Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

IJTIHAD

ijtihad
Website

Published by Universitas Darussalam Gontor

ISSN : 19074514 EISSN : - DOI : -

Core Subject : Economy,

Economics, Econometrics & Finance

Ijtihad is a scientific journal of Law and Islamic Economics, both in literature study and also on field research. Is published twice a year as a means of developing a scientific ethos in academic circles of the Faculty of Sharia, especially UNIDA, and the readers in general. The editors receive scientific articles and research reports, which are in accordance with the nature of law and Islamic economics journals.

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue "Vol. 12 No. 2 (2018)" : 8 Documents clear

PENYELESAIAN SENGKETA PENGANGKATAN ANAK TANPA ADANYA ORANG TUA BIOLOGIS (Studi Kasus Putusan No.0251/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kedir) Syaifullahil Maslul Muhammad Wildan Arfan
Ijtihad Vol. 12 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Pengangkatan anak adalah perbuatan mengambilanak orang lain untuk dijadikan anak angkat didalamkeluarganya. Hal ini bermata hukum bilamana ditetapkanoleh Pengadilan setempat, tetapi dalam pelaksanaanyaPengadilan memberikan beberapa persyaratan yang salahsatunya berbunyi “bahwa calon orang tua angkat harus memperolehpersetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak”,yang dijelaskan dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 pasal 13huruf i Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Terkaitdengan hal tadi, banyak terjadi dikalangan keluarga yangtidak dikaruniai seorang anak yaitu pengangkatan anakyang tidak memiliki orang tua atau keluarga, dalam artitidak jelas. Berikut tadi merupakan permasalahan yang padaakibatnya tidak ada persetujuan antara orang tua biologisanak dan calon orang tua anak angkat tersebut.Denganketerangan di atas maka penulis bermaksud untuk memba-has penyelesaian permasalahan pengangkatan anak tanpaadanya orang tua biologis dengan studi kasus di PengadilanAgama Putusan No.0251/Pdt.P/2016/PA.Kab.Kdr. Hasildari penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anakdiperbolehkan dengan asas tujuan untuk kemaslahatananak kedepannya, yang dilakukan dengan prosedur danketentuan hukum yang berlaku, baik menurut syari’at islammaupun hukum konvensional.

KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Ahmad Hidayatullah Zarkasyi; Ahmad Harun Arrasyid
Ijtihad Vol. 12 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahuibagaimana ketentuan prosedur pemberian grasi da nbagaimanakah bentuk kekuasaan Presiden dalampemberian grasi kepada para narapidana dalam sistem keta-tanegaraan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakanadalah Yuridis-Normatif. Dengan merujuk pada peraturanperundang-undangan tentang grasi dan putusan kekua-saan eksekutif tentang pemberian grasi. Hasil Penelitianini adalah, prosedur dalam mengajukan grasi mengalamiperkembangan dan adanya pertimbangan- pertimbangandari Instansi terkait, sebelumnya grasi diajukan denganbatas paling lama 1 (satu) tahun, setelah adanya putusanMahkamah Konstitusi grasi dapat diajukan kapan saja, yangditerima atau ditolak oleh Presiden. Kemudian, penelitimenemukan beberapa hal yang dapat diajukan sebagaikriteria/tolak ukur Presiden dalam memberikan grasi, yaitudalam ketentuan menimbang yang dapat dipakai untuktolakukur/kriteria.

THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY ACCORDING TO ABUL A’LA AL-MAUDUDI AND ABDULLAH AHMAD AN-NA’IM Achmad Arif Tampan Cresna
Ijtihad Vol. 12 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Tidak memandang negara Barat ataupun Timur,isu penegakan kedaulatan merupakan sebuah kesepaka-tan seluruh umat manusia demi terciptanya perdamaiandunia. Namun, persoalan yang sering kali muncul adalahperbedaan standar dan orientasi kedaulatan versi Barat danIslam, yang kemudian menjadi dua kelompok besar yangsaling bertentangan. Adanya perbedaan konsep kedaulatanoleh dua tokoh Islam, namanya Abul A’la Al-Maududi danAbdullah Ahmad An-Na’im. Dari pembahasan yang telahdijelaskan, penulis mengambil kesimpulan bahwa kedau-latan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ataukesatuan yang tidak terletak dibawah kekuasaan lain. Dalamkonsep Al-Maududi terhadap kedaulatan, bahwa sistemkedaulatan hanya milik Allah SWT. Sedangkan rakyat atauumat Islam hanya sebagai wakil atau bisa disebut khalifah.Diantara asas politik Islam yang membedakan dengansistem kedaulatan adalah menjadikan kedaulatan di tangansyara’. Dalam konsep An-Na’im terhadap kedaulatan, bahwakekuasaan dipegang penuh oleh umat, umat Muslim ikutberperan dan bertanggung jawab, kebebasan adalah hakbagi semua orang, dan sistem kedaulatan berada dalamundang-undang Islam, kemudian dia memerintahkan untukmenolak sistem-sistem lain yang tidak bersum berdarinya.

