Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Arena Hukum Badamai Law Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Pengabdian Ilung (Inovasi Lahan Basah Unggul) LamLaj
Achmad Ratomi
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KONSEP PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Ratomi, Achmad
Arena Hukum Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (47.368 KB)

Abstract

Abstract The purpose of this study was to analyze the implementation of the concept of diversion procedure at the investigation stage in the completion of the crime by children. This study uses a kind of normative legal research, which is a process to find the rule of law, principles of law and legal doctrines in order to answer the legal issues faced in order to obtain the arguments, theories or concepts as prescriptions in solving the problem. The concept of diversion at the stage of implementation procedures in the completion of the investigation of criminal acts committed by children there are three forms, namely: First, Police Conference. The party consisted of the police and offender. Type of crime is violations and minor crime. Second, the Family Conference. The parties involved are the police, offender and /or parent/guardian, and the supervising community. Type of crime is a minor crime, crime without victim and crime the value of the losses of victims not more than the provincial minimum wage. Third , Public Conference. The parties involved are the police, offender and/or parent/guardian, the victim and/or the parent/guardian and supervising community and society. Type of crime is a crime punishable by prison of less than 7 ( seven ) years and not a repetition of crime. Key words: diversion, investigation, crime by child.Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Konsep prosedur pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat tiga bentuk, yaitu: Pertama, Musyawarah Polisi. Para pihak hanya terdiri atas polisi dan pelaku. Jenis tindak pidananya  adalah pelanggaran dan tindak pidana ringan. Kedua, Musyawarah Keluarga Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidananya adalah  tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat. Ketiga, Musyawarah Masyarakat Para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya dan pembimbing kemasyarakatan serta masyarakat. Jenis tindak pidananya adalah  tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan pelaku bukan melakukan pengulangan tindak pidana. Kata kunci: diversi, penyidikan, tindak pidana oleh anak 
PENYELESAIAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KONTEKS SOSIAL MASYARAKAT (Penghindaran Labeling Terhadap Anak) Ratomi, Achmad
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 5, No 2: Desember 2013
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.732 KB) | DOI: 10.18860/j-fsh.v5i2.3004

Abstract

The  fact  that  there  are  some  data  that  indicate  the  involvement  of  children  in  criminal acts. Criminal acts of children in society have forced the child “in conflict with the law”. The settlement of child problem conflicting with the law in the context of society can be done with out of court by the principles of togetherness and openness. This method is much more beneficial for children’s development, both physically and psychologically when compared to the punishment. Formal law enforcement should be avoided as far as possible to children who commit a crimes as long as there is no guarantee for their benefit. Because of this article, the author tries to find a solution how it should be to resolve the issue of children in conflict with the law.. Kenyataan  bahwa  ada  beberapa  data  yang  menunjukkan  keterlibatan  anak-anak  yang dalam  tindak  pidana  kriminal.  Tindak  pidana  anak  di  masyarakat  telah  memaksa  diri anak “berkonflik dengan hukum”. Penyelesaian persoalan anak yang berkonflik dengan hukum  dalam  konteks  sosial  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  upaya  damai   di  luar pengadilan  dengan  prinsip  kebersamaan  dan  keterbukaan.  Penyelesaian  cara  ini  jauh lebih menguntungkan bagi perkembangan anak baik secara fisik maupun secara psikologis jika dibandingkan dengan pemidanaan. Penegak hukum secara formal hendaknya sejauh mungkin  dihindari  terhadap  anak  yang  melakukan  tindak  kriminal  selama  tidak  ada jaminan kemaslahatan bagi mereka. Karena itu melalui artikel ini penulis mencoba untuk mencarikan solusi bagaimana seharusnya menyelesaikan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum
Realisasi Kebijakan Politik Hukum Pangan dalam Pemberdayaaan Perempuan pada Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara Erliyani, Rahmida; Ratomi, Achmad; Farah, Gusti Alya Fathia; Kusumawardhani, Nurul Aini
Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v9i1.19196

