Garuda - Garba Rujukan Digital

Otonomi Propinsi dan Kabupaten Demi Keberlanjutan Republik Indonesia? Renungan Sekali Lagi Samodra Wibawa
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8439

The planned and centralized development (pembangunan) in Indonesia has been already revised through free, democratic and decentralized one. This s is the right choice and should be maintained, because only this canguarantee the sustainability of the development (perkembangan) of Republic Indonesia. The new modus of government should be however accompanied however accompanied by strengthening the civil society (mass media, people organizations. intellectual associations, law enforcement!, administrative transparency etc.). Furthermore all actors at the levels of state, province as well as leabupaten should begin to learn to practise the so called Subsidiaritats- and Solidaritatprinz0 of governance.

Modernisasi Aspek Relasional Pemerintah Daerah: Menengok Sejarah, Menatap Masa Depan Samodra Wibawa
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000
Publisher : Magister Administrasi Publik

The history of Nusantara was since 1600s broken down by the Europeans, so that it has developed not in a "natural" way, in which the governmental style in the independence Indonesia was always in the tendency to centralism, and this has demolished the individual and also local governmental creativities. To make Indonesia back to its "own" socio-political development, the author argues that the decentralisation policies were not satisfied enough and suggests four perspectives on the relation between Kabupaten-Province-State in the 21" century: firstly, the relationship between them should be based on the subsidiary principal, not hierarchical but co-operative, coordinative and many-sided; secondly, the election system should be districtly and the election of the governmental chefs directly; thirdly, the capital city of every governmental level should be moved each 15-20 years; and fourthly, every political actor should be educated so that s/he is od,ready to compromise and the bureaucracy (includes the army) should be professional and clean.

KINERJA EMPAT KANTOR KECAMATAN DI KABUPATEN NGAWEN Samodra Wibawa
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (708.692 KB)

This article reports the result of a reasearch on the performance of four district administrations in Ngawen Residency. It is found, that the district that is the best in performance has the lowest degree of participation and accountability. Vice versa, the district that performs the worst has very low efficiency, personal capability and service quality but very high degree of participation. Are efficiency and participation a zero sum game? In accordance to the fact, the best perform district has also the worst in the factor of communication, motivation and organization climate. This means, that the best perform district is clearly less democratic. Factor that influence performance significantly is leadership, whereas factors that influence performance moderately are personnel quality, organizational structure, and organizational system and procedure. Meanwhile the quality of equipments has methodologically no evidence, that it influences performance. Key words: performance, efficiency, participation

Otonomi Propinsi dan Kabupaten Demi Keberlanjutan Republik Indonesia? Renungan Sekali Lagi Samodra Wibawa
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 6, No 1 (2002): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8439

The planned and centralized development (pembangunan) in Indonesia has been already revised through free, democratic and decentralized one. This s is the right choice and should be maintained, because only this canguarantee the sustainability of the development (perkembangan) of Republic Indonesia. The new modus of government should be however accompanied however accompanied by strengthening the civil society (mass media, people organizations. intellectual associations, law enforcement!, administrative transparency etc.). Furthermore all actors at the levels of state, province as well as leabupaten should begin to learn to practise the so called Subsidiaritats- and Solidaritatprinz0 of governance.

Modernisasi Aspek Relasional Pemerintah Daerah: Menengok Sejarah, Menatap Masa Depan Samodra Wibawa
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 4, No 2 (2000): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8456

The history of Nusantara was since 1600s broken down by the Europeans, so that it has developed not in a "natural" way, in which the governmental style in the independence Indonesia was always in the tendency to centralism, and this has demolished the individual and also local governmental creativities. To make Indonesia back to its "own" socio-political development, the author argues that the decentralisation policies were not satisfied enough and suggests four perspectives on the relation between Kabupaten-Province-State in the 21" century: firstly, the relationship between them should be based on the subsidiary principal, not hierarchical but co-operative, coordinative and many-sided; secondly, the election system should be districtly and the election of the governmental chefs directly; thirdly, the capital city of every governmental level should be moved each 15-20 years; and fourthly, every political actor should be educated so that s/he is od,ready to compromise and the bureaucracy (includes the army) should be professional and clean.

Kualitas Pelayanan Publik Pascareformasi Birokrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan Edy Wijanarko; Samodra Wibawa; Didik G Suharto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3288

Saat ini, hasil Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan menunjukkan penurunan nilai. Hal ini terlihat dari meningkatnya keberadaan pihak ketiga dalam pengelolaan legalitas tanah. Dalam penelitian awal, beberapa informan mengeluhkan berbagai permasalahan, baik dalam bentuk kritik maupun saran ketidakpuasan terhadap penyampaian pelayanan publik akibat perubahan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan serta implementasi perubahan administrasi yang dilakukan untuk meningkatkan standar pelayanan publik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Penelitian ini dilakukan pada April-September 2023, melibatkan 10 pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan sebagai narasumber terkait birokrasi. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan 15 orang yang mengurus dokumen legalitas tanah. Konsep kualitas pelayanan yang digunakan sebagai dasar analisis meliputi keandalan, responsivitas, jaminan, empati, dan bukti fisik. Berdasarkan temuan penelitian ini, kualitas pelayanan publik di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan dapat dikatakan baik apabila didasarkan pada indikator kualitas pelayanan, yang dapat dibuktikan melalui ketelitian petugas, kesesuaian layanan berdasarkan SOP, dan keahlian petugas dalam menggunakan alat, yaitu layanan berbasis online dan fision.