TRAFFICKING IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND THE DRAFT CRIMINAL CODE Imam Kamaluddin Azzah Hafizhah
Ijtihad Vol. 12 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Human trafficking is a crime that violates humanrights. Especially for women and children that is easy andprofitable to be exploited. In this modern era, it is stillcommon crime of human trafficking are where the actionis carried out in the form and a new mode increasinglymanipulated and structured. Indonesian government itselfparticipated in the eradication of this crime, which has beenregulated in article 297 of the Penal Code and updatedin the Draft Bill Draft Article 546 of the Criminal Code.This research aims to find out the crime of trafficking isin terms of Islamic law perspective and the perspective ofthe Penal Code Bill. Writing research use descriptive qual-itative type of method and a comparatif research-analysisthat makes comparisons the crime of trafficking issuesin the perspective of Islamic law and the draft CriminalCode. The results of this paper is the legal conformity ofthe crime of trafficking in the Draft Bill to the Islamic lawin the prosecution and combating such crime. In order tobecome a reference in law enforcement transnational crime,combating and stopping crime is not humane.

مفهوم التسامح الديني وفقا لفتوى مجلس العلماء الإندونيسي رقم 65 لعام 2016 بشأن تحريم ارتداء أزياء غير لإإاس Setiawan bin Lahuri Anwarul Muzayyidin
Ijtihad Vol. 12 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konseptoleransi yang terdapa dalam fatwa Majelis Ulama Indo-nesia Nomor 56 tahun 2016. Serta menjawab pertanyaanyang menyatakan bahwa fatwa ini tidak toleransi. Dan jugamenganalisis apakah fatwa ini sudah sesuai dengan konseptoleransi dalam fiqih Islam. Metode yang digunakan adalahanalisis konten dari Fatwa MUI no. 56 tahun 2016. Hasildari penelitian ini adalah bahwasanya setiap muslim dila-rang untuk mengikuti kebiasaan agama lain diantaranyamemakai atribut natal ketika umat Kristiani memperingatihari natal, karena dengan mengikuti kebiasaan agama laindapat merusak aqidah umat Islam itu sendiri, adapunhimbauan kepada pemerintah agar memberikan peringatankepada pihak-pihak yang memaksa pekerja dari muslimuntuk memakai atribut-atribut yang tidak sesuai denganaqidah Islam.

أحكام الخنثى في الميراث و قضاياها المعاصرة: دراسة تحليلية في مستشفي الدكتور سوتومو سورابايا Mhd Jabal Alamsyah Muhammad Ihsan Mustofa
Ijtihad Vol. 12 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan kewari-san Khuntsa (orang yang memiliki 2 alat kelamin), kejelasannyadan juga menentukan berapa bagian kewarisannya. MetodePenelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologidan teknis pengumpulan datanya adalah dengan observasidan wawancara. Permasalahan seperti ini, diperlukannyabantuan RSUD Dr. Soetomo untuk memberi kejelasan alatkelamin Khuntsa. Status khuntsa ditentukan melalui beberapacara, yaitu dilakukan para madzhab dan bantuan dokter. Carayang dilakukan para madzhab dalam menentukan bagiankhuntsa, yang pertama dengan melihat dari mana air senipertama kali keluar atau yang sering dilalui air seni tersebut,yang kedua dengan melihat tanda-tanda kedewasaannya.Cara yang dilakukan dokter adalah dengan melihat kro-mosomnya, dianalisis di sisi genetik, dianatomi fungsinya.Untuk kromosom laki-laki 46 XY dan perempuan 46 XX.Dan pembagiannya, madzhab hanafi khuntsa diberi bagianpaling kecil dari perkiraan antara laki-laki dan perempuan,Mazdhab Syafi’i Khuntsa diberi bagian terkecil dari perkiraanlaki-laki dan perempuan yang sisa hartanya ditangguhkansampai status Khuntsa sudah jelas, kemudian Mazhab Maliki yaitu Khuntsa diberikan jumlah dari bagian perkiraan laki-laki dan perempuan yang kemudian dibagi setengahnya.