Abstract

: Pemerintah sudah  mencanangkan kebijakan  ketahanan pangan yang dituangkan dalam  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kebijakan ini berupaya menuju peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang diawali dari upaya pencapaian kemandirian pangan keluarga.Secara hukum dapat kita lihat pada tataran regulasinya, baik dalam lingkup lokal maupun secara nasional. Adanya UU tentang Pangan ini yang kemudian di turunkan dalam berbagai peraturan pelaksananya baik dalam lingkup nasional maupun daerah Kabupaten HSU, menarik untuk dikatehui dalam aspek hukum ini. Kemudian bagaimana  realiasasi politik hukum pangan di Kabupaten HSU ini dalam proses penyelenggaraan pangan dengan melibatkan peran perempuan sebagai pemberdayaan perempuan. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis karena peran perempuan sangat singnifikan dalam upaya peningkatan ketahan keluarga dalam aspek ekonomi maupun kesehatan .Implementasi berbagai regulasi hukum terkait uapaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan mengedepankan upaya mencapai kemandirian pangan keluarga, peran perempuan niscahya ditiadakan. Oleh karena itu menarik untuk terus dilakukan riset terkait pemberdayaan perempuan dalam keluarga pada masyarakat Kabupaten HSU terutama terkait pemberdayaan perempuan pada persolan kemandiran keluarga termasuk dalam hal ini kemandirian pangan keluarga.Metode yang digunakan dalam Penelitian ini  adalah penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara ( HSU), dengan pendekatan statute approad dan conceptual approad.Data yang digunakan adalah data primer didukung data sekunder.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah daerah Kabupaten HSU dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan pada masyarakat untuk penyelenggaraan pangan  dan kemandirian ekonomi keluarga memang secara aturan hukumnya tidak diatur secara khusus dalam tataran regulasi daerah.namun terdapat dalam berbagai peraturan nasional terkait penyelenggaraan pangan dan juga sebagian tertuang dalam regulasi daerah.yang bersifat umum tentang kebijakan terkait penyelenggaran pangan dan pembinaan ketahanan keluarga. Realisasi kebijakan poltik hukum pangan di kabuapten HSU dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan terkait program ketahanan pangan yang dilakukan secara terpadu oleh dinas PPPA&KB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas dukcapil, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perindag. Bentuk kegiatannya adalah: Penyuluhan penyuluhan untuk kemandirian pangan masyarakat, kegiatan berbagai penyuluhan  tentang kesehatan keluarga, ibu dan anak,Kegiatan penyuluhan dan pembinaan pencegahan perkawinan usia dini. Dan kegiatan Penyuluhan dan pembinaan pencegahan stanting bagi anak,kegiatan pelatihan keterampilan pengolahan makanan industri rumahan, kegiatan pelatihan keterampilan kewirausahaan dan pedagang/usaha kecil. Juga kegiatan  pembinaaan usaha pertanian dan perkebunan, usaha perikanan serta kegiatan pembinaan peningkatan kawasan wisata perairan dan sungai dan menjalin berbagai kerjasama dengan pihak instansi terkait untuk upaya peningkatan pemeliharaan dan pemenfataan lahan gambut, rawa dan sungai.    
Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi Bagi Siswa Global Islamic Boarding School Barito Kuala Ahmad, Syaufi; Haiti, Diana; Mispansyah, Mispansyah; Nurunnisa, Nurunnisa; Ratomi, Achmad
Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul) Vol 4, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/ilung.v4i3.14358

Abstract

Ruang digital menjadi tempat bagi remaja untuk beraktivitas, belajar, dan bersosialisasi. Sebagian besar siswa dan siswi menggunakan kontak pribadi masing-masing dalam registrasi akun pada berbagai media sosial, yang mana kurang lebih setengahnya cukup rentan dalam keamanan akun data pribadi dengan menggunakan sandi yang memuat unsur angka dari tanggal berkesan seperti tanggal, bulan, dan/atau tahun lahir. Keamanan data identitas siswa SMA sangat penting karena data identitas siswa merupakan informasi pribadi yang sangat sensitif dan dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan kampanye perlindungan data pribadi agar Siswa Global Islamic Boarding School Kabupaten Barito Kuala mengetahui dan memahami jenis-jenis data pribadi yang dilindungi  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
THE EXISTENCE OF NOTARY HONOR ASSEMBLIES IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS Erliyani, Rahmida; Ratomi, Achmad
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 3 No. 1 (2018): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v3i1.70