EFEKTIVITAS PROGRAM DESA YANG DIDANAI OLEH APBN (DANA DESA) TAHUN 2016 DI BANJARSARI, GRABAG, MAGELANG Khikmah Wulandari; Samodra Wibawa; Bambang Kuntjoro
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 2 No. 1 (2018): jurnal mahasiswa administrasi negara
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v2i1.232

Latar belakang masalah penelitian ini adalah masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang masih kurang. Sehingga memerlukan banyak dana untuk memperbaikinya, salah satunya yaitu APBN yang dialokasikan untuk Dana Desa. Tujuan Penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas program desa yang didanai oleh APBN yang dialokasikan untuk Dana Desa tahun 2016 di Desa Banjarsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan mengetahui faktor-faktor penunjang dan penghambat program. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 19 orang yang terdiri dari pelaksana program dan sasaran program dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis data model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan program desa yang didanai oleh APBN yang dialokasikan untuk Dana Desa tahun 2016 di Desa Banjarsari Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sudah berjalan secara efektif, yaitu pelaksanaan program desa yang tepat sasaran, tepat waktu, tujuannya tercapai, memberikan perubahan nyata dan semua pihak yang terlibat paham terhadap program desa tersebut. Faktor penunjang efektivitas program desa ini yaitu: Faktor komunikasi, Faktor disposisi dan Faktor struktur organisasi. Untuk faktor penghambatnya adalah Faktor sumber daya. Kata Kunci: Efektivitas, Program, Dana Desa 2016

KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN JAMBAN SEHAT DI KECAMATAN KALIWIRO Siti Toibah; Samodra Wibawa; RM. Mahendradi
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 2 No. 1 (2018): jurnal mahasiswa administrasi negara
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v2i1.233

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja program pembangunan jamban sehat dan mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat dan mendukung kinerja program pembangunan jamban sehat di Kecamatan Kaliwiro. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah mengenai kinerja program pembangunan jamban sehat di Kecamatan Kaliwiro dengan menggunakan indikator kinerja kriteria Mahsun (2006:77), yakni masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit)dan dampak (impact). Data primer diperoleh dari nforman langsung yakni implementor dan kelompok sasaran, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, dokumentasi dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data, dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian kinerja program pembangunan jamban sehat di Kecamatan Kaliwiro sudah mencapai tujuanya meskipun masih ada beberapa hal yang belum maksimal. Seperti kepala desa yang belum memprioritaskan program tersebut didesanya. Kata kunci: kinerja, program pembangunan, jamban sehat.

PERUBAHAN-PERUBAHAN ORGANISASIONAL DALAM DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN NUNUKAN SETELAH BERLAKUNYA U.U. PEMERINTAHAN DAERAH NO. 32/2004 Samodra Wibawa
Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 3 (2012)
Publisher : Pusjar SKPP Lembaga Administrasi Negara

This paper describes and analyses changes that occurred in the Department of Plantation and Livestock (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Dispertanak) Kabupaten Nunukan. There are some 19 aspects that were examined, consisted of 30 items. Among these items, there were 13 (42%) items which experienced positive changes, such as office equipment, formal and informal communication, quality employees, and program evaluation. A total of 5 (16%) items regent; and 12 (39%) items remained relatively unchanged, for example the flow at tasks, project orientation, and decision making process. This condition is not so encouraging. Dispertanak needs to do introspection, then makes up his mind to make positive change significantly and innovatively through a process of learning organisation. Keywords : organizational change, nepotism, innovation, decision making, learning organisation.Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan. Ada 19 aspek yang dikaji, terdiri dari 30 butir kajian. Di antara butir-butir ini terdapat 13 (42%) butir yang mengalami perubahan positif, misalnya peralatan kantor, komunikasi formal dan informal, kualitas pegawai dan evaluasi. sebanyak 5 (16%) butir relatif tidak berubah, misalnya aliran tugas, orientasi proyek dan proses pembuatan keputusan. Kondisi ini kurang begitu menggembirakan. Dispertanak perlu melakukan mawas diri, untuk kemudian membulatkan tekad melakukan perubahan-perubahan positif yang lebih signifikan dan inovatif melalui proses learning organisation. Kata kunci: Perubahan organisasi, nepotisme, inovasi, pengambilan keputusan, learning organisation.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search