MASLAHAH CONCEPT ANALYSISTOWARDS 2016 TAX AMNESTY POLICY IN INDONESIA Faridl Noor Hilal, M.M.A Ade Tachrizatu Wirda
Ijtihad Vol. 12 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Indonesia is projected to meet the potential globalrisk. Where actually it has a significant implication onIndonesian’s economic rate in the future. In the otherhand, the expenditure of nation is increasing year by year.But,there is a gap between the tax compliance and the thetax potential. So, the Indonesian government has a tre-mendous errand min its program is establishing a crediblefiscal policy. Towards its fiscal policy, the government triesto increase the nation revenue trough Tax Amnessty policy.However, the tax amnesty conducted the result of increasingof tax compliance and tax revenue in the future. Hence, thispolicy has a controversial issue. The paper is a qualitativeresearch which try to describe more deeper the meaning ofMaslahah. This paper tries to analyze more the Maslahahconcept towards Tax Amnesty policy in the term of Lawof Islamic Economic. In this paper, the researcher observethe literal meaning of Maslahah and trying to describethe interest and benefits of Tax Amnesty in its sort andlong term. Therefore, the benefits may lead to the publicwelfare. But, the result of the research found that there aresome lacks of Indonesia Tax Amnesty policy in its absenceof tracking source, as its one of incentives. So, it causes toopposite of the Islamic Law to Al-Qur’an, which shouldkeep the own of wealth well. Furthermore, the existence oftax amnesty policy should be more considered due to thisissue, affecting in its level of importance towards Maslahahand Shari’ah compliance is one step down. Overall, theincentives of tax amnesty should be discussed carefully on its further implication –where the tax amnesty presents ahigh risk issue for the nation development.

عقوبة الإعدام لمجرمي الفساد في القانون رقم 20 سنة 2001 عند الفقه الجنائي Iman Nur Hidayat M. Misbahul Munir
Ijtihad Vol. 12 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuibagaimana hukuman mati untuk seorang koruptor ditinjaudari Fiqh Jinayat. Metode yang digunakan adalah analisiskonten pada UU no 20 tahun 2001 dengan menggunakanpendekatan Yuridis-Normatif. Hasil penelitian ini menun-jukan bahwa hukuman mati bagi pelaku korupsi dalamUU. No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsitidak sesuai dengan fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayahhukuman mati merupakan hukuman yang sangat beratdan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untukmelaksanakannya. Peneliti mengqiyaskan masalah korupsidengan masalah pencurian.Hukuman pencurian menuruthukum islam adalah dipotong tangan. Akhirnya penelitimenilai masih banyak kekurangan yang terdapat padapenelitian ini, dan untuk peneliti selanjutnya hendaknyadapat mengembangkan hasil penelitian ini sehingga dapatmemberikan kontribusi lebih demi kemajuan bangsa dannegara Indonesia

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol. 18 No. 2 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 18 No. 1 (2024): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 17 No. 2 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 17 No. 1 (2023): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 2 (2022): Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 16 No. 1 (2022): Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2021): IJTIHAD: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol. 15 No. 1 (2021) Vol. 14 No. 2 (2020) Vol. 14 No. 1 (2020) Vol 13, No 2 (2019) Vol. 13 No. 2 (2019) Vol. 13 No. 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol 13, No 1 (2019): IJTIHAD : Hukum dan Ekonomi Vol 12, No 2 (2018) Vol. 12 No. 2 (2018) Vol. 12 No. 1 (2018) Vol 12, No 1 (2018) Vol 11, No 2 (2017) Vol. 11 No. 2 (2017) Vol. 11 No. 1 (2017) Vol 11, No 1 (2017) Vol 10, No 2 (2016) Vol. 10 No. 2 (2016) Vol 10, No 2 (2016) Vol 10, No 1 (2016) Vol 9, No 2 (2015) Vol. 9 No. 2 (2015) Vol. 9 No. 1 (2015) Vol 9, No 1 (2015) Vol 8, No 2 (2014) Vol. 8 No. 2 (2014) Vol 8, No 1 (2014) Vol. 8 No. 1 (2014) Vol 7, No 2 (2013) Vol. 7 No. 2 (2013) Vol. 6 No. 2 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. ponorogo, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. ponorogo,

Jawa timur

INDONESIA