Abstract

The aim of this study is to know and analyze the basic idea of the necessity for the approval of the Notary Honor Assemblies to the Notary examination in the criminal justice process and on the approval of the Notary Honor Assemblies to the Notary examination in the criminal justice process in relation to the principle fast, simple and low cost trial. This research uses doctrinal law research done or aimed at a concept that will be studied which is the concept or principle of fast, simple and low cost trial in relation with the authority of Honorary Notary Assembly to the checking of Notary in criminal justice process. The basic rationale of the existence of this NHA is the effort to enforce the obligation to deny or deny notary rights (the obligation to conceal the contents of the deed). Thus, the NHA’s approval as a opening “key” to the obligation of Notaries public when facing the complicated legal process. Legal protection of notary as regulated in Article 66 paragraph (1) law of the Repulic of Indonesia concerning Position of Notary (LPN) is a legal protection to notary public as a public official who is performing its task and obligation in carrying out government authority to keep the state documents in the form of authentic deed. The request for approval from NHA is not only done by the investigator at the stage of investigation, but will also be requested again by the prosecutor for the prosecution and by the judge for the court hearing not in accordance with one of the principles in the criminal justice process that is fast, simple and low cost court principle. For the seizure of the copy of the minuta deed and the summon to the Notaries must first the investigator, the prosecutor and the judge send the application for approval to NHA. It is said not to be in accordance with the simple justice principle because according to Article 66 Law of Position of Notary (LPN), the request for the approval of NHA is done at every stage of criminal justice process.
FISHERY CRIME IN WETLAND ENVIRONMENT Mispansyah, Mispansyah; Nurunnisa, Nurunnisa; Ratomi, Achmad; Fahmanadie, Daddy
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v4i2.86

Abstract

The aim of this research is first, to find out the characteristic of crimein Wetland Environment in Hulu Sungai Utara Regency. Secondly, to know the description of law enforcement in the Wetland Environment Area in Hulu Sungai Utara Regency. The method of this research is normative law research supported by field data (sociolegal research). The result of the research shows the characteristic of criminal acts in the environment, which is the Illegal Fishing of small fishermen by using the stun device with the transportation of boats conducted in the river, lake, and swamp areas. Illegal Fishing Crime is done to meet the needs of daily economic life. The law enforcement on illegal fishing, conducted by preventive efforts by the way of socialization to the community both collectively and individually, both organized and situational at the scene. Repressive efforts are conducted in 2 (two) forms: (1) through the process outside the judiciary and (2) in the judiciary. The process outside of the judiciary is conducted through criminal mediation based on police discretion, whereas through the judicial process is carried out by the process of investigation followed by prosecution and criminal detention through a court decision.
URGENSI PENGELOLAAN LIMBAH PETERNAKAN ITIK SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Erliyani, Rahmida; Ratomi, Achmad; Ramadhany, Indah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.132-139

Abstract

Perlindungan akan kualitas lingkungan sudah menjadi hal yang diatur secara hukum. Sebagaimana Undang -Undang Lingkungan Hidup mengamatkan perlunya perlindungan lingkungan. Hak akan lingkungan yang bersih dan sehat adalah hak masyarakat dijamin UU No 32 Tahun 2009 dan sebagai amanat pasal 28 H UUD 1945. Riset mengenai hal ini relavan dalam upaya pemenuhan fokus penelitian yang berorentasi pada pengembangan keilmuan tentang pertanian dan lahan basah serta berkenaan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Pembahasaan ini akan menganalisis keterkaitan dengan upaya untuk implementasi dari ketentuan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Dan bagaimana juga relevansinya dengan upaya menjaga fungsi lingkungan hidup sebagai upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar berkualitas untuk kesehatan masyarakat. Hasil analisis normative menunjukkan tentang bagaimana masyarakat petani lahan basah mengelola limbah peternakan itiknya cukup menarik diketahui karena terkait dengan kesadaran untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan.Urgensinya perlunya pola atau model pengelolaan limbah dari usaha masyarakat dalam peternakan itiknya mengingat peternakan itik sebagaimana usaha peternakan lainnya juga akan berpotensi menghasilkan limbah, dan limbah yang dihasilkan juga bervariasi ada limbah padat, cair dan gas. Pengelolaan limbah yang baik dari usaha beternak itik diharapkan akan bermanfaaat bagi perlindungan lingkungan hidup masyarakat di sekitar tempat usaha peternakan tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bagaimana petani lahan basah yang beternek itik di daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah kecamatan Labuan Amas Selatan mengelola limbah peternakan itiknya berupa limbah cair dari kotoran itik tersebut yang dikelola tanpa menggunakan sentuhan teknologi, hanya secara konvensional dan masih banyak yang tidak dikelola dengan baik. Tidak ada model pengelolaan limbah yang secara spesifik dan terkelola dengan baik
Co-Authors Ahmad, Syaufi Erliyani, Rahmida Fahmanadie, Daddy Farah, Gusti Alya Fathia Haiti, Diana Kusumawardhani, Nurul Aini Mispansyah, Mispansyah Nurunnisa, Nurunnisa Ramadhany, Indah