for Building arranged? How to interpret the provisions of Article 35 paragraph (2) of Land Law if it is associated with principles of legal certainty, justice, and sustainable investment towards social welfare, as well as the legal consequences for Rights For Building  for limited liability company  if the extension is denied? The theories used to analyze the problems are theory classes of Norma (stuffen theory), Legal Certainty theory, theory of justice, and the welfare state theory, while the method of research applied in accordance with normative legal research is the approach of legislation or statute approach, conceptual approach, and the analytical approach, with the source of legal material in the form of the law of primary legal materials, secondary and tertiary. Based on the analysis, the conclusion is as follows: the extension of Rights For Building  above state land is stipulated in Article 35 paragraph (2) Land Law in conjunction with Article 26 paragraph (1) Government Regulation 40 of 1996 in conjunction with Article 40 Minister Of Agrarian Regulation/Head National Land Board 9 year 1999, while the extension of Rights For Building  over Land Rights Management  occurred after the approval of the Land Rights Management  holders stipulated in Article 35 paragraph (2) Land Law  Article 26 paragraph (2) Government Regulation 40 of 1996 in conjunction with Article 45 Minister Of Agrarian Regulation/Head National Land Board 9 1999. Rights For Building on the land of private property is set to be not extended, but according to the provisions of Article 29 paragraph (2) Government Regulation 40 of 1996 may be updated. Interpreting the provisions of Article 35 paragraph (2) Land Law should always be associated with Article 2 paragraph (3) and Article 3 of Capital Market Law.  In the case of Rights For Building  expires, the land is returned to the state when it was coming from State Land or Land Rights Management  holder if the land comes from Land Rights Management , and the Limited Liability Company  was no longer able to use the land as a place of business or investing. If Limited Liability Company did not get land to run their business (investment), then there will be other legal consequences, namely the dissolution of Limited Liability Company, and employees lay off, which will lead to other consequences, such as economic and social consequence. Key words: extension, rights for building, investment, public welfare Abstrak Hukum Tanah yang mengatur perpanjangan Kuasa untuk Membangun sejalan dengan Pasal 35 ayat (2), yang berisi norma ketidakjelasan. Kata “dapat” dalam standardisasi dalam artikel menimbulkan interpretasi yang berbeda, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf f UU No 12. Tahun 2011, yang memerintahkan bahwa dalam setiap pembentukan undang-undang yang baik, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah “pernyataan yang jelas”. Hak untuk Membangun pada subjek dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1 ) UU Pertanahan, yang merupakan: a)Warga Indonesia dan b)badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Badan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perseroan terbatas. Dalam hal ini, ada tiga masalah yang diteliti, yaitu: Bagaimana perpanjangan Hak untuk Bangunan diatur ? Bagaimana menafsirkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Tanah jika dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan investasi berkelanjutan menuju kesejahteraan sosial, serta konsekuensi hukum Hak Untuk Bangunan untuk perseroan terbatas jika ekstensi ditolak? Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah kelas teori Norma (stuffen theory), teori Kepastian Hukum, teori keadilan, dan teori negara kesejahteraan, sedangkan metode penelitian yang diterapkan sesuai dengan penelitian hukum normatif adalah pendekatan peraturan atau undang-undang pendekatan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis, dengan sumber bahan hukum dalam bentuk undang-undang bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan analisis, kesimpulannya adalah sebagai berikut: perpanjangan Hak Untuk Membangun di atas tanah negara yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Pertanahan juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996 jo Pasal 40 Menteri of Peraturan Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 9 tahun 1999, sedangkan perpanjangan Kuasa Untuk Membangun atas Manajemen Hak atas Tanah terjadi setelah persetujuan pemegang Hak Pengelolaan Lahan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Tanah Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996 jo Pasal 45 Peraturan Menteri of Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 9 1999. Hak Untuk Membangun tanah milik pribadi diatur untuk tidak diperpanjang, tetapi menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996 dapat diperbarui`. Menafsirkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU Pertanahan harus selalu dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 UU Pasar Modal. Dalam kasus Hak Untuk Membangun berakhir, lahan tersebut dikembalikan ke negara ketika itu datang dari Tanah Negara atau Tanah Hak Pengelolaan pemegang jika tanah berasal dari Manajemen Hak atas Tanah, dan Perseroan Terbatas sudah tidak mampu lagi untuk menggunakan tanah sebagai tempat usaha atau investasi. Jika Perseroan Terbatas tidak mendapatkan lahan untuk menjalankan bisnis mereka (investasi), maka akan ada konsekuensi hukum lainnya , yaitu pembubaran Perseroan Terbatas, dan karyawan PHK, yang akan mengakibatkan konsekuensi lainnya, seperti konsekuensi ekonomi dan sosial. Kata kunci: ekstensi, hak untuk membangun, investasi, kesejahteraan masyarakat

Page 1 of 1 | Total Record : 2

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 3 (2025) Vol. 18 No. 2 (2025) Vol. 18 No. 1 (2025) Vol. 17 No. 3 (2024) Vol. 17 No. 2 (2024) Vol. 17 No. 1 (2024) Vol. 16 No. 3 (2023) Vol. 16 No. 2 (2023) Vol. 16 No. 1 (2023) Vol. 15 No. 3 (2022) Vol. 15 No. 2 (2022) Vol. 15 No. 1 (2022) Vol. 14 No. 3 (2021) Vol. 14 No. 2 (2021) Vol. 14 No. 1 (2021) Vol 13, No 3 (2020) Vol. 13 No. 3 (2020) Vol 13, No 2 (2020) Vol. 13 No. 2 (2020) Vol. 13 No. 1 (2020) Vol 13, No 1 (2020) Vol. 12 No. 3 (2019) Vol 12, No 3 (2019) Vol 12, No 2 (2019) Vol. 12 No. 2 (2019) Vol 12, No 1 (2019) Vol. 12 No. 1 (2019) Vol 11, No 3 (2018) Vol. 11 No. 3 (2018) Vol. 11 No. 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol 11, No 2 (2018) Vol. 11 No. 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol 11, No 1 (2018) Vol. 10 No. 3 (2017) Vol 10, No 3 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol 10, No 2 (2017) Vol. 10 No. 2 (2017) Vol 10, No 1 (2017) Vol. 10 No. 1 (2017) Vol. 9 No. 3 (2016) Vol 9, No 3 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol 9, No 2 (2016) Vol. 9 No. 2 (2016) Vol. 9 No. 1 (2016) Vol. 8 No. 3 (2015) Vol. 8 No. 2 (2015) Vol. 8 No. 1 (2015) Vol. 7 No. 3 (2014) Vol. 7 No. 2 (2014) Vol. 7 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 6 No. 3 (2013) Vol. 6 No. 2 (2013) Vol 6, No 2 (2013) Vol. 6 No. 1 (2013) Vol. 5 No. 3 (2012) Vol. 5 No. 2 (2012) Vol. 5 No. 1 (2012) Vol. 4 No. 8 (2011) More Issue