cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : -
Core Subject : Health, Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Public Health Social Sciences
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000" : 8 Documents clear
Telaah Kritis Otonomi Daerah di Indonesia Putro, Auri Adham
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.675 KB)

Abstract

The regional autonomy policy based on Law No. 22/1999 and Law No. 25/1999 is intended to cope with problems of national disintegration of Indonesia. However, during the implementation of this policy, several constraints appear. The first is economic constraint, and the second is political constraint. Economic constraints relates to the shift of local government paradigm from effectiveness and efficiency oriented policy to economic oriented policy, implying also to natural resources exploitation and to decrease of public services. Political constraint is due to excessive political powers of legislatives that are not supported by adequate human resources quality. This will lead to legislative authoritarianism, Therefore, the success of regional autonomy policy depends on the democratic central government that support law enforcement.
Local Democracy sebagai Model Alternatif Kebijakan Publik dalam Mensukseskan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia (Tinjauan Kebijakan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) Budiyanto, M Nur
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4040.553 KB)

Abstract

in process
Transforming Developing Countries Civil Service: The MajornHurdles for Reform Implementation Nombo, Raphael Lengesa
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1897.668 KB)

Abstract

Reformasi dalam mesin pemerintahan sangat diperlukan saat ini ketika pertama, mesin-mesin tersebut diharapkan dapat beradaptasi secara tepat terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat; kedua, administrasi publik sebagai jantung mesin pemerintahan dapat membentule masyarakat. Dalam negara berkembang, administrasi publik yang tidak respek pada pembangunan dan perkembangan begitu mudah dikenali untuk dijadikan titik awal reformasi. Meski disepakati oleh be rbagai pihak bahwa reformasi secara institusional pada administrasi publik atau birokrasi pemerintah diperlukan tetapi kontraversi disekitar apa yang harus dirubah, nilai-nilai apa yang perlu diadopsi, dan bagaimana strategi perubahannya masih terjadi. Tetapi yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah bagaimana memecahkan teka-teki disekitar pelaksanaan reformasi. Untuk hal itu, banyak analis berpendapat bahwa pelayanan publik hendaknya menjadi prioritas utama reformasi khususnya pembuatan aturan-aturan baru yang lebih rnenyederhanakan pelayanan dan berpihak pada masyarakat banyak. Artikel ini mencoba mencermati pelayanan publik dan berbagai.kendala yang dihadapi ketika reformasi tersebut dilaksanakan terutama di negara berkembang. Diatas semua hirukpikuk janji reformasi, tidak ada satupun yang bisa mengklaim bahwa proposal reformasinya adalah yang paling baik untuk diterapkan tanpa memperhatikatz aspek lingkungan, kontek, strategi, dan dinamika masyarakat. Bagaimanapun juga kesadaran akan pentingnya aspek-aspek tersebut terkadang rentan dan sering mengabaikan terhadap perubahan di tingkat kemauan politik dan administrasi penyelenggara negara. Akhirnya, tulisan ini diakhiri dengan menganjurkan bahwa reformasi pelayanan publik hanya akan berarti bila ada penciptaan good governance dengan pelibatan semua pihak.
Modernisasi Aspek Relasional Pemerintah Daerah: Menengok Sejarah, Menatap Masa Depan Wibawa, Samodra
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1198.93 KB)

Abstract

The history of Nusantara was since 1600s broken down by the Europeans, so that it has developed not in a "natural" way, in which the governmental style in the independence Indonesia was always in the tendency to centralism, and this has demolished the individual and also local governmental creativities. To make Indonesia back to its "own" socio-political development, the author argues that the decentralisation policies were not satisfied enough and suggests four perspectives on the relation between Kabupaten-Province-State in the 21" century: firstly, the relationship between them should be based on the subsidiary principal, not hierarchical but co-operative, coordinative and many-sided; secondly, the election system should be districtly and the election of the governmental chefs directly; thirdly, the capital city of every governmental level should be moved each 15-20 years; and fourthly, every political actor should be educated so that s/he is od,ready to compromise and the bureaucracy (includes the army) should be professional and clean.
Telaah Kritis Otonomi Daerah di Indonesia Auri Adham Putro
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (699.675 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8453

Abstract

The regional autonomy policy based on Law No. 22/1999 and Law No. 25/1999 is intended to cope with problems of national disintegration of Indonesia. However, during the implementation of this policy, several constraints appear. The first is economic constraint, and the second is political constraint. Economic constraints relates to the shift of local government paradigm from effectiveness and efficiency oriented policy to economic oriented policy, implying also to natural resources exploitation and to decrease of public services. Political constraint is due to excessive political powers of legislatives that are not supported by adequate human resources quality. This will lead to legislative authoritarianism, Therefore, the success of regional autonomy policy depends on the democratic central government that support law enforcement.
Local Democracy sebagai Model Alternatif Kebijakan Publik dalam Mensukseskan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah di Indonesia (Tinjauan Kebijakan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) M Nur Budiyanto
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4040.553 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8454

Abstract

in process
Transforming Developing Countries Civil Service: The MajornHurdles for Reform Implementation Raphael Lengesa Nombo
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1897.668 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8455

Abstract

Reformasi dalam mesin pemerintahan sangat diperlukan saat ini ketika pertama, mesin-mesin tersebut diharapkan dapat beradaptasi secara tepat terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat; kedua, administrasi publik sebagai jantung mesin pemerintahan dapat membentule masyarakat. Dalam negara berkembang, administrasi publik yang tidak respek pada pembangunan dan perkembangan begitu mudah dikenali untuk dijadikan titik awal reformasi. Meski disepakati oleh be rbagai pihak bahwa reformasi secara institusional pada administrasi publik atau birokrasi pemerintah diperlukan tetapi kontraversi disekitar apa yang harus dirubah, nilai-nilai apa yang perlu diadopsi, dan bagaimana strategi perubahannya masih terjadi. Tetapi yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah bagaimana memecahkan teka-teki disekitar pelaksanaan reformasi. Untuk hal itu, banyak analis berpendapat bahwa pelayanan publik hendaknya menjadi prioritas utama reformasi khususnya pembuatan aturan-aturan baru yang lebih rnenyederhanakan pelayanan dan berpihak pada masyarakat banyak. Artikel ini mencoba mencermati pelayanan publik dan berbagai.kendala yang dihadapi ketika reformasi tersebut dilaksanakan terutama di negara berkembang. Diatas semua hirukpikuk janji reformasi, tidak ada satupun yang bisa mengklaim bahwa proposal reformasinya adalah yang paling baik untuk diterapkan tanpa memperhatikatz aspek lingkungan, kontek, strategi, dan dinamika masyarakat. Bagaimanapun juga kesadaran akan pentingnya aspek-aspek tersebut terkadang rentan dan sering mengabaikan terhadap perubahan di tingkat kemauan politik dan administrasi penyelenggara negara. Akhirnya, tulisan ini diakhiri dengan menganjurkan bahwa reformasi pelayanan publik hanya akan berarti bila ada penciptaan good governance dengan pelibatan semua pihak.
Modernisasi Aspek Relasional Pemerintah Daerah: Menengok Sejarah, Menatap Masa Depan Samodra Wibawa
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1198.93 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8456

Abstract

The history of Nusantara was since 1600s broken down by the Europeans, so that it has developed not in a "natural" way, in which the governmental style in the independence Indonesia was always in the tendency to centralism, and this has demolished the individual and also local governmental creativities. To make Indonesia back to its "own" socio-political development, the author argues that the decentralisation policies were not satisfied enough and suggests four perspectives on the relation between Kabupaten-Province-State in the 21" century: firstly, the relationship between them should be based on the subsidiary principal, not hierarchical but co-operative, coordinative and many-sided; secondly, the election system should be districtly and the election of the governmental chefs directly; thirdly, the capital city of every governmental level should be moved each 15-20 years; and fourthly, every political actor should be educated so that s/he is od,ready to compromise and the bureaucracy (includes the army) should be professional and clean.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2000 2000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 29, No 2 (2025): November Vol 29, No 1 (2025): May Vol 28, No 1 (2024): May 2024 Vol 28, No 2 (2024): November Vol 27, No 2 (2023): November Vol 27, No 1 (2023): May Vol 26, No 1 (2022): May 2022 Vol 26, No 2 (2022): November Vol 26, No 1 (2022): May Vol 25, No 1 (2021): May, 2021 Vol 25, No 2 (2021): November Vol 24, No 2 (2020): November Vol 24, No 1 (2020): May Vol 23, No 2 (2019): November Vol 23, No 1 (2019): May Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 15, No 1 (2011): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 Vol 12, No 2 (2008): November Vol 12, No 1 (2008): May 